Boroko, Sulutnews.com - Alamat  baru Badan pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah pindah ke pusat perkantoran Pemerintah daerah Kabupaten Bolmong Utara di Desa Boroko, sebelah kiri dari Kantor KPU Bolmong Utara mulai hari ini, Senin (07/01/2019).

Gedung Kantor ini sebelumnya merupakan kantor BKKBN Bolmut yang saat ini oleh Pemerintah Daerah difungsikan sebagai Kantor Bawaslu Bolmut.

Dalam acara selamatan menempati gedung baru ini, ketua Bawaslu Bolmong Utara Irianto Pontoh menyampaikan bahwa kantor Bawaslu Bolmut bersebelahan dengan Kantor KPU dan Kantor Dinas Dukcapil serta Kantor Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa menjadi strategis dan taktis posisinya.

"Gedung Kantor baru ini diapit oleh dua Kantor yaitu, Kantor KPU Dan Kantor Dinas Dukcapil Bolmut, sehingga sudah sangat tepat letaknya strategis, karena dalam taktis dalam menjalankan tugas-tugas perkembangan tahapan pemilu dan penindakan pelanggaran pemilu Bawaslu akan selalu terkait dengan KPU Bolmut hal ini juga disamping instansi lain yang terkait, sehingga sistem koordinasi penyelenggaraan pemilu serta pengamanannya terpusat pada satu lokasi, ujar Irianto.

Irianto juga berharap kedepan Pemerintah Daerah dapat menghibahkan tanah dan gedung untuk Bawaslu Bolmut.

Menurut Sekretaris Bawaslu Bolmut setelah ditunjuk Pemkab Bolmong Utara gedung ini untuk ditempati, banyak fasilitas yang sudah jadi penunjang gedung pemerintah daerah; meja kursi, AC, sudah dicopot, intalasi kabel listrik yang tersisa tinggal meteran listrik.(/Gandhi Goma)

Boroko, Sulutnews.com - Dra. Yenny Palit, SE, Kasub.bid Pendidikan Mental dan Budaya di Bappeda Provinsi Sulawesi Utara dalam presentasi di Auditorium Pohohimbunga Kantor Bupati Bolmong Utara, Jumat 21/12/2018) dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 2018-2023, proses ini telah dilakukan sejak menyampaikan pembahasan rancangan awal RPJMD bersama DPRD pada 26 November 2018 dan konsultasi dengan Gubernur Sulut melalui Bappeda Provinsi Sulut pada tanggal 17 Desember 2018.

Pada bagian pendahuluan ini telah dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan RPJMD diawali latar belakang dengan mengemukakan pengertian ringkas tentang RPJMD, proses dan kedudukan RPJMD terhadap RPJPD. Dasar hukum penyusunan dengan memberikan uraian singkat tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RPJMD, baik yang berskala nasional maupun lokal. Hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan dengan memberikan uraian singkat tentang penyusunan dokumen RPJMD bagi daerah yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RPJMD bagi daerah yang bersangkutan, serta sistematika penulisan.

"Gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Bolmong Utara, bagian ini menjelaskan dan menyajikan data terkini daerah dan capaian RPJMD periode sebelumnya yang akan dijadikan sebagai dasar analisis yang logis untuk perencanaan 5 (lima) tahun kedepan, berikut capaian indikator makro pembangunan sampai dengan tahun 2017. Laju pertumbuhan ekonomi 6.29 %, koefisien gini (rasio gini) 0.35 poin, human dev. index (indeks pemb. manusia) 65, 60 poin, poverty (tingkat kemiskinan) 8,89 %, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 4,71 %. Secara umum capaian RPJMD 2013-2018 Kabupaten Bolmong Utara telah berada pada angka 92,19 persen pada tahun 2017, capaian ini diharapkan meningkat dengan mempertimbangkan beberapa capaian target tahun 2018." Ungkap Yenny Palit.

Lanjut Lenny Palit, meskipun angka kemiskinan terus mengalami pengurangan, angka kemiskinan Bolmong Utara masih tergolong cukup tinggi. Pada tahun 2013 tercatat 9,61 persen masuk kategori penduduk miskin, sedangkan pada tahun 2017 berkurang menjadi 8.89 persen. Capaian positif ini menunjukkan keberhasilan program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan melalui pembentukan Lembaga TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Keluarga Miskin untuk menjamin intervensi yang tepat sasaran.

Menurut Lenny Palit, "Pada tahun 2019, kami merencanakan melakukan Matching Renstra-PD (Perangkat Daerah) terhadap E-planning yang akan kita adopsi marching (pencocokan) dilakukan dengan pendampingan penuh kepada satuan perangkat daerah dalam menyusun renstra sesuai dengan kebutuhan E-Planning yang pada pelaksanaannya nanti, dan akan dibantu oleh tenaga expert (ahli) yang berkompeten." (/Gandhi Goma)

Boroko, Sulutnews.com - Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018 -2023 (5 Tahunan) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam masa periode kepemimpinan Bupati Drs. Hi. Depri Pontoh dan Wakil Bupati Drs. Hi. Amin  Lasena, M.AP dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Auditorium Pohohimbunga. Jumat (21/12/2018).

Dalam sambutannya Bupati Bolmong Utara menyampaikan Visi RPJMD 2018-20123 "Mewujudkan Bolaang Mongondow Utara  Yang Berkelanjutan, Mandiri, Berbudaya Dan Berdaya Saing" serta misi permasalahan strategis daerah antara lain; Sumber Daya Manusia belum kompetitif didasarkan pada permasalahan kualitas pendidikan masih rendah yang disebabkan oleh belum terpenuhinya jumlah dan kualitas sarana prasarana pendidikan, kualitas pendidik dan tenaga kependidikan belum memadai, masih adanya masyarakat usia produktif yang belum melek huruf, masih rendahnya prestasi pemuda dan olahraga, masih rendahnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan.

Tingkat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah belum optimal; didasarkan atas permasalahan belum optimalnya produksi pertanian dan perikanan, kualitas KUMKM, nilai investasi rendah, tingginya angka kemiskinan (PMKS) dan tingkat pengangguran. 

Belum optimalnya tata kelola pemerintah daerah didasarkan atas permasalahan belum optimalnya kualitas pelayanan publik dan kinerja pemerintah daerah.

Belum optimalnya pemerataan infrastruktur wilayah didasarkan pada permasalahan ketersediaan infrastruktur dan utilitas wilayah, penataan ruang, konektivitas antar kawasan dan masih tingginya resiko bencana. Belum optimalnya kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjawab isu global Sustainable Development Goal's (SDG's). Isu dan permasalahan adalah ketersediaan lapangan pekerjaan, merupakan kesepakatan hasil pembahasan dan konsultasi Rancangan Awal RPJMD antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Ungkap Bupati Bolmong Utara.

Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Saiful Ambarak, S.Pdi mengingatkan kembali fungsi anggaran adalah kewenangan DPRD menyetujui atau menolak serta menetapkan RAPBD menjadi APBD melalui proses pembahasan Arah Kebijakan Umum RPJMD, pembahasan rancangan APBD yang diajukan oleh kepala daerah dan menetapkan Perda tentang APBD. APBD merupakan merupakan gambaran kebijakan politik anggaran daerah untuk lima tahun, dimana didalamnya terungkap kepada kelompok mana pemerintah berpihak, dan untuk kegiatan apa pemerintah bertindak.(/Gandhi Goma).

Boroko, Sulutnews.com - Kapolda Sulut Irjen Pol. Drs. Bambang Waskito meresmikan Pos Polisi Pinogaluman sebagai pos pengamanan lintas wilayah Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolmong Utara Provinsi Sulawesi Utara dan Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo. Kapolda Sulut didampingi Kepala Biro SDM Polda Sulut Kombes Pol. Iftah Falahadin, Kepala Biro Logistik Polda Sulut Kombes. Pol. Ahmad Husni, Kapolres Kotamobagu AKBP Gani F Siahaan, SIK, MH. Selasa (18/12/2018).

Kedatangan Kapolda Sulut serta rombongan diterima secara tarian adat menerima tamu kehormatan  masyarakat Pinogaluman dengan prosesi simbol menyerahkan payung kekuasaan adat kepada Irjen Pol. Bambang Waskito sebagai sesepuh pemangku adat guna menegakkan kebenaran dan keadilan. Acara berlangsung secara sakral diiringi dengan bahasa adat syarat makna dalam semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Dalam sambutan Bupati Bolmong Utara Drs. Hi. Depri Pontoh menyampaikan terima kasih atas kedatangan Kapolda Sulut sudah kesekian kali ke Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu dari 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara, dimana secara geografis berada di kawasan perbatasan Sulut Gorontalo.

"Secara administratif Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terbagi dalam 6 kecamatan, 106 desa dan 1 kelurahan dengan luas wilayah mencapai 185.686 HA atau 1.856,86 KM2, kurang lebih 12,3 % dari luas Provinsi Sulawesi Utara." Ungkap Depri Pontoh.

Acara ini dihadiri Dandim 1303 Bolaang Mongondow Letkol Inf. Sigit, Wakil Bupati Drs. Hi. Amin Lasena, M.AP, Sekdakab Bolmong Utara DR. Hi. Asripan Nani, M.Sc, para Asisten Sekda, staf Ahli Bupati, Kepala Dinas, Badan, Kantor Bagian di Lingkungan pemerintah daerah, para camat, kepsek, Kapolsek dan Danramil, para Sangadi, Komunitas Motor Gede, serta Kepala Kejaksaan Negeri Bolmong Utara diwakili Kasie Intelijen Roberto Sohilait, SH. 

Dalam sesi tanya jawab masalah etika dalam kehidupan berdemokrasi mengenai penghormatan kepada petuah orang tua kita semua harus kita jaga dalam semua aspek etika peradaban, apalagi saya sudah tua, tidaklah enak berselisih dalam perbedaan. Hal ini juga harus kita sampaikan kepada anak-anak kita, jika jalan melewati orang tua harus tunduk, sejak kecil sudah kita ajarkan, malah anak-anak sekarang melewati orang tuanya dipegang kepalanya. Zaman dulu sebelum orang tua makan, kita tidak berani memulainya, sekarang ini makanannya diacak dulu sesudah itu orang tuanya menyusul makan.

Tahapan masuk pileg dan pilpres 2019 telah terjadi polarisasi masyarakat atau perpecahan lewat parpol, beda pilihan seperti contoh pilkada kemarin, ada suami isteri beda parpol; isteri dan anaknya tidur di kamar, suaminya tidur di sofa kursi, tapi hal itu wajar, namun sesudah pilkada harus rukun kembali. Hal ini juga saya saksikan saat ini, sesudah pilkada Bolmong Utara sudah rukun kembali, bukan begitu pak bupati... hehehe, hadirin ikut tersenyum dengan canda Kapolda Sulut.

"Saya harapkan juga kedepan, perhelatan pemilu serentak 2019 jangan sampai mengorbankan nyawa, itu yang tidak kita kehendaki. Saya harapkan mudah-mudahan KPU tidak henti-hentinya memberikan sosialisasi, agar tidak ada masyarakat yang bingung, sampai kertas suara dibawa keluar saking bingungnya." Himbau Kapolda Sulut.

Bapak ibu sekalian, banyak masalah Kriminalitas berawal dari miras cap tikus, saya bertanya sambil berbisik ke bupati, apakah ada cap tikus di Bolmong Utara ? Kata bupati tidak ada, tapi peminumnya banyak. Hadirin tertawa penuh arti. Seluruh perilaku kriminal dan kecelakaan lalulintas berawal dari miras, jika sudah lima orang berkumpul dengan 1 tengak jegreek, 2 tengak jegreek, kalau di Jawa orang mabuk malah lemas, kalau disini semakin garang mabuknya malah berani menusuk temannya sendiri, dampak mabuk miras jalan lurus dikira belok, jalan lurus pada belok akhirnya masuk jurang. Pernah suatu peristiwa nyata bukan di daerah sini, ditanya polisi.(/Gandhi Goma)

Boroko, Sulutnews.com - Ketua Presidium KAHMI Kabupaten Bolmong Utara DR. Hi. Asripan Nani, M.Sc dalam menyampaikan pandangan umum dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Kabupaten Bolmong Utara di Restoran La Viesta; Senin (17/12/2018).

KAHMI dibentuk untuk mengkoordinasikan dan menjadi jembatan berbagai potensi, sehingga mampu berkiprah di bidang masing-masing dimanapun berada, sekaligus sebagai komitmen bersama mewujudkan cita-cita masyarakat adil makmur yang diberkahi dan diridhoi Allah SWT. Jika disederhanakan, organisasi KAHMI menjadi tempat atau "rumah besar" aktifitas muslim dalam menggodok, mematangkan dengan pemikiran cerdas, tanpa membeda-bedakan suku, ras, dan antar golongan, bersifat universal sesuai misi Islam, yaitu sebagai rahmatan Lil Al-Amin.

Lanjut Asripan Nani, jejaring KAHMI ada pada semua lini, baik di pemerintahan maupun swasta. Dalam konteks politik, keberadaan anggota KAHMI hampir ada pada semua partai politik. Demikian juga keberadaan jejaring HMI menyebar ke berbagai ormas Islam baik Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah.

"Sejak dilantik tahun 2015 oleh Ketua BPK pada waktu itu yaitu Prof. DR. Harry Azhar Azis sampai dengan sekarang pengurus KAHMI Bolmong Utara selalu memberi peran strategis dalam pembangunan dan berperan aktif dalam semua lini dengan memberi peran dalam sektor pendidikan dan terus mendorong pemerintah daerah memberikan anggaran pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu tapi berprestasi. Mendorong pada setiap pemangku kepentingan untuk  ketersediaan areal kampus sehingga tujuan bersama Kabupaten Bolaang Mongondow Utara harus ada perguruan tinggi yang dikelolah oleh sumber daya manusia negeri ini yang sudah siap pakai menjadi dosen dan staf administrasi sebagai persyaratan berdirinya suatu universitas atau akademi." Ujar Asripan Nani.

Wakil Bupati Bolmong Utara dalam sambutannya mengatakan bahwa saya dan Bupati Bolmong Utara Drs. Hi. Depri Pontoh adalah alumni HMI sejak tahun 2006, proses awalnya ketika kita membentuk HMI Kabupaten Bolmong Induk pada waktu itu, masa awal perjuangan para kader HMI almarhum Bupati Boalemo Ir. Iwan Bokings, Walikota Gorontalo Marten Taha, SE, pada waktu itu ditunjuk dan diangkat sebagai pengurus Golkar mewakili daerahnya masing-masing, sehingga kami tahu arah perjuangan KAHMI dalam visi dan misinya yang mulia tersebut seperti disampaikan Ketua Presidium KAHMI Kabupaten Bolmong Utara Asripan Nani juga dalam kapasitas sebagai Sekda Pemda Bolmong Utara.

Ketua Panitia Rakerda KAHMI Ramdan Buhang, S.Pert. dalam sambutan pembukaannya menyampaikan bahwa rankerda ini akan membahas program kerja tahunan, mengevaluasi target yang sudah dicapai, serta menyusun rencana program kerja menjelang tahun 2019.(/Gandhi Goma).

Boroko, Sulutnews.com - Kapolda Sulut Irjen Pol. Drs. Bambang Waskito, kelahiran Cepu, Blora, Jateng, 08 November 1961, adalah Perwira Tinggi lulusan Akpol 1984 ini sangat berpengalaman dalam pasukan Brigade Mobil (Brimob).

Tradisi setiap kali berkunjung ke daerah pesisir pantai utara dan selatan dalam wilayah Sulawesi Utara yang dapat dilalui kendaraan bermotor sering beliau dengan staf perwira menengah Polda Sulut menjelajah dengan menggunakan motor gede berbagai model dan merek, tujuan utamanya beliau dapat merasakan mulusnya aspal jalan raya dan lebih dekat dengan masyarakatnya.

Kunjungan Kapolda Sulut ke Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam rangka meresmikan Pos Pengamanan Perbatasan Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo terletak di Kecamatan Pinogaluman, dan diterima oleh Bupati Drs. Hi. Depri Pontoh, Wabup Drs. Hi. Amin Lasena, M.AP, Sekda DR. Hi. Asripan Nani, M. SC, serta para Kadis Satuan Perangkat Daerah di Hotel Boroko, Senin (17/12/2018).

Menurut keterangan dari Kapolres Kota Kotamobagu AKBP Gani F Siahaan, SIK, MH, kunjungan Kapolda Sulut ke Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam rangka meresmikan Pos Pengamanan Perbatasan di Kecamatan Pinogaluman pada besok harinya; Selasa (18/12/2018) disertai peninjauan langsung persiapan setiap Polsek dalam menghadapi Pemilu Serentak 2019.(/Gandhi Goma).

Boroko, Sulutnews.com - Kehadiran Pimpinan Bawaslu Sulut Mustarin Humagi, S.Hi sebagai pimpinan Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Pemilu, didampingi Ketua Bawaslu Bolmong Utara  Irianto Pontoh, SPd, dalam dialog dengan para wartawan media publik cetak dan media online yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Bolmong Utara serta personil LSM Penjara di D'philo Coffe Desa Kuala telah membawa respon positif dari semua pihak pemerhati Pemilu 2019. Jumat (14/12/2018).

Dialog ini penuh keakraban didahului dengan penyampaian tugasnya Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu dalam payung hukum UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, bertujuan untuk memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis, mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas, menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu, memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu, dan mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien.

Dalam sesion tanya jawab guna melaksanakan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu serta sengketa proses pemilu, Ketua LSM Penjara Rafik Patingki, SH menanyakan proses laporan temuan tindak pidana politik uang ke penyelenggara pemilu, dan wewenang Bawaslu yaitu menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemilu dalam hal ini memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang yang lambat dilakukan Bawaslu Bolmong Utara, telah diteruskan ke DKPP, namun belum mendapat jawaban secara resmi. 

Mustari Humagi menjawab bahwa wewenang Bawaslu dalam proses memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu akan meninjau kembali serta memediasi atau mengadjustifikasi, dan memutus penyelesaian sengketa politik uang melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana pemilu yang terdiri atas Bawaslu, Polri, serta Kejaksaan, proses penyelesaian seperti itu, jika belum tuntas dapat diajukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Perwakilan Sulut.

Ketua PWI Bolmong Utara Satrin Lasama menyampaikan telah terjadinya pelanggaran pemilu oleh beberapa caleg dengan mendanai aktor pengumpul suara setiap desa dengan merekrut minimal 10 orang, apakah masuk politik uang atau bukan ?

Dengan tegas pimpinan Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Pemilu Bawaslu Sulut meminta kepada Ketua Bawaslu Bolmong Utara untuk melakukan tindakan pencegahan karena sudah masuk ke ranah tindak pidana politik uang secara perorangan, tidak dibenarkan, karena kita bisa membedakan dana politik melalui laporan audit keuangan parpol bersangkutan dan politik uang untuk mempengaruhi orang lain dengan janji, pemberian uang untuk memilih dirinya dalam pemilu legislatif 2019.

Pertanyaan lainnya dari para wartawan adalah pengertian penerapan UU Pemilu Nomor 7/2017 secara yuridis dan fakta sesudah pilkada dan pileg ketika sanksi terhadap pejabat birokrat sesudah pilkada kehilangan jabatannya tidak memihak salah satu paslon kepala daerah, karena pejabat ini taat pada aturan untuk bersikap netral, serta banyak para caleg yang belum berhasil meraih perolehan suara sesudah pileg dalam keadaan emosional meminta kembali uang yang sudah diberikan kepada konstituantenya, apakah bisa dijerat dengan pidana politik ?

Dengan serius Mustarin Humagi menegaskan bahwa jika seorang pejabat birokrasi tidak pernah dilaporkan telah terjadinya pelanggaran pemilu oleh tim Paslon kepala daerah, maka pejabat tersebut bisa mengajukan keberatannya ke Dewan Etik ASN, demikian juga bagi para pihak yang diancam para caleg yang untuk mengembalikan uangnya sesudah pileg dapat melaporkan ke pihak berwajib; apakah masuk penyuapan politik uang atau sedekah. (/Gandhi Goma).

Boroko, Sulutnews.com - Samidin Korompot, S.SPt. M.Si sebagai Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan, mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelolah, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan di bagian tata pemerintahan yang meliputi pemerintahan umum, kerjasama daerah, administrasi tugas pembantuan, pemerintahan desa dan administrasi pertanahan. 

Kabag Tapem mengungkapkan hasil penyerapan Dana Alokasi Umum (DAU) APBD 2018 sampai dengan November sudah mencapai 87 persen dari total anggaran yang ada, batas akhir sampai tanggal 18/12/2018. Dalam penataan sistem administrasi keuangan telah kita evaluasi di enam kecamatan, dan 107 desa, dan seluruhnya berlancar lancar dan terkendali. Wawancara ini dilakukan di ruang kerja bagian tata pemerintahan, Jumat (07/12/2018).

Samidin Korompot  adalah alumni STPDN Jatinangor Bandung  tahun 2006 dan menceritakan kembali pada saat menyusun bahan fasilitasi pemilihan bupati dan wakil bupati Bolmong Utara 2018 setelah paskah pilkada dan menunggu hasil keputusan sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi kemarin, setelah itu menunggu surat keputusan resmi dari Mendagri tentang penetapan waktu dan tempat pelantikan, kami bersyukur berkat bantuan rekan-rekan  alumni di Depdagri dalam waktu enam jam  sejak surat permohonan diajukan maka Kabupaten Bolmong Utara pertama  kali menerima SK Mendagri secara administrasi negara menjadi Bupati Drs. Hi. Depri Pontoh dan Wakil Bupati Drs. Hi. Amin Lasena, M.AP Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara 2018-2023.

"Proses perjalanan karier saya sejak diangkat menjadi PNS, pengalaman birokrasi menjadi Camat Kaidipang telah merasakan dinamika kepentingan politik pemilukada, diterpa berbagai Isyu menyeimbangkan kepentingan para pemangku kepentingan politik praktis, namun saya sampai saat ini tetap berpegang teguh pada sikap profesional sebagai birokrat sejati serta loyalitas terhadap pimpinan daerah dalam koridor kinerja kode etik kepemerintahan." ungkap Samidin Korompot. (Gandhi Goma)

Boroko, Sulutnews.com -  Tugas guru sebagai pendidik adalah menanamkan nilai-nilai dasar pengembangan karakter peserta didik dalam kehidupannya, termasuk dalam pemanfaatan kemajuan teknologi informasi secara bijak sebagai inspirator bagi anak didiknya.

Hari Guru 25 November 2018 bersama Hari Ulang Tahun Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) ke 73 diperingati Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Lapangan Inomasa Kecamatan Bintauna. Senin (03/12/2018).

Tema Hari Guru yang dicanangkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi adalah "Meningkatkan Profesionalisme Guru Menuju Pendidikan Abad 21" dibacakan oleh Bupati Bolmong Utara Drs. Hi. Depri Pontoh didepan para peserta upacara guru-guru dan anak didiknya dihadiri para undangan satuan kerja perangkat daerah, para pemangku adat, keterwakilan dari para perwira TNI/Polri.

Mendiknasbud dalam sambutan tertulisnya menyampaikan tentang profesional menyangkut sikap mental dan komitmen para guru untuk selalu meningkatkan kualitas agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan perkembangan zaman.

Akan tetapi walaupun teknologi informasi berkembang demikian cepatnya dan sumber-sumber belajar begitu mudah diperoleh, peran guru sebagai pendidik tidak tergantikan oleh kemajuan teknologi tersebut.

"Tugas utama guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi setiap peserta didik. Oleh sebab itu, profesi guru sangat lekat dengan integritas dan kepribadian." ujar Mendiknasbud.

Setidaknya, salah satu ciri guru profesional yang harus dimiliki oleh para guru adalah guru yang telah memenuhi kompetensi dan keahlian inti sebagai pendidik.

Perubahan zaman mendorong guru agar dapat menghadirkan produk abad 21, yaitu menyiapkan peserta didik untuk memiliki keterampilan berpikir kritis, kreatif, inovatif, komunikatif, dan mampu berkolaborasi. Hal tersebut tentu tidak akan dapat diwujudkan jika para guru berhenti belajar dan mengembangkan diri.

Diakhir sambutannya, Mendiknasbud mengajak dan menghimbau; marilah kita jadikan hari guru nasional ini sebagai semangat untuk terus membangun peradaban bangsa yang berbudaya cerdas, bermutu dan berkarakter, serta mampu bersaing dalam kancah pergaulan global.

Drs. Hi. Amin Lasena, M.AP sebagai wakil bupati Bolmong Utara dalam pengalamannya sebagai dosen Universitas Manado (Unima) sangat peduli dengan nasib guru dari jaminan kesejahteraan dengan menfasilitasi sepeda motor dinas bagi kepala sekolah, dan untuk tahun anggaran 2019 kita telah menganggarkan dana untuk setiap guru yang mengajar di kelas dengan seperangkat komputer laptop agar sistem proses belajar mengajar lebih canggih guna mengikuti perkembangan teknologi informasi yang demikian cepatnya berubah. 

"Dalam penetapan dan penggunaan pos anggaran pendidikan di APBD 2019 target 20 % telah dipenuhi dari total anggaran yang ada, antara lain pemberian bantuan keuangan untuk para siswa yang orang tuanya belum mampu secara ekonomis, termasuk dalam pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dengan menyiapkan perangkat bagi setiap guru kelas." Ungkap Wabup dalam acara Guru Bertanya, Bupati, Wabup dan Sekda Menjawab. (Gandhi Goma).

Boroko, Sulutnews.com - Menurut DR. Fahrudin Zain Olilingo, SE, M.Si sebagai Sekretaris Jenderal Badan Koordinasi Utara-Utara (Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah) tujuan seminar penyusunan dokumen blueprint ini adalah memberikan pedoman umum kepada instansi pemerintah, masyarakat, dan unsur terkait dalam melaksanakan program aksi untuk mewujudkan wilayah di kawasan Badan Kerjasama Utara-Utara sebagai kawasan pengembangan sapi potong satu juta ekor.

"Memberikan pemahaman kepada semua pihak yang berkepentingan, pentingnya ternak sapi potong sebagai Komoditas Unggulan Daerah (BKSU) dan penggerak utama untuk pengembangan sektor ekonomi lainnya." ungkap Sekjen Fahrudin Zain Olilingo.

Acara seminar ini dilaksanakan di Kantor Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan (BAPELITBANG) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Jumat (30/11/2018). Dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Drs. Hi. Amin Lasena, M.AP diwakili dibacakan sambutan secara tertulis oleh Sekretaris Daerah DR. Hi. Asripan Nani, M.Si.

"Kepada seluruh narasumber Tim Penyusun Dokumen Blueprint Pengembangan Peternakan Sapi Potong Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018 dan seluruh peserta seminar saya ucapkan terima kasih atas kesediaan waktu untuk dapat hadir di tempat ini, semoga kerjasama, informasi, dan paparannya akan menjadi bahan masukan yang sangat berarti dalam penyempurnaan, penyusunan dokumen blueprint pengembangan peternakan sapi potong di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara."

Ditambahkan juga oleh Dekan Fakultas Pertanian Universitas Negeri Gorontalo (UNG) DR. Mohammad Ikbal Bahua, S.Pt, M.Si, seminar ini memberikan pedoman kepada instansi terkait untuk menyusun pedoman operasional (petunjuk teknis) pelaksanaan program aksi pengembangan sapi potong di tingkat Kabupaten/Kecamatan.

"Penyusunan dokumen blueprint sapi potong untuk Kabupaten Bolaang Mongondow Utara diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi sebagai bahan untuk membuat kebijakan yang tepat dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata, memberikan pedoman kepada pelaksana pengembangan sapi potong guna menyusun rencana kerja tahunan dalam pengembangan ternak sapi." (Gandhi Goma)