Upaya Konfirmasi Katanya Terhalang Instruksi Bupati Minsel, Begini Penjelasannya

Written by  Jun 11, 2021

Minsel, SulutNews.com -- Berita yang diberitakan baik oleh media cetak maupun media elektronik diwajibkan untuk menyajikannya secara akurat dan berimbang, sehingga pemberitaan dari 2 (dua) sisi penting untuk dilakukan.

Minimnya konfirmasi awal yang diberikan oleh narasumber lewat pesan WhatsApp, mengharuskan wartawan untuk bisa menggali lebih dalam lagi lewat konfirmasi lanjutan.

Namun upaya konfirmasi ini, kadang dihindari oleh narasumber dengan berbagai alasan.

Hal itu juga terjadi, pada Kamis (10/6/2021), disaat wartawan SulutNews.com ingin melakukan konfirmasi lanjutan atas pemberitaan di hari sebelumnya tentang masalah pemerintahan desa kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), Hendrie Lumapow.

Datang ke Kantor Dinas PMD Minsel, saya pun melapor di "front office" dan akhirnya dipersilahkan masuk ke ruangan Kantor Kepala Dinas PMD Minsel.

Usai memberi salam dan duduk berhadapan muka dengan Kepala Dinas PMD Minsel, saya pun langsung mengutarakan maksud kedatangan yakni untuk mengkonfirmasi lagi terkait masalah yang sudah ditanyakan kemarin lewat pesan WhatsApp.

"Tanya jo di Palakat (Palakat Minsel maksudnya)", jawab Lumapow singkat.

Saat ditanya wartawan, apakah pihak Dinas tidak bisa lagi memberikan konfirmasi, Lumapow menyampaikan bahwa itu sesuai instruksi Bupati Minsel.

Usai bertemu Kadis PMD Minsel, upaya penelusuran pun dilakukan wartawan SulutNews.com dan menemukan adanya Instruksi Bupati Minahasa Selatan Nomor 315/BMS-Bg.HP/VI/2021, tertanggal 9 Juni 2021.

Instruksi Bupati Minahasa Selatan ini tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Melalui Pusat Aduan dan Layanan Masyarakat Minahasa Selatan (PALAKAT MINSEL), yang diduga menjadi alasan tidak diberikannya konfirmasi atas pertanyaan wartawan.

Hal ini pun, dikonfirmasi wartawan SulutNews.com kepada Staf Khusus Bupati yang menjadi pimpinan PALAKAT MINSEL, Henly Tuela, lewat sambungan telepon di nomor 0823xxxxxxxx.

"Dari sisinya torang (PALAKAT MINSEL) hanya sebatas terima informasi dari SKPD, kalau ada informasi yang ingin mereka sampaikan ke masyarakat", ungkap Tuela.

"Kalau terkait tugas jurnalistik, itu kebebasan dari wartawan untuk mencari informasi, bukan kami yang ambil alih", katanya.

Tuela pun menegaskan bahwa keberadaan PALAKAT MINSEL hanya membantu mensosialisasikan apa yang menjadi program di SKPD Minsel.

"Mungkin ada miskomunikasi, ini edaran (instruksi Bupati Minsel) masih baru. Nanti konfirmasi lagi dengan pak Asisten III dan Kabag Pemerintahan, mereka yang susun kayaknya itu", pungkas Tuela.

Namun upaya konfirmasi ke Asisten III Pemkab Minsel, baik mendatangi kantornya ataupun menghubungi lewat telepon di nomor 0821xxxxxxxx tidak bisa dihubungi.

Untuk diketahui, konfirmasi lanjut akan keberadaan Instruksi Bupati Minsel ini akan dikonfirmasi lanjut di kesempatan berikutnya.

(TamuraWatung)