Kejari Minsel Keluarkan Keputusan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan RESTORATIVE JUSTICE Kasus Penganiayaan

Written by  Marsel Tiow Apr 26, 2022

Minsel, Sulutnews.com - Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Minahasa Selatan Budi Hartono S.H., M.Hum telah melaksanakan Penghentian Penuntutuan berdasarkan Restorative Justice (RJ) terhadap tersangka JOSUA DUMAT Alias DEDE, yang melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 351 Ayat 1 KUHPidana bertempat di ruang Kerja kejaksaan Negeri Minsel, Selasa (26/042022).

Perkara Restorative Justice tersebut, telah dilakukan Ekspose Perkara oleh Direktur Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda Agnes Triyanti, S.H., M.H, Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Edi Birton, S.H., M.H, Asisten Tindak Pidana Umum Jeffry Maukar, S.H., M.H, Koordinator pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Kepala Seksi Oharda Cherdjariah, S.H., M.H, Kasi Kamnegtibum dan TPUL, Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan Budi Hartono, S.H., M.Hum didampingi Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Wiwin B. Tui, S.H, Kasubsi Penuntutan Erika, S.H selaku Penuntut Umum serta Jaksa Fungsional Andika Awoah, S.H. secara virtual.

Keputusan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative Justice diberikan karena adanya perdamaian yang dilakukan pada hari Senin 18 April 2022 dimana pihak Korban ANDRIAN BATAHA memaafkan perbuatan dan kesalahan tersangka dengan ikhlas dan lapang dada.

Korban dalam hal ini juga masih ada hubungan keluarga dengan pihak tersangka. Tersangka meminta maaf atas kesalahan dan perilaku yang tidak pantas dan tidak layak kepada korban. Maka berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice dimana di dalam UU Kejaksaan RI Nomor 11 Tahun 2021 telah diatur secara tegas mengenai kewenangan Kejaksaan dalam mediasi penal sebagai landasan restorative justice.

Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan Budi Hartono S.H., M.Hum mengatakan bahwa Kejaksaan RI tidak menolerir perbuatan jahat tetapi ada treatment yang lebih arif dan adil dalam proses penegakan hukum.

"Semua perkara yang diajukan untuk diselesaikan dengan restorative justice telah terpenuhi unsur pidananya. Kejaksaan menggunakan hak opportunitas untuk tidak mengajukan penuntutan melalui pengadilan namun menggunakan instrumen mediasi penal retorative justice dalam mengedepankan penegakkan hukum yang bermanfaat, sehingga perkara pidana atas nama tersangka JOSUA DUMAT alias DEDE dinyatakan ditutup demi hukum dan tidak dilanjutkan ke tahap persidangan," Ujarnya.

Lanjut Hartono mengatakan bahwa Hasil Ekspose tersebut, Direktur Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda Agnes Triyanti, S.H., M.H atas nama Jaksa Agung dan JAM Pidum memberikan persetujuan untuk dilakukan Restorative Justice dan selanjutnya akan dilakukan Penghentian Penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan.

"Dimana Perkara Tindak Pidana tersebut dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restorative Justice karena telah memenuhi syarat untuk dilakukan Restorative Justice," jelasnya.

Dan Selanjutnya Direktur Oharda pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum memerintahkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Berdasarkan Keadilan Restoratif sesuai Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum.

 (Sel)