Bolmut, Sulutnews.com - Penetapan Awal Ramadhan 1442 Hijriah, Bupati Bolmut Drs. Hi. Depri Pontoh yang diwakili oleh Asisten Bidang Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Rachmat R Pontoh SH, M,Si bersama Jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bolmut mendengarkan pidato resmi Menteri Agama RI melalui siaran televisi usai Sholat Isa berjamaah yang bertempat di Masjid Agung Baiturrahman Boroko. Senin, (12/04/2021)

Pemerintah menetapkan 1 Ramadhan 1442 H/2021 M jatuh pada hari Selasa, 13 April 2021. Penetapan ini berdasarkan sidang Isbat yang dipimpin Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas di Kantor Kementerian Agama RI.

Menindaklanjuti hal tersebut, dalam arahannya Asisten Bidang Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat menyampaikan selamat menunaikan ibadah di Bulan Suci Ramadhan kepada Umat Muslim di Kabupaten Bolmut.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merilis Fatwa Nomor 24 tahun 2021, yang mengatur pedoman beribadah di Bulan Ramadan 1442 Hijriah, yang diselenggarakan di tengah Pandemi Covid-19. Dalam pedoman itu, MUI menekankan pentingnya berdisiplin protokol kesehatan selama menjalankan ibadah, khususnya saat ibadah berjamaah.

Dilansir dari Tempo.co, Edisi Senin (12/04/2021) Penerapan physical distancing (menjaga jarak) saat shalat jamaah dengan cara merenggangkan saf hukumnya boleh, shalatnya sah dan tidak kehilangan keutamaan berjamaah karena kondisi tersebut sebagai hajat syar’iyyah," ujar Komisi Fatwa MUI dalam keterangan tertulis,

Selain itu, MUI juga menegaskan bahwa penggunaan masker yang menutup mulut dan hidung saat shalat hukumnya boleh dan shalatnya sah. Selain itu, mereka juga mengatakan orang islam yang terpapar Covid-19, boleh tidak berpuasa jika dinilai akan memperparah kondisinya. Mereka diharuskan mengganti puasa mereka di saat telah sembuh.

Adapun terkait aturan pelaksanaan salat fardhu, tarawih, witir, tadarus, qiyamullail, dan i'tikaf, juga ikut diatur MUI. Untuk salat berjamaah, MUI menghimbau dilakukan dengan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.

Umat Islam yang terpapar Covid-19 atau yang dalam kondisi sakit yang rentan terpapar Covid-19 diwajibkan melaksanakan ibadah Ramadan di rumah," kata MUI.

Sedangkan untuk pelaksanaan Zakat Fitriah, Zakat Mal, Fidyah, dan Shadaqah, MUI menyatakan oleh menunaikan Zakat fitrah dan menyalurkannya sejak awal Ramadan tanpa harus menunggu malam idul fitri.

Adapun kegiatan pembayaran, pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian zakat fitrah, zakat mal, fidyah dan shadaqah, diatur MUI harus menerapkan protokol kesehatan. Selain itu, juga harus menghindari terjadinya kerumunan massa, tidak menyebabkan antrian panjang yang menimbulkan mudarat.

"Serta memprioritaskan distribusi bagi mustahiq yang terdampak Covid-19, baik langsung maupun tidak langsung," kata MUI.

Untuk pelaksanaan takbiran, disebut bisa dilakukan di mana pun berada dan bisa dilakukan bersama-sama ataupun sendiri. MUI juga meminta Pemerintah untuk memfasilitasi pelaksanaan takbir akbar yang berpusat di Masjid atau tempat terbuka lainnya, dengan protokol kesehatan dan disiarkan melalui media digital agar dapat diikuti oleh seluruh umat Islam.

"Umat Islam dianjurkan mengumandangkan takbir, tahmid, dan tahlil saat malam Idul Fitri sebagai tanda syukur sekaligus doa agar wabah Covid-19 segera diangkat oleh Allah SWT," kata MUI.

Adapun untuk Salat Ied, MUI mengatakan penerapannya bisa dilakukan secara berjamaah, namun dengan tetap mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah. Pelaksanaan silaturrahim pun tetap boleh dilakukan melalui media virtual atau secara langsung seperti berkunjung ke sanak keluarga dan tetangga. "Juga halal bihalal di tempat kerja dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dan mengikuti kebijakan Pemerintah," kata MUI. (/Gandhi Goma)

Boroko, Sulutnews.com - Kepala Dinas Komunikasi dan Persandian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Provinsi Sulut Aang Wardiman, Ak.CA dalam rapat terbatas dengan wartawan di ruang kantornya menyampaikan pemberitahuan sesuai hasil penilaian tim verifikasi terhadap setiap perusahaan yang dapat melakukan kerjasama dengan Pemkab Bolmut/Dinas/Badan dalam diseminasi informasi melalui media cetak/media siber. Senin (05/04/2021).

Selanjutnya dalam proses pembuatan perjanjian kerjasama, setiap perusahaan media segera melengkapi dokumen yang dibutuhkan dan menghubungi saudara

Kabid Kominfo Bolmut Adler TH Manginsoa dan Kasi Penyiaran, Komunikasi dan Multimedia Kominfo Bolmut Syaiful Djenaan.

Pemberitahuan hasil verifikasi berdasarkan Peraturan Bupati Bolmut Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Publikasi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Melalui Media Masa.

Dengan pertimbangan  sebagai upaya diseminasi informasi public Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, antara lain perlu dilakukan kerja sama publikasi dengan media massa dan menetapkan standar penilaian yang menentukan teknis pelaksanaan kerja sama publikasi.

Mengingat payung hukumnya:

  1. Undang-Undang Ndmor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
  2. Undang-Undang. Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686) ;
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Keija Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Hubungan Media di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 337);

Dalam Lampiran 1 Perbup Bolmut Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Publikasi Melalui Media Masa Pers, yaitu :

MEDIA CETAK

  1. Memiliki badan hukum sebagai perusahaan pers. Bergerak dibidang usaha Media Pers dan tidak dicampur dengan usaha lain (sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Surat Edaran Dewan Pers Nomor 1/SE-DP/I/2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Yayasan atau Koperasi.
  2. Kelengkapan dokumen administrasi perasahaan atau penerbit yaitu:
    1. Mengisi daftar isian perusahaan media cetak;
    2. Akta pendirian dan perubahan terakhir perusahaan;
    3. Bukti pengesahan dari Kemenkumham;
    4. Surat Izin Berusaha (NIB) KBLI 58130;
    5. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
    6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
    7. SPT Tahun Terakhir Perusahaan;
    8. Referensi Bank yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; dan
    9. Profil Perusahaan Pers.
  3. Surat Pernyataan Jumlah oplah harian persekali terbit/oplah (harian, mingguan atau bulanan);
  4. Surat pernyataan dari Pimpinan Redaksi/Pimpinan Perasahaan yang menyatakan bahwa selama 3 (tiga) bulan terakhir media/koran tidak pemah putus dalam penerbitannya;
  5. Surat Pernyataan Jumlah Oplah persekali terbit/oplah (harian, mingguan atau bulanan); dan
  6. Menunjukkan bukti asli/atau yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang.

MEDIA SIBER

  1. Memiliki badan hukum sebagai perusahaan pers. Bergerak di bidang usaha Media Pers dan tidak dicampur dengan usaha lain (sesuai dengan Uijidang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Surat Edaran Dewan Pers Nomor l/SE-DP/I/2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT) Yayasan atau Koperasi.
  2. Kelengkapan dokumen administrasi perusahaan atau penerbit.
    1. Nomor Induk Berusaha (NIB) KBLI 63122;
    2. Email perusahaan; Alamat website;
    3. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
    4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan
    5. SPT Tahun Terakhir Perusahaan;
    6. Referensi Bank yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; dan
    7. Profil Perusahaan Pers.

MEDIA ELEKTRONIK

  1. Memiliki izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP Tetap);
  2. Kelengkapan/Dokumen administrasi perusahaan, yaitu :
    1. Mengisi daftar isian perusahaan media;
    2. Email Perusahaan;
    3. Akta pendirian dan perubahan terakhir perusahaan;
    4. Nomor Induk Berusaha (NIB);
    5. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
    6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
    7. SPT Tahun Terakhir Perusahaan;
    8. Referensi Bank yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
    9. Profil Perusahaan Pers.
  3. Khusus Media Televisi, tayangan harus dapat diakses oleh masyarakat melalui media televisi (bukan televisi streaming).
    1. Nomor Induk Berusaha (NIB) KBLI 63122;
    2. Email perusahaan;
    3. Alamat website;
    4. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
    5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
    6. SPT Tahun Terakhir Perusahaan;
    7. Referensi Bank yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; dan
    8. Profil Perusahaan Pers

Ditempat terpisah, Kasi Penyiaran, Komunikasi dan Multimedia Kominfo Bolmut Syaiful Djenaan memberikan keterangan tentang media siber Sulutnews.com dengan perusahaan pers PT Sulut Media Cyber sesuai hasil penilaian Tim Verifikasi memperoleh 112 poin sehingga berada dalam katagori Tiger I (satu). (/Gandhi Goma).

Gorontalo, Sulutnews.com - Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Sekda) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Jacomina H. J. Mamuaja, S.Pd, dengan resmi menutup rangkaian kegiatan Workshop Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun 2022 dan Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) Tahun 2018-2023, sekaligus pengimputan kedalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang berlangsung, selama tiga hari bertempat di Ball Rom Hotel Aston Kota Gorontalo dan di ikuti seluruh Organisasi Perangkat Daerah dan Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan lingkup Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Minggu (04/04/2021)

Dilansir dari Prokopim, Asisten II dalam sambutanya menyampaikan Workshop yang dilaksanakan ini sangat penting dan strategis dalam menyusun perencanaan pembangunan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

pemerintah Daerah memberikan apreseasi kepada narasumber Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, yang hadir dan telah memberikan ilmunya tentang tata cara penyusunan Renja dan Perubahan Renstra, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sekaligus pengimputan kedalam SIPD.

Diakhir sambutannya berharap agar para peserta yang mengikuti kegiatan ini nantinya mampu mengimplementasikan ketrampilan dan kemampuan yang telah diterima, khususnya dalam menyusun renstra, renstra dan pengimputan SIPD di setiap OPD masing-masing.

Di tempat terpisah, Kepala Bapelitbang Kabupaten Bolmut Nazaruddin Maloho menjawab Surat Edaran dari Menpan RB Nomor 07 Tahun 2021 tentang Pembatasan Bepergian Keluar Daerah Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Peringatan Wafat Isa Almasih Tahun 2021 Dalam Masa Pandemi Covid-19, tertanggal 31 Maret di dalam Poin 1, 2 dan 3 itu sudah jelas melarang kegiatan apapun yang akan dilakukan oleh penyelenggara pemerintah daerah. Senin (05/04/2021)

"Program workshop ini sudah terlanjur diagendakan bersamaan terbitnya Surat Edaran dari Menpan RB ini. Pertama, kami melaksanakan kegiatan tersebut ke Gorontalo, karena mengejar pemateri dari Mendagri, yang kebetulan pada saat itu mereka ada di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo."

Dikatakannya, bahwa pada kegiatan itu peserta dari masing-masing SKPD pun telah dibatasi, yakni 1 pimpinan daerah dan 1 bagian program pelaporan (Prolap). (/Gandhi Goma)

Bolmut, Sulutnews.com - Menteri Sosial Tri Rismaharini saat Rapat Kerja dengan Komisi X DPR-RI menekankan bahwa Bantuan Sosial Tunai (BST) yang telah menjadi instrumen penting memulihkan ekonomi di tengah pandemi Covid-19 tak akan diperpanjang hingga terakhir April 2021.

"Enggak ada anggarannya untuk itu," kata Menteri Sosial Tri Rismaharini di Pangandaran, Jawa Barat, Rabu (31/03/2021).

Dilansir dari Merdeka.com, Risma juga mengatakan salah satu alasan tak akan memperpanjang BST adalah karena situasi pandemi di Indonesia telah bergerak ke skala mikro. Sehingga masyarakat seharusnya kini telah dapat beraktivitas kembali, dengan harapan situasi pergerakan perekonomian di Indonesia sudah mulai normal.

"Kalau misalkan di daerah masih ada warga yang perlu ditolong, mereka masih bisa mengajukan ke kami, nanti kami bantu dalam bentuk BPNT (bantuan pangan non-tunai)," ujarnya seperti dilansir dari Antara.

Sehingga, ujar dia, masyarakat yang membutuhkan pertolongan, nantinya mendapatkan bantuan sosial BPNT senilai Rp200.000.

Sebelumnya, Staf Ahli Menteri Sosial Bidang Aksesibilitas Sosial Sonny W Manalu mengatakan dana Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementerian Sosial hanya disiapkan sampai April 2021.

Dana sebesar total Rp12 triliun disalurkan setiap bulan kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (PKM) selama empat bulan, sejak awal Tahun 2021.

Per-PKM menerima bantuan tunai sebesar Rp300.000 setiap bulannya sampai April 2021. Penyaluran BST dilakukan oleh PT Pos Indonesia. (/Gandhi Goma)

Bolmut, Sulutnews.com - Tujuan reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Jumat (26/03/2021).

Ada sejumlah nama birokrat senior mulai mencuat bakal mengisi jabatan birokrasi di Pemerintah Provinsi Sulut, termasuk didalamnya Sekda Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Dr. Drs. Asripan Nani, MSc, Sekda Bolaang Mongondow (Bolmong) Tahlis Gallang, S.IP, MM.

Lalu bagaimana peluang para birokrat lain, termasuk dari wilayah Bolaang Mongondow Raya (BMR) juga sebelumnya sempat digadang bakal dipercaya kursi Sekprov.

Menurut pengamat sosial politik dan juga sebagai Ketua  Aliansi Masyarakat Adat Bolaang Mongondow Raya (BMR) Drs. Jemmy Lantong dalam awal seleksi bakal Sekprov Sulut nanti terpilih akan menyandang predikat Panglima Birokrasi.

Birokrasi akan menentukan apakah visi misi kepala daerah akan tercapai atau tidak.

"Sehingga syarat menjadi Sekprov itu adalah mereka yang benar-benar punya pengalaman panjang sebagai birokrat," katanya

Lebih lanjut, meski memang syarat normatifnya adalah minimal menjabat dua kali dalam dua jabatan eselon II, Namun pengalaman kepemimpinan dan manajerial telah teruji dalam penilaian publik tetap menjadi prioritas.

Profil karier Sekda Bolmut Asripan Nani sebagai seorang mantan aktifis Ketua KNPI Bolmong, juga sebagai birokrat telah teruji sejak diangkat jadi CPNS sebagai di Kantor BKBN Bolmong, meniti karier dengan Herson Mayulu yang saat ini sebagai wakil rakyat kita di DPR-RI. Demikian juga pejabat karier Sekda Bolmong Tahlis Gallang sebagai Camat Lolak Bolmong.

Menurut tokoh adat BMR ini tugas sekprov bukan hanya memastikan birokrasi bekerja dengan baik, tetapi juga untuk memastikan apakah program kerja pemerintah daerah linier dengan program Pemerintah Pusat.

Jadi intinya jabatan Sekprov ini bukan jabatan politis atau karena pertimbangan daerah, tetapi memang mengikuti aturan dan kriteria ASN untuk menduduki jabatan tersebut untuk perimbangan pemerintah daerah di 15 kabupaten/kota se-Sulut.

Ketua Aliansi Adat Bolmut Kamarudin Babay mengharapkan sejak Kabupaten Bolmut menjadi daerah otonomi tahun 2007, keterwakilan karier birokrat di Kantor Gubernur Sulut belum ada, jika Sekda  Asripan Nani menjadi calon Sekprov Sulut secara pribadi saya setuju.

"Asripan Nani itu pintar dalam manajemen birokrasi kepemerintahan," ujar Babay.

 

Politisi muda dari wakil rakyat DPRD Bolmut Husen Suit Pontoh tentang Sekda Bolmut sebagai calon Sekprov Sulut menyatakan pendapatnya melalui WA;

"Sangat mendukung.

Terpenting langsung job Sekprov Sulut.

Karena beliau (DR. Drs. Hi. Asripan Nani, Msi), adalah calon tunggal papan satu dari Bolangitang bersatu pada Pilkada Bolmut 2024 nanti."

Wakil Bupati Bolmut Drs. Amin Lasena, MAP ketika diminta pendapat melalui WA;

"No coment  saya, karena domainnya Pemerintah Provinsi, terutama Pak Gub OD." (/Gandhi Goma).

Boroko, Sulutnews.com - Kementerian Sosial kembali mencairkan Bantuan Sosial (Bansos) pada Maret 2021. Hal ini untuk memulihkan perekonomian masyarakat di tengah resesi akibat pandemi Covid-19.

Dilansir dari Okezone telah merangkum beberapa fakta menarik;

Adapun bansos yang akan cair adalah tiga program bantuan sosial yakni Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementerian Sosial.

Menteri Sosial Tri Rismaharini memastikan Bantuan Sosial (Bansos) akan cair pada akhir Maret.

“Harapan kami untuk bulan Maret ini kami bisa realisasikan di minggu ke-4, di bulan Maret. Demikian pula target dari, target untuk bulan April, kami akan serahkan pada bulan Maret. Sehingga masyarakat bisa melakukan pembelanjaan sesegera mungkin,” ungkap Risma secara virtual dari Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (17/3/2021).

Risma mengatakan bahwa pencairan bansos ini seluruhnya menggunakan uang elektronik atau non tunai melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos.

“Dan seluruhnya itu kita gunakan uang elektronik atau penyalurannya melalui sistem non tunai. Jadi semua lewat himbara dan PT Pos,” katanya.

Risma meminta para kepala daerah di 514 Kabupaten/Kota untuk segera melengkapi data penerima manfaat. Pasalnya, dari hasil evaluasi Kementerian Sosial untuk BPNT 13.228.513 penerima manfaat. Kemudian untuk PKH sebanyak 8.907.446, dan BST sebanyak 8.428.327 penerima manfaat.

“Beberapa bulan kemarin kami melakukan perbaikan dan evaluasi data dengan daerah. Dan kami lakukan evaluasi juga dengan bank jalur maupun PT Pos. Hasilnya saat ini kami sudah bisa temukan bahwa untuk pengurus, pengurus ini adalah Kepala Keluarga yang menerima manfaat. Jadi keluarga penerima manfaat, untuk BPNT 13.228.513. Kemudian untuk PKH, 8.907.446. Untuk BST pengurus penerima manfaat adalah 8.428.327,” kata Risma dari Istana Kepresidenan.

Kadis Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Sity Sabriana Buhang ketika dikonfirmasi telah menyesuaikan seluruh data penerima bansos sesuai nomor KTP dan Kartu Keluarga di Bolmut sudah terkirim ke Kementerian Sosial. Selasa (23/03/2021).

"Seluruh data penerima bansos di Kabupaten Bolmut telah kita kirimkan sesuai data kependudukan berdasarkan Nomor KTP dan KK, sehingga tidak ada lagi data duplikasi. Pembayaran bansos ini akan dibayarkan pada akhir Maret 2021, termasuk untuk April 2021." (/Gandhi Goma)

Boroko, Sulut news.com -  Mapolres Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) telah melaksanakan vaksinasi CoronaVac Covid-19 terhadap 168 anggota Polres Bolmut, sudah divaksinasi 101personil belum lulus screening 6 personil, ditunda 61 personil karena melaksanakan tugas luar dan akan dilaksanakan kembali Senin depan di Puskesmas Boroko. Kamis (18/03/2021).

Pelaksanaan vaksinasi dilaksanakan di Polres Bolmut oleh Dokter kesehatan Polda Sulut dibantu petugas dari UPTD Puskesmas Boroko. Adapun yang hadir dalam kegiatan tersebut Kapolres Bolmut AKBP Wahyu Purwidiarso SIK, SH , Kadis Kesehatan Bolmut dr. Jusnan C. Mokoginta, MARS, Kapuskes Kaidipang Mukhlis Kohongia.SKM, beserta petugas Kesehatan UPTD Puskesmas Boroko, para anggota Polres Bolmut.

Kegiatan diawali dengan apel jajaran Polres Bolmut oleh Kapolres Bolmut AKBP Wahyu Purwidiarso, SIK, SH, telah mengingatkan kembali program nasional vaksinasi Covid-19 ini merupakan bagian dari dukungan anggota Polri terhadap kebijakan pemerintah untuk mencegah penularan dan penyebaran virus COVID-19.

Vaksin CoronaVac Biofarma ini aman dan halal karena telah melalui beberapa kali uji klinis dan telah mendapatkan persetujuan dari Badan POM dan MUI, sehingga menjawab keraguan terhadap penggunaan vaksin dan keamanannya, namun meskipun kita telah di vaksin, kita harus tetap menjalankan Protokol Kesehatan agar kita tetap aman dari Covid 19.

Kegiatan dilanjutkan pelaksanaan Screening dan Vaksinasi tahap pertama. Adapun vaksin yang digunakan adalah Vaksin CoronaVac produksi Biofarma Indonesia.

Dijadwalkan untuk penyuntikan Vaksin tahap kedua akan dilaksanakan pada 28 April 2021 kepada jajaran Polres dan Polsek di 6 Kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Proses vaksinasi CoronaVac Covid-19 berakhir  pada jam 15.00 wita. Kapolres Bolmut AKBP Wahyu Purwidiarso, SIK, SH, berharap semoga seluruh anggota Polres Bolmut dapat divaksin agar dapat melaksanakan tugas dengan ketahanan tubuh jauh dari kekuatiran dampak pandemi Covid-19. (/Gandhi Goma).

Bolangitang Barat, Sulutnews.com - Wakil Bupati Bolmut Drs. H. Amin Lasena, MAP melakukan rapat terbatas dengan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bolmut dr. Winny Soewikromo tentang beberapa masalah manajemen keuangan untuk  pembayaran honorarium bagi Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi Pegawai Tidak Tetap. Rapat ini berlangsung di Ruang Rapat RSUD Bolmut. Selasa (16/03/2021).

Menurut  Wabup Bolmut Amin Lasena, untuk menunjang kelancaran pelayanan kesehatan kepada masyarakat dibutuhkan tenaga teknis profesional Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi Pegawai Tidak Tetap di RSUD Bolmut.

Dalam rangka meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan semangat kerja, dipandang perlu memberikan honorarium bagi mereka sesuai Keputusan Bupati Bolmut Nomor 53 Tahun 2019. Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada DPA-SKPD RSUD Bolmut Tahun Anggaran 2019, 2020, 2021.

"Permasalahan yang kita bahas tentang pemotongan pembayaran honorarium untuk Tenaga Dokter Spesialis berawal dari laporan lisan ke pimpinan daerah dari dr. David Loing, Sp.B, salah satu PGDS yang bertugas sebagai Dokter Ahli Bedah di RSUD Bolmut." Ungkap Wabub Bolmut.

Ditambahkannya, Direktur RSUD Bolmut telah melakukan pemotongan dana honorarium pada sejumlah dokter spesialis karena alasan ketidakhadiran sesuai absen elektronik sidik jari tanpa mempertimbangkan alasan lainnya ketidakhadiran mereka.

Direktur RSUD Bolmut dr. Winny Soewikromo menjelaskan kembali kekeliruan yang telah dilakukan stafnya hanya berdasarkan data base  absen sidik jari, tanpa melihat ketidakhadiran paramedis karena alasan sakit. Termasuk pembayaran honorarium kepada dr. David Loing, So.B.

"Surat Perjanjian Kerjasama antara pihak RSUD Bolmut dengan Pihak Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi Pegawai Tidak Tetap, ada addendum tentang pemotongan intensif honorarium, namun hasil rapat dengan Wabup Bolmut kita barusan untuk membayar penuh seluruh honorarium mereka. Kita akan berpedoman kembali pada kontrak kerja antara Kementerian Kesehatan dengan Pemda Bolmut", ujar Direktur RSUD Bolmut.

Ditambahkannya, saya hanya berpedoman pada aturan kerjasama antara Pihak RSUD Bolmut dengan Para Dokter. Pengetahuan saya tentang regulasi terbatas, dan saya sudah memohon kepada Wabup Bolmut untuk ditempatkan staf khusus dalam disiplin ilmu hukum dalam manajemen kepegawaian RSUD Bolmut. Saya memahami keluhan sesama rekan-rekan para medis, untuk itu; atas nama pimpinan RSUD Bolmut dan atas nama pribadi saya meminta maaf. (/Gandhi Goma).

Boroko, Sulutnews.com - Sidan Paripurna DPRD Bolmut dalam rangka penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD dan penetapan program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Bolmut tahun 2021. Bertempat di Ruang Sidang DPRD Bolmut. Senin (15/03/2021)

Bupati Bolmut Drs. Hi. Depri Pontoh menghadiri sidang paripurna DPRD Bolmut dalam rangka penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD dan penetapan program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Bolmut tahun 2021.

Bupati menyampaikan sidang paripurna ini merupakan forum yang baik bagi kita jajaran pemerintah daerah dan anggota DPRD.

"Dan kita semua, untuk bersama melakukan pembahasan sampai dengan menetapkan produk hukum yang menjadi skala prioritas daerah, sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat saat ini,"

Bupati menambahkan keberadaan kita saat ini juga akan menjadi rujukan untuk menjaga agar peraturan daerah tetap berada dalam kesatuan hukum nasional, sehingga segala pengambilan kebijakan di daerah memiliki payung hukum yang jelas, seimbang dan mencerminkan kepentingan masyarakat, daerah, bangsa dan negara.

Seperti kita ketahui bersama berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah, bahwa kepala daerah menyampaikan hasil penyusunan propemperda di lingkungan pemerintah daerah kepada badan pembentukan peraturan daerah melalui pimpinan DPRD untuk itu, melalui kesempatan ini, perkenankan saya menyampaikan gambaran prioritas program pembentukan Peraturan Daerah kabupaten Bolmut tahun 2021, yang akan memuat sebanyak 33 ranperda, terdiri dari 30 ranperda dari eksekutif kemudian 3 ranperda inisiatif dari DPRD.

Penyampaian rancangan peraturan daerah ini merupakan langkah penting dan strategis dalam upaya mendorong kemajuan kabupaten Bolmut khususnya dari sisi regulasi yang akan berdampak besar dalam pengambilan kebijakan pengelolaan segala sumberdaya yang dimiliki secara legitimate, efektif dan efisien yang bertujuan untuk kemakmuran dan kemajuan masyarakat dan daerah yang kita cintai ini.

Oleh karenanya, diharapkan dalam pembahasan ranperda ini nantinya tetap mengacu kepada prosedur dan mekanisme yang harus dilewati secara terpadu. tentu saja, dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip otonomi daerah, sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dasar 1945 sebagai implementasi lebih lanjut ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011.

 

Maka pemerintah Kabupaten Bolmut berpendapat perlu ada penyesuaian dalam upaya penataan hukum daerah. Tentu saja, hal ini merupakan komitmen pemerintah daerah yang berusaha untuk tetap menempatkan hukum dalam konteks desentralisasi daerah, dengan menciptakan suatu harmonisasi yang menyeluruh antara peraturan perundang-undangan dengan prinsip-prinsip otonomi daerah.

"Artinya penataan mekanisme pengelolaan  kebijakan dengan kewenangan yang ada, idealnya tetap berdasar kepada prinsip-prinsip desentralisasisebagaimana yang dianut dalam konsepsi negara kesatuan Republik Indonesia,"

Ditambahkan, apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini merupakan penjelasan singkat dan garis besar terhadap apa yang akan kita sepakati nanti. harapan besar saya adalah seluruh rancangan peraturan daerah yang kami sampaikan, dapat dikaji dan dibahas bersama dengan sebaik-baiknya. sehingga, melahirkan peraturan daerah yang dapat dilaksanakan dengan berkeadilan, mengedepankan kepentingan umum, memiliki kepastian hukum serta memberikan kemanfaatan, khususnya, mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat sehingga tujuan atas rancangan peraturan daerah ini dapat terwujud secara paripurna dan tidak ada hak-hak masyarakat yang terabaikan. Mudah-mudahan, segala upaya yang telah dan akan dilakukan oleh kita semua, dapat menjadi indikator dalam memahami keseriusan pemerintah kabupaten dalam merespon tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, partisipatif dan akuntabel.

Gambaran prioritas program pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada Tahun 2021 ini memuat sebanyak 33 ranperda, terdiri dari 30 ranperda eksekutif dan 3 ranperda dari  legislatif sebagai berikut :

  1. RANPERDA TENTANG IRIGASI;
  2. RANPERDA TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN;
  3. RANPERDA TENTANG RDTR KAWASAN IBUKOTA KABUPATEN;
  4. PERUBAHAN ATAS PERATURANDAERAH NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN 2013 – 2033.
  5. RANPERDA TENTANG PELAYANAN TERPADU, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK;
  6. RANPERDA TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK;
  7. RANPERDA TENTANG PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A);
  8. RANPERDA TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH;
  9. RANPERDA TENTANG BARANG MILIK DAERAH;
  10. RANPERDA TENTANG COORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN);
  11. RANPERDA TENTANG PENANAMAN MODAL;
  12. RANPERDA TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA;
  13. RANPERDA TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2018 – 2025;
  14. RANPERDA TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM;
  15. RANPERDA TENTANG PENGELOLAAN SARANG BURUNG WALET;
  16. RANPERDA PENYERTAAN MODAL BUMD;
  17. RANPERDA TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B);
  18. RANPERDA TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH;
  19. RANPERDA TENTANG PENDIRIAN BUMD ANUGRAH NUSANTARA JAYA;
  20. RANPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN;
  21. RANPERDA TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DALAM PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA;
  22. RANPERDA TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL (LPPL) RADIO PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA;
  23. RANPERDA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA;
  24. RANPERDA TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA /TERA ULANG;
  25. RANPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN 2019-2023;
  26. RANPERDA TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH;
  27. RANPERDA TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19);
  28. RANPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020;
  29. RANPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021; DAN
  30. RANPERDA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Kemudian, 3 RANPERDA INISIATIF dari DPRD, yaitu sebagai berikut :

  1. RANPERDA TENTANG PENERTIBAN HEWAN LEPAS;
  2. RANPERDA TENTANG IZIN PEMBANGUNAN PERUMAHAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH;
  3. RANPERDA TENTANG KEPEMUDAAN.

PIMPINAN DAN SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT,

Turut Hadir Wakil Bupati Bolmut Drs. Hi. Amin Lasena M. AP, Sekda Bolmut DR. Drs. Hi. Asripan Nani M. Si, Fokopimda Bolmut, Para Asisten Sekda, staf ahli, staf khusus Buupati Bolmut, Pimpinan OPD, Serta Para Camat Se Kabupaten Bolmut.

(/Gandhi Goma)

Sangkub, Sulutnews.com - Bupati Bolaang Mongondow Utara Drs. Hi Depri Pontoh menghadiri acara spray masal PT. Dharma Guna Wibawa Kelompok Tani Perintis Popontuko Desa Sangkub III Kecamatan Sangkub. Senin (15/03/2021).

Dilansir dari media resmi Pemkab Bolmut Prokompimda, Camat Sangkub Iwan Panigoro, S. Pd menyampaikan selamat datang dan terima kasih kepada Bupati Bolmut yang meneyempatkan waktu untuk hadir bersama dengan masyarakat tani Kelompok Pompotuko Desa Sangkub III di tengah kesibukan agenda-agenda pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan.

Kepala Profit Center Sulutgo PT. Dharma Guna Wibawa Sultan Zakaria dalam sosialisasi spray masal menyampaikan bahwa program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi hasil panen para petani di tengah kelangkaan pupuk serta PT. Dharma Guna Wibawa siap mendampingi kelompok tani dalam rangka menunjang pengelolaan persawahan di Bolaang Mongondow Utara.

Dalam sambutan Bupati Bolaang Mongondow Utara menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan spray masal yang dilaksanakan PT. Dahrma Guna Wibawa beserta kelompok tani pompotuko sangkub III, Bupati menambahkan Kecamatan Sangkub merupakan pusat pertanian yang memiliki areal persawahan kurang lebih 3 ribu HA perlu ada inovasi-inovasi dalam meningkatkan produksi pertanian termasuk pelatihan sosialisasi spray masal perlu untuk di laksanakan secara berkesinambungan dengan mengaitkan seluruh kelompok tani.

Turut hadir Wakil Bupati Bolmut Drs. Hi. Amin Lasena, M.AP, Ketua DPRD Bolmut, Asisten II, Staf Khusus Bupati, Kepala BPBD, Kabag Pembangunan dan Anggota DPRD. (/Gandhi Goma)