Rapat Paripurna Dalam Rangka Penyampaian KUA & PPAS Dalam Perubahan APBD Kabupaten Bolmut Tahun Anggaran 2021

Written by  Gandhi Goma Sep 15, 2021

Bolmut, Sulutnews.com - Bupati Bolmut Drs. Hi. Depri Pontoh menghadiri Rapat Paripurna Dalam Rangka Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum (KUA) Serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Kabupaten Bolmut Tahun Anggaran 2021. Bertempat di Ruang Sidang DPRD Bolmut. Rabu (15/09/2021).

Dalam sambutan Bupati Bolmut menyampaikan  proses penyusunan kebijakan umum perubahan APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan APBD tahun anggaran 2021 Kabupaten Bolmut, pada pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi hal hal sebagai berikut:

Pertama, perkembagan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD.

Kedua, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antara unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja.

Ketiga, keadaan yang menyebabkan silva tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.

Keempat, keadaan darurat dan keadaan luar biasa.Sejalan dengan regulasi, tersebut pada tahun anggaran 2021 terdapat beberapa kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang mendasari diperlukannya perubahan APBD Kabupaten Bolmut tahun 2021 antara lain:

Pertama, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomoromor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke daerah dan Dana Desa (Dandes) Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Vovid-19 dan Dampaknya.

Kedua, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PKM.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer  Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Vovid-19  dan Dampaknya.

Ketiga, Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 910/3037/POLPUM tanggal 21 April 2021 Perihal Dukungan Anggaran Untuk Pemilu dan Pilkada Tahun 2024.

Keempat, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 30/KM.7/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Penggunaan Sebagian (EARMARKING) Dana Alokasi Umum atau Dab Bagi Hasil Dalam Rangka Dukungan Pendanaan Program Vaksinasi Vovid-19.

Kelima, penyusunan nomenklatur kegiatan, sub kegiatan dan rekening belanja kegiatan dan alokasi khusus.

Keenam, fukungan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Sesa Serentak Tahun 2021.

Lebih lanjut dikatakan tentang hal-hal tersebut sesuai regulasi telah membawa konsekuensi terjadinya perubahan asumsi-asumsi dalam APBD yang tertuang dalam kebijakan umum perubahan APBD serta membawa perubahan alokasi penggunaan anggaran yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.

Perubahan alokasi tersebut tertuang dalam prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Tahun Anggaran 2021.

Ketua DPRD Bolmut dalam sambutannya tentang kehadiran rapat pleno dinyatakan sah dihadiri 17 pimpinan dan anggota DPRD Bolmut.

Turut Hadir Wakil Bupati Bolmut Drs. Hi. Amin Lasena, M.AP, Ketua DPRD Bolmut Frangky Chendra, Pimpinan DPRD serta Anggota DPRD, Sekertaris Daerah Bolmut Dr. Drs. Hi. Asripan Nani, M.Si, Para Asisten Sekda, Para Staf Ahli, dan Staf Khusus Bupati Bolmut, Pimpinan OPD, Serta Para Camat. (/Gandhi Goma).