CV IM Mengaku Cuma Buat Perahu, Siapa Otak Pengadaan Perahu di Minsel?

Written by  Jan 18, 2022

Minsel, SulutNews.com -- Bantuan pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) untuk para nelayan dengan nilai kontrak 650 jutaan rupiah ini, terindikasi bermasalah. Informasi ini dicari tahu kebenarannya oleh wartawan ke Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan. 

Kabid Pemberdayaan Nelayan Ferry Hutubesy yang ditemui wartawan, pada Senin (17/1/2022) di Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Minsel mengatakan bahwa penyerahan perahu sudah selesai.

"Di akhir Tahun 2021 sudah dilakukan penyerahan secara simbolis oleh Bupati Minsel. Yang nantinya diterima nelayan berupa perahu, mesin, jaring dan alat-alat tangkap," Kabid Ferry.

Menurutnya, pemenang pekerjaan CV. IM yang membuat perahu, menyiapkan mesin dan alat tangkap lainnya. Sesudah selesai dibuat berita acara selesai pekerjaan, dan perahunya nanti diambil kelompok atau akan diantarkan.

"Untuk penerima kami lihat dahulu apakah mereka penerima ada pergi melaut atau tidak. Jangan sampai bantuan tidak tepat sasaran, belajar dari tahun-tahun sebelumnya," tukas Kabid Ferry.

"Ada pakta integritas yang kami buat dan harus ditandatangani penerima. Jangan sampai ada yang jual perahu bantuan," tambahnya.

Ia pun menginformasikan kalau bantuan ini dibagikan ke semua kecamatan yang ada dil daerah pesisir Kabupaten Minahasa Selatan, seperti Kecamatan Tatapaan 3, Tumpaan 2, Amurang Timur 4, Amurang 1, Amurang Barat 5, Tenga 1, Sinonsayang 1.

Namun saat ditanya kelompok yang menerima bantuan perahu, Kabid Ferry terkesan tidak ingin memberitahukan.

Di kesempatan terpisah, M selaku pemenangnya pekerjaan saat dihubungi wartawan lewat telepon mengaku kalau perahu untuk Kabupaten Minsel yang dibuatnya ada 17 buah.

"Yang saya bikin cuma perahu, untuk mesin ada mitra saya. Mereka yang belanjakan peralatan mesin, bukan saya," tegas Mufri.

"Memang pekerjaan ini pakai perusahaan saya. Dan untuk pembagian perahu itu kan tugas dinas, saya cuma sampai di pembuatan perahu. Kalau untuk kelompok mana dan berapa banyak itu sudah diluar jangkauan kami," akunya.

Ia pun mengaku masih ada 1 atau 2 perahu yang tertinggal, itu karena ada kelompok yang belum ambil.

Dari informasi yang diperoleh wartawan SulutNews.com, ada unsur kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) dalam pengadaan bantuan ini.

Ini terbukti perusahaan yang memenangkan pekerjaan ini tidak menyediakan seluruh bantuan, tapi hanya perahu. Sedangkan bantuan lain diadakan oleh pihak yang memiliki kedekatan dengan DKP Minsel.

(Tamura)