Merasa Diberhentikan Sepihak, Perangkat Desa Teep dan Masyarakat Gelar Orasi Damai

Written by  Apr 22, 2021

Minsel, SulutNews.com -- Sejumlah masyarakat dan perangkat Desa Teep Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) yang diberhentikan oleh Hukum Tua melakukan aksi protes, pada Kamis (22/4/2021).

Aksi protes dilakukan dengan melakukan orasi damai, yang dimulai di depan Kantor Desa, dilanjutkan ke kantor DPRD Minsel dan juga berkeliling kampung.

Usai melakukan aksinya, Alex Esing kepada wartawan SulutNews.com mengatakan bahwa aksi hari ini untuk menuntut keadilan tentang pemberhentian perangkat desa.

"Dari 18 perangkat desa, kami yang diganti ada 13 orang, termasuk Sekretaris Desa (Sekdes)", ujar Alex Esing.

Saat ditanya apa yang menjadi alasan sehingga para perangkat desa ini diganti, Alex mengaku Hukum Tua hanya berkata karena tidak sesuai dengan aturan.

"Kami merasa alasan mereka tidak tepat. Kalau sesuai dengan aturan dan sesuai prosedur serta Undang-Undang, itu sah-sah saja", katanya.

Dirinya yang sudah mengabdi selama 15 tahun di Desa Teep, mengaku sangat menyayangkan karena pemberhentian hanya disampaikan oleh Hukum Tua saat kemarin hari di Kantor Desa secara lisan.

"Pergantian sudah sejak kemarin, katanya sudah ada SK menurut Hukum Tua, tapi kami masing-masing sampai saat ini tidak pegang SK-nya", tegas Alex, yang adalah Kepala Jaga III sebelum diberhentikan, mewakili teman-temannya.

Di kesempatan terpisah Hukum Tua Desa Teep, Mersita Rumokoy yang ditemui wartawan SulutNews.com di Kantor Desa membenarkan kalau aksi kali ini karena adanya pergantian perangkat desa.

"Memang ada pemberhentian, 12 orang dan sesuai mekanisme. Karena tidak mungkin saya buat SK kalau tidak sesuai dengan mekanisme dan aturan", tutur Rumokoy.

Saat ditanya wartawan kenapa SK pemberhentian belum diserahkan, Rumokoy mengaku telah menyerahkan kepada Ketua BPD Desa Teep.

"Jadi ini laporan dari masyarakat, dan kita disini baru 1 bulan dan semua kita evaluasi ke mereka. Jadi karena ada laporan masyarakat, ketika kita tidak proses, kami yang jadi salah", akunya.

"Berdasarkan laporan dari masyarakat dan saya lihat di aturan perundang-undangan nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri 67 tahun 2017 perubahan atas Permendagri 83 tahun 2015, itu sudah jelas. Dalam pasal 51 tentang larangan-larangan perangkat desa di situ sangat jelas, tidak boleh sewenang-wenang, tidak boleh diskriminasi", tukas Rumokoy.

Menurutnya, berdasarkan laporan itu, mereka kena di pasal tersebut. Namun dirinya tidak pernah menyampaikan surat teguran.

"Untuk lebih jelas semuanya itu, ada di surat yang saya sampaikan dalam bentuk konsultasi ke Camat", kata Rumokoy.

"Dan Camat telah mengeluarkan rekomendasi dan rekomendasi itu yang menjadi dasar untuk mengeluarkan SK pemberhentian", tegasnya.

Aksi para perangkat Desa Teep mendapatkan pengawalan dari pihak Kepolisian, khususnya Polsek Amurang dan dipimpin langsung oleh Kapolsek Wensy Saerang.

(TamuraWatung)