Komisi III DPR-RI Minta Tingkatkan Pengawasan Orang Asing dan Lapas

Written by  Fanny Waworundeng Oct 14, 2021

Manado Sulutnews.com - Komisi III DPR-RI yang membidangi Hukum dan HAM serta Kepolisian Kamis (14/10) melakukan tatap muka masa reses pertama 2021-2022 dengan Mitra Kerja di Sulut yakni Kanwil Kementrian Hukum dan Ham Sulut Di Hotel Swisbell Manado.

Ketua rombongan Pangeran Khairul Saleh bersama sembilan angota Komisi III diterima Plt Kanwil Hukum dan HAM Sulut Jhony Pentas Simamora dan staf. Menurut Pangeran kunjungan ke Sulut untuk memantau dan mencari masukan terkait kerja para mitra kerja di daerah.

Kepada wartawan Nasir J salah satu angota Komisi III dari Partai Keadilan Sejahtra usai tatap muka mengatakan pihaknya ingin mencari masukan dari daerah dan juga kami memantau kondisi daerah. Terkait dengan Kementrian Hukum dan HAM kita ingin tau mengenai isu isu orang asing dan juga kondisi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) seperti apa kondisinya. Karena isu orang asing dan masalah Lapas atau penjara itu menjadi isu menarik."Jadi dua isu ini sering ramai. Seperti belum lama ini ada penjara yang terbakar" kata Nasir. Ini jangan terjadi lagi didaerah daerah.

Terkait pegawasan orang asing didaerah,  bidang imigrasi tentunya harus mekakukan pengawsan ketat bagi orang asing karena isu orang asing masuk ke Indonesia secara ilegal juga sering ramai diperbincangkan, jadi harus ketat pengawasanya.

Mengenai adanya warga asal Sangihe yang sudah kawin mawin dengan warga Philipina negara tetanga kita  dan sudah tingal di Kota Bitung yang status kewarganegarannya belum jelas itu harus diselesaikan agar tidak ada masalah kalau pemerintah akan memberikan bantuan seperti Bansos atau bantuan lainya.'"Kalau status jelas akan dapat bantuan" katanya.

Terus Diawasi

Sementara itu Kakanwil Hukum dan HAM Sulut Jonny Pentas Simamora kepada wartawan mengatakan pihaknya terus tingkatkan kinerja. Mengenai orang asing seperti status kewarganegaraan warga sanger yang sudah kawin mawin dengan warga Philipina kita awasi dan terus berupaya untuk mengurus status mereka. Ada ratusan warga. "Kami tetap terus mengurus warga di Bitunh" kata Simamora.

Saleh menambahkan, usai tatap muka dengan Kakanwil Hukum dan HAM Komisi III melanjutkan tatap muka dengan jajaran Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri se- Sulut, dimana sebelumnya dengan Kejaksaan Tingi Sulut dan Kapolda Sulut. (fany)

Last modified on Friday, 15 October 2021 13:17