Manado

Manado (930)

Manado,Sulutnews.com - Satuan Tugas (Satgas) Covid19 wajib dibentuk di setiap sekolah seiring dengan kebijakan pemerintah RI tentang kembali dibuka sekolah tatap muka terbatas tahun ajaran 2021.

Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Dinas (SMK) Pendidikan Daerah (Dikda) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Debby Mamangkey SPd MPd mengatakan, Satgas akan bekerja semaksimal mungkin menjalankan protap di sekolah.

"Ketika siswa masuk sekolah, Satgas akan bertugas mengecek suhu tubuh," kata Debby Mamangkey menjawab pertanyaan media seputar pembelajaran tatap muka di masa Covid19 di Manado, Jumat (15/10).

Lebih-lebih lagi Satgas akan diminta menertibkan protokol kesehatan, mengecek jadwal penyemprotan desinfektan di sekolah dan kelas, menyiapkan stok masker untuk siswa dan guru yang lupa membawa masker, dan memastikan berlangsungnya kegiatan jarak aman dan tak ada kerumunan.

Kabid Debby berharap Satgas Covid19 ini dapat mengawasi jalannya proses belajar mengajar sebelum dan sesudah pembelajaran dilakukan, tambahnya.

"Sampai dengan saat siswa dan guru pulang pun harus ada pantauan dari Satgas."

Tentang syarat sudah divaksin bagi peserta didik dan pendidik, tambah Kabit, hal tersebut sudah sesuai instruksi gubernur. Siswa yang aktif bersekolah harus dibaksin, baik sekolahnya berada di daerah yang kasus penularan Covid19 sudah jauh berkurang atau berada pada sonasi orange dan hijau, jadi kita berharap data cakupan bisa segera tercover, tambahnya.

Belajar tatap muka terbatas bakal dimulai setelah guru dan tenaga pendidikan disuntik vaksin COVID-19, ucap Debby. (*/yuk)

Manado,Sulutnews.com - Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara A. Dita Prawitaningsih, S.H., M.H sangat menyambut baik kedatangan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022 di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dan berterimakasih atas segala bentuk apresiasi dari Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI.

Bertempat di Aula Sam Ratulangi Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Rabu (13/10/2021), Kepala Kejati (Kajati) Sulut  menerima kunjungan kerja Tim Komisi III DPR RI yang terdiri dari Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III di Kejaksaan Tinggi  Sulawesi Utara Ichsan Soelistio, dan anggota Komisi III DPR RI yaitu Drs. H. Mohammad Idham Samawi, IRJEN. POL. (Purn) Drs. H. Safaruddin, Gilang Dhiela Fararez, S.H., LL. M., Obon Tabroni, Ary Egahni Ben Bahat, S.H., M.H., H. Muhammad Nasir Djamil, M.Si., dan Rudy Mas’ud, S.E., M.E.

Dalam kesempatan tersebut, Kajati Sulut memaparkan bahwa kinerja Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara selama periode bulan Januari 2021 sampai dengan periode bulan September 2021 antara lain yaitu Program Penegakan dan Pelayanan Hukum yang terdiri dari kinerja dalam hal penanganan perkara baik di bidang Tindak Pidana.

Dijelaskan Kajati Sulut khusus dan Tindak Pidana Umum telah terlaksana dan penyerapan anggaran telah dilaksanakan dengan baik berdasarkan ketentuan yang berlaku.

"Demikian pula realisasi anggaran hingga bulan September 2021. Tentang penanganan perkara baik di bidang tindak pidana khusus Kejaksaan se-Sulawesi Utara telah menangani

perkara, yakni Tahap Penyidikan berjumlah 24 perkara, Tahap Pra Penuntutan berjumlah  31 perkara dan 16 perkara tipikor.

Untuk tahap Eksekusi berjumlah 25 perkara  dengan Potensi Kerugian Negara berjumlah Rp. 48.452.595.096,35. Denda Berjumlah Rp. 3.122.177.660. Dan  Uang Pengganti berjumlah  Rp. 4.516.401.739,75.

"Termasuk didalamnya penanganan perkara yang menarik perhatian masyarakat umum yaitu perkara dugaan tindak pidana korupsi Penyimpangan Proyek Pemecah Ombak/Penimbunan Pantai Desa Likupang pada BPBD Kab Minahasa Utara Tahun anggraran 2016 yang melibatkan terdakwa AMP alias Alexander dan terdakwa VAP alias Vonnie. Dari perkara tersebut Kejati Sulut berhasil menyelamatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 4.200.000.000.

Selanjutnya penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyelesaian permasalahan antara PT. ETMIECO MAKMUR ABADI (EMA) dengan PT. PERIKANAN NUSANTARA (PERINUS) Cabang kota Bitung, yang merugikan negara sebesar Rp. 28.784.740.727,00.

Demikian pula di bidang tindak pidana umum Kejaksaan se- Sulawesi Utara telah menyidangkan 994 perkara dan telah  berkekuatan hukum yang tetap inkracht van gewijsde dan telah dilakukan eksekusi.

Dan untuk melaksanakan perintah Bapak Jaksa Agung RI , dikatakan Kajati Sulut bahwa Kejati Sulut telah melaksanakan Restorative Justice terhadap 7 (tujuh) perkara atas nama terdakwa Polina Sela Tirsa Heydemans melanggar pasal 351 ayat (1)  KUHPidana berasal dari Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan; atas nama terdakwa Rifka Eunike Tapada melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana berasal dari Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan; atas nama terdakwa Novia Yanti Suatan melanggar Pasal 45 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE yang telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE berasal dari Kejaksaan Negeri Minahasa; atas nama terdakwa Febrianto Lalorah melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana berasal dari Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe; atas nama terdakwa Jonathan Mare melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana berasal dari Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe; atas nama terdakwa Rian Kakomboti melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana berasal dari Kejaksaan Negeri Kotamobagu; dan atas nama terdakwa Andhika DG Masenge melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana berasal dari Kejaksaan Negeri Kotamobagu. Untuk menunjang pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, di masa pandemi Covid-19 ini Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara telah melakukan Vaksinasi Massal kepada masyarakat umum bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara, Pemerintah Kota Manado, dan Pemerintah Kota Bitung untuk mempercepat terbentuknya Herd Imunity bagi masyarakat Sulut.

Lanjut Kajati Sulut dalam upaya untuk meningkatkan program kesadaran hukum di masyarakat, Kejati Sulut terus melaksanakan program penyuluhan dan penerangan hukum kepada masyarakat umum yaitu program Penkum MANTAP (Melayani Anda Tanpa Pamrih) dan Datun

SIAP (Sinergitas, Integritas, Akuntabel dan Profesional) dan khususnya bagi para siswa-siswi di sekolah melalui program Jaksa Masuk Sekolah (JMS).

Ditambakan Kajati Sulut walaupun anggaran terbatas karena mengalami Refocusing Anggaran tapi kami berusaha menggunakan anggaran yang tersedia untuk penanganan perkara di daerah

hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara ini.

"Kami  tetap bekerja dengan sepenuh hati dengan mengedepankan profesional dan Integritas untuk masyarakat Sulut, tentunya tetap menerapkan protocol kesehatan pencegahan Covid-19 dalam tugas sehari-hari pungkas Kajati Sulut.

Atas pemaparan Kajati Sulut tersebut, Irjen Pol (Purn) Drs. H. Safaruddin anggota

fraksi PDI Perjuangan sangat mengapresiasi kinerja Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara yang mampu melaksanakan tugas dengan baik ditengah-tengah keterbatasan anggaran oleh karena adanya Refocusing Anggaran dan keterbatasan personil jaksa yang ada di daerah Sulawesi Utara ini. Bahkan masih terdapat keterbatasan sarana dan prasarana berupa gedung kantor Kejaksaan Negeri di beberapa daerah Kabupaten/Kota di daerah hukum Kejaksaan Tinggi SulawesiUtara.

Demikian pula apresiasi dari Ary Eghani Ben Pahat, S.H., M.H, sebagai satu-satunya perempuan dalam Tim Kunjungan Kerja ini sudah selayaknya saya mengatakan “Women Support Women” ungkapnya, karena ibu Kajati telah melaksanakan kinerja Dengan baik, apalagi telah melaksanakan kebijakan dari Bapak Jaksa Agung mengenai Restorative Justice dimana negara kita dengan latar belakang budaya, adat, agama dan kearifan lokal yang berbeda, setiap perselisihan dapat diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ichsan Soelistio anggota Fraksi PDI Perjuangan selaku Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI di Kejati Sulut yang mengapresiasi kinerja dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara yang dianggapnya sudah sangat baik, meskipun ada beberapa kendala seperti minimnya anggaran untuk penanganan perkara Tipikor, dimana tahun ini anggaran hanya untuk satu perkara namun perkara yang ditangani dan diselesaikan sangat banyak.

Demikian pula belum adanya bangunan kantor kejaksaan negeri di beberapa kabupaten kota yang ada di Sulawesi Utara ini.

Hal ini akan kami sampaikan dan bahas agar anggaran tersebut dapat memadai dan memenuhi kebutuhan anggaran dalam penegakan hukum oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara.

Turut hadir dalam rapat ini Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Fredy Runtu, S.H., Asisten Intelijen Stanley Yos Bukara, S.H., Asisten Tindak Pidana Umum Jeffrey P. Maukar, S.H., M.H., Asisten Tindak Pidana Khusus Eko Prayitno, S.H., M.H., Asisten Perdata dan TUN Rivo C. M. Madellu, S.H., M.H., Asisten Pengawasan Fatkhuri, S.H., Plt. Asisten Pembinaan Anthony Nainggolan, S.H., M.H., Kabag TU Reinhard Tololiu, S.H., M.H., para Koordinator, dan para Kajari se-Sulawesi Utara. (Adrian)

Manado,Sulutnews.com – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melaksanakan kunjungan kerja ke Polda Sulawesi Utara, Kamis (14/10/2021).

Kunjungan Komisi yang membidangi hukum, hak asasi manusia dan keamanan ini, dalam rangka kunjungan kerja reses, masa persidangan I tahun 2021-2022.

Tiba di depan Markas Kepolisian Daerah Sulawesi Utara, rombongan Komisi III yang dipimpin Wakil Ketua Komisi Pangeran Khairul Saleh, disambut hangat Kapolda Sulut Irjen Pol Nana Sudjana didampingi Kepala BNNP Sulut Brigjen Pol V. J. Lasut, Wakapolda Brigjen Pol Johnny Eddizon Isir dan para PJU Polda. Rombongan selanjutnya menuju aula Tribrata untuk melaksanakan pertemuan, yang diikuti juga secara virtual oleh Polresta dan Polres jajaran di Sulawesi Utara.

Membuka pertemuan bersama jajaran Polda Sulut, Wakil Ketua Komisi III Pangeran Khairul Saleh menjelaskan, pertemuan ini dalam rangka kunjungan kerja reses Komisi III DPR RI.

"Tujuan kita kesini untuk melakukan pengawasan kepada mitra kerja di daerah. Semoga pertemuan kali ini membawa berkah bagi kita semua khususnya Polda Sulut," ujar Pangeran Khairul Saleh.

Sementara itu, Kapolda Sulut Irjen Pol Nana Sudjana menyampaikan apresiasi atas kedatangan rombongan Komisi IIII DPR RI di Polda Sulut.

"Saya selaku Kapolda Sulawesi Utara, beserta staf dan jajaran mengucapkan selamat datang di bumi nyiur melambai dan mengucapkan terima kasih kami dapat bersilaturahmi dengan Komisi III," ucap Irjen Pol Nana Sudjana, sebelum memaparkan perkembangan situasi kamtibmas Sulawesi Utara.

Usai pemaparan Kapolda Sulut, dilanjutkan dengan tanya jawab terkait situasi kamtibmas di wilayah hukum Polda Sulawesi Utara. (Adrian)

Manado,Sulutnews.com – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengapresiasi penanganan covid-19 yang dilakukan Polri bersama instansi terkait di Provinsi Sulawesi Utara.

Hal tersebut dikatakan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh, usai melakukan pertemuan dengan jajaran Polda Sulut, dalam kunjungan kerja reses masa sidang I tahun 2021-2022 di Polda Sulut, Kamis (14/10/2021).

“Penanganan covid-19 di Sulawesi Utara cukup bagus, masyarakat Sulut yang sudah divaksin kurang lebih 40 persen dan saat ini PPKM sudah turun pada level 2. Ini harus dipertahankan kalau perlu ditingkatkan, mudah-mudahan sampai pada level 1,” ujar Pangeran Khairul Saleh.

Menurutnya, berbagai hal terkait agenda kamtibmas di Sulut juga dibahas dalam pertemuan Komisi III DPR RI dengan Polda Sulut dan jajaran.

“Kunjungan Reses Komisi III DPR RI dalam rangka pengawasan terhadap mitra kerja. Dan kami hari ini beserta rombongan berkunjung ke Polda Sulut mendengarkan, menerima masukan informasi dari msyarakat. Jadi ada beberapa hal menarik dalam pertemuan, antara lain PETI di kawasan hutan lindung, ditangkapnya kasus korupsi kepala daerah dan ada beberapa hal yang menjadi perhatian dari kami Komisi III,” jelas Pangeran Kahirul Saleh.

Selain itu juga kedua belah pihak membahas pengawasan dan kamtibmas yang berada di daerah perbatasan, khususnya di Kepulauan Sangihe dan Kepulauan Talaud.

Terkait anggaran, Wakil Ketua Komisi III DPR RI ini juga mengatakan akan memperjuangkan agar supaya anggaran Polda Sulut bisa ditingkatkan lagi.

Dalam pertemuan dengan Komisi III di aula Tribrata Polda Sulut, hadir juga Kapolda Sulut Irjen Pol Nana Sudjana, Kepala BNNP Sulut Brigjen Pol V. J. Lasut, Wakapolda Sulut Brigjen Pol Johnny Eddizon Isir, para PJU Polda dan diikuti secara virtual oleh Polresta/Polres jajaran. (Adrian)

Manado,Sulutnews.com - Pencegahan dan Penanganan Pemerintah RI tentang Covid19 di Indonesia berdampak pada pembuatan paspor baru di Kantor Imigrasi Kelas 1 Manado, selama tahun 2020 menurun dratis dibandingkan tahun sebelumnya 2019.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Manado diwakili Kasie Lantaskim Jeaky Gerung mengatakan penurunan terjadi hingga 100 persen mulai bulan Juni 2020.

"Penurunan dratis per Juni 2020, berlanjut hingga Desember tahun itu juga," kata Jacky Gerung di Manado, Rabu (13/10).

Terjadi penurunan karena kan bulan Juni pelayanan pengurusan paspor baru dihentikan sementara, alias disetop terkait himbauan pemerintah tentang munculnya Covid19 di Indonesia, tambahnya.

Penurunan drastis juga terjadi pada pembuatan paspor baru untuk jamaah haji tahun 2020 yang ditutup karena pandemi COVID-19.

Nanti pada bulan Agustus 2021 sudah ada 20 sampai 85 orang setiap harinya yang mengurus paspor baru, kata Jeaky Gerung menjelaskan terkit penanganan Covid19, untuk mencari 5 paspor baru saja tidak ada yang mengurus.

Pembuatan paspor persiapan penggantian baru terjadi mulai bulan Agustus 2021, hal ini disebabkan banyak orang dipikir bahwa paspornya sudah mendekati jatuh tempo dan akan didenda, "Mereka lantas datang untuk diperpanjang. Padahal paspor tidak kena denda," ujarnya.

Dibanding tahun sebelumnya yakni 2019 pembuatan paspor baru mencapai 4000, tahun 2021 baru akan direkap, tambah Jeaky Gerung.

Pembuatan paspor dan pengurusan visa diberikan kepada mereka dengan tujuan luar negeri di Arab Saudi, Jepang, Hongkong dan Amerika.

Mengurus paspor dihimbaunya jika dibutuhkan saja yang diurus baik dengan mendatangi Kantor Imigrasi Manado atau melalui online.

Sementara untuk kegiatan promosi, kata Jeaky, karena situasi pandemi COVID-19, dilakukan dengan pola informasi online.

Khusus pengawasan terhadap orang asing juga mengalami perubahan.

Semula jumlah petugasnya banyak dan langsung turun ke lapangan, berganti mengandalkan pengawasan dengan jumlah petugas sedikit dan secara online. (*/yuk)

Manado,Sulutnews.com – Satgassus Maleo Polda Sulut mengamankan 2 residivis spesialis pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang beraksi antara September dan Oktober 2021 di 29 TKP di wilayah Provinsi Sulut.

Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Jules Abraham Abast, dalam konferensi pers mengatakan, pelaku berinisial NK (30) dan RT (29), keduanya warga Wanea, Manado.

“Kedua pelaku ditangkap pada Minggu (10/10/2021) sekitar pukul 21.00 WITA, di Jalan Raya Tomohon-Manado, tepatnya di Pineleng, Minahasa,” ujarnya, Rabu (13/10) sore, di Mapolda Sulut.

Pengungkapan kasus curanmor yang meresahkan warga tersebut menindaklanjuti laporan para korban yang diterima di beberapa Polres dan Polsek jajaran Polda Sulut.

Lanjut Kombes Pol Jules Abraham Abast, awalnya Satgassus Maleo mendapat informasi terkait transaksi jual beli sepeda motor hasil curian yang dilakukan kedua pelaku, di Ratatotok, Minahasa Tenggara.   

“Pada Sabtu (09/10), Satgassus Maleo berkoordinasi dengan Polres Minahasa Tenggara untuk melakukan penyelidikan. Namun di tengah penyelidikan kedua pelaku dalam perjalanan kembali ke Manado,” kata Kombes Pol Jules Abraham Abast, didampingi Katimsus Maleo Kompol Elia Maramis.

Selanjutnya Satgassus Maleo menghubungi Polsek Pineleng untuk menghadang pelaku, kemudian dilakukan penangkapan.

Dalam pengungkapan tersebut Satgassus Maleo turut mengamankan 15 unit sepeda motor berbagai merek, 1 di antaranya telah diserahkan ke Polres Tomohon.

Barang bukti tersebut dicuri kedua pelaku dari beberapa TKP di antaranya Manado, Tomohon, Minahasa, Bolaang Mongondow, dan Kotamobagu, dengan modus merusak atau mematahkan stang sepeda motor dan membongkar soket.

Selain di Minahasa Tenggara, kedua pelaku juga menjual sepeda motor curian di wilayah Bolaang Mongondow Timur.

Dijelaskan Kombes Pol Jules Abraham Abast, kedua pelaku beserta barang bukti sudah diamankan di Mapolda Sulut, dan kasus ini masih dalam pengembangan lebih lanjut.

“Kedua pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan, ancaman hukumannya paling lama 7 tahun,” jelasnya.

Kombes Pol Jules Abraham Abast meminta masyarakat yang merasa kehilangan sepeda motor antara September dan Oktober ini agar menghubungi Satgassus Maleo dan bisa mengecek di Polda Sulut dengan membawa bukti kepemilikan kendaraan.

Dalam kesempatan ini Kombes Pol Jules Abraham Abast juga mengimbau masyarakat untuk lebih waspada saat memarkirkan kendaraan, baik di tempat yang ada petugas parkir maupun tidak.

“Gunakan kunci ganda. Parkirkan kendaraan di tempat yang mudah terpantau dan ada penerangan yang cukup, khususnya saat malam hari. Ini demi mencegah terjadinya pencurian,” pungkas Kombes Pol Jules Abraham Abast. (Adrian)

Manado,Sulutnews.com – Bhayangkari Daerah Sulawesi Utara menggelar kegiatan bersih-bersih pantai dan pelatihan pembuatan eco enzyme, yang dilaksanakan di Pantai Walet Kasawari Kecamatan Aertembaga Kota Bitung, Selasa (12/10/2021).

Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Pengurus Daerah Bhayangkari Sulawesi Utara Ny. Shinta Nana Sudjana, Wakil Ketua Bhayangkari Sulut Ny. Astrid Isir, para Pengurus Daerah dan Bhayangkari Cabang Bitung serta narasumber berasal dari Penyuluh Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bitung, Ny. Apriani Wahibu Djoyosuroto yang juga anggota Bhayangkari Cabang Bitung.

Menurut Ny. Shinta Nana Sudjana, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari ke-69 Tahun 2021.

“Kegiatan ini untuk memberikan ketrampilan kepada anggota bhayangkari di tengah pandemi covid – 19. Pembuatan eco enzyme dengan memanfaatkan limbah organik untuk kesehatan seperti desinfektan, membersihkan gigi, mengompres luka hingga untuk membersihkan lantai, kerak kompor. Selain itu dalam membuat eco enzyme dapat menggunakan sampah buah-buahan seperti kulit nanas, pepaya, melon jeruk, wortel dan lainnya,” ujar Ny. Shinta Nana Sudjana.

Eco enzyme katanya adalah merupakan hasil fermentasi bahan-bahan alam dari gula merah, sisa buah, sayuran dan air (air keran, air hujan, air buangan ac). “Melalui kegiatan pelatihan ini diharapkan anggota bhayangkari dapat memanfaatkan sampah rumah tangga menjadi barang yang berguna,” kata Ny. Shinta Nana Sudjana.

Iapun berharap pelatihan keterampilan eco enzyme ini dapat bermanfaat bagi ibu-ibu bhayangkari  dalam kehidupan sehari-hari.(Adrian)

Manado,Sulutnews.com – Kapolda Sulut Irjen Pol Nana Sudjana menghadiri pembukaan Pelatihan Bersama Peningkatan Kemampuan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Provinsi Sulut.

Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Ballroom Novotel Manado, yang dibuka oleh Plt. Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Brigjen Pol Yudhiawan Wibisono, Selasa (12/10/2021) pagi.

Irjen Pol Nana Sudjana dalam sambutannya, mengapresiasi pelatihan bersama ini yang merupakan salah satu fungsi penentu keberhasilan penegakan hukum.

“Sebab dengan melaksanakan peningkatan kemampuan APH dapat diukur tingkat efektivitas, efisiensi, produktivitas, kapabilitas dan akuntabilitas dari Satuan Penyidik Polri, Auditor BPKP, Auditor BPK, Jaksa pada Kejaksaan Tinggi, dan Hakim pada Pengadilan Tinggi Provinsi Sulut,” ujarnya.

Lanjut Irjen Pol Nana Sudjana, melalui kegiatan ini dapat diketahui sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dengan baik dan benar mulai dari aspek peyelidikan/penyidikan, audit, penuntutan, hingga sidang dan putusan disemua instansi terkait.

Menurut Irjen Pol Nana Sudjana, pelatihan bersama ini merupakan momentum yang paling tepat untuk mengevaluasi guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan penegakan hukum serta meningkatkan integritas maupun sinergitas antar instansi terkait.

“Pelatihan bersama APH ini juga merupakan salah satu cara untuk menyamakan persepsi dalam penegakan hukum khususnya penanganan perkara tindak pidana korupsi, pencucian uang, serta perbankan sehingga masing-masing instansi terkait dapat lebih optimal dalam melaksanakan tupoksinya,” pungkas Irjen Pol Nana Sudjana.

Turut hadir dalam pembukaan, yakni para pimpinan ataupun yang mewakili instansi terkait seperti Kejati Sulut, BPK RI Perwakilan Provinsi Sulut, Perwakilan BPKP Provinsi Sulut, serta Pengadilan Tinggi Sulut.

Informasi diperoleh, pelatihan dilaksanakan selama 3 hari, dengan peserta berjumlah 67 orang yang berasal dari Polda Sulut, Kejati Sulut, BPK RI Perwakilan Provinsi Sulut, Perwakilan BPKP Provinsi Sulut, serta Pengadilan Tinggi Sulut. (Adrian)

Manado,Sulutnews.com - Tim Tarsius Polsek Maesa di-back up Polres Bitung mengamankan tiga pria pelaku pencurian sepeda motor yang mogok dan terparkir di tepi Jalan 46 Kota Bitung.

Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Jules Abraham Abast, mengatakan, para pelaku berinisial LM (19), JL (18), dan GS (16), ketiganya warga Bitung.

"Ketiga pelaku ditangkap di wilayah Danowudu, Ranowulu, Bitung, pada Minggu (10/10/2021) malam," ujarnya, Selasa (12/10) pagi, di Mapolda Sulut.

Lanjut Kombes Pol Jules Abraham Abast, ketiganya mencuri sepeda motor Honda CRF 150 cc milik Dominich Manyakori (21) warga Madidir Ure, Bitung, pada Senin (27/09) sekitar pukul 01.00 WITA. 

"Dini hari itu sepeda motor korban mogok karena kehabisan bensin di Jalan 46. Tiba-tiba datang dua orang tak dikenal yang menyerang korban.

Korban lalu melarikan diri dan meninggalkan sepeda motornya di pinggir jalan," jelas Kombes Pol Jules Abraham Abast.

Setelah itu kedua orang tak dikenal tersebut juga meninggalkan lokasi.

Beberapa saat kemudian, ketiga pelaku yang berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha NMax melintas di Jalan 46.

Begitu melihat sepeda motor jenis trail tak bertuan yang terparkir di pinggir jalan, ketiganya pun berhenti.

Kombes Pol Jules Abraham Abast menerangkan, GS langsung menaiki sepeda motor milik korban tersebut lalu didorong JL dan LM yang berboncengan sepeda motor Yamaha NMax. 

"Ketiga pelaku beserta barang bukti sepeda motor milik korban telah diamankan di Mapolres Bitung untuk diperiksa lebih lanjut," pungkas Kombes Pol Jules Abraham Abast. (Adrian)

Manado,Sulutnews.com - Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) Sulawesi Utara (Sulut) Debby Mamangkey, SPd,MPd mengatakan, hanya ada 11 Sekolah Menenggah Kejuruan Pusat Keunggulan di Provinsi Sulawesi Utara, akan diharapkan mampu mendorong meningkatkan mutu pendidikan.

"Kita jelas harus berperan membantu mengsukseskan kehadiran SMK Pusat Keunggulan di Sulut, yang, tentunya nanti mutu pendidikan diharapkan meningkat seiring dengan pemanfaatan era industri 4.0," kata Debby Mamangkey ditemui sulutnews.com di ruang kerjanya, Senin (11/10).

Menurutnya, mutu akan menyiasati terciptanya lulusan SMK berkualitas

secara fundamental mengubah kerja manusia, SMK Pusat Keunggulan ini akan menghadirkan guru yang hebat sebagai fungsi mempersiapkan proses belajar mengajar.

Mengatur dan penyusunan progam pembelajaran di satuan pembelajaran, mempersiapkan pengajar, menyusun kalender pendidikan, akan menjadi tugas semua guru bidang kurikulum di SMK Pusat Keunggulan, ungkap Debby Mamangkey.

Hal ini berati bukan saja sumber daya manusianya akan ditingkatkan di SMK Pusat Keunggulan, tetapi, harus dari kepala sekolah, Wakasek, Guru Pembimbing, bahkan Pengawas, harus berkopetensi dalam ilmu pengetahuannya.

Kesebelas SMK Pusat Keuanggulan (PK) tersebut, lanjut kata Kabit, berada di lima daerah ibukota dan Kabupaten di Sulawesi utara.

Di Tomohon terdapat tiga SMK Pusat Keunggulan, yakni, SMK PK Negeri 1 Tomohon, SMK Kristen Tomohon dan SMK Santo Familia Tomohon.

Di Minahasa Selatan terdapat dua SMK  yakni, SMK PK Ratahan dan SMK PK Langoan. Di Minahasa Utara hanya terdapat satu saja, yakni, SMK PK Pembangunan Perikanan Kalasey.

Di Bitung terdapat SMK PK Negeri 2 Bitung, dan SMK PK Negeri 3 Bitung.

Sementara itu di Kota Manado Debby menambahkan lagi, terdapat empat SMK, yakni, SMK PK Yudika Manado, SMK PK Negeri 1 Manado, SMK PK Negeri 2 Manado dan SMK PK Negeri 3 Manado.

SMK Pusat Keunggulan merupakan  program Kementrian Dikbud Bidang SMK, yang, Penganugrahannya diberikan oleh Menteri Nadim Anwar Makarim kepada 1000 lebih sekolah SMK di Indonesia, 11 diantaranya terdapat di Sulawesi Utara.

Program ini bertujuan meningkatkan mutu pendidikan bidang kejuruan dan menciptakan lulusan yang mampu bersinergis dengan dunia kerja disesuaikan nanti dengan pengarahan Menteri.

Program ini sendiri terselenggara di masa Pandemik Covid19 dan dimasa pemulihan, ujarnya. (/yuk).