Ini Rekomendasi Komisi I DPRD Minsel ke Pemerintah Terkait Pergantian Perangkat Desa

Written by  May 06, 2021

Minsel, SulutNews.com -- Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), sejumlah Camat terkait pergantian perangkat desa.

RDPU yang dilakukan secara tertutup pada Kamis (6/5/2021) dipimpin oleh Sekretaris Komisi I Kumaat Alex dan dihadiri 3 anggota Yulian Mandek STh, Ridel Marentek SE dan Djen Lamia SE.

Sedangkan dari Dinas PMD Minsel hadir Kepala Dinas Hendrie Lumapow dan sejumlah pejabat jajaran, 3 orang Camat serta tanpa dihadiri Penjabat Hukum Tua.

Usai digelarnya RDPU, Kadis PMD Minsel tampak menolak berkomentar saat dicegat sejumlah wartawan.

"Saat ini saya 'no comment' dulu ya", kata Lumapow singkat, sambil berlalu.

Sementara itu, pimpinan Rapat Kumaat Alex kepada wartawan mengatakan bahwa dalam RDPU ini selain membahas mengenai pergantian perangkat desa yang tidak sesuai aturan, juga terkait Penjabat Hukum Tua yang tidak sesuai keinginan masyarakat.

"Memang pergantian perangkat desa itu adalah kewenangan dari Hukum Tua. Tetapi dalam pergantian perangkat desa ada tahapan-tahapannya", jelas Kumaat Alex.

"Penjabat Hukum Tua baru 1 bulan lebih, masa sudah mampu menilai kinerja dari perangkat. Penilaian itu seharusnya dilakukan sekurang-kurangnya 6 bulan. Tapi kalau baru 1 bulan itu tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku", ujarnya.

Saat ditanya wartawan, apakah kebijakan ini bisa dikaitkan dengan kebijakan politik pemerintahan saat ini, Kumaat mengatakan bahwa mereka tidak bisa memberikan asumsi ke situ.

"Pada prinsipnya sesuai dengan penyampaian dari Kepala Dinas dan para aparat yang ada itu bukan atas petunjuk Bupati, tetapi itu hanya keinginan dari oknum-oknum tertentu yang ada contoh di Kecamatan Tatapaan itu hanya kepentingan seseorang, ketua ranting di Tatapaan yang menginginkan ada pergantian", ungkap Kumaat, selalu anggota DPRD Minsel dari Partai Nasdem.

Saat ditanya seperti apa penyampaian dari Dinas PMD Minsel, Kumaat menjelaskan bahwa pergantian perangkat ini harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"Mereka sudah sampaikan tadi bahwa itu hak dari Hukum Tua, mereka (PMD) tidak bisa campur. Dan juga Camat yang memberikan rekomendasi. Yang berkompeten dalam pergantian ini adalah Camat dan Hukum Tua", tukasnya.

Ia yang ditemani Yulian Mandi kepada wartawan menyampaikan bahwa sudah lebih dari 40 desa yang datang melaporkan kejadian ini ke Komisi I.

"Kami melalui Dinas PMD, mengharapkan SK yang dikeluarkan dapat dibatalkan. Dan pihak PMD berjanji akan menyampaikan kepada Bupati dalam rapat siang ini. Agar supaya keresahan ini tidak akan berkelanjutan", kata Kumaat Alex.

Ia pun sangat menyesalkan dan merasa malu apabila hal-hal seperti ini akan sampai ke Ombudsman dan PTUN.

"Permintaan kita, sebaiknya pergantian perangkat itu di pending dulu terkait pergantian perangkat desa, sambil para Penjabat itu harus dilakukan pembinaan oleh PMD", tambah Yulian Mandey.

Ia menyampaikan hasil RDPU hari ini, meminta untuk mencabut dulu SK pemberhentian sambil mengkaji kembali perangkat desa yang diberhentikan.

"Kalau ia benar-benar sudah melanggar aturan, wajar perlu diganti. Tetapi kalau ada perangkat tidak terbukti dia bersalah, secara aturan harus dikembalikan", katanya.

Komisi I meminta pemerintah Kabupaten harus tegas melakukan pembinaan.

"Bisa diganti, itu hak Prerogatif Hukum Tua, tetapi harus sesuai mekanisme, harus sesuai aturan. Kalau tidak sesuai aturan, jangan", pungkas Mandey.

(TamuraWatung)