Minsel, SulutNews.com -- Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) telah menetapkan Lebaran tahun 2021 atau Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 H, jatuh pada hari Kamis, tanggal 13 Mei 2021.

Tentunya, hal ini disambut syukur oleh seluruh umat Muslim termasuk juga yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel).

Kepada wartawan, pada Rabu (13/5/2021) sesaat sebelum malam takbiran di Desa Rap-rap Kecamatan Tatapaan, Minsel, Siperius Pontoh, salah seorang warga Muslim menyampaikan rasa syukurnya.

"Saya mewakili seluruh teman-teman perangkat desa yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan, yang khusus beragama Muslim menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Bapak Franky Donny Wongkar SH dan Bapak Wakil Bupati Bapak Pendeta Petra Yani Rembang", tutur Pontoh.

"Karena memberikan hadiah kepada kami aparat desa dari kalangan kaum Muslim, di Hari Raya Idul Fitri ini, dengan hadiah pemecatan", katanya.

Khusus di Tatapaan, ungkapan terima kasih disampaikannya pula kepada Camat dan Penjabat Hukum Tua Desa Rap-rap.

"Karena menjelang Lebaran dan pada malam hari ini adalah malam Takbiran, saya dihadiahi pemecatan dengan tidak hormat", ungkap Pontoh, yang adalah mantan perangkat Desa Rap-rap.

"Terima kasih untuk Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Ibu Camat, dan Bapak Hukum Tua. Terima kasih", pungkasnya.

Untuk diketahui, malam ini di BPU Desa Rap-rap dilaksanakan penyerahan Surat Keputusan (SK) untuk perangkat desa baru yang dilaksanakan secara tertutup.

(TamuraWatung)

Minsel, SulutNews.com -- Aksi bersih-bersih sampah dilakukan oleh pemerintah dan perangkat Desa Munte, Kecamatan Tumpaan di sepanjang jalan trans Sulawesi sebagai pintu masuk Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), pada Senin (10/5/2021).

Kepada wartawan SulutNews.com, saat dihubungi lewat telepon, Hukum Tua Michael Kandou mengatakan aksi ini sebagai bentuk kepedulian terhadap kebersihan jalan trans Sulawesi yang melintas di desanya.

"Saya menghimbau kepada para pengguna jalan, untuk tidak membuang sampah plastik sembarangan", himbauannya.

Ia pun berpendapat dengan menjaga lingkungan tetap bersih, suasana akan semakin nyaman dan indah.

"Ke depan, aksi seperti ini akan kami laksanakan 2 (dua) minggu sekali. Untuk terus menjaga kebersihan lingkungan di jalan trans Sulawesi", ungkap Kandou.

Aksi ini, ternyata mendapatkan dukungan dari Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Minsel, Altin Sualang. Dimana saat melintas, dirinya yang mengendarai mobil bak terbuka menawarkan untuk mengangkut sampah tersebut ke TPA Minsel.

"Turun tangan, jangan cuma tunjuk tangan. Negeri ini jauh dari beres, jika para pemuda hanya tau memaki bukan beresolusi", kata Sualang.

Dirinya mengaku salut untuk pak Kumtua Munte Michael Kandou dan perangkat desa berinisiatif membersihkan ruas jalan trans Sulawesi.

"Semoga semakin banyak yang sadar, jalan raya bukan tempat sampah. Jaga dan rawat bumi ini, karena hak kita pada bumi bukan hak sekali pakai, tetapi untuk diwariskan pada anak cucu", pesan Sualang. "Jalan raya bukan tempat sampah", pungkasnya.

(TamuraWatung)

Minsel, SulutNews.com -- Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), sejumlah Camat terkait pergantian perangkat desa.

RDPU yang dilakukan secara tertutup pada Kamis (6/5/2021) dipimpin oleh Sekretaris Komisi I Kumaat Alex dan dihadiri 3 anggota Yulian Mandek STh, Ridel Marentek SE dan Djen Lamia SE.

Sedangkan dari Dinas PMD Minsel hadir Kepala Dinas Hendrie Lumapow dan sejumlah pejabat jajaran, 3 orang Camat serta tanpa dihadiri Penjabat Hukum Tua.

Usai digelarnya RDPU, Kadis PMD Minsel tampak menolak berkomentar saat dicegat sejumlah wartawan.

"Saat ini saya 'no comment' dulu ya", kata Lumapow singkat, sambil berlalu.

Sementara itu, pimpinan Rapat Kumaat Alex kepada wartawan mengatakan bahwa dalam RDPU ini selain membahas mengenai pergantian perangkat desa yang tidak sesuai aturan, juga terkait Penjabat Hukum Tua yang tidak sesuai keinginan masyarakat.

"Memang pergantian perangkat desa itu adalah kewenangan dari Hukum Tua. Tetapi dalam pergantian perangkat desa ada tahapan-tahapannya", jelas Kumaat Alex.

"Penjabat Hukum Tua baru 1 bulan lebih, masa sudah mampu menilai kinerja dari perangkat. Penilaian itu seharusnya dilakukan sekurang-kurangnya 6 bulan. Tapi kalau baru 1 bulan itu tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku", ujarnya.

Saat ditanya wartawan, apakah kebijakan ini bisa dikaitkan dengan kebijakan politik pemerintahan saat ini, Kumaat mengatakan bahwa mereka tidak bisa memberikan asumsi ke situ.

"Pada prinsipnya sesuai dengan penyampaian dari Kepala Dinas dan para aparat yang ada itu bukan atas petunjuk Bupati, tetapi itu hanya keinginan dari oknum-oknum tertentu yang ada contoh di Kecamatan Tatapaan itu hanya kepentingan seseorang, ketua ranting di Tatapaan yang menginginkan ada pergantian", ungkap Kumaat, selalu anggota DPRD Minsel dari Partai Nasdem.

Saat ditanya seperti apa penyampaian dari Dinas PMD Minsel, Kumaat menjelaskan bahwa pergantian perangkat ini harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"Mereka sudah sampaikan tadi bahwa itu hak dari Hukum Tua, mereka (PMD) tidak bisa campur. Dan juga Camat yang memberikan rekomendasi. Yang berkompeten dalam pergantian ini adalah Camat dan Hukum Tua", tukasnya.

Ia yang ditemani Yulian Mandi kepada wartawan menyampaikan bahwa sudah lebih dari 40 desa yang datang melaporkan kejadian ini ke Komisi I.

"Kami melalui Dinas PMD, mengharapkan SK yang dikeluarkan dapat dibatalkan. Dan pihak PMD berjanji akan menyampaikan kepada Bupati dalam rapat siang ini. Agar supaya keresahan ini tidak akan berkelanjutan", kata Kumaat Alex.

Ia pun sangat menyesalkan dan merasa malu apabila hal-hal seperti ini akan sampai ke Ombudsman dan PTUN.

"Permintaan kita, sebaiknya pergantian perangkat itu di pending dulu terkait pergantian perangkat desa, sambil para Penjabat itu harus dilakukan pembinaan oleh PMD", tambah Yulian Mandey.

Ia menyampaikan hasil RDPU hari ini, meminta untuk mencabut dulu SK pemberhentian sambil mengkaji kembali perangkat desa yang diberhentikan.

"Kalau ia benar-benar sudah melanggar aturan, wajar perlu diganti. Tetapi kalau ada perangkat tidak terbukti dia bersalah, secara aturan harus dikembalikan", katanya.

Komisi I meminta pemerintah Kabupaten harus tegas melakukan pembinaan.

"Bisa diganti, itu hak Prerogatif Hukum Tua, tetapi harus sesuai mekanisme, harus sesuai aturan. Kalau tidak sesuai aturan, jangan", pungkas Mandey.

(TamuraWatung)

Minsel, SulutNews.com -- Tak ada panggilan khusus dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) kepada Hukum Tua yang melakukan pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa tidak sesuai aturan.

Hal tersebut terungkap, saat sejumlah wartawan mengkonfirmasi ke Kepala Dinas PMD Minsel, Hendrie Lumapow beberapa waktu lalu di kantornya.

"Sampai saat ini sudah ada 40 lebih perangkat desa yang datang ke kami menyampaikan pengaduan mereka sudah diganti", kata Lumapow.

Saat ditanya wartawan sudah berapa Hukum Tua yang dipanggil karena melakukan pergantian, Kadis PMD mengaku tidak sempat hitung.

"Saat ini kan Hukum Tua banyak datang, saya menanyakan itu. Respon mereka bahwa sudah sesuai prosedur, sudah melakukan koordinasi dengan Camat dan Camat sudah mengeluarkan rekomendasi secara tertulis", terang Kadis PMD Minsel.

"Setiap Hukum Tua datang, ketika kita menandatangani ada beberapa dokumen berkenan dengan keperluan desa, saya sudah tanyakan semuanya itu. Jawabannya seperti itu", katanya.

Namun Kadis PMD Minsel mengaku tidak menutup kemungkinan, bilamana ditemukan bertentangan dengan aturan akan dilakukan pembinaan.

"Kalau terjadi pergantian dan tidak sesuai dengan prosedur dan para perangkat sudah melaporkan kepada kami. Yang akan tanggung itu Hukum Tua itu sendiri. Kalau berproses secara langsung, kita akan melihat sejauh mana keputusan dari PTUN nanti", pungkas Lumapow.

(TamuraWatung)

Minsel, SulutNews.com -- Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) sukses kembali mengukir prestasi perihal pelaporan keuangan.

Hal itu dibuktikan dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020 hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Sulawesi Utara (Sulut), Kabupaten Minsel meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Keberhasilan ini pun diganjar dengan penghargaan yang diterima oleh Bupati Minsel Franky Donny Wongkar, SH, didampingi Wakil Bupati Minsel Pdt. Petra Yani Rembang bersama Wakil Ketua DPRD Kabupaten Minsel Stefanus D.N Lumowa, SE, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Minsel Denny Kaawoan, SE, M.Si, di Aula Kantor BPK RI perwakilan Sulut, pada Senin (3/5/2021).

"Syukur dan Puji Tuhan, semua ini hasil jeri payah yang tidak sia-sia. Semua berkat kebersamaan seluruh SKPD, khususnya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang bersusah payah melakukan tugas kerjanya, ” ungkap Melky Manus,

Kepala BPKAD Minsel. Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan mendapatkan opini WTP dari BPK RI Perwakilan Sulut untuk ke-5 (lima) kalinya dalam 5 tahun terakhir.

(TamuraWatung)

Minsel, SulutNews.com -- Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) beberapa hari terakhir sementara dihebohkan terjadinya pergantian perangkat desa.

Tak tanggung-tanggung, dalam beberapa rekaman yang beredar nama Bupati Minsel, selalu saja menjadi tameng para Pejabat Hukum Tua untuk menjalankan aksi mereka memberhentikan perangkat desa.

Bahkan beberapa perwakilan perangkat desa yang diberhentikan yang mendatangi Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), pada Selasa (27/4/2021) menyampaikan hal yang sama bahwa selain pemberhentian tanpa pemberitahuan telah diganti, SK pemberhentian tidak di terima oleh perangkat desa yang lama juga pergantian atas perintah Bupati.

"Hari ini kami dari Desa Motoling Satu, Lalumpe dan Lompad datang menyampaikan keluhan kami terkait pergantian perangkat desa", ujar Servi Rambi, salah seorang perwakilan perangkat desa.

Apa yang ditanya perangkat desa ini mendapat tanggapan dari Hendrie Lumapow, Kadis PMD Minsel yang menerima perwakilan perangkat desa.

"Kalau perintah Bupati, tidak ada itu. Saya klarifikasi ya. Saya juga sudah cek ke perwakilan Bupati dan Wakil Bupati, yang terjadi adalah pergantian oleh Hukum Tua", tegas Hendrie Lumapow.

Lumapow juga di kesempatan ini menyampaikan bahwa ada beberapa Pejabat Hukum Tua yang tidak melakukan pergantian perangkat desa.

"Jadi saya harus klarifikasi, tidak ada perintah dari atasan, tidak ada kalau bilang Bupati. Kami sudah memberikan kewenangan kepada Pejabat Hukum Tua untuk mengatur pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa", tambah Lumapow.

"Semua masalah terjadi perangkat desa sudah saya laporkan ke pak Wakil Bupati. Ini akan jadi catatan saya untuk dilaporkan kepada pimpinan", katanya.

Lumapow menyampaikan bahwa terkait surat edaran Mendagri, itu tidak mencabut Permendagri 67.

"Surat edaran Mendagri itu, memberikan perlindungan kepada perangkat desa, yang dianggap kesewenang-wenangan dari Pejabat Hukum Tua yang memberhentikan perangkat desa", jelasnya.

Dihadapan para perwakilan perangkat desa, Lumapow berjanji akan menyampaikan hal ini kepada Bupati.

(TamuraWatung)

Minsel, SulutNews.com -- Polres Minahasa Selatan (Minsel) telah menggelar konferensi pers hasil otopsi atas kematian Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Minsel, Ruddy Tumiwa.

Penyampaian hasil otopsi dipimpin oleh Kapolres Minsel, AKBP S. Norman Sitindaon SIK, di Cafetaria Polres Minsel, pada Senin (26/4/2021).

Namun hasil otopsi ini mendapat protes keras dari pihak keluarga.

Saat ditemui di kediamannya, Jimmy Tumiwa selaku kakak dari almarhum yang hadir dalam Press Conference Polres Minsel, kepada sejumlah awak media mengatakan bahwa kami keluarga besar Tumiwa tidak menerima atas hasil otopsi yang dibacakan oleh Kapolres Minsel.

"Tak masuk akal di kami keluarga, masa dikatakan bunuh diri murni", ungkap mantan Camat Tumpaan ini, dengan nada kecewa.

Ia menganggap hasil otopsi tersebut ada sesuatu yang salah.

"Kami ragu atas hasil penjelasan tadi dari Kapolres", tambahnya.

"Upaya kami keluarga untuk mendesak pihak kepolisian untuk lebih intensif lagi dalam melakukan penyelidikan. Nanti setiap informasi akan kami sampaikan", kata Tumiwa.

Dirinya yang mewakili keluarga meminta pihak kepolisian untuk dapat mengungkap 2 (dua) orang yang berada di teras (depan) rumah almarhum sebelum kejadian.

(TamuraWatung)

Mitra,Sulutnews.com - Bupati Minahasa Tenggara James Sumendap,S.H didampingi Wakil Bupati Drs Jesaja J.O. Legi, Menghadiri Rapat Paripurna Penyampaian Keputusan DPRD Tentang Rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawanan Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2020, Jumat (23 april 2020) di Sport Hall Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Mitra Marty Mareyke Ole, SMn dan dihadiri kapolres Mitra AKBP Dr. Rudi Hartono, S.I.K, M.Si mewakili Dandim 1302 Minahasa Danramil Ratahan Kapten Inf Sulistyo, Kepala Pos BIN Minahasa Tenggara Alfons Sumenge,S.S.T.P, Sekretaris Daerah Minahasa Tenggara David Lalandos,A.P,MM., para Staf Ahi Bupati, para Asisten, Kepala SKPD, Staf Khusus Bupati serta undangan lainnya.

Bupati Minahasa Tenggara James Sumendap,SH dalam sambutannya mengatakan,LKPJ dibuat sebagai wujud kepatuhan terhadap aturan normatif yakni amanat Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Mendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Menyatakan bahwa, kepala daerah mempunyai kewajiban menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah, dan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati sebagai perwujudan kewajiban kepala daerah untuk melaporkan kepada DPRD capaian keberhasilan dan kendala dari pelaksanaan pembangunan yang digunakan  sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

Dalam peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah menyatakan bahwa, kepala daerah mempunyai kewajiban menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati sebagai perwujudan kewajiban kepala daerah untuk melaporkan kepada DPRD capaian keberhasilan dan kendala dari pelaksanaan pembangunan yang digunakan  sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2020 di buat sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, sekaligus menjadi bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten minahasa tenggara, dan di harapkan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) ini, dapat memacu terwujudnya pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih  yang melibatkan stakeholder, sehingga kedepan akan tercapai hasil kerja optimal yang dapat di pertanggungjawabkan, dan  adanya komitmen yang kuat serta terciptanya keharmonisan antara pihak eksekutif dan legislatif dalam melangkah bersama guna membangun Kabupaten Minahasa Tenggara yang berdaulat, berdikari dan berkepribadian, dengan melihat capaian keberhasilan dan prestasi yang di raih oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara selama tahun 2020.

”Secara khusus saya ingin menyampaikan penghargaan atas kinerja panitia khusus  LKPJ  DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara yang telah memberikan rekomendasi yang sangat penting bagi Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan kepada seluruh masyarakat.”

Dan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Minahasa Tenggara tahun anggaran 2020,    masing-masing perangkat daerah melaksanakannya sesuai dengan target kinerja yang telah di tetapkan pada program dan kegiatan dengan memperhatikan kebijakan strategis yang meliputi peraturan-peraturan dan keputusan atau tindakan yang di ambil dalam menyelesaikan masalah masyarakat

Dengan demikian pada kesempatan yang berbahagia ini, saya atas nama seluruh jajaran eksekutif, menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada pimpinan dan anggota dewan yang terhormat, terutama  panitia khusus DPRD yang telah  melaksanakan pengkajian dan pembahasan secara obyektif dan mendalam, sehingga pada hari ini dapat mengeluarkan suatu keputusan rekomendasi DPRD atas laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ)  kepala daerah  Kabupaten Minahasa Tenggara   tahun anggaran 2020 dengan beberapa saran maupun catatan sebagai rekomendasi DPRD kepada Bupati Minahasa Tenggara untuk perbaikan kedepannya diantaranya:

  1. Bagi SKPD yang memiliki pengelolah PAD agar lebih memperhatikan target PAD dan termasuk dengan ranperda tentang retribusi khususnya dinas perikanan agar secepatnya dapat mengajukan ke pimpinan DPRD.
  2. Salah satu kebutuhan yang tidak kalah pentingnya yakni penambahan unit damkar dan biaya pemeliharaan dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
  3. Khusus sarana dan prasarana serta fasilitas air bersih yang dibangun oleh SKPD teknis bila pekerjaannya telah 100%, maka secepatnya melakukan serah terima dengan pihak PDAM untuk dikelolah sehingga pemanfaatan dan pemeliharaan sarana air bersih tersebut menjadi tanggung jawab pdam.

“Saran, masukan dan koreksi, baik yang menyangkut substansi materi maupun redaksi adalah dalam rangka perbaikan dan peningkatan efisiensi, efektifitas, produktifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah serta fungsi pengawasan legislatif terhadap jalannya pemerintahan daerah kami terima dengan baik”Tegas Bupati Sumendap.(*Advertorial/Indri)

Minsel, SulutNews.com -- Personel Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Minahasa Selatan (Minsel) menggelar bakti sosial di Masjid Al-Akbar Desa Tumpaan Satu, Kecamatan Tumpaan, pada Jum’at (23/4/2021) pagi.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasatlantas) Polres Minsel Iptu Hadi Siswanto.

"Bakti sosial ini merupakan bagian dari pelaksanaan Operasi Keselamatan Samrat 2021, sekaligus dalam rangka mengisi kegiatan di Bulan Suci Ramadhan,” ujar Kasatlantas.

Lanjutnya, bakti sosial dilakukan dalam bentuk kerja bakti membersihkan lingkungan masjid dan penyemprotan disinfektan demi mencegah penyebaran Covid-19.

Kegiatan pagi itu juga dirangkaikan dengan pemberian bantuan berupa alat-alat kebersihan yang diterima oleh Imam masjid setempat.

"Dengan lingkungan rumah ibadah yang bersih dan sehat, diharapkan seluruh jamaah bisa beribadah dengan lebih nyaman,” pungkas Kasatlantas.

(***/TamuraWatung)

Minsel, SulutNews.com -- Sejumlah masyarakat dan perangkat Desa Teep Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) yang diberhentikan oleh Hukum Tua melakukan aksi protes, pada Kamis (22/4/2021).

Aksi protes dilakukan dengan melakukan orasi damai, yang dimulai di depan Kantor Desa, dilanjutkan ke kantor DPRD Minsel dan juga berkeliling kampung.

Usai melakukan aksinya, Alex Esing kepada wartawan SulutNews.com mengatakan bahwa aksi hari ini untuk menuntut keadilan tentang pemberhentian perangkat desa.

"Dari 18 perangkat desa, kami yang diganti ada 13 orang, termasuk Sekretaris Desa (Sekdes)", ujar Alex Esing.

Saat ditanya apa yang menjadi alasan sehingga para perangkat desa ini diganti, Alex mengaku Hukum Tua hanya berkata karena tidak sesuai dengan aturan.

"Kami merasa alasan mereka tidak tepat. Kalau sesuai dengan aturan dan sesuai prosedur serta Undang-Undang, itu sah-sah saja", katanya.

Dirinya yang sudah mengabdi selama 15 tahun di Desa Teep, mengaku sangat menyayangkan karena pemberhentian hanya disampaikan oleh Hukum Tua saat kemarin hari di Kantor Desa secara lisan.

"Pergantian sudah sejak kemarin, katanya sudah ada SK menurut Hukum Tua, tapi kami masing-masing sampai saat ini tidak pegang SK-nya", tegas Alex, yang adalah Kepala Jaga III sebelum diberhentikan, mewakili teman-temannya.

Di kesempatan terpisah Hukum Tua Desa Teep, Mersita Rumokoy yang ditemui wartawan SulutNews.com di Kantor Desa membenarkan kalau aksi kali ini karena adanya pergantian perangkat desa.

"Memang ada pemberhentian, 12 orang dan sesuai mekanisme. Karena tidak mungkin saya buat SK kalau tidak sesuai dengan mekanisme dan aturan", tutur Rumokoy.

Saat ditanya wartawan kenapa SK pemberhentian belum diserahkan, Rumokoy mengaku telah menyerahkan kepada Ketua BPD Desa Teep.

"Jadi ini laporan dari masyarakat, dan kita disini baru 1 bulan dan semua kita evaluasi ke mereka. Jadi karena ada laporan masyarakat, ketika kita tidak proses, kami yang jadi salah", akunya.

"Berdasarkan laporan dari masyarakat dan saya lihat di aturan perundang-undangan nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri 67 tahun 2017 perubahan atas Permendagri 83 tahun 2015, itu sudah jelas. Dalam pasal 51 tentang larangan-larangan perangkat desa di situ sangat jelas, tidak boleh sewenang-wenang, tidak boleh diskriminasi", tukas Rumokoy.

Menurutnya, berdasarkan laporan itu, mereka kena di pasal tersebut. Namun dirinya tidak pernah menyampaikan surat teguran.

"Untuk lebih jelas semuanya itu, ada di surat yang saya sampaikan dalam bentuk konsultasi ke Camat", kata Rumokoy.

"Dan Camat telah mengeluarkan rekomendasi dan rekomendasi itu yang menjadi dasar untuk mengeluarkan SK pemberhentian", tegasnya.

Aksi para perangkat Desa Teep mendapatkan pengawalan dari pihak Kepolisian, khususnya Polsek Amurang dan dipimpin langsung oleh Kapolsek Wensy Saerang.

(TamuraWatung)