Boltim

Boltim (493)

Boltim, Sulutnews.com - DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) menggelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait dengan hak dan kewajiban dari perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah Kabupaten Boltim, termasuk perizinan dan kelanjutan pasca tambang, pada selasa, (2/06)

RDP yang dipimpin oleh Ketua DPRD Boltim Fuad Landjar didampingi Wakil Ketua I Medy Lensun dan Wakil Ketua II Muhammad Jabir bersama anggota, menghadirkan pimpinan SKPD terkait dengan lingkungan, sumberdaya alam, perizinan, pendapatan dan koperasi, serta pimpinan dan perwakilan perusahaan PT JRBM, PT ASA dan Ketua KUD Nomontang.

Diketahui sejumlah perusahaan pertambangan di Boltim, ada yang sedang melakukan aktivitas tambang, pasca tambang, dan yang sedang melakukan eksplorasi.

Dalam hal kewajiban perusahaan yakni perizinan dan pendapatan dari aktivitas penambangan, dipertanyakan Ketua DPRD Boltim tentang kewenangan dari pimpinan SKPD mulai dari Bagian Sumber Daya Alam, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Aset Daerah.

Terkait dengan izin dan persolan lingkungan hingga kewajiban membayar landren dan royalti,  KUD Nomontang menjadi sasaran pertanyaan tentang bagaimana mekanisme perizinan dan penyetoran  yang dilakukan pihak KUD selama ini. Karena seperti yang disampaikan Kepala Bagian SDM Hasman Bahansubu, Kepala DLH Boltim Sjukri Tawil dan Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi Boltim Norma Lunggana, serta Kepala DPMPTSP Boltim Syafrudin Mokoagow, bahwa selama ini mereka tidak mengeluarkan rekomendasi tentang pengurusan izin sebab tidak ada kewenangan sesuai dengan regulasi Undang-undang Minerba, karena proses pengurusan Izin Usaha Pertambangan sudah menjadi kewenangan pemerintah Provinsi dan Pusat. Begitu pun dengan penerimaan daerah terkait landren dan royalti, Kepala DPPKAD Boltim Syukur Monoarfa menyampaikan bahwa sesuai data yang ada di dinasnya sejak beberapa tahun terakhir belum ada.

Menanggapi sejumlah pertanyaan beragam dari Ketua DPRD Boltim Fuad Landjar dan Wakil Ketua Medy Lensun dan Muhammad Jabir beserta anggota DPRD Boltim seperti Syamsuddin Dama, Sofyan Alhabsy, Richi Hadji Ali, Sunarto Kadengkang, Rolia Mamonto dan Titiek Susanti Mamonto, Ketua KUD Nomontang Marlon yang didampingi Jamaludin menepis apa yang menjadi persoalan terkait aktivitas tambang di lahan seluas 215 hektar dibawah Izin Usaha Pertambangan (IUP) KUD.

"Kami sudah melakukan pengurusan sejumlah izin sesuai dengan regulasi pertambangan. Dan untuk pembayaran royalti dan landren, kami tidak pernah menunggak, dan untuk pembayarannya ke kas negara aturannya berubah-ubah yang dulunya melalui kantor pos sekarang sudah melalui online, dan kami sudah menyampaikan ke Bupati dan Ketua DPRD terkait bukti penyetorannya," ungkap Jamaludin.

Untuk lokasi KUD Nomontang yang berada di Desa Lanud Kecamatan Modayag, menurut Medy Lensun dan Sofyan Alhabsy, perlu ada penegasan dari KUD terkait aktivitas yang dilakukan oleh anggota KUD, semisal jarak penambangan dengan pemukiman.

"Pihak KUD perlu melakukan rencana pasca tambang, misalnya mengembalikan lagi posisi tanah seperti semula, terkait dengan pemukiman, setahu saya pertambangan lebih dulu ada kemudian desa Lanud," teranh Medy.

Sementara Sofyan Alhabsy mengatakan, agar jangan selalu beranggapan bahwa tambang lebih dulu daripada desa, namun bagaimana mencari solusi agar desa yang ada tidak hancur dan menjadi tanggungan daerah untuk memperbaikinya kemudian hari.

"Jangan menganggap bahwa tambang yang duluan ada dari desa, tapi bagaimana cara KUD menjaminkan luas lahan yang rusak akibat penambangan untuk dikembalikan lagi seperti semula, agar desa Lanud tidak hancur dan menjadi tanggungan daerah melalui APBD untuk memperbaikinya," tuturnya.

Sedangkan untuk PT JRBM dan PT ASA, dipertanyakan tentang kewajiban CSR dan Beasiswa kepada Desa Binaan, serta bagaimana kelanjutan pembebasan lahan oleh PT ASA di wilayah Kotabunan yang belum ada kejelasannya.

Anggota DPRD Boltim Syamsudin Dama, menayakan ke pihak PT ASA tentang kelanjutan dari pembebasan lahan, dan kapan perusahaan melakukan produksi agar bisa menyerap tenaga kerja dari Boltim.

"Proses kelanjutan dari pembebasan lahan dari PT ASA itu bagaimana, apakah dihitung sama antara lahan kosong dan lahan yang memiliki tanaman? Dan untuk melakukan eksploitasi kapan? Agar bisa menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak," kata dia.

Pihak PT ASA yang diwakili oleh Reginal Pontoh, menanggapi sejumlah pertanyaan baik dari Ketua DPRD, Wakil Ketua dan Anggota, bahwa pihaknya akan menyampaikan saran yang disampaikan kepada pimpinannya.

"Saya akan menyampaikan sejumlah saran kepada pimpinan saya, dan untuk pembebasan lahan pihak perusahaan mempunyai harga, yakni 25ribu permeter untuk yang dipinggir jalan, dan yang ada didalam itu 20ribu permeter, dan tidak menghitung tanaman yang ada didalam lahan, sebab jika dilakukan penghitungan tanaman dan lahannya dibayar sesuai dengan NJOP maka nilainya murah, sehingga perusahaan sudah mematok harga 25ribu dan 20ribu," sebut Reginal.

Dari PT JRBM, yang saat ini sudah dalam tahap pasca tambang, mendapat pertanyaan dari Sunarto Kadengkang tentang kewajiban perusahaan kepada desa binaan.

"Bagaimana tanggungjawab perusahaan yang sudah mengambil keuntungan dari alam Boltim kepada desa binaan yang ada," tanya Sunarto.

Yuzri yang mewakili pimpinan JRBM yang berhalangan hadir disebabkan ada pembatasan karena COVID 19, mengatakan bahwa dalam tahap pasca tambang yang akan berakhir pada tahun 2024, pihak JRBM masih melaksanakan sejumlah kewajiban seperti beasiswa di 10 desa binaan yang ada masing-masing 3 orang perdesa.

"Kami masih memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang berasal dari desa binaan yaitu 3 orang perdesa dari 10 desa binaan, dan untuk sejumlah saran dari DPRD Boltim akan kami sampaikan kepada pimpinan kami di pusat," ujarnya.

Sebelum RDP ditutup, pihak PT JRBM dan PT ASA sudah diperkenankan meninggalkan tempat sebab sudah tidak adalagi yang perlu dibahas.

Untuk KUD Nomontang, pembahasan cukup panjang dan berlangsung hingga pukul 18:00, dan Ketua DPRD Boltim Fuad Landjar menyampaikan terima kasih kepada KUD Nomontang yang sudah berkenan hadir, serta mengapresiasi langkah dari KUD dalam penanganan COVID 19 yang telah memberikan bantuan kepada masyarakat sekaligus menutup RDP.(Iki)

Boltim, Sulutnews.com - Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) melaksanakan acara penandatanganan pakta integritas. Kegiatan ini digelar di ruang lantai tiga Kantor Bupati Boltim, pada Rabu (27/05).

Proses penandatanganan diawali oleh Sekretaris Daerah Sony Waroka dan diikuti para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Camat Kotabunan, Camat Tutuyan, Camat Motongkad dan disaksikan Bupati Sehan Landjar yang didampingi Wakil Bupati Rusdi Gumalangit.

Pakta integritas tersebut memuat beberapa poin penting terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pimpinan satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boltim. Seperti, berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela, tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Para pejabat juga dituntut harus bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas, menghindari pertentangan kepentingan dalam pelaksanaan tugas.

Para pejabat harus memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan dan sesama pegawai di lingkungan kerjanya secara konsisten.

Tertulis jelas dalam pakta integritas ini, para pejabat akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya. Bila mereka melanggar aturan-aturan tersebut, mereka akan siap menghadapi konsekwensinya.

Dalam sambutannya, Bupati Sehan Landjar meminta kepada seluruh pimpinan SKPD dan Camat yang telah menandatangani pakta integritas agar dapat mematuhi semua yang telah tertuang dalam pakfa integritas tersebut.

"Saya meminta semua SKPD dalam melaksanakan tugas agar dapat mematuhi pakta integritas yang telah ditandatangani tersebut," tutupnya. (Iki)

Boltim, Sulutnews.com - Di tengah pandemic Corona virus Disease 19 (Covid-19), Argo Sumaiku, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), bakal bagikan 2000 paket sayuran kepada masyarakat di empat kecamatan pisisir Boltim.

Pada sebelumnya, di Kecamatan Modayag, Argo membagikan 500 paket sembako menjelang Hari Paskah dan pada Kamis (21/05) kemarin, legislator Boltim ini juga berbagi kasih di Kecamatan Modayag Barat dengan membagikan 1000 paket sayuran.

Argo, saat di temui sejumlah wartawan mengatakan, alasan dirinya melakukan aksi sosial di tengah pandemic.

‘’Pemerintah daerah sudah menyalurkan bantuan sembako berupa beras, minyak goreng, gula putih dan ikan kaleng kepada masyarakat, nah saya selaku wakil rakyat yang duduk di kursi DPR merasa terpanggil. Sehingga itu saya bagi-bagi sayuran, terlebih banyak saudara-saudara muslim yang akan segera merayakan Hari Raya Idul Fitri,’’ ungkapnya, Jumat (22/05)

Besok, (hari ini) lanjut legislator Boltim ini, lokasi pembagian di empat kecamatan pesisir.

‘’Di Kecamatan Nuangan, Motongkad, Tutuyan dan Kotabunan besok (hari ini) kita turun bagikan 2000 paket sayuran,’’ bebernya.

Lanjutnya, situasi seperti ini, tentunya ekonomi masyarakat sedang sulit dan butuh uluran tangan dari semua pihak.

‘’Pada intinya, selagi ada tetap kita berbagi. Terutama di tengah pandemic,’’ tuturnya.

Ia pun mengaku senang melihat masyarakat Boltim yang bahagia kala menerima paket sayuran.

‘’Saya bahagia bisa membantu meringankan beban mereka (masyarakat-red). Itu menjadi satu kebahagiaan tersendiri yang tak ternilai," tutupnya. (Iki)

Boltim, Sulutnews.com - Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Sehan Landjar memimpin apel peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-61 yang dirangkaikan dengan apel kerja menjelang libur lebaran Idul Fitri 1441 Hijriyah, di Lapangan Pinogaluman Tutuyan, pada Rabu, (20/05), mengajak seluruh peserta Apel meneriakkan kesiapan untuk Indonesia bersama pekikan merdeka.

Dikatakannya, ada dua hal yang dapat meruntuhkan suatu negara, yaitu adanya agresi militer dan rusaknya perekonomian, untuk itu tutur Sehan, jangan sampai ekonomi Indonesia Indonesia runtuh karena adanya COVID 19.

"Jangan sampai negara runtuh hanya karena COVID 19, Indonesia sekarang sedang menanti perjuangan kita semua sebagai patriot Indonesia," tuturnya.

Dalam hal pemutusan mata rantai penyebaran COVID 19, bukan hanya tanggung jawab pemerintah akan tetapi tanggung jawab seluruh anak bangsa kata Bupati Boltim.

"Persoalan COVID 19 bukan hanya tanggung jawab Presiden, Menteri, Gubernur, Walikota dan Bupati, tapi tanggung jawab kita semua rakyat Indonesia," ujarnya

Usai melaksanakan Apel, dilanjutkan dengan buka puasa bersama dengan tetap memperhatikan prosedur pencegahan COVID 19. (Iki)

Boltim, Sulutnews.com -Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sehan Landjar, SH selaku ketua Tim Gugus Tugas percepatan penanganan Covid-19, memimpin rapat koordinasi (Rakor) dan evaluasi penyaluran beberapa jenis bantuan akibat dampak pandemi serta pengaturan jadwal atau scedule tugas pengamanan perbatasan wilayah, pelayanan kesehatan dan pengamanan fasilitas pemda seperti perkantoran, rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati, serta persiapan pelaksanaan Salat Idhul Fitri di semua wilayah Boltim dengan lokasi yang akan di tentukan oleh pemda, pada Selasa (20/05)

Terkait pengaman di perbatasan wilayah Boltim dengan kabupaten kota tetangga, Bupati menginstruksikan agar disusun jadwal secara bergantian atau secara shift dari unsur tenaga medis kesehatan, Dishub, Pol-PP, BPBD, Kesbangpol ditambah dengan unsur TNI dan Polri. Demikian juga untuk pengamanan fasilitas perkantoran, rumah dinas Bupati, Wakil Bupati agar di tempatkan personil Pol-PP secara bergantian.

Untuk rencana pelaksanaan Salat Idhul Fitri sesuai petunjuk Bupati agar di setiap kecamatan ditentukan dua lokasi saja pada lapangan terbuka, dengan pertimbangan sirkulasi udara bebas tidak seperti di dalam masjid yang aliran udara tertutup atau terbatas.

Tata cara pelaksanaan salat ied juga dilaksanakan dengan tetap melaksanakan atau memperhatikan protokol  penanganan Covid-19seperti mencuci tangan, memakai masker, hanya diizinkan bagi jamaah dari Boltim, tidak diperbolehkan bagi yang kurang sehat ikut salat, orang yang sudah lanjut usia, ibu hamil, tidak ada jabatan tangan.

Pada saat pelaksanaan salat ied, pintu masuk lokasi di tutup agar tidak ada jamaah yang bergabung saat salat atau khutbah sedang berlangsung apa terlebih yang dari luar Boltim

Dalam hal penyaluran JHT, Bupati berharap agar sudah dapat di salurkan sebelum Hari Raya Idhul Fitri, demikian juga halnya bantuan sembako, BLT, BST agar rekon data penerima lebih update dan valid.

Menjawab pertanyaan masyarakat dan stakeholder, apakah tempat wisata dapat dibuka kembali dengan tetap menerapkan protokol penanganan Covid -19, Sehan Landjar menjelaskan, "Untuk tempat wisata belum diizinkan beroperasi dengan pertimbangan bahwa izin beribadah di tempat ibadah saja pemerintah sangat hati-hati apalagi yang dilokasi wisata yang pengunjung serba bebas dan agak susah di atur," ungkapnya

Pada kesempatan rapat tersebut Wakapolres Boltim Kompol. Muhammad Monoarfa menyampaikan bahwa Polres Boltim juga telah menyiapkan Pos Sentra Pelayanan Terpadu di perempatan Jalan Trans Lingkar Selatan Tutuyan samping SPBU, dan Bupati menyampaikan agar semua kendaraan operasional seperti Damkar, mobil ambulance, rescue BPBD agar standby di pos tersebut.

Yang ikut pada koordinasi tersebut adalah Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Wakapolres, perwira penghubung, para Asisten, kepala dinas dan badan serta kepala bagian setda. (Iki)

Boltim, Sulutnews.com - Kepala Cabang Bank Sulut-Go (BSG) Tutuyan, Diana Mokoginta menyerahkan secara simbolis bantuan APD kepada Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Sehan Landjar, SH. Bertempat di kantor Bupati Boltim, Senin (18/05/20).

Bantuan yang bersumber dari dana CSR tahun 2020 PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo (BSG-red) kepada Pemkab Boltim berupa APD dalam bentuk 537 lusin masker dan 20 handsanitezer dengan jumlah total Rp254.000.000.

Sehan Landjar selaku ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19, menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak BSG atas bantuan APD kepada Pemkab Boltim, karena di tengah pandemi Covid-19seperti sekarang ini, butuh partisipasi semua pihak baik pemerintah, BUMN/BUMD, pengusaha/swasta dalam upaya memutus rantai penyebaran virus tersebut.

Kepala Cabang BSG Tutuyan, Diana Mokoginta menyampaikan, bantuan ini adalah bentuk kepedulian BSG Cabang Tutuyan untuk turut berpartisipasi dalam memutus rantai penyebaran Covid-19, sesuai dengan tema BSG Peduli Dampak Covid-19, tutupnya. (Iki)

Boltim, Sulutnews.com - COVID-19 atau virus corona adalah musuh seluruh anak bangsa. Covid-19 tidak hanya membunuh banyak orang, tapi lebih dari itu, virus ini dapat mencabik-cabik keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kita semua harus sadari bahwa meluasnya virus corona telah mengoyak perekonomian Indonesia. Sekarang ini Indonesia dilanda oleh krisis keuangan yang sangat dahsyat.

Baik pemerintah maupun rakyat, keduanya dalam keadaan kekurangan kemampuan ekonomi. Buktinya, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri dalam surat keputusan bersama meminta agar pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten dan kota seluruh Indonesia, untuk memangkas asumsi pendapatan dari dana transfer sebanyak 50%.

Ini membuktikan bahwa fiskal atau kemampuan keuangan negara sedang terancam. Hal ini tidak terjadi di masa krisis moneter 1999. Pada saat itu hanya negara yang keteteran karena ada segelintir oknum pengusaha yang meminjam uang sebagai dana talangan mereka kemudian tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Ketika itu rakyat Indonesia, terutama di kawasan Timur, semua memiliki kemampuan ekonomi yang kuat akibat harga kopra, cengkeh, jagung yang melonjak harganya hingga beberapa kali lipat, sehingga masyarakat tidak terpengaruh dengan krisis moneter pada saat itu. Namun untuk saat ini, negara dan masyarakat sama-sama tidak punya kemampuan keuangan.

Untuk itu, ada harapan besar, jangan lagi ada yang saling menyalahkan dan mencari kelemahan satu dengan lainnya. Saat ini negara menanti perjuangan semua elemen masyarakat. Saat ini negara kita harus diselamatkan dari ancaman masalah yang lebih berat, yaitu masalah sosial.

Jangan sampai rakyat terjepit dengan kebutuhan ekonomi. Karena manusia adalah bahagian dari spesies, namun dipakaikan akal oleh Allah SWT. Tapi jika manusia terhimpit oleh urusan perut, maka manusia akan menjadi pemangsa seperti hewan lainnya, membunuh, merampok hanya untuk mempertahankan hidup.

Kita semua adalah Patriot Bangsa, kita semua adalah penjaga kedaulatan bangsa. Mari kita sadari bahwa yang kita lakukan bukan hanya menghindarkan jangan sampai banyak orang yang meninggal dunia, tapi lebih dari itu, bahwa kita semua harus berjuang dengan segala upaya untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona demi Indonesia yang kita cintai.

Bukan saatnya lagi kita bertanya apa yang akan diberikan negara pada kita saat ini, tapi tanyakan apa yang kita bisa berikan pada negara yang kita cintai. Jika kita menyadari maka tentu semua akan menjadi pahlawan bangsa dalam mempertahankan Indonesia yang kita cintai.

Jangan biarkan tantangan ini hanya menjadi tanggung jawab Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati dan Walikota. Mereka tidak akan mampu untuk mempertahankan kedaulatan bangsa tanpa dukungan semua anak negeri yang rela berkorban, baik moril maupun materil. Mereka tak akan mampu tanpa dukungan anak negeri untuk meningkatkan kedisiplinan dalam aktivitas sehari-hari, baik sekarang dan sampai beberapa bulan ke depan.

Jika kita mampu untuk melakukan hal ini maka bangsa ini (Indonesia) akan keluar dan luput dari kesulitan dan pasti akan berjaya kembali. Semoga. Salam, Anak Bangsa di Pojok Negeri, Sehan Salim Landjar SH, Bupati Bolaang Mongodow Timur, Sulawesi Utara. (Iki)

Boltim, Sulutnews.com - Bantuan Sosial Tunai (BST) dari kementerian sosial (Kemensos) untuk warga terdampak Corona Virus Disease atau COVID-19 di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) mulai disalurkan PT. Pos Indonesia kantor Cabang Kota Kotamobagu.

Penyaluran BST dimulai dari wilayah pegunungan yakni di Kecamatan Modayag Barat.

PT Pos Indonesia Cabang Kotamobagu pun mendapat apresiasi dari Bupati Boltim, Sehan Salim Landjar, SH atas penyaluran Bantuan Sosial Tunai yang disalurkan di tiap Desa.

Apresiasi tersebut Sehan katakan menyusul penyaluran BLT yang dilakukan pihak PT. Pos Indonesia memenuhi anjuran pemerintah dengan mentaati protocol kesehatan dalam pencegahan COVID-19 dengan tidak berkerumun.

"Atas nama Pemerintah Daerah dan atas nama Pribadi saya ucapkan Terimakasih yang tak terhingga kepada Pihak PT. POS Indonesia Cabang Kotamobagu, petugas Desa dan semua yg telah terlibat dalam penyaluran BST kepada mereka yg berhak, terutama mereka yg sedang sakit. Semoga semua jerih payah kalian akan mendapat balasan Pahala yang besar Dari Allah SWT," ungkap Bupati Sehan Landjar.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Boltim Slamet Umbola menyampaikan, penyaluran selanjutnya pada hari Sabtu di kecamatan Modayag, minggu di kecamatan Nuangan, senin kecamatan Kotabunan, selasa kecamatan Tutuyan, rabu di kecamatan Motongkad dan kamis penyaluran di kecamatan Mooat.

"PT Pos Indonesia menargetkan untuk penyaluran BST bulan April akan selesai pada tanggal 20 Mei ini," kata Slamet Umbola.

Adapun penyaluran BST dari PT. Pos Indonesia terdapat tiga cara, yakni door to door, pembagian di kantor pos dan di desa/kelurahan.

Namun Bupati Boltim Sehan Landjar menginstruksikan kepada PT. Pos Indonesia Cabang Kotamobagu, untuk mekanisme penyaluran BST di Boltim di lakukan di setiap Desa yang ada di masing-masing kecamatan.

Hal ini untuk menghindari kerumunan masyarakat di kantor pos yang sudah pasti tidak sesuai dengan protokol percepatan penanganan COVID-19, sementara merke yang mengalami sakit dan tidak bisa keluar rumah maka disalurkan secara door to door.(Iki)

Boltim, Sulutnews.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) menggelar rapat paripurna istimewa dalam rangka penyampaian rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2019 dan penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif DPRD tentang,tanggung jawab sosial perusahaan dan pemberdayaan tenaga kerja lokal, di ruang rapat paripurna DPRD Boltim. Rabu (13/05)

Ketua DPRD Boltim Fuad Landjar ketika memimpin rapat paripurna tersebut mengatakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Pihak legislatif telah melakukan pembahasan terhadap LKPJ kepala daerah  tahun anggaran 2019 yang sebelumnya sudah diserahkan.

"Sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang LKPJ kepala daerah yang direkomendasikan harus dibahas secara internal oleh DPRD hal ini sudah dilakukan sebagai bentuk perbaikan yang lebih baik dalam penyelenggaraan pemerintahan," ungkapnya

Kanjutnya, untuk dua buah Ranperda inisiatif pihak legislatif yakni tanggung jawab sosial perusahaan dan pemberdayaan tenaga kerja lokal, adalah sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan juga fungsi melestarikan lingkungan hidup adalah merupakan hal yang utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.Dalam pelaksanaanya perlu melibatkan semua pihak termasuk perusahaan.

"Bahwa,sinergitas pemerintah daerah dan perusahaan merupakan syarat utama dalam upaya pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.Dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh masyarakat.Demikian juga dengan pemberdayaan tenaga kerja lokal mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka pembangunan dan kemajuan daerah," terangnya.

Fuad sambil berharap pemberdayaan tenaga kerja lokal dapat meningkatkan daya saing dan kompetensi sehingga dapat bersaing di era global.

Sementara itu Bupati Sehan Landjar dalam sambutanya mengatakan penyampaian LKPJ  kepala daerah adalah demi optimalisasi kinerja Pemda Boltim.Sehingga apa yang menjadi rekomendasi DPRD dapat dilaksanakan dengan baik.

"Apa yang kita lakukan bersama ini sinergitas antara eksekutif dan legislatif sudah membuahkan hasil yang sangat baik.Buktinya,Pemda Boltim untuk kali ketujuh mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan provinsi Sulawesi Utara.Hal ini menunjukkan keinginan kita semua melakukan yang terbaik,untuk kesejahteraan seluruh masyarakat," jelas Sehan

Sementara itu menanggapi  Ranperda inisiatif DPRD Boltim, Bupati Sehan Landjar mengatakan semuanya untuk peningkatan ekonomi dan adanya kepastian hukum bagi tenaga kerja lokal.

"Tentunya saya sebagai kepala daerah merasa bangga dengan pihak legislatif sebagai mitra kerja terus berupaya untuk kemajuan daerah ini.Untuk itu ketika dua Ranperda ditetapkan sebagai Perda.OPD segera mensosialisasikan kedua perda tersebut," tutupnya. (Iki)

Foto: Bupati Sehan Landjar

Boltim-Tampil lewat video daring di salah satu program TV One yakni Indonesia Lawyers Club (ILC) Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Sehan Landjar, SH mendapat tanggapan positif dari Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar selaku narusumber dalam acara tersebut pada Selasa (12/09) Pukul 21.00 Wita.

Hal ini diungkapkan Abdul Halim Iskandar saat permintaan tanggapan dari Presiden ILC, Karni Ilyas, disuasana acara yang sementara berlangsung.

"Pertama saya terimakasih sekali pada Bupati Boltim yang awal saya mendapat laporan, Pak Menteri ini ada Bupati menghujat Menteri?! Ah, nda penting saha hujatanya apa, materinya apa? materinya katanya aturan Kemendes itu saling tumpang tindih kemudian antar menteri juga bertentangan," ungkapnya. Rabu (13/05)

Sedikit penjelasanya beberapa poin terkait regulasi bahwa Kementerian mempunyai sistem regulasi berbasis komputer, untuk melakukan pengecekan setiap regulasi bersanding dengan regulasi Kementerian Dalam Negeri dan Kementrian Keuangan.

"Pertama ceking internal, bagaimana di internal itu ada pertentangan pasal dan ayat gak?! langsung saya cek sendiri semua simultan disandingkan dengan regulas Kemendagri dan Kemenkeu semua simultan. Gak saya fikir, gak saya cari siapa yang berkomentar? tapi Alhamdulillah, hari ini saya tau ternyata Pak Bupati Boltim cukup cakep juga. Tapi sayangnya kok Pak Bupati Lumajang panggilnya Eyang padahal lebih cocok panggilnya Abah," sebut Halim Abdul Halim menjelaskan.

Ia sendiri berpostif tanggapan mengenai bentuk kritikan tersebut, karna semangatnya Bupati Boltim untuk membela dan memikarkan rakyat. Serta ia mengharapkan semua untuk berfikir membela rakyat.

"Mungkin saking semangatnyalah untuk membela rakyat dan memikirkan rakyat dan InsyaAllah semua kita pada hari ini tidak ada satu pun yang tidak berfikir untuk membela rakyat," harapnya.

Lanjutnya, Ia berpendapat bahwa Bupati Boltim memberikan satu evaluasi dengan satu aturan terkait dengan proses penyaluran bantuan kepada penerima ganda.

“Yang kedua, mungkin tadi Bapak Bupati juga memberikan satu evaluasi misalnya yang terkait dengan satu aturan. Kalau sudah menerima BLT (Bantuan Langsung Tunai) Desa maka tidak boleh menerima yang lain? Ya itu normatif dan memang sudah begitu, tinggal di balik saja, kalau belum menerima BLT berarti boleh. Tadi Pak Bupati bilang, awal ramadhan BLT belum cair, sebenarnya boleh kasih sembako kasih anu, karna apa? belum menerima BLT Desa," jelas Abdul Hamim.

Tambahnya, pokok pemasahlahan ini berkaitan dejgan semangat yang tinggi seorang Bupati Boltim. Sehigga ia memberikan apresiasi dan berterimikasih serta Bupati yang lain diharapkanya dapat mengikuti Bupati Boltim dalam percepatan penyaluran BLT.

"Permasalahanya, cuman karna semangat yang tinggi mungkin yah, itulah yang saya mengapresiasi dan alhamdulillah sudah cair BLT Desa, berapa hari saya pantau, tiap hari saya mantau, terimakasih Bapak Bupati Boltim dan saya berharap Bupati yang lain dapat mengikuti Bupati Boltim, percepatan penyaluran BLT Desa," tutupnya.

Sebelummya, Bupati Boltim Sehan Landjar, SH pada opening acara berlangsung, menyampaikan beberapa poin yang menjadi kendala mengenai kritikanya. (Iki)