Mampu Jalankan Tugas Ditengah Keterbatasan Anggaran, Komisi III DPR RI Apresiasi Hasil Kinerja Kejati Sulut

Written by  Adrianus RP Oct 14, 2021

Manado,Sulutnews.com - Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara A. Dita Prawitaningsih, S.H., M.H sangat menyambut baik kedatangan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022 di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dan berterimakasih atas segala bentuk apresiasi dari Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI.

Bertempat di Aula Sam Ratulangi Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Rabu (13/10/2021), Kepala Kejati (Kajati) Sulut  menerima kunjungan kerja Tim Komisi III DPR RI yang terdiri dari Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III di Kejaksaan Tinggi  Sulawesi Utara Ichsan Soelistio, dan anggota Komisi III DPR RI yaitu Drs. H. Mohammad Idham Samawi, IRJEN. POL. (Purn) Drs. H. Safaruddin, Gilang Dhiela Fararez, S.H., LL. M., Obon Tabroni, Ary Egahni Ben Bahat, S.H., M.H., H. Muhammad Nasir Djamil, M.Si., dan Rudy Mas’ud, S.E., M.E.

Dalam kesempatan tersebut, Kajati Sulut memaparkan bahwa kinerja Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara selama periode bulan Januari 2021 sampai dengan periode bulan September 2021 antara lain yaitu Program Penegakan dan Pelayanan Hukum yang terdiri dari kinerja dalam hal penanganan perkara baik di bidang Tindak Pidana.

Dijelaskan Kajati Sulut khusus dan Tindak Pidana Umum telah terlaksana dan penyerapan anggaran telah dilaksanakan dengan baik berdasarkan ketentuan yang berlaku.

"Demikian pula realisasi anggaran hingga bulan September 2021. Tentang penanganan perkara baik di bidang tindak pidana khusus Kejaksaan se-Sulawesi Utara telah menangani

perkara, yakni Tahap Penyidikan berjumlah 24 perkara, Tahap Pra Penuntutan berjumlah  31 perkara dan 16 perkara tipikor.

Untuk tahap Eksekusi berjumlah 25 perkara  dengan Potensi Kerugian Negara berjumlah Rp. 48.452.595.096,35. Denda Berjumlah Rp. 3.122.177.660. Dan  Uang Pengganti berjumlah  Rp. 4.516.401.739,75.

"Termasuk didalamnya penanganan perkara yang menarik perhatian masyarakat umum yaitu perkara dugaan tindak pidana korupsi Penyimpangan Proyek Pemecah Ombak/Penimbunan Pantai Desa Likupang pada BPBD Kab Minahasa Utara Tahun anggraran 2016 yang melibatkan terdakwa AMP alias Alexander dan terdakwa VAP alias Vonnie. Dari perkara tersebut Kejati Sulut berhasil menyelamatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 4.200.000.000.

Selanjutnya penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyelesaian permasalahan antara PT. ETMIECO MAKMUR ABADI (EMA) dengan PT. PERIKANAN NUSANTARA (PERINUS) Cabang kota Bitung, yang merugikan negara sebesar Rp. 28.784.740.727,00.

Demikian pula di bidang tindak pidana umum Kejaksaan se- Sulawesi Utara telah menyidangkan 994 perkara dan telah  berkekuatan hukum yang tetap inkracht van gewijsde dan telah dilakukan eksekusi.

Dan untuk melaksanakan perintah Bapak Jaksa Agung RI , dikatakan Kajati Sulut bahwa Kejati Sulut telah melaksanakan Restorative Justice terhadap 7 (tujuh) perkara atas nama terdakwa Polina Sela Tirsa Heydemans melanggar pasal 351 ayat (1)  KUHPidana berasal dari Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan; atas nama terdakwa Rifka Eunike Tapada melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana berasal dari Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan; atas nama terdakwa Novia Yanti Suatan melanggar Pasal 45 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE yang telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE berasal dari Kejaksaan Negeri Minahasa; atas nama terdakwa Febrianto Lalorah melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana berasal dari Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe; atas nama terdakwa Jonathan Mare melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana berasal dari Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe; atas nama terdakwa Rian Kakomboti melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana berasal dari Kejaksaan Negeri Kotamobagu; dan atas nama terdakwa Andhika DG Masenge melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana berasal dari Kejaksaan Negeri Kotamobagu. Untuk menunjang pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, di masa pandemi Covid-19 ini Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara telah melakukan Vaksinasi Massal kepada masyarakat umum bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara, Pemerintah Kota Manado, dan Pemerintah Kota Bitung untuk mempercepat terbentuknya Herd Imunity bagi masyarakat Sulut.

Lanjut Kajati Sulut dalam upaya untuk meningkatkan program kesadaran hukum di masyarakat, Kejati Sulut terus melaksanakan program penyuluhan dan penerangan hukum kepada masyarakat umum yaitu program Penkum MANTAP (Melayani Anda Tanpa Pamrih) dan Datun

SIAP (Sinergitas, Integritas, Akuntabel dan Profesional) dan khususnya bagi para siswa-siswi di sekolah melalui program Jaksa Masuk Sekolah (JMS).

Ditambakan Kajati Sulut walaupun anggaran terbatas karena mengalami Refocusing Anggaran tapi kami berusaha menggunakan anggaran yang tersedia untuk penanganan perkara di daerah

hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara ini.

"Kami  tetap bekerja dengan sepenuh hati dengan mengedepankan profesional dan Integritas untuk masyarakat Sulut, tentunya tetap menerapkan protocol kesehatan pencegahan Covid-19 dalam tugas sehari-hari pungkas Kajati Sulut.

Atas pemaparan Kajati Sulut tersebut, Irjen Pol (Purn) Drs. H. Safaruddin anggota

fraksi PDI Perjuangan sangat mengapresiasi kinerja Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara yang mampu melaksanakan tugas dengan baik ditengah-tengah keterbatasan anggaran oleh karena adanya Refocusing Anggaran dan keterbatasan personil jaksa yang ada di daerah Sulawesi Utara ini. Bahkan masih terdapat keterbatasan sarana dan prasarana berupa gedung kantor Kejaksaan Negeri di beberapa daerah Kabupaten/Kota di daerah hukum Kejaksaan Tinggi SulawesiUtara.

Demikian pula apresiasi dari Ary Eghani Ben Pahat, S.H., M.H, sebagai satu-satunya perempuan dalam Tim Kunjungan Kerja ini sudah selayaknya saya mengatakan “Women Support Women” ungkapnya, karena ibu Kajati telah melaksanakan kinerja Dengan baik, apalagi telah melaksanakan kebijakan dari Bapak Jaksa Agung mengenai Restorative Justice dimana negara kita dengan latar belakang budaya, adat, agama dan kearifan lokal yang berbeda, setiap perselisihan dapat diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ichsan Soelistio anggota Fraksi PDI Perjuangan selaku Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI di Kejati Sulut yang mengapresiasi kinerja dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara yang dianggapnya sudah sangat baik, meskipun ada beberapa kendala seperti minimnya anggaran untuk penanganan perkara Tipikor, dimana tahun ini anggaran hanya untuk satu perkara namun perkara yang ditangani dan diselesaikan sangat banyak.

Demikian pula belum adanya bangunan kantor kejaksaan negeri di beberapa kabupaten kota yang ada di Sulawesi Utara ini.

Hal ini akan kami sampaikan dan bahas agar anggaran tersebut dapat memadai dan memenuhi kebutuhan anggaran dalam penegakan hukum oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara.

Turut hadir dalam rapat ini Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Fredy Runtu, S.H., Asisten Intelijen Stanley Yos Bukara, S.H., Asisten Tindak Pidana Umum Jeffrey P. Maukar, S.H., M.H., Asisten Tindak Pidana Khusus Eko Prayitno, S.H., M.H., Asisten Perdata dan TUN Rivo C. M. Madellu, S.H., M.H., Asisten Pengawasan Fatkhuri, S.H., Plt. Asisten Pembinaan Anthony Nainggolan, S.H., M.H., Kabag TU Reinhard Tololiu, S.H., M.H., para Koordinator, dan para Kajari se-Sulawesi Utara. (Adrian)