Pemkab Bolmut Fokus Pada Program Pelayanan Publik Dan Pemulihan Ekonomi Daerah Dalam RAPBD 2022

Written by  Gandhi Goma Nov 16, 2021

Boroko, Sulutnews.com - Kepala Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan (BAPELITBANG) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Abdul Nazarudin Maloho, S.Pd, M.Si menyampaikan keterangan pers tentang perencanaan anggaran untuk RAPBD 2022 sesuai RPJMD periode ke 4 Tahun 2022. Selasa (16/11/2021).

Tujuan pembahasan  ini untuk menyamakan pemahaman antara TAPD dan Banggar dalam penyusunan APBD Bolmut 2022 dengan mempedomani Permendagri Nomor 27 Tahun 2021, serta menyinergikan penganggaran program kegiatan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sehingga penyusunan APBD 2022 lebih berkualitas.

Berkaitan dengan penyusunan APBD 2022, Maloho menekankan agar alokasi anggaran sebesar-besarnya digunakan untuk pelayanan publik. Penanganan pandemi COVID-19, serta pemulihan ekonomi daerah untuk mendorong pergerakan ekonomi nasional, tetap menjadi fokus pada APBD Bolmut 2022.

Misi kepemerintahan Bupati Drs. Depri Pontoh dan Wakil Bupati Drs. Amin Lasena, MAP menjadi acuan penyusunan anggaran setiap tahun dengan mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berbudaya, memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good and Clean Government), meningkatkan daya saing ekonomi berbasis pertanian, perikanan dan pariwisata, memantapkan pemetaan pembangunan infrasturktur wilayah yang handal.

Berkaitan dengan penyusunan APBD 2022, Maloho menekankan agar alokasi anggaran sebesar-besarnya digunakan untuk pelayanan publik. Penanganan pandemi COVID-19, serta pemulihan ekonomi daerah untuk mendorong pergerakan ekonomi nasional, tetap menjadi fokus pada APBD Bolmut 2022.

Pemulihan ekonomi kerakyatan menjadi prioritas kami sesuai pedoman penyusunan anggaran dari pemerintah pusat.

Strategi dan kebijakan pemerintah daerah Bolmut untuk membantu Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) agar bertahan selama krisis harus benar-benar efektif. Dua hal yang harus diketahui oleh pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan agar bantuan kepada UMKM berjalan efektif yakni melalui identifikasi jalur transmisi apa saja krisis tersebut berdampak pada UMKM dan langkah-langkah mitigasi krisis apa yang telah, sedang dan akan diambil oleh UMKM.

Maloho mengatakan, beberapa program pemberdayaan UMKM dan koperasi yang membutuhkan peran aktif Pemda diatur dalam PP No.7 Tahun 2021. Adapun inovasi bisa digiatkan melalui bidang promosi melalui platform marketplace nasional dan virtual expo, perluasan pasar ekspor UMKM di sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan.

Pedagang pasar, kelompok petani dan nelayan menjadi perhatian tersendiri dengan memberdayakan BUMDES, termasuk koperasi simpan pinjam agar ekonomi bergerak dinamis meningkatkan pendapatan masyarakat.

Seperti diharapkan pensiunan ASN Djodi Buhang, falam penyusunan dan pembahasan rancangan KUA, PPAS dan APBD tahun anggaran 2022, Pemerintah daerah dan DPRD harus lebih cermat dan komprehensif, khususnya dalam melengkapi peraturan perundangan yang dibuat di daerah, seperti Perda dan peraturan serta keputusan kepala daerah. Selain itu, DPRD harus terus meningkatkan kemampuannya untuk melaksanakan fungsi legislatif, anggaran dan pengawasan terhadap pembuatan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan daerah.

"Fokus dalam penyusunan anggaran untuk guru honorer daerah agar tunjangan mereka dibayar setiap bulan. Prioritas pada visi Pemkab Bolmut guna

meningkatkan daya saing ekonomi berbasis pertanian, perikanan dan pariwisata; terutama menyiapkan sarana prasarana obyek wisata pantai batu pinagut dengan menyiapkan pelampung untuk anak-anak, mendirikan pos keamanan penjaga pantai, serta pedagang kuliner butuh modal untuk memulai usahanya setelah pandemi Covid-19 mulai berlalu," ujar Djodi Buhang.

Dari aspek peran media massa yang akan ditata dalam RAPBD Bolmut 2022 sesuai regulasi peran pers sebagai pilar ke empat demokrasi dalam fungsi pengawasan dan publikasi program pemerintah daerah jangan diabaikan.

Hal ini disampaikan wartawan Chandriawan Datuela dalam struktur pengurus PWI Bolmut untuk merevisi kembali Perbup nomor 13/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Publikasi Pemerintahan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara melalui Media Massa. Bab II Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini dalam Pasal 2, sebagai pengguna anggaran Dinas Infokom Persandian Bolmut harus konsisten dalam penerapan dari

persyaratan dan kualifikasi teknis, etika kerja sama, hak dan kewajiban para pihak, kerja sama media, tim verifikasi, tata cara kerja sama, ruang lingkup dan jenis kerja sama, perhitungan pembayaran, perubahan SPK, berakhimya SPK, penyelesaian perselisihan; dan pembinaan dan pengawasan.

"Semoga Pemkab Bolmut tetap konsisten dalam perhitungan pembayaran setiap bulan untuk advetorial dan banner, karena kita sering dirugikan setelah ditayangkan karena sumber dana habis terbagi tidak sesuai jumlah media massa yang dikontrak, apalagi sumber dana telah dialihkan tanpa melibatkan wartawan dalam masa sosialisasi pencegahan pandemi Covid-19," ungkap Datuela. (/Gandhi Goma).