Diberhentikan Sepihak, Perangkat Desa Minsel Mencari Keadilan

Written by  Jun 08, 2021

Minsel, SulutNews.com -- Pemberhentian perangkat desa marak terjadi di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) pada awal tahun 2021 sampai saat ini. Setidaknya ada ratusan perangkat desa, diberhentikan oleh Penjabat Hukum Tua yang adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Padahal, di awal tahun 2021 Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE baru melantik Franky Donny Wongkar SH dan Pdt. Petra Yani Rembang sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minsel.

Tak lama berselang, Bupati dan Wakil Bupati Minsel hasil pilihan rakyat pada Pilkada tahun 2020, melakukan pergantian Penjabat Hukum Tua di 100 lebih desa dengan maksud penyegaran.

Namun sayangnya, sejumlah Penjabat Hukum Tua yang adalah PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, ternyata menunjukkan sikap diskriminatif dengan melakukan pergantian perangkat desa.

"Tentu saja pergantian perangkat desa tersebut ada yang sesuai aturan, tetapi banyak yang dilakukan tanpa alasan yang jelas, karena alasan politis, tanpa melalui mekanisme yang ada dan tentu saja improsedural", tukas Freddy Lamia, seorang mantan perangkat Desa Sulu yang diberhentikan sepihak oleh Hukum Tua, kepada wartawan SulutNews.com, Selasa (8/6/2021).

Menurutnya, berbagai upaya mencari keadilan sudah dilakukan dirinya bersama teman-teman perangkat desa, mulai menyampaikan surat sanggahan ke Penjabat Hukum Tua dan Camat, menyampaikan surat pengaduan ke Dinas PMD, Inspektorat dan DPRD Minsel. Namun semua seakan menabrak tembok keadilan.

Beberapa waktu lalu, Kepala Dinas PMD Minsel, Hendrie Lumapow kepada wartawan menyampaikan bahwa perangkat desa yang diberhentikan wajib untuk memegang SK Pemberhentian.

"Dalam SK Pemberhentian perangkat desa tersebut, harus dijelaskan pergantian perangkat desa, apakah telah melewati batas usia, meninggal dunia, melanggar kode etik perangkat desa, atau terkait kinerja perangkat desa itu sendiri", ungkap Lumapow.

Lumapow menegaskan, dalam proses pergantian perangkat desa, agar para Penjabat Hukum Tua maupun Hukum Tua harus melalui mekanisme dan aturan yang berlaku.

"Jangan sampai pergantian perangkat desa tidak sesuai aturan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 67 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa", jelas Kadis PMD Minsel.

Di kesempatan lainnya, Sekretaris Komisi I DPRD Minsel Kumaat Alex, kepada wartawan mengaku sangat menyayangkan terjadinya pemberhentian ratusan perangkat desa di Kabupaten Minsel.

"Memang pergantian perangkat desa itu adalah kewenangan dari Hukum Tua. Tetapi dalam pergantian perangkat desa ada tahapan-tahapannya", jelas Kumaat Alex.

"Penjabat Hukum Tua baru 1 bulan lebih, masa sudah mampu menilai kinerja dari perangkat. Penilaian itu seharusnya dilakukan sekurang-kurangnya 6 bulan. Tapi kalau baru 1 bulan itu tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku", ujarnya.

Saat ditanya wartawan, apakah kebijakan ini bisa dikaitkan dengan kebijakan politik pemerintahan saat ini, Kumaat mengatakan bahwa mereka tidak bisa memberikan asumsi ke situ.

"Pada prinsipnya sesuai dengan penyampaian dari Kepala Dinas dan para aparat yang ada itu bukan atas petunjuk Bupati, tetapi itu hanya keinginan dari oknum-oknum tertentu yang ada contoh di Kecamatan Tatapaan itu hanya kepentingan seseorang, ketua ranting di Tatapaan yang menginginkan ada pergantian", ungkap Kumaat, selaku anggota DPRD Minsel dari Partai Nasdem.

Hal yang sama juga disampaikan anggota Komisi I DPRD Minsel, Yulian Mandey dan meminta untuk mencabut dulu SK pemberhentian sambil mengkaji kembali perangkat desa yang diberhentikan.

"Kalau ia benar-benar sudah melanggar aturan, wajar perlu diganti. Tetapi kalau ada perangkat tidak terbukti dia bersalah, secara aturan harus dikembalikan", katanya.

Komisi I DPRD Minsel meminta pemerintah Kabupaten harus tegas melakukan pembinaan.

"Bisa diganti, itu hak Prerogatif Hukum Tua, tetapi harus sesuai mekanisme, harus sesuai aturan. Kalau tidak sesuai aturan, jangan", pungkas Mandey.

Disaat ada perangkat desa yang pasrah dengan situasi ini, sejumlah perangkat desa di Kabupaten Minahasa Selatan melanjutkan upaya mereka mencari keadilan dengan menyampaikan laporan ke Ombudsman RI perwakilan Sulawesi Utara serta ada juga yang menempuh jalur Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Langkah ini, terpaksa diambil dikarenakan pemberhentian perangkat desa di Kabupaten Minahasa Selatan, bertentangan dengan UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa khususnya pasal 49, 50, 51, 52 dan 53, PP nomor 43 tahun 2014 pasal 65, 66, 67, 68 dan 69, Permendagri nomor 83 tahun 2015 pasal 4 dan Permendagri nomor 67 tahun 2017 khususnya pasal 2, 3, 5, 6 dan 7.

"Kami perangkat desa yang diberhentikan masih memenuhi syarat dan masih tetap melaksanakan tugas dengan baik", tukas Ronald Merentek, mantan perangkat Desa Lalumpe, yang kasusnya sementara ditangani oleh Ombudsman RI perwakilan Sulut.

Dirinya dan sejumlah perangkat desa di Minsel pun berharap pihak Ombudsman RI perwakilan Sulut dan PTUN dapat memberikan perhatian akan kasus mal administrasi yang dilakukan Penjabat Hukum Tua.

(TamuraWatung)