Perangkat Desa Minsel Minta Keadilan ke Komisi Informasi, Tindangen: Ada Indikasi Korupsi

Written by  Nov 16, 2021

Minsel, SulutNews.com -- Upaya mencari keadilan para perangkat desa di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) yang diberhentikan sepihak oleh Penjabat Hukum Tua, terus berlanjut. Kali ini Komisi Informasi (KI) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menjadi tujuan mereka.

Arther Rindengan, salah seorang mantan perangkat Desa Kinamang Satu Kecamatan Maesaan Kabupaten Minsel saat dihubungi wartawan SulutNews.com lewat telepon pada Senin (15/11) membenarkan adanya upaya ini.

'Kami mencari keadilan dengan mendatangi KI. Hal ini kami lakukan karena sejak diberhentikan dengan tidak hormat sampai saat ini Hukum Tua tidak memberikan SK pemberhentian," tutur Arther.

"Alasannya tidak jelas. Hukum Tua beralasan para mantan perangkat desa ada ikut di Politik. Kalau ada perangkat desa yang ikut seperti itu, pasti ada teguran dari Bawaslu, tapi itu tidak pernah ada," katanya.

Ia pun menambahkan kalau ada juga masalah penghasilan tetap (Siltap) yang tidak diberikan.

"Misalnya siltap yang seharusnya milik saya, tapi oleh Penjabat Hukum Tua diberikan ke mantan Pala yang sudah masuk masa pensiun dan sudah berumur 63 tahun," aku Arther.

Ketua Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Sulut, Adv E K Tindangen SH yang dihubungi wartawan SulutNews.com membenarkan dirinya sementara mendampingi perangkat desa yang diberhentikan tanpa SK dan belum menerima gaji mereka.

"Itu kan uang negara, bukan uang Penjabat Hukum Tua yang seharusnya diberikan kepada perangkat desa malah justru Pejabat Hukum Tua memberikan kepada mantan perangkat desa yang umurnya sudah 63 tahun. Jadi ada indikasi korupsi," ungkap Tindangen.

Ia yang mendampingi perangkat desa dari Desa Kinamang Satu, Kinamang, Temboan dan Pinaesaan menambahkan bahwa kalau di KI dalam Undang-Undang ada Pidananya.

"Kalau dari Penjabat Hukum Tua dia tidak bisa memenuhi apa yang dibuktikan, itu ada pidana 1 tahun. Siltap perangkat desa yang tidak dibayar oleh Penjabat Hukum Tua itu harus dibayarkan," tegasnya.

Di kesempatan terpisah, Penjabat Hukum Tua Desa Kinamang Satu, Theresia Mamahit yang dihubungi di no telepon miliknya (0813xxxxxxxx), pada Selasa (16/11/2021), ternyata tidak aktif.

Ketua LSM Lembaga Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Minsel, melalui Sekretaris Charmen Kasenda berjanji akan mengawal kasus perangkat desa sampai tuntas.

"LAKI tegas akan mengawal sampai tuntus. Apalagi untuk masalah ini ada uang negara yang bersumber dari Pajak yang tertata dalam APBDes 2021, dalam Alokasi Dana Desa (ADD). Kuat dugaan Penjabat Hukum Tua melakukan tindak pidana Korupsi karena tidak patuh kepada UU," tukas Kasenda.

"Kewenangan Penjabat Hukum Tua sudah melampaui batas amanah UU. Ingat Penjabat Hukum Tua bukan Raja," tegasnya.

Untuk diketahui, upaya mencari keadilan mantan perangkat desa di Kabupaten Minahasa Selatan yang diberhentikan dengan tidak hormat telah ditempuh melalui Ombudsman perwakilan Sulawesi Utara, Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara.

(Tamura)