Bolangitang Barat, Sulutnews.com - Masyarakat adat Kaidipang Besar dan Bintauna Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) dirudung duka mendalam dengan wafatnya tokoh masyarakat Husni Doti Pontoh (HDH Pontoh)  di RSUD Bolmut Hari Sabtu, 26 Desember 2020 Jam 04.45 WITA.

Abo HDH Pontoh adalah putera mahkota dari Jogugu Tuan Haji Hassan Ram Pontoh, putera pertama Radja Kaidipang Besar Paduka Ram Soeit Pontoh.

H.D.H. Pontoh, oleh masyarakat sering disapa akrab Abo Doti atau Abo Mai Pety, Lahir di Bolangitang pada Tanggal 15 November 1931 dan tutup usia 89 Tahun.

Ribuan pelayat duka, ikut mengantarkan sang tokoh menuju peristirahatan di kompleks Mesjid Multazam Desa Bolangitang, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolmut.

Kompleks pemakaman raja-raja di Mesjid Multazam ini juga bersemayam mendiang Paduka Raja Kaidipang Besar, R.S. Pontoh, dan juga kompleks pemakaman ini merupakan bekas Istana Raja (Komaligu) Bolangitang.

Pemakaman ini dihadiri oleh Bupati Bolaang Mongondow Utara, Drs. Hi. Depri Pontoh, Kapolres Bolmut AKBP Wahyu Purwidiarsa, SH SIK, Sekda Bolmut Dr. Drs. Asripan Nani, M.Si, Waka Polres Bolmut Kompol Terry G Utiarahman, serta para tokoh pemangku adat, tokoh masyarakat.

Acara ini diawali sambutan keluarga oleh Kompol (Purn) Hi. Tedy Pontoh mengucapkan terima kasih kepada pelayat duka dan memohon agar kesalahan almarhum dapat dimaafkan. Jika ada transaksi hutang piutang yang belum diketahui keluarga untuk segera datang menyampaikan kepada kami selaku wakil keluarga agar perjalanan almarhum menghadap Ilahi dimudahkan.

Dalam kata-kata pelepasan terhadap Almarhum, Bupati menyampaikan bahwa almarhum merupakan tokoh besar di Bolmut.

 “Almarhum meninggalkan kita semua tadi pagi dinihari pukul 04.45 di RSUD Bolmut, atas nama Pemerintah, keluarga dan pribadi menyampaikan turut berbelasungkawa atas meninggalnya Almarhum,” ujar Bupati Depri Pontoh.

Menurut Bupati, bahwa beliau adalah sesepuh dan panutan, sepatutnya kita harus meneladani kiprah beliau dalam kepemerintahan, kemasyarakatan dan pelindung penasehat keluarga.

 “Menjelang kepergian almarhum, beliau berpesan pada saya sebagai adik, 'Jaga persatuan', jaga kekeluargaan, 'pototabiene' kiotolu soohuo ko lipu Bolaang Mongondow Utara,” ungkap Depri Pontoh dengan terbata-bata penuh haru.

Dalam pembacaan riwayat hidup dari almarhum Abo Doti, yang dibacakan oleh Rahcmat C Pontoh, Abo Doti semasa hidupnya berkiprah dibeberapa organisasi kemasyarakatan, keagamaan dan politik.

 

“Pendidikan dasar di Vervolg School, tahun 1963 masuk organisasi NU, tahun 1964 menjadi Ketua NU di Bolangitang, tahun 1965 Ketua Sarbumusi, tahun 1966 – 1971 sebagai Sangadi (Kepala Desa) Bolangitang,” ujar Tedy Pontoh.

Selanjutnya juga disebutkan dalam riwayat hidup Abo H.D.H. Pontoh, pada tahun 1969-1971 menjadi Ketua Kopkar Depdagri.

Dan dalam bidang politik, Abo H.D.H. Pontoh pada tahun 1977 – 1982 , terpilih dan duduk sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow dari Golkar.

Pelayat duka dari Minahasa Raya Novi Pontoh dalam kapasitas sebagai keluarga dan juga sebagai Sekretaris Ikatan Keluarga Pontoh Ponto (IKPP) mengungkapkan kembali rasa duka dengan raut kesedihan mendalam.

"Kini, sang tokoh telah pergi, menuju alam keabadian, menuju kehadirat Allah Tuhan Maha Esa, meninggalkan nama besar yang akan menjadi teladan bagi kita semua terutama generasi muda sebagai pewaris marga keluarga serta ikatan keluarga Pontoh Ponto.

Selamat Jalan, Abo Doty, namamu akan abadi di sanubari kami rakyat Bolaang Mongondow Utara. Kita kehilangan keteladanan dalam mendamaikan kerukunan kita seluruh keluarga..." ungkap dari keponakan almarhum dr. Jusnan C Mokoginta, MARS. (/Gandhi Goma)

Bolangitang Barat, Sulutnews.com - Haji Herson Mayulu, SIP sebagai anggota Komisi V DPR RI ruang lingkupnya meliputi Infrastruktur transportasi, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Pencarian dan Pertolongan telah mengingatkan kembali tentang tugas utama pemerintah adalah mensejahterakan masyarakat dibandingkan dengan tugas pokok lainnya, sehingga prioritas Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) sebagai nahkoda pelaksanaan Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) sangat mendukung inisiasi Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Program KOTAKU.

Acara peresmian Program KOTAKU dan penyerahan satu unit Bus Sekolah berlangsung di Desa Bolangitang II Kecamatan Bolangitang Barat. Selasa (22/12/2020).

Telah diketahui bersama hasil survei IDM (Indeks Desa Membangun) di Kabupaten Bolmut dimana tahun 2020 ada 11 desa maju, 85 desa berkembang dan 10 desa tertinggal dari jumlah 106 desa.

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) adalah arah kebijakan pembangunan Dirjen Cipta Karya yang membangun sistem, memfasilitasi pemerintah daerah, dan memfasilitasi komunitas (berbasis komunitas) dalam hal penanganan pemukiman kumuh.

"Kegiatan penanganan pemukiman lingkungan kumuh ini meliputi pembangunan infrastruktur serta pendampingan sosial dan ekonomi untuk keberlanjutan penghidupan masyarakat yang lebih baik di lokasi pemukiman kumuh secara phisik maupun akhlak masyarakat," ungkap Herson Mayulu.

Bupati Bolmut Drs. Hi. Depri Pontoh dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada anggota DPR RI Komisi V Hi Herson Mayulu, SIP sebagai utusan wakil rakyat dari BMR (Bolaang Mongondow Raya) datang meresmikan Program KOTAKU di Desa Bolagitang II.

Selanjutnya, tadi telah kita saksikan juga penyerahan peneng secara simbolis kepada 145 orang dari anggota masyarakat sebagai tanda telah selesainya pembangunan rumah Bantuan

Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Dimana perlu diketahui bantuan ini merupakan aspirasi dari bapak Herson Mayulu, sehingga dengan demikian tahun 2020 ini jumlah bantuan stimulan perumahan swadaya di Kabupaten Bolmut sebanyak 646 unit; terdiri dari 425 unit BSPS reguler, 76 unit BSPS bersumber dari DAK (Danal Alokasi Khusus), dan 145 unit BSPS aspirasi anggota DPR RI bapak Herson Mayulu.

Ditambahkannya, dan perlu kami sampaikan, saat ini pemerintah daerah sedang giat-giatnya mengusulkan penyediaan rumah susun sewa (rusunawa) bagi tenaga kesehatan di rumah sakit umum daerah yang menurut hemat saya sangat dibutuhkan karena hampir sebagian besar tenaga kesehatan di RSUD Bolmut belum memiliki tempat tinggal dan saat 

ini berdomisili cukup jauh dengan lokasi rumah sakit, hal ini menjadi salah satu faktor kurang optimalnya pelayanan RSUD Bolmut dalam pelayanan 24 jam.

"Melihat kondisi ini, pemerintah daerah sangat serius sehingga saat ini sudah menyediakan lahan siap bangun disekitar lokasi RSUD. Kiranya bapak Hi. Herson Mayulu dapat membantu mengawal program tersebut di tingkat pusat sebagai aspirasi kami pemerintah di daerah." Tutup Depri Pontoh.

Acara ini dihadiri Wakil Bupati Bolmut Drs. Hi. Amin Lasena, MAP, Sekda Bolmut Dr. Hi. Asripan Nani, MSc, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Kawasan Pemukiman Provinsi Sulut Ognarius Tindoilus, ST, Kadis PUPR Bolmut Rudini Masuara, ST, Kadis Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Bolmut Dr. Hidayat Panigoro, M.Si, Kadis Perhubungan Drs. Uteng Datunsolang, Kadis Lingkungan Hidup Irma Ginoga, S.Pd. Kasat Intelkam Polres Bolmut AKP Joyke Ferry Momomuat, Camat Bolangitang Barat Supriadi Goma, S.PdI, Kalpolsek Bolangitang Iptu Herdy Manampiring,SH.  Kepala Desa Bolagitang II Mahyudin Van Gobel, Pengurus LKM Mokotabi David Walahe, dkk (/Gandhi Goma).

Boroko, Sulutnews.com - Wakil Bupati Bolmut Drs. Hi. Amin Lasena M.AP Pimpin Apel Gelar Pasukan Oprasi Lilin Samrat Tahun 2020 dalam Rangka Pegamanan Natal dan tahun baru 2021 Di tengah Pandemi Covid 19 Diwilayah Kabupaten Bolmut Yang Bertempat Di lapangan Kembar Boroko.

Amanat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Drs. Idham Azis M.Si Dalam Rangka Apel Gelar Pasukan Operasi Lilin Tahun 2020 yang dibacakan Wakil Bupati Bolmut Marilah kita mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Besar, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita diberikan kesehatan dan kekuatan untuk hadir dalam rangka Apel Gelar Pasukan Operasi Lilin-2020 yang diselenggarakan secara serentak di seluruh jajaran Polri, mulai dari tingkat Mabes Polri hingga kesatuan kewilayahan.

Apel gelar pasukan ini dilaksanakan sebagai bentuk pengecekan akhir kesiapan pelaksanaan Operasi "Lilin- 2020" dalam rangka pengamanan perayaan Natal Tahun 2020 dan Tahun Baru 2021, baik pada aspek personel maupun sarana prasarana, serta keterlibatan unsur terkait seperti TNI, Pemda, dan Mitra kamtibmas lainnya.

Perayaan Natal dan Tahun Baru oleh masyarakat secara universal dirayakan melalui kegiatan ibadah dan perayaan pergantian tahun di tempat-tempat wisata, yang akan meningkatkan aktifitas pada pusat keramaian. aktifitas masyarakat ini tentu saja sangat menimbulkan gangguan kamseltibcar lantas, dan pelanggaran protokol kesehatan Covid-19.

Oleh karena itu, Polri menyelenggarakan Operasi Lilin-2020 yang akan dilaksanakan selama 15 hari, mulai dari tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021, dengan mengedepankan kegiatan preventif secara humanis, serta penegakan hukum secara tegas dan profesional. Tentunya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran Covid-19, sehingga masyarakat dapat merayakan Natal dan Tahun Baru dengan rasa aman dan nyaman.

Dalam pelaksanaan pengamanan Natal dan Tahun Baru, Polri telah mempersiapkan 83.917 personel Polri, 15.842 personel TNI, serta 55.086 personel instansi terkait lainnya. Personel tersebut akan ditempatkan 1.607 pos pengamanan untuk melaksanakan berpotensi gangguan kamtibmas, pada terkait kamseltibcar lantas, dan 675 pos pelayanan untuk melaksanakan pengamanan di pusat keramaian, pusat belanja, stasiun, terminal, bandara, pelabuhan, dl.

Sehingga menjadikan Pengamanan ini tidak boleh dianggap sebagai Kita under estimatee dan kurang waspada terhadap setiap dinamika perkembangan masyarakat, cenderung harus lebih peduli. Jangan sampai kegiatan perayaan Natal dan Tahun Baru menimbulkan klaster klaster baru penyebaran Covid-19.

Berdasarkan mapping kerawanan yang telah dilakukan, ada beberapa prediksi gangguan kamtibmas yang harus kita antisipasi, antara lain ancaman terorisme dan radikalisme, ancaman sabotase, penyalahgunaan narkoba, pesta miras, aksi perusakan fasilitas umum, aksi kriminalitas seperti curat, curas, curanmor, tawuran antar kelompok pemuda atau antar kampung, balap liar, kemacetan dan kecelakaan lalu lintas, maupun ancaman bencana alam seperti banjir dan tanah longsor sebagai dampak dari musim penghujan.

Untuk itu, saya harapkan Kasatwil mampu menetukan malangkah antisipasi yang proaktif Dan efisien dalam yang ada, sesuai dengan karakteristik kerawanan pada mengatasi berbagai masing-masing daerah.

Potensi gangguan tamu peserta apel gelar pasukan yang saya cintai dan banggakan, Dalam kesempatan yang penuh dengan semangat undangan yang saya hormati, dan rasa untuk dipedomani guna mendukung keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, yaitu sebagai berikut :

Pertama, siapkan mental dan fisik serta jaga kesehatan, niatkan setiap pelaksanaan tugas sebagai ibadah kepada Tuhan YME;

Kedua, lakukan deteksi dini dengan memetakan dinamika dan fenomena yang berkembang, sebagai langkah antisipasi sedini mungkin untuk mencegah aksi yang meresahkan masyarakat;

Ketiga, tingkatkan kepekaan, kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam melaksanakan pengamanan dan antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya aksi teror dan kriminalitas yang memanfaatkan momentum Natal 2020 dan perayaan tahun baru 2021;

Keempat, laksanakan pengamanan secara profesional dan humanis, berikan pelayanan terbaik, lengkapi sarpras dan perlengkapan perorangan yang memadai, serta lakukan penugasan anggota dengan buddy system;

Kelima, laksanakan penegakan hukum secara profesional dan proporsional serta bertindaklah secara tegas namun humanis terhadap setiap pelanggaran hukum yang berpotensi menimbulkan gangguan kamtibmas Keenam, mantapkan kerja sama, sinergi, dan soliditas para pihak yang terlibat demi keberhasilan pelaksanaan operasi Ketujuh, Tetaplah menjadi teladan bagi keluarga, rekan, dan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan mencegah penyebaran Covid-19, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, serta menerapkan pola hidup sehat dan bersih.

Sebelum mengakhiri amanat ini, mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh personel dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam Operasi Lilin Tahun 2020, semoga pengabdian tugas yang kita laksanakan dengan penuh keikhlasan ini, akan menjadi catatan amal ibadah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa.

Sekecil kepadamu, itu akan memberi catatan sejarah bagi perjalanan hidupmu, yang suatu saat bisa kamu torehkan dan ceritakan kepada anak cucumu kelak"

Demikian amanat saya, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa perlindungan, kekuatan, dan keselamatan kepada kita, dalam melanjutkan pengabdian terbaik dalam kepada bingkai masyarakat, bangsa, dan negara, persatuan dan kedamaian.

Dalam Kesempatan Tersebut Polres Kabupaten Bolmut Menyerahkan Bantuan Sembako Secara Simbolis Kepada Masyarakat Yang Terdampak Covid 19 Serta Memusnahkan Barang Bukti (Babuk) Minuman Keras (Miras).

Turut Hadir Kapolres Bolmut AKBP Wahyu Purwidiarso SIK, Wakapolres Bolmut, Kepala Kejaksaan Negeri Bolmut Moch. Riza Wisnu Wardhana, SH. M.Hum, Perwira penghubung 1303 Bolaang mongodow diboroko, Para Asisten Sekda, Pejabat TNI/ Polri Serta Jajaran, Pimpinan SKPD, Ketua MUI Bolmut, dan tokoh Agama.(Muh. Alghifari )

Bolmut,Sulutnews.com - Wakil Bupati Bolmut Drs. Hi. Amin Lasena M.AP Mengikut Secara Virtual Melalui Aplikasi Zoom Meeting Bersama Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Karyadi, SE, MM, Ak, CA Dalam Rangka Kegiatan Penyerahan LHP PDTT dan Kinerja atas efektivitas Penaganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid 19) Bidang Kesehatan Semester II Tahun Anggaran 2020 bertempat di ruang Rapat Bupati Bolmut.

Turut Hadir Ketua DPRD Bolmut Frangky Chendra, Sekertaris Daerah Bolmut Dr. Drs. Hi. Asripan Nani M.Si, Serta Pimpinan SKPD Terkait.(Muh.AZN)

Boroko, Sulutnews.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) hari ini, Senin (14/12/2020) menggelar Pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Tahun 2020 Tingkat Kabupaten Bolmut.

Para calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sulut berdasarkan nomor urut Paslon Nomor Urut 1. Christian Euginia Paruntu - Sehan Salim Landjar (CEP - SSL) di usung Partai Golkar, PAN, dan Demokrat). Nomor Urut 2. Vonny Anneke Panambunan-Hendry Runtuwene (VAP - HR) diusung oleh Partai Nasdem dan PKS. 3. Olly Dondokambey-Steven Kandouw (OD - SK) diusung oleh PDI-P, PSI, PKB, PPP, Partai Perindo dan Partai Gerindra.

Pleno yang digelar di ruangan Media Centre KPU Bolmut ini dihadiri oleh seluruh Komisioner KPU Bolmut, Bawaslu Bolmut, saksi pasangan calon Gubernur, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Bolmut dan para undangan lain.

Jumlah TPS di Kabupaten Bolmut sejumlah 171 TPS tersebar di enam kecamatan, 106 desa dan 1 kelurahan.

Rapat ini dibuka langsung oleh Ketua KPU Bolmut, Djunaidi Harundja, SH, didampingi pimpinan Divisi Hukum Dan Pengawasan Ismail S Mobiliu, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat Dan SDM, Divisi Teknis Penyelenggara Wiwidayanti Damopolii, S. SOS. I, pada pukul 11.00 wita.

Kegiatan ini menerapkan protokol kesehatan pemcegahan Covid -19 terhadap para peserta dan undangan rapat pleno.

Mekanisme penghitungan suara dibacakan per kecamatan oleh PPK di enam kecamatan. Pleno berakhir pada pukul 16.10 wita.

Berita acara hasil penghitungan suara ditandatangani oleh Komisioner KPU, PPK, dan saksi Paslon Gubernur. Penandatanganan berita acara ini disaksikan langsung oleh seluruh komisioner Bawaslu Bolmut.

Berikut hasil rekapitulasi :

PEMILIH

Jumlah DPT Bolmut = 57.671 Orang

Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih = 45.144 Orang

Jumlah Surat Suara = 59.192

PEROLEHAN SUARA PASLON

  1. CEP-Sehan = 24.203 Orang
  2. VAP-HR = 1.648 Orang
  3. OD-SK = 18.649 Orang

Suara sah = 44.500 Orang

Jumlah suara tidak sah = 644 Orang

Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih = 12,527 Orang.

Salah satu Komisioner KPU Bolmut, Divisi Teknis Penyelenggaraan, Wiwidayanti Damopolii, S.Sos mengungkapkan bahwa pelaksanaan pleno ini berjalan dengan lancar, tertib dan aman.

 “Proses pelaksanaannya sudah sesuai dengan regulasi kepemiluan, pleno rekapitulasi berjalan dengan baik berkat kerja sama semua pihak yang terlibat langsung dalam kegiatan ini. Jumlah partisipasi masyarakat ke TPS sekitar 77, 80 % dari target tingkat nasional 77,05 %. Terima kasih kepada Bawaslu, Saksi Paslon, teman-teman PPK, dan seluruh pihak terkait,” Ungkap Wiwidayanti.

Menurut pendapat saksi VAP - HR dari Rahman Agel penyebab kurangnya partisipasi masyarakat dalam Pilgub Sulut 2020, khususnya di Kabupaten Bolmut karena penyebaran politik uang tidak terjadi. Penyebab lainnya dampak  pandemi Covid-19 merupakan salah satu menurunnya partisipasi masyarakat.

"Tapi bersyukur selama berlangsungnya tahapan Pilgub Sulut 2020 sesama penyelenggara pemilu dan petugas parpol tidak berdampak Covid-19" kata Rahman Agel.

Ketua Bawaslu Bolmut Irianto Pontoh, SPd memberikan apresiasi tersendiri terhadap peran media massa sebagai bagian dari suksesnya penyelenggaraan pemilu Pilgub 2020, termasuk peran LSM, relawan demokrasi, tokoh adat dan pemuka agama.

Ketika wawancara dengan Ketua KPU Bolmut Djunaidi Harundja mengungkapkan perhelatan Pilgub Sulut 2020 di Bolmut berlangsung dengan sukses, aman, tertib, serta terkendali. Kami ucapkan terima kasih kepada Kapolres Bolmut serta Perwira Penghubung Kodim 1303 Kodim BM serta peran Mappilu PWI Bolmut yang telah membantu kami dalam mencegah pelanggaran pemilu. (/Gandhi Goma)

Boroko, Sulutnews.com - Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah pengelolaan pegawai negeri sipil untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Menurut Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan (BKPP) Pemda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Khristanto Nani, S.STTP dalam pelaksanaan  Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan  Pemerintah Kabupaten Bolmut menyangkut "Manajemen PNS" dalam PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil diantaranya berisi ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, serta perlindungan. Acara ini berlangsung di ruang rapat Kantor BKPP Bolmut. Jumat (11/12/2020).

Menurut Syarif Monti, S.Pd, sebagai Kepala Badan Perencanaan, Mutasi dan Pengembangan Pegawai Pemda Bolmut dalam rangka menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam Manajemen PNS diperlukan sistem informasi pengembangan kompetensi, sistem informasi pelatihan, sistem informasi manajemen karier, dan sistem informasi manajemen pemberhentian dan pensiun, yang merupakan bagian yang terintegrasi dengan Sistem Informasi ASN.

Disampaikan daftar 10 nama-nama Jabatan Tinggi Pratama (JPT) telah menduduki JPT lebih dari 2 (dua) tahun (dihitung sampai dengan Bulan September 2020).

  1. Jacomina H.J. Mamuaja, S.Pd, Pembina Utama Muda, IV/c, Asisten Bidang Perekonomian, Pembangunan Dan Kehumasan.
  2. Aang Wardiman, Ak.Ca, Pembina Utama Muda, IV/c, Asisten Bidang Administrasi Umum.
  3. dr. Jusnan C Mokoginta, MARS, Pembina Utama Muda, IVc, Kepala Dinas Kesehatan.
  4. Dr. Mohamad Hidayat Panigoro, S.Sos, M.Sc, Pembina Tkt 1, IVb, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan.
  5. Irma Ginoga, S.Pd, M.Si, Pembina Utama Muda, IV/c, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.
  6. Fadly T Usup, SE, MM, Pembina Tkt 1, IVb, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.
  7. Uteng Datunsolang, S.Pd, M.Si, Pembina Utama Muda, IV/c, Kepala Dinas Perhubungan.
  8. Rachmat Ravid Pontoh, SH, Pembina Tkt 1, IVb, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian.
  9. Ir. Sutrisno Goma, MP, Pembina Utama Muda, IV/c, Kepala Dinas Pertanian.
  10. Parmin Mokodompis, S.Pd, IVc, Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pembina Utama Muda, IV/c.

Asesmen kompetensi calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PJPT Pratama) Kabupaten Bolmut Tahun 2020 DR. Ir. Ferdinatus Taruh, MSi dalam Jabatan sebagai Widyaiswara Madya/Asesor Bidang Pemerintahan Kementerian Dalam Negeri di Provinsi Sulut (bersertifikat) dan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Sulawesi Utara Manado telah memberikan materi uji kompetensi pemerintah dalam tata cara penulisan karya tulis tentang "Mengimplementasilan Kegiatan Pencegahan Korupsi Dalam Organisasi."

"Makalah merupakan pemikiran sendiri sesuai judul yang ditetapkan di atas. Isi makalah terdiri atas; pendahuluan (latar belakang), permasalahan, tujuan, analisis permasalahan dan alternatif kebijakan," ujar asesmen kompetensi Ferdinatus Taruh.

Ditambahkannya, kompetensi teknis dengan membuat materi presentasi, walaupun tidak dipresentasikan sehubungan dengan kondisi Covid-19, bisa menggunakan komputer dengan program power point atau sarana lainnya. (/Gandhi Goma).

Bintauna, Sulutnews.com - Sambutan Ketua Bawaslu Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Irianto Pontoh, SPd memastikan rekapitulasi suara untuk formulir C1 harus sesuai dengan Daptar Pemilih Tetap, termasuk surat resmi para saksi setiap paslon Gubernur Sulut 2020. Senin (07/12/2020)

Kata Irianto Pontoh, Panwaslu di enam kecamatan dan 171 TPS  dengan 106 desa dan 1 kelurahan jangan sering berharap kinerja para petugas disetiap TPS karena mereka hanya fokus pada kinerjanya. Kita harus melakukan komunikasi secara berjenjang horoizontal dan vertikal, termasuk dengan aparat kepolisian dan KPPS.

Ditambahkannya, pada akhir perhitungan akhir penetapan peroleh suara di setiap TPS maka kepada panwas dengan mengambil video pada setiap saksi calon gubernur guna mencegah terjadinya gugatan dari para pihak. File video ini disimpan sampai dilantiknya pemenang Pilgub Sulut 2020.

Zulkifly Golonggom, dalam kapasitas sebagai Sekretaris Jaringan Demokrasi Indonesia (JADI) Sulut menyampaikan diskursus wacana revisi untuk membentuk Badan Pengadilan Pemilu karena sudah ada Gakkumdu. Maka dalam pemilu serentak 2024 maka KPU dan Bawaslu bersifat sementara.

Katanya, dari mars bawaslu ada sebait lagu dalam syair 'menegakkan keadilan', itulah tupoksi akhir Bawaslu dan panwaslu dalam menjalankan tupoksinya dalam pengertian pengawasan dan pencegahan pelanggaran pemilu sesuai regulasi.

"Saya ingatkan kembali pemenuhan hak pilih yaitu wajib menempel poster para kandidat calon gubernur dan wakil gubernur di setiap TPS.

Pemilih distabilitas atau cacat tubuh harus disiapkan alatnya misalnya kursi roda harus koordinasi dengan pihak puskesmas.

Ditambahkannya, ada potensi penghilangan hak pilih misalnya ada yang sedang mendaftar TNI/Polri, tapi belum resmi lulus sampai pada pencoblosan kartu suara tanggal 9 Desember 2020. Maka ketika sudah lulus maka tidak si bersangkutan dicabut hak pilihnya.

Gandhi Goma, SH. sebagai moderator rakor dalam kapasitas Ketua Masyarakat dan Pers Pemantau Pemilu (Mapillu) PWI Kabupaten Bolmut dalam materi presentasi membagi kembali pengalaman sebagai Ketua Panwaslu Pilkada Bolmut 2008 yang berhasil melaksanakan tupoksi panwas dengan konsisten menegakan peraturan pilkada dan mampu membangun komunikasi dengan para kandidat kepala daerah apabilah ditemukan pelanggaran aturan pilkada dan timnya kompak dan solid, sehingga para pihak 4 pasang calon kepala daerah dapat menerima  hasil akhir penetapan perolehan suara dan para pihak tidak sampai bersengketa di Mahkamah Konstitusi.

Diingatkan kembali pada setiap perhelatan pemilu ada potensi dan bentuk atau jenis-jenis pelanggaran Pemilu dan berakhir penyelesaian  sengketa di Mahkamah Konstitusi, penyebabnya terdiri dari 6 pokok  :

  1. PELANGGARAN KODE ETIK . Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilu yang berpedomankan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu. (Pasal 251 UU 8/2012)
  2. TINDAK PIDANA PEMILU . Tindak pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. – Pasal 260 UU 8/2012 - Catatan: Sesuai pasal 22 huruf b UU No. 10 tahun 2016 tentang Pilkada, Bawaslu memiliki kewenangan baru terkait politik uang. Bawaslu berhak menjatuhkan sanksi administrasi (menggugurkan calon) dalam hal terbukti melakukan politik uang.
  3. PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU . Pelanggaran administrasi Pemilu adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di luar tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. (Pasal 253 UU 8/2012)
  4. SENGKETA PEMILU . Sengketa Pemilu adalah sengketa yang terjadi antar peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. (Pasal 257 UU 8/2012)
  5. SENGKETA TUN PEMILU . Sengketa tata usaha negara Pemilu adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. (kasus verifikasi parpol dan penetapan DCT) Pasal 268 UU 8/2012

6.PERSELISIHAN HASIL PEMILU (PHPU) . Perselisihan hasil Pemilu adalah perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional. Pasal 271 ayat (1) UU 8/2012.

Acara rakor Bawaslu Bolmut ditutup  Ben Henser Enok, SE, Koordinator Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga (PHH) Bawaslu Bolmut bahwa evaluasi pengawasan dan pencegahan penting untuk dilaksanakan terhadap proses tahapan pemungutan suara Pilgub Sulut 2020.

"Jumlah panwas di setiap TPS hanya ada satu orang, oleh sebab itu kami membutuhkan peran aktif setiap peronil Mapillu PWI Bolmut diharapkan dapat berkoordinasi lansung untuk melakukan pemantauan terhadap setiap pelanggaran pilkada yang terjadi dalam ajang tahapan Pilgub Sulut 2020", tutup Ben Heser Enok. (/Tim Redaksi).

Boroko, Sulutnews.com -Kegiatan apel pengamanan pemungutan suara yang digelar di Lapangan Kembar Boroko Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) dilaksanakan dalam rangka mengecek kesiapan dari personil TNI dan Polri serta Panitia Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut 2020. Senin (07/12/2020).

Kegiatan diawali dengan upacara yang dipimpin oleh pimpinan apel  Bupati Bolmut Drs Hi. Depri Pontoh dilanjutkan inspeksi pasukan Oleh Bupati Bolmut didampingi pejabat Forkomimda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Dalam kegiatan tersebut Bupati Bolmut menyampaikan ungkapan puji syukur kepada Tuhan YME atas penyertaanNYA sehingga bisa dilaksanakan apel kesiapan pengamanan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut 2020.

Mengucapkan terima kasih kepada pihak  Polres Bolmut atas inisiator dilaksanakan apel kesiapan pengamanan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur  Sulut 2020

Kesiapan apel kesiapan pengaman Pemilu dilaksanakan untuk menunjang terselenggaranya pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut 2020 dan  meminimalisir kerawanan dan keributan pada kegiatan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut

Dibutuhkan kekompakan institusi panitia penyelenggara pemilihan suara calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut 2020 beserta aparat keamanan dalam hal ini insitusi TNI dan Kepolisian dalam indepedensi menjalankan tugas negara.

Semoga apel kesiapan pengamanan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut 2020 bisa mendukung suksesnya pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut 2020.

Ketua Bawaslu Bolmut Irianto Pontoh, SPd menegaskan kembali netralitas aparatur sipil negara, TNI/Polri sesuai regulasi guna mencegah terjadinya gejolak sosial politik dan hal ini berdampak merugikan stabilitas kantibmas di negeri leluhur ini.

Acara apel siaga pengamanan penyelenggaraan Pilgub Sulut 2020 dihadiri oleh Bupati Wakil Bupati Hi. Amin Lasena, AKBP Wahyu Purwidiarso, SH,SIK Kapolres Bolmut, Mayor Inf. Nus Perwira Penghubung TNI, Kajari Bolmut  Wisnu Wardhana, SH, Asisten 1 Rachmat Pontoh, SH, MSi, Djunaidi Harundja, SH Ketua KPU, Irianto Pontoh, SPd Ketua Bawaslu, Drs. Uteng Datungsolang Kadis Perhubungan Kabupaten Bolmut, Dr.  Yusnan Mokoginta, MARS Kadis Kesehatan,  para Sangadi (Kepala Desa) se Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan diikuti oleh personil TNI (25 personil), Polri (100 personil), Satpol PP (20 personil), Damkar (10 personil), Linmas (20 personil), relawan yang diperbantukan untuk pengamanan TPS (35 personil). (/Gandhi Goma).

Tote, Sulutnews.com - Tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Sulawesi Utara (Sulut) Tahun 2020 di Komisi Penyelenggaraan Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) sebagai penyelenggara pemilu telah melakukan  tahapan sosialisasi, termasuk sosialisasi dalam menjalin kemitraan dengan para wartawan dengan menggelar Media Gathering di lokasi Kediri Cafe Desa Tote Kecamatan Bolangitang Baratl. Selasa (01/12/2020).

Ketua KPU Bolmut Djunaidi Harunja, SH mengingatkan kembali dampak pandemi virus Covid-19 serta tahapan penyelenggaraan pelaksanaan sosialisasi Pilgub Sulut 2020 kita membutuhkan peran media online dan media cetak serta elektronik untuk berpartisipasi suksesnya perhelatan demokrasi sebagai mitra penyelenggara pemilu.

 “Saya harapkan kepada teman-teman wartawan dalam tahapan Pilgub ini  begitu pentingnya peran pers dalam meningkatkan partisipasi masyarakat serta keterbukaan informasi publik dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Utara tahun 2020,” ujar Ketua KPU.

Pimpinan KPU Bolmut  Divisi Sosialisasi Partisipasi Masyarakat dan SDM Rita Darondo juga menyampaikan 15 hal baru saat berada di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Pertama, dalam setiap TPS hanya dibatasi dengan 500 orang saja, pemilih menggunakan masker, KPPS harus sehat, pengaturan kedatangan pesertwa pemilih, menggunakan sarung tangan, cek suhu tubuh badan, dilarang berdekatan, gunakan pelindung wajah, desinfeksi TPS, tidak bersalaman, menggunakan alat tulis sendiri, bilik khusus, tinta tetes, mencuci tangan dan yang terakhir menyediakan tissue kering.

Menurut pimpinan Divisi Hukum dan Pengawasan Ismail Mobiliu KPU Bolmut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan menerapkan sistem e-rekap (rekapitulasi elektronik) beru bernama Sirekap, untuk pertama kalinya di Pilkada Serentak 2020. Penerapan Sirekap telah diatur dalam beberapa Peraturan KPU (PKPU), termasuk hasil revisi terbaru seperti PKPU Nomor 18 Tahun 2020 dan PKPU Nomor 19 Tahun 2020.

"Sistem e-rekap sebenarnya sudah diterapkan oleh KPU dalam beberapa pemilu sebelumnya, untuk keperluan publikasi hasil pemungutan suara. Contoh, di Pemilu 2019 lalu KPU sudah menerapkan e-rekap yang menggunakan Situng (Sistem Informasi Penghitungan Suara)", ujarnya.

Secara teknis, cara kerja Sirekap memiliki perbedaan dari Situng, meski fungsi penerapan kedua sistem e-rekap tersebut tidak jauh berbeda. Sebagaimana di Pemilu 2019, penggunaan e-rekap di Pilkada 2020 tidak untuk rujukan utama penentuan hasil pemilihan.

Dalam Pilkada Serentak 2020, penentuan pemenang pemilihan atau hasil pemungutan suara tetap merujuk kepada hasil rekapitulasi yang dilakukan manual dan berjenjang sejak di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), kecamatan, kabupaten, dan khusus pilgub, sampai provinsi. 

 

Acara ini diselingi presentasi dari Sekretaris Dinas Infokom dan Persandian Pemkab Bolmut Islan Tabo, SE, M.Sc tentang peran pers sebagai pilar ke empat sistem demokrasi sangat strategis dalam melaksanakan partisipasi masyarakat serta terlaksananya sistem pemilu yang transparan, akuntabel, dan profesional.

"Dalam Pemilu, media jurnalisme mesti menyajikan fakta-fakta dan informasi independen tentang peristiwa dan isu-isu yang akan jadi referensi bagi masyarakat dalam membuat keputusan.Tujuan paling penting bagi media massa adalah menyediakan informasi yang dibutuhkan warga. Untuk itu independensi media sangatlah penting. Independen dari otoritas politik, otoritas sosial atau bisnis, dan tidak ada bias personal" tegas Islan Tabo. (/Gandhi Goma)

Buko,  Sulutnews.com - Dialog singkat dengan Saiful Ambarak, S.PdI sebagai Ketua Golkar Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) dan juga sebagai Wakil Ketua DPRD Bolmut disela-sela kampanye monolog Calon Wakil Gubernur Sulut Nomor Urut 1 Sehan Salim Landjar, SH di Desa Buko Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolmut, menyampaikan tentang identitas Ibu kandung Calon Gubernur Sulut 2020 ibu Tety Cristiany Eugenia Paruntu yaitu Ny. Jenny Johana Tumbuan tempat kelahirannya di Desa Bigo Kecamatan Kaidipang. Selasa (01/12/2020).

Menurutnya, masyarakat adat Bolmut, khususnya masyarakat Desa Bigo sudah kenal Om Vence Tumbuan, kakek atau opa dari Ibu Tetty Paruntu. Ibu kandungnya Jenny Joana Tumbuan biasa disapa Tante Nini sangat akrab, humoris dan cerdas.

"Tokoh masyarakat adat Kaidipang Besar  yang disapa Abo Doty Pontoh adalah teman akrab dengan Tante Nini. Sepupu dari Tante Nini yaitu Doni Tumbuan dan Bonny Tumbuan tinggal di Desa Bigo. Mereka masih mengelolah onderneming atau perkebunan sebagai warisan kakek buyutnya. Keluarga mereka pada masa Radja Ram Suit Pontoh sebagai ahli perkebunan dan bendungan. Hasil karya leluhurnya sampai saat ini masih ada; bendungan air masih dimanfaatkan masyarakat petani di lima desa areal persawahan," ungkap Saiful Ambarak.

Ditambahkannya, kedua calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut 2020 CEP & SSL sudah dikenal masyarakat Bolmut. Apalagi Ami Sehan sudah dikenal akrab karena awal kariernya sebagai kontraktor jalan raya sangat mahir mengendarai alat berat roder, dan teman akrabnya biasa dipanggil Ka'Baka sebagai montir mobil di compleks Kiakar Desa Boroko.

Rusmin Mokodompit sebagai Ketua Golkar Kecamatan Kaidipang mengisahkan kembali setiap kali mampir ke rumahnya Tante Nini Tumbuan di Amurang selalu bercerita masa kecilnya di Desa Bigo, termasuk kenangan indah dengan Boki Yul (Yulialna) karena mereka mendirikan TK Kamagi di belakang Polres Bolmut saat ini.

Saiful Ambarak menyampaikan kembali Orasi politik yang disampaikan Salim Sehan Landjar barusan, terutama tunjangan pendidikan untuk para mahasiswa untuk lapisan masyarakat menengah ke bawah, dan jaminan kesejahteraan untuk kepala desa dan perangkat desa akan disisipkan disisihkan Rp.200 juta untuk kesejahteraan mereka setiap tahun anggaran.

Dan ke-9 program unggulan dari CEP-Sehan yaitu;

  1. Program membangun dari desa melalui mempersembahkan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi ke seluruh desa yang anggarannya Rp.200 juta per desa.
  2. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kesehatan melalui pemberian tunjangan tahap peningkatan
  3. Peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan melalui kestabilan harga komoditi unggulan berbasis kearifan lokal serta memberikan bantuan pertanian dan perikanan.
  4. Bantuan rumah layak huni bagi keluarga kurang mampu.
  5. Meningkatkan subsidi kebutuhan pokok bagi masyarakat kurang mampu.
  6. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan termasuk pendirian SMK Kejuruan unggulan skala internasional berbasis Teknologi Informasi di setiap Kabupaten / Kota.
  7. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan.
  8. Pembangunan infrastruktur dan konektivitas jalan berbasis teknologi antar wilayah yaitu peningkatan jalan dan jembatan, penambahan volume jalan penghubung antar Kabupaten / Kota, pelebaran dan pembangunan jalan tol, pembangunan monorel, serta perbaikan drainase dan pengendalian banjir.
  9. Pembangunan kawasan baru industri dan pariwisata. (/Gandhi Goma)