Bolmut, Sulutnews.com - Wakil Bupati Bolmut Drs. Amin Lasena, MAP dalam kapasitas sebagai Wakil Ketua PWNU Sulut  melaksanakan program pencanangan Gerakan Coin NU. Berlangsung di Coconut Café (Pantai Batu Pinagut) Boroko.  Senin (17/01/2022).

Acara ini berlangsung dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 27 Huruf a, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama.

Dimana forum rapat kerja bertujuan untuk membahas perkembangan organisasi pada tahun sebelumnya, serta menyusun pokok-pokok agenda tahun berjalan.

Sebagai organisasi sosial keagamaan terbesar di Indonesia dan bersifat struktural, Nahdlatul Ulama (NU) mempunyai banyak program dan agenda yang harus dijalankan. Sementara upaya perwujudan program harus membutuhkan dana operasional. Sementara NU memiliki warga dengan jumlah yang tidak sedikit. Hal itu potensial jika bisa dikelola dengan baik.

Gerakan Coin NU berawal dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, melalui Pengurus Cabang NU Care-LAZISNU Sragen mulai melakukan sosisalisasi pada akhir 2015 dengan Gerakan Koin NU Nusantara Menuju NU Mandiri dalam bentuk kotak infak yang ditaruh di rumah-rumah warga. Tujuannya tidak lain adalah mewujudkan kemandirian pada tubuh NU sehingga program-program NU berjalan dengan baik dan kemandirian pun terbangun.

"Kotak Coin ini disiapkan pengurus, atas permintaan masyarakat sendiri kita berikan, tidak ada kesan terpaksa. Kalau mereka minta, berarti atas kesadaran mereka sendiri. Bahkan sekarang berkembang, satu rumah bisa terdapat lebih dari satu kotak. Suami satu kotak, istri satu kotak, setiap satu anak juga satu kotak. Ini yang menarik," ujar Supriadi Goma.

Sekarang Gerakan Koin NU di PCNU Kabupaten Sragen sudah berjalan hampir dua tahun dengan kotak sebanyak 41 ribu. Sekitar Rp. 5.200.000.000 (lima miliar dua ratus juta rupiah) sudah terkumpul. Kita tidak bisa meremehkan yang kecil karena dari yang kecil bisa menjadi besar.

Hasil dari Koin NU itu disalurkan ke mana dan atau untuk apa?

Supriadi Goma mengungkapkan Gerakan Coin di Kabupaten Sragen hasilnya untuk membangun Gedung Sekretaris NU, untuk pendidikan, beasiswa anak-anak Ma’arif NU yang kurang mampu, untuk fakir miskin, dan yatim-piatu, seperti waktu Hari Santri kami santuni 1000 santri dhuafa. Bahkan dari koin itu kami punya mobil bus untuk dijadikan jasa travel. Sekarang baru punya satu bus. Untuk menutupi saat ada orang yang butuh jasa travel, kami bekerja sama dengan pihak yang punya mobil bus dulu.

"Semoga kedepan, dari penyerahan hibah lokasi tanah dari sahabat saya Daeng Masika untuk membangun Lembaga Pendidikan Ma'arif di Kecamatan Sangkub mendapat kemudahan. Kedepan kita berniat untuk membangun Sekretaris PCNU Bolmut di Boroko, tinggal menunggu hibah tanah untuk lokasinya,"  harap Amin Lasena. (/Gandhi Goma)

Bolmut, Sulutnews.com - Kejari Kabupaten Bolaaang Mongondow Utara (Bolmut)  menetapkan tersangka baru pada kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan keuangan pembayaran belanja tarif listrik pada kegiatan penyediaan jasa perkantoran di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (SETWAN) Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Kamis (13/01/2022).

Berdasarkan hasil penyidikan dan sudah memeriksa lima orang saksi serta keterangan saksi ahli dari Dinas Inspektorat Daerah Bolmut dengan barang bukti berupa 51 kwitansi pembayaran, maka pihaknya menetapkan MHB alias Anto sebagai tersangka pada pengembangan lanjutan markup pembayaran listrik di Setwan,” kata Kajari Bolmut, Nana Riana SH, MH dalam  konpererensi pers didampingi Kasi Tindak Pidana Khusus Ekaputra Polimpung, SH.

“Selama seminggu kami melakukan pemeriksaan kepada 5 orang saksi, baik itu dari pihak PLN, Setwan maupun Pemerintah Daerah Bolmut, dimulai hari ini kami penetapan tersangka dan melakukan penahanan selama 20 hari kedepan, ” ujar Kajari Bolmut

Modus markup yang kami temukan dilapangan itu ada 3 yakni, markup daya, markup multiguna dan markup double pembayaran, dan total keseluruhan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 2,5 miliar,“ ungkap mantan Koordinator Bidang Pidana Khusus di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan ini.

Berdasarkan hasil penyidikan Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-01/P.1.19/Fd.1/01/2022 tanggal 04 Januari 2022 dan Surat Penetapan Tersangka Nomor : B-59/P.1.19/Fd.1/01/2022 tanggal 13 Januari 2022, telah menetapkan MHB alias Anto sebagai tersangka dalam pengembangan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Pembayaran Belanja Listrik Multiguna pada Kegiatan Penyediaan Jasa Perkantoran Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Bolmut Tahun Anggaran 2016 sampai dengan  Tahun Anggaran 2018.

Setelah selesai pemeriksaan, tersangka langsung dibawa ke Polsek Urban Kaidipang untuk dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan dan sebelum dilakukan penahanan tersangka dilakukan pemeriksaan kesehatan (rapid test covid-19) dengan hasil non-reaktif. (/Gandhi Goma).

Bolmut, Sulutnews.com - Penegakan Dasar Hukum UU Ketenagakerjaan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) telah menjadi perhatian dari masyarakat dan aparatur pemerintah tentang pentingnya perlindungan ketenagakerjaan.

Dari proses pemenang tender pengadaan barang dan jasa dari tahun ke tahun para pekerja jarang dikoordinasikan dengan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Bolmut tentang berapa banyak para pekerja dikontrak, upah, serta jaminan asuransi untuk melindungi dari resiko kecelakaan diri, meninggal dunia, cacat tetap atau cacat sementara, serta santunan untuk ahli warisnya.

Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi akan mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional, dan pemerintah daerah serta pemberi kerja memberikan pelindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Pertanyaan dari kita semua, apakah jaminan sosial dan Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) ada kaitannya dengan BPJS Kesehatan ?

Menurut Kepala BPJS Kesehatan Kantor Kabupaten Bolaang Mongondow Utara I Gusti Ketut Kusuma di ruang kerjanya; tenaga kerja/buruh, karyawan berhak mendapatkan jaminan sosial, baik itu Jaminan Sosial Kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, maupun Jaminan Sosial berupa Jaminan kecelakaan kerja, pensiun, hari tua dan kematian yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

"Sekarang ini, salah satu implementasi dari hak pekerja adalah pada bidang jaminan sosial dan penerapan K3 adalah melalui pendaftaran pekerja sebagai peserta BPJS Kesehatan segmen Pekerja Penerima Upah dan Peserta BPJS Ketenagakerjaan. Pemilik perusahaan atau pemberi kerja wajib mendaftarkan setiap pekerja sebagai peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka pemenuhan hak ini. Adanya pemenuhan hak pekerja terhadap Jaminan Sosial yang diwujudkan dalam pendaftaran dan pembayaran BPJS Kesehatan ini adalah sebagai bentuk kepatuhan dari Pemberi Kerja terhadap regulasi. Pekerja yang telah memiliki perlindungan Jaminan Sosial akan memperoleh rasa aman dalam bekerja yang pada akhirnya akan meningkatkan produktifitas Pekerja untuk mencapai hasil kerja yang optimal" pungkasnya

Hak pekerja/buruh, karyawan tercantum dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003, UU Nomor 03 tahun 1992, UU Nomor 01 tahun 1970, Ketetapan Presiden Nomor 22 tahun 1993, Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1993 dan Peraturan Menteri Nomor 4 tahun 1993 dan Nomor 1 tahun 1998. Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional pasal 13, UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Pasal 15. Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan

Pasal 13.

Karena K3 itu sendiri adalah komponen yang menjadi bagian dari BPJS Ketenagakerjaan. Dalam hal ini, K3 yang bisa disediakan perusahaan misalnya alat keselamatan kerja seperti helm, rompi, sepatu, dsb. Sedangkan BPJS Ketenagakerjaan merupakan program yang ditujukan untuk mendukung pelaksanaan sistem K3 dalam setiap perusahaan, yang tidak bisa langsung disediakan perusahaan. Seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian (JK).

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022, tanggal 6 Januari 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan sudah jelas sanksi administrasi tidak mendapatkan pelayanan publik kepada Pemberi Kerja.

Menurut Advokat Safrizal Walahe, SH. MH, pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.

"Gaji atau upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau

peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan, termasuk jaminan BPJS Ketenagakerjaan," ungkapnya.

Jika terjadi kecelakaan kerja dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja, termasuk cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja untuk

menjalankan pekerjaannya. Demikian pula cacat total tetap adalah cacat yang mengakibatkan ketidak-mampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan, wajib mendapat perlindungan asuransi BPJS. (/Gandhi Goma).

Bolmut, Sulutnews.com - Kadis Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Abdul Muis Suratinoyo, SH. MH di kantornya menyampaikan beberapa hal tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu  (PKWT) adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu

tertentu atau untuk pekerjaan tertentu. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap, sesuai Keputusan Menaker RI Nomor KEP.100/MEN/VI/2004.

Selasa (11/01/2022).

Perjanjian kerja harian lepas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibuat berupa

daftar pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10

sekurang-kurangnya memuat :

  1. nama/alamat perusahaan atau pemberi kerja;
  2. nama/alamat pekerja/buruh;
  3. jenis pekerjaan yang dilakukan;
  4. besarnya upah dan/atau imbalan lainnya.

BPJS Ketenagakerjaan memiliki peran dalam memberikan jaminan terhadap pekerja rentan dan beresiko, makanya hal ini perlu intens disosialisasikan.

Suatu peristiwa musibah kecelakaan kerja terjadi di lokasi pembangunan PLTU Binjeita tanggal 09 Desember 2021 dengan menelan korban almarhum Anjas Duran (22 tahun). Ternyata almarhum belum mendapat jaminan asuransi tenaga kerja.

Siapa yang bertanggung jawab dalam hal ini ? Menurut Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentu pihak perusahaan atau pengusaha.

"Musibah kecelakaan kerja ini sudah saya koordinasikan dengan Disnaker Provinsi Sulut, dan laporan barusan masuk, Pengawas Tenaga Kerja Provinsi Sulut menyatakan perusahaan kontraktor PLTU Binjeita telah membayar Rp. 20 juta  untuk uang duka sampai doa arwah 100 hari. Bandingkan jika para pekerja mendapat jaminan santunan tenaga kerja BPJS," ujar Suratiniyo.

Ditambahkannya, seharusnya para mitra perusahaan kontraktor PLTU ini setelah 7 hari kerja memberikan salinan laporan tenaga kerja, termasuk tenaga kerja asing yang dikontrak serta upahnya ke Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Bolmut.

Emiten konstruksi PT PP (PTPP) melakukan penandatangan kontrak pembangunan dua pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara Desa Binjeita 2 Kecamatan Bolang-Itang Timur Kabupaten Bolmut dengan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Nilai kontrak pembangunan PLTU yang masing-masing berkapasitas 2x50 megawatt ini adalah sebesar Rp 2,1 triliun.

Mengikuti keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), Direktur Utama PT PP Lukman Hidayat mengatakan, dalam kontrak ini Perseroan berperan sebagai kontraktor yang akan bertanggungjawab dalam penyelesaian proyek, dengan bekerjasama bersama beberapa partner.

Seperti diketahui bersama partner kontraktor di PLTU Binjeita 2 ini terdiri dari : PT-EPC (All Job), PT. Prakarsa Langgeng Maju Bersama (Sepesialis Pipa Bawah Tanah), PT. Urban ( Batching Plant), PT. PP Presisi (Pengurukan), PT. Hidroraya Adhi Perkasa (Spesialis Tangki Minyak), PT. Metro Manggala (Spesialis Tiang Pancang), PT. Geosistem Teknindo Unggul (Geotik Sistem).

Menurut Nasution Saputra, karyawan BPJS Tenaga Kerja yang ditempatkan di Disnaker Bolmut,  dari salinan laporan tenaga kerja proyek nasional PLTU Binjeita  berjumlah 399 orang, 64 orang sudah selesai kontraknya.

"PT. Urban sudah memasukan 21 nama tenaga kerja internal telah mendapat jaminan BPJS Tenaga Kerja, dan sampai saat ini untuk kepersertaan lainnya kita masih menunggu prosesnya," ungkap Nasution Saputra. (/Gandhi Goma)

Bolmut, Sulutnews.com - Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Drs. Amin Lasena, MAP hadir menandatangani Naskah Perjanjian Hibah (NPH) Antara Lembaga Pengelolah Proyek Forum Budaya Dunia Heritages (LPP-FBDH) Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara. Perihal : Hibah Lampu Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Bagi Desa Tertinggal. Bertempat di RBN (Rumah Budaya Nasional) Wale Ma'zanib Kota Tomohon, Sulut. Rabu (05/01/2022)

Prosesi acara ini dalam rangka mendukung dan menyukseskan kebijakan "Indonesia Terang" yang digagas oleh Presiden Jokowi yakni Program Penerangan Jalan Tenaga Surya (PJU TS) oleh Lembaga Pengelola Proyek Forum Budaya Dunia Heritage (LPP FBDH) akan merambah 34 Provinsi termasuk Kabupaten-Kota di seluruh wilayah Indonesia.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum LPP FBDH KPA. Citropanuwun Al Abdussalam Azis di acara Softlaunching dan Pressconference dengan tema Percepatan Revitalisasi Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU TS) di Grand Ballroom, Hotel Kempenski kemarin, Jakarta, Kamis (23/12/2021)

“Sesuai amanah dari yang mulia Bapak Presiden RI Joko Widodo maka kami dari LPP FBDH tergerak untuk mengawal dan menyukseskan program beliau yaitu Indonesia Terang di 34 Provinsi termasuk Kabupaten-Kota di Indonesia,” ungkap Citropanuwun

Dengan membangun PJU di 34 Provinsi termasuk Kabupaten-Kota, lanjut Citropanuwun dapat membantu masyarakat yang tinggal dipelosok dan terpencil yang sangat membutuhkan perangkat penerangan di wilayahnya.

“Sudah ada Master Plan nya yaitu tahun 2022-2025 dimana LPP FBDH melalui implementasi dan pembangunan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya yang tersebar di seluruh Indonesia dengan jumlah unit PJUTS terpasang sebanyak 503 Paket Hibah sesuai PP 5000 PJUTS secara bertahap,” jelasnya

Menurut Citropanuwun, lewat kerjasama dengan pejabat Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai bentuk sumbangsih kepada Bangsa dan Negara terutama masyarakat lewat implementasi PJU TS.

“Untuk itu kami seluruh jajaran pengurus LPP FBDH, FKP PJUTS dan para rekanan menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas Pencanangan Percepatan Revitalisasi Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU TS) menuju Indonesia Terang yang lebih maju dan sejahtera,” tuturnya.

Hal senada juga disampaikan Wakil Bupati Bolmut Drs. Amin Lasena, MAP mengucapkan terima kasih Bapak Presiden Joko Wododo, Gubernur Sulawesi Utara Bapak Olly Dondokambey, Program Indonesia  Terang menyasar sampai ke seluruh pelosok Negeri. Dan Insya Allah  Kabupaten Bolmut  akan memperoleh 5000 titik. (/Gandhi Goma). 

Bolmut, Sulutnews.com - Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Drs. Depri Pontoh menghadiri acara ritual "Monabongo" atau mensucikan kembali segala bentuk pelanggaran adat-istiadat pada tahun sebelumnya dan menyambut awal tahun 2022 dengan memegang teguh amanah leluhur. Acara prosesi ritual dilaksanakan di Pantai Desa Tanjung Buaya Kecamatan Bolang-Itang Barat Kabupaten Bolmut. Sabtu (01/01/2022).

Dahulu wilayah Limunga sekitar tahun 1400 adalah pusat pertahanan Kerajaan Mokapoq dari serangan bajak laut mindanao. Melahirkan orang-orang yang memiliki kesaktian sebagai panglima perang antara lain Bay Supadili atau dikenal sebagai Abo Ali Pontoh, anak dan keturunannya telah menyebar dalam silsilah asal-usul marga Pontoh berada di Minahasa, Sanger Talaud, Bolmong, dan Paguyaman Gorontalo. Wilayah kekuasaan  sampai di Desa Mokoditek yang dikawal khusus dari orang-orang Sanger Talaud. Mereka memiliki armada kapal laut sehingga dikenal sebagai pasukan di Desa Mokoditek (menakutkan) bagi setiap bajak laut.

Dalam perkembangannya Limunga telah dibagi menjadi Desa Iyok dan Desa Tanjung Buaya Kecamatan Bolang-Itang Barat. Makam raja-raja berada di Desa Iyok. Sering dikunjungi keluarga besar dalam silsilah dari seluruh nusantara'.

Acara ini diawali dengan pembacaan tertib acara ritual adat istiadat motabongo oleh Dra. Enamety Humokor sebagai Kabid Kebudayaan Diknas Bolmut. Kemudian beliau membacakan  pesan moral tersirat dalam bahasa Bolang-Itang, mengingatkan kembali karakter orang Limunga dari sejarah masa lampau tentang keharmonisan, saling menghargai   komunitas masyarakat adat Limunga sebagai cikal bakal  lahirnya para cendikiawan Prof.  Dr. Abas Djenaan, Prof. Dr. H.T Usup, serta silsilah raja-raja di Kerajaan Kaidipang Besar berawal dari Limunga.

TABIATI DOKO LIMUNGA

(SIFAT ORANG LIMUNGA)

--------------------------------------

  • Mokosingo, mohuo sirita, mokolontaingo, bee mopia ginaa (banyak tertawa, banyak bicara, suka ngomel, tapi baik hatinya).
  • Nggap sui-suilo, hungu-hunguto bee mototabiana (walaupun suka mencibir, bermuka masam, tapi saling menyayangi).
  • Ku bibi-bibito, ku undu-undu, ku bobo-bobo mo boli mo goo (yang dijinjing, yang ditenteng, yang dipikul, menjadi ringan).
  • Kidoko limunga mopani, mohambe pikirango, moluaso ginaa (orang limunga pintar, berwawasan luas, berjiwa besar).
  • Dikaa numa ondonga mata soobutako (jangan hanya dipandang sebelah mata).
  • Kaaini oluo ki papa yi Bua (ini ada ayahnya Bua)
  • Lonu-lonutoniko yihusia (sedang mekar pucuknya).
  • Pokojadi moniko sambe momunga (jadikan sampai berbuah/sukses).
  • Kaini oluo ki Adito (Ini ada Adit).
  • Bibitia mosuburu (bibit yang subur).
  • Piara moniko kopia maikaito (peliharalah dengan baik agar mengakar dan tumbuh dengan kokoh).
  • Kaini oluo pindaria pipiyoko (ini ada pantai pipiyok).
  • Poko pia mai, bongu mai (mari perbaiki, mari dibangun).
  • Moboli tambato popasiaha mai (menjadi tempat pesiar)
  • Ota onggomai huaho (orang dari luar).
  • Ki doko oyoko bersatu ! (orang Iyok bersatu).
  • Mokosambu dugongia kuposumulo (mendapatkan tambahan penghasilan).

Ritual prosesi acara motabongo ini diawali pembacaan doa menolak bala dalam bahasa adat Bolang-Itang dibawakan tokoh pemangku adat Wisno Masie dalam arti harafiah bermakna;

"Ya Allah, hindarkanlah kami dari kesulitan ekonomi, musibah, penyakit, kekejian, kemungkaran, bencana peperangan, kesulitan-kesulitan hidup , dan berbagai petaka, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, khususnya dari negeri adat kami ini, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Aamiin.

Prosesi berikutnya adalah memecahkan buah kelapa dengan parang untuk diambil airnya dituangkan ke baskom berisi irisan bunga melati, bunga cocor bebek, bunga kamboja, bunga doyo oleh Imam Desa Tanjung Buaya Abdul Haris Van Gobel.

Air kelapa melambangkan sumber air kehidupan yang prosesnya mencapai puncak ketinggian melalui proses alami dan tersimpan serta terlindungi dalam wadah serabut, tempurung dan terjaga kesuciannya dari kontaminasi polusi udara.

Selanjutnya wadah berisi air kelapa dan bunga-bungaan menebar aroma harum semerbak dibawah ke tepi laut didahului oleh Bupati Bolmut Depri Pontoh menebarnya ke laut, kemudian oleh Sekda Bolmut Rachmat Pontoh, serta para peserta acara ritual adat ini.

Sambutan Bupati Bolmut Drs Depri Pontoh dalam acara diprakarsai dua kepala desa (sangadi) Desa Tanjung Buaya Sidik Toliu dan Desa Iyok Rafik Lamalaka serta mengucapkan selamat datang kepada  rumpun keluarga dari Limunga. Tradisi monabong dimaknai mendinginkan suasana kebatinan dari gejolak amarah dari hikmah peristiwa masa lalu dan dengan kekuatan doa bersama kepada Tuhan penguasa semesta alam akan mendamaikan batin kita dalam kesucian serta segala puji bagi Allah seru sekalian alam.

"Semoga acara adat istiadat  keagamaan yang bersifat ritual dilaksanakan setiap tahun ini akan mengingatkan kembali pesan leluhur yang akan kita pegang teguh dalam nafas kehidupan masyarakat adat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yaitu Mopopiana (saling menjaga kebaikan bersama), Motabiana (salin mengasihi) dan Mononandobana (saling mengingatkan)."

Ditambahkannya, dalam renungan awal tahun 2022, marilah kita mengkaji diri kita setiap perbuatan, tindakan kita dalam ucapan, sikap dan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Saya sebagai kepala daerah telah banyak mengalami ujian keimanan dari hasut dan fitnah namun hal itu saya sudah maafkan. Jika saya keliru dalam mengambil kebijakan, ingatkan saya dalam pesan leluhur untuk saling mengingatkan (mononandobana). Karena saya dalam prosesi menerima gelar adat sungguh berat mengingat sumpah adat jika kita melanggarnya. Doa dan harapan kita bersama untuk menjalani tahun 2022, semoga hikmah setiap peristiwa yang sudah terjadi dapat menjadi koreksi dalam sistem kepemerintahan saya untuk membenahinya.

Acara adat motabongo ini dihadiri isteri Bupati Bolmut Ny. Dra. Ainun Talibo, isteri Sekda Bolmut Ny. Pontoh-Monoarfa, Wakil Rakyat Soeit Pontoh, Staf khusus Bupati Bolmut Reba Pontoh, tokoh adat Wisje Pontoh, Sumarni Pontoh, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat Desa Iyok dan Desa Tanjung Buaya. (/Gandhi Goma)

Bolmut, Sulutnews.com - Wakil Ketua Dewan Pengurus Nasional (DPN) Peradi 2020-2025 Shalih Mangara Sitompul, SH, MH dalam materi pemaparan "Fungsi dan Peran Organisasi Advokat" pada program Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Desember 2021-Batch yang dilaksanakan oleh DPD Peradi Manado kemarin. Jumat (31/12/2021).

Polemik ini terjadi melalui ketika Surat Ketua MA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, MA intinya menyatakan bahwa Ketua Pengadilan Tinggi (KPT) memiliki kewenangan untuk melakukan penyumpahan terhadap advokat yang memenuhi syarat dari organisasi manapun.

Dikutip dari tulisan Shalih Mangara Sitompul dalam tajuk Kolom, Kamis, 30 Desember 2021 di https://www.hukumonline.com "Menggugat Autentikasi Surat KMA Nomor 73 Tahun 2015." Dinyatakan Surat KMA Nomor 73 harus batal demi hukum (van rechtwageneting) melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Dalam menapaki 17 tahun perjuangan para advokat untuk diakui sebagai profesi yang bebas dan mandiri dalam sebuah wadah tunggal yang padu (single bar) bernama Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), merupakan perjuangan yang relatif panjang dan tidak mudah. Setelah lama menanti, perjuangan yang tidak kenal lelah tersebut akhirnya berbuah manis dengan lahirnya payung hukum yang ‘melindungi’ profesi Advokat.

Payung hukum berwujud Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) yang diundangkan pada 5 April 2003 menjadi tonggak sejarah yang penting atas kebangkitan profesi advokat yang mandiri dan independen. Kemandirian dan independensi demikian tentu menjadi aspek penting sekaligus kata kunci yang dilindungi oleh UU Advokat ini.

Melalui UU Advokat yang dilengkapi dengan eksistensi sebuah wadah organisasi profesi advokat yang menaungi seluruh kepentingan advokat Indonesia, tentu saja diharapkan memberikan penguatan atas hak dan kewajiban profesi advokat di Indonesia.

Lahirnya UU Advokat tersebut seakan menjadi jawaban perjuangan setelah sekian lama profesi advokat berpraktik di bawah pengawasan Pemerintah secara langsung. Oleh karenanya, UU Advokat inilah yang disebut sebagai titik balik bagi profesi advokat dalam meraih kemandirian pada segala urusan pembinaan dan pengawasan yang diberikan kepada organisasi profesi advokat untuk menentukan sendiri proses dan mekanismenya.

Pasca lahirnya PERADI pada 21 Desember 2004, maka wewenang pembinaan dan pengawasan profesi advokat sepenuhnya dijalankan oleh wadah tunggal (single bar system) sebagaimana yang diamanatkan UU Advokat. Wewenang tersebut antara lain: (1) Melaksanakan pendidikan khusus profesi Advokat; (2) Pengujian calon Advokat; (3) Pengangkatan Advokat; (4) Membuat kode etik; (5) Membentuk Dewan Kehormatan; (6) Membentuk Komisi Pengawas; (7) Melakukan pengawasan; dan (8) Memberhentikan Advokat.

Dapat dicermati bahwa mulai dari proses pendidikan, pengujian, pengangkatan, pengawasan pelaksanaan praktik profesi advokat sehari-hari, semuanya telah menjadi kewenangan PERADI. Satu-satunya wewenang yang tidak dimiliki oleh wadah tunggal organisasi advokat ini adalah pengangkatan sumpah advokat yang masih saja menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi di bawah Mahkamah Agung.

Pada konteks demikian, sejatinya terdapat contradictio in terminis, dikarenakan meski UU Advokat secara jelas menganut wadah tunggal dalam sistem organisasi advokat, namun khusus mengenai pengangkatan seorang advokat melalui sebuah prosesi sumpah profesi advokat, kewenangan penyumpahan ini masih menjadi kewenangan lembaga peradilan tinggi.

Kondisi mengenai kewenangan penyumpahan demikian semakin diperunyam dengan keluarnya Surat Ketua MA Nomor: 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 (Surat KMA Nomor 73) yang justru ‘membukakan pintu’ bagi organisasi advokat selain PERADI untuk mengusulkan penyumpahan calon advokat di Pengadilan Tinggi pada wilayah hukum domisili Advokat.

Kondisi contradiction in terminis kembali terjadi ketika mengkaitkan Surat KMA Nomor 73 dengan beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi dan bahkan dengan Putusan Mahkamah Agung yang in krach van guisde mengenai berakhirnya langkah litigatif pada gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan Fauzie Yusuf Hasibuan-Thomas E. Tampubolon terhadap kubu Luhut MP Pangaribuan.

Putusan Mahkamah Agung demikian memunculkan beberapa implikasi yuridis berkaitan dengan eksistensialisme PERADI. Sebagaimana diketahui, gugatan Fauzi-Thomas tersebut telah diputus oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 3085 K/PDT/2021 tanggal 4 November 2021 yang amar putusannya menyatakan "mengabulkan gugatan Penggugat sebagian", serta "menyatakan sah Penggugat Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.H. dan Thomas E. Tampubolon, S.H., M.H. masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) Periode 2015-2020 berdasarkan keputusan Musyawarah Nasional II PERADI di Pekanbaru pada tanggal 12-13 Juni 2015". Adapun dalam rekonpensi putusan Kasasi ini juga menegaskan "Menolak Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya".

Pada kulminasi demikian, pertanyaan yang kemudian muncul adalah bagaimana kategorisasi (Nomenklatur) Surat KMA Nomor 73 dalam perspektif instrumen hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung? Bagaimana validitas Surat KMA Nomor 73 terhadap Putusan Mahkamah Agung maupun Putusan Mahkamah Konstitusi? Dua pertanyaan inilah yang selanjutnya menjadi fokus kajian pada tulisan sederhana dimaksud.

Menggugat Kategorisasi Nomenklatur Surat KMA Nomor 73 Sebagai Instrumen Hukum Mahkamah Agung.

Menelaah kewenangan diskresioner Ketua Mahkamah Agung (MA) yang diwujudkan dalam instrumen yuridis tekstual, tentu berakibat hukum melahirkan peraturan kebijaksanaan. Pada konteks demikian, maka peraturan kebijaksanaan hanya berfungsi sebagai bagian dari operasional penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan sehingga tidak dapat mengubah ataupun menyimpangi peraturan perundang-undangan. Kewenangan diskresioner Ketua MA disebut psudeowetgeving (Per-uu-an semu) atau spigelsrecht (hukum bayangan).

Kekuatan mengikat Surat Edaran Ketua MA RI sebenarnya merupakan peraturan kebijaksanaan yang pada dasarnya ditujukan kepada lingkungan MA sendiri. Artinya peraturan kebijaksanaan hanya mengikat lingkungan MA atau di bawahnya. Pembuatan peraturan kebijaksanaan harus memperhatikan hal-hal: 1). Tidak boleh bertentangan dengan peraturan dasar yang mengandung wewenang diskresioner yang dijabarkan itu; 2). Tidak boleh nyata bertentangan dengan nalar yang sehat; 3). Dipersiapkan dengan cermat; 4). Isi dari kebijaksanaan harus memberikan kejelasan yang cukup mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari warga yang terkena peraturan tersebut; 5). Tujuan dan dasar pertimbangan mengenai kebijaksanaan yang akan ditempuh harus jelas; 6). Harus memenuhi syarat kepastian hukum material.

Sedangkan penggunaan peraturan kebijaksanaan harus memperhatikan: 1). Sesuai dan serasi dengan tujuan UU yang memberikan ruang kebebasan bertindak; 2). Serasi dengan asas-asas hukum umum yang berlaku (a. asas perlakuan yang sama menurut hukum, b. asas kepatutan dan kewajaran, c. asas keseimbangan, d. asas pemenuhan kebutuhan dan harapan, e. asas kelayakan mempertimbangkan kepentingan publik dan warga masyarakat); 3). Serasi dan tepat guna dengan tujuan yang hendak dicapai.

Oleh karenanya, jika dibaca dalam batas penalaran hukum yang wajar maka Surat KMA Nomor 73 ini tidak memenuhi kualifikasi peraturan kebijakan berdasarkan prinsip-prinsip tersebut. Lebih dari itu, jika dilihat dari kebiasaan kebijakan administrasi di lingkungan MA, berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung (KMA) Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyatakan bahwa bentuk-bentuk perbuatan atau tindakan administrasi di lingkungan Mahkamah Agung secara limitatif hanya terdiri dari: Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Surat Keputusan.

Maka ketika mencermati Keputusan Mahkamah Agung (KMA) Nomor 57 Tahun 2016 tersebut, tidak disebutkan jenis Surat Ketua MA sebagai bagian dari bentuk pedoman penyusunan kebijakan di lingkungan MA. Oleh karenanya, Surat KMA Nomor 73 ini telah menyimpangi secara nyata terhadap peraturan kebijakan internal MA, yaitu Keputusan Mahkamah Agung (KMA) Nomor 57 Tahun 2016.

Lalu bagaimana kategorisasi atau nomenklatur Surat KMA Nomor 73 tersebut? Berdasarkan kajian teoritis, dalam perkembangan hukum administrasi diperkenalkan konsep tentang perbuatan pemerintah tidak hanya dalam pengertian eksekutif, namun juga legislatif dan yudikatif sepanjang perbuatan administrasi itu dilakukan sebagai bagian dalam pelaksanaan teknis pelayanan publik (public services).

Maka setiap lembaga/badan yang terkualifikasikan sebagai pelayanan publik itu dapat diberikan kewenangan mengambil kebijakan yang tidak secara eksplisit diatur dalam norma peraturan perundang-undangan yang rigid. Namun atas dasar kewenangannya untuk melakukan perbuatan pelayanan publik dengan cepat sementara tidak terdapat norma peraturan perundang-undangan, maka badan/lembaga bebas melakukan tindakan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance) sepanjang dilakukan secara terbuka, efektif, dan efisien.

Asas kebebasan melakukan perbuatan bagi jalannya pemerintah untuk pelayanan publik ini dikenal dengan diskresi (discretion) yang biasanya ditujukan untuk: 1). mengatasi keadaan darurat (emergency) terkait dengan hajat hidup orang banyak yang menuntut segera diputuskan dalam kebijakan pemerintahan; 2). agar badan/lembaga pemerintah tidak terjebak pada formalisme hukum di mana dalam penyelenggaraan pelayanan publik tidak hanya terpaku pada pengaturan norma perundangan, sehingga tidak berani bertindak jika tak terdapat mandat norma perundang-undangan; 3). agar badan/lembaga pemerintahan dalam pelayanan publik bersifat fleksibel dan bertindak sesuai dengan tujuan bernegara dan kesejahteraan.

Membaca Surat Ketua MA ini dalam batas-batas tertentu adalah bagian dari pelaksanaan pelayanan publik yang bersifat diskresi karena dalam Surat tersebut juga dinyatakan beberapa alasan sosiologis kenapa diperlukan MA bertindak cepat yang ditujukan kepada para Ketua PT agar melayani penyumpahan advokat yang diusulkan oleh organisasi advokat selain PERADI karena banyaknya permintaan dan kekurangan advokat sementara publik butuh jasa layanan advokat.

Namun demikian dalam penggunaan diskresi ini badan hukum seharusnya mematuhi beberapa batasan dari diskresi selain asas pemerintahan yang baik (AAUPB) atau good governance adalah asas the principle of prohibition of misuse of power/ the principle of prohibition detourment de pouvoir (larangan menyalahgunakan kekuasaan/kewenangan). Berdasarkan telaah rumusan preskripsi yang negatif maka dianggap sebagai tindakan menyalahgunakan kekuasaan diskresi jika tindakan pemerintah tidak sesuai atau bertentangan dengan tujuan dari kekuasaan tersebut.

Dianggap sebagai tindakan menyalahgunakan diskresi jika tujuan di balik tindakan diskresi tersebut tidak benar. Jika sebaliknya dirumuskan secara positif maka suatu tindakan -diskresi pemerintah dianggap tidak bertentangan dengan asas larangan menyalahgunakan kekuasaan jika pemerintah menggunakan kekuasaan diskresinya secara patut dan atau benar tindakan diskresi pemerintah tersebut sejalan dengan tujuannya.

Maka sesungguhnya persyaratan suatu diskresi lembaga/badan dalam pelayanan publik adalah sesuai dengan prinsip negara hukum Pancasila yang merupakan resultante dari penerapan nilai-nilai moralitas hukum dalam kebijakan publik. Oleh karenanya, dalam menjalankan diskresi ini dapat menggunakan kebiasaan yang biasa dilakukan dalam praktik pemerintahan di negara-negara Eropa, paling tidak dibagi dalam dua jenis, yakni: 1). kebijaksanaan (diskresi) bebas, yaitu kebebasan administrasi negara untuk mengambil keputusan apa saja asalkan tidak melampaui/melanggar batasan-batasan yang ditetapkan oleh undang-undang; 2). kebijakan (diskresi) terikat, yaitu kebebasan administrasi negara untuk memilih salah satu alternatif yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Hal demikian telah diatur dalam Pasal 17 ayat (1) dan (2) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan, bahwa badan atau pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang. Larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi: a). Larangan melampaui wewenang, b). Larangan mencampuradukkan wewenang; dan/atau c). Larangan bertindak sewenang-wenang.

Menggugat Validitas Surat KMA Nomor 73 Sebagai Instrumen Hukum Mahkamah Agung.

Terbitnya Surat Ketua MA yang membuka ruang bagi setiap organisasi profesi advokat untuk mengajukan penyumpahan calon advokat ke Pengadilan Tinggi pada prinsipnya merupakan perwujudan penafsiran bahwa organisasi advokat dimaknai dalam bentuk multi bar system. Maka Surat KMA Nomor 73 demikian validitasnya tidak dapat dibenarkan karena telah nyata bertentangan dengan semangat Putusan MK yang menghendaki single bar system organisasi advokat.

Berdasarkan kajian teoretik tentu saja Surat Ketua MA demikian telah melanggar UU yang menjadi dasar pertimbangan dalam Surat Ketua MA karena menafsirkan Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah berkepastian hukum dalam kebijakan hukum (legal policy) tentang organisasi advokat Indonesia menjadi tidak berkepastian hukum. Itulah sebabnya mengapa Surat MA ini telah berkali-kali dipertanyakan eksistensinya oleh PERADI dan telah memicu ketidakpercayaan publik pada institusi MA karena kuat dugaan MA telah menelikung secara sepihak pada putusan MK padahal Putusan MK adalah setara dengan UU.

Karena prinsip dasar putusan MK berlaku saat dibaca dalam sidang terbuka dan tidak perlu menunggu revisi terhadap UU yang dinyatakan bertentangan dengan konstitusi (UUD) oleh MK. Keberlakuan Putusan MK adalah untuk umum (erga omnes) bukan saja pada para pihak (inter parties), namun juga semua warga negara dan lembaga-lembaga negara.

Oleh sebab itu, jika dilihat dari aspek kebijakan publik seolah-olah Surat KMA tersebut telah mengubah cara pandang publik terhadap organisasi advokat dari single bar system ke multi bar system. Maka dengan demikian Surat KMA ini telah nyata menyulut ketidakpastian hukum dalam aspek pelaksanaan atau penerapan UU Advokat dalam praktik pengusulan sumpah advokat.

Padahal dari sudut pandang hukum administrasi setiap kebijakan publik yang dibuat dalam bentuk kebijakan administrasi diperlukan kepercayaan publik yang dalam hal ini salah satu syarat dari adanya public trust adalah pembuatan peraturan pelaksana suatu undang-undang berdasarkan asas: “…those qualities of a decision process that provide arguments for the acceptable ofits decisions".

Pada konteks demikian, artinya kualitas suatu keputusan dalam kebijakan publik dapat dianggap berkualitas jika keputusan itu dapat diterima baik oleh orang/badan yang secara langsung berhubungan dengan keputusan itu atau orang/badan yang tidak secara langsung terkena dampak dari keputusan dalam kebijakan publik itu.

Oleh karena itu SKMA ini harus batal demi hukum (van rechtwageneting).

Maka suatu keputusan yang dinyatakan batal demi hukum, akan berakibat keputusan yang dibatalkan itu berlaku surut, terhitung mulai saat tanggal dikeluarkannya keputusan yang dibatalkan itu. Keadaan dikembalikan pada keadaan semula sebelum dikeluarkannya keputusan tersebut (ex-tunc) dan akibat hukum yang telah ditimbulkan oleh keputusan itu dianggap tidak pernah ada.

Penutup

Berdasarkan uraian dan paparan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa surat KMA Nomor 73 merupakan produk diskresi pengaturan kebijakan yang berlaku secara internal di lingkungan MA. Maka ketika diperbandingkan dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 57 Tahun 2016, maka Surat Ketua MA ini tidak lazim, baik secara nomenklatur maupun validitasnya karena kategorisasi yang dikenal hanya Peraturan Mahkamah Agung (Perma), Surat Edaran MA (Sema) dan Surat Keputusan.

Oleh karenanya, Surat KMA Nomor 73 tersebut dengan demikian tidak valid karena bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 3085 K/PDT/2021 tanggal 4 November 2021, maupun semangat Putusan MK Nomor 35/PUU-XVI/2018 serta putusan-putusan MK sebelumnya yang menyatakan organisasi advokat berformat single bar system yakni PERADI.

Maka ketika ditafsirkan oleh Ketua MA melalui Surat KMA Nomor 73 bahwa organisasi profesi advokat sebagai multi bar system karena memberikan peluang kepada Ketua PT untuk melakukan penyumpahan advokat yang diusulkan oleh berbagai organisasi profesi advokat selain PERADI, maka produk hukum demikian dapat dilakukan gugatan melalui Peradilan Tata Usaha Negara. Hal demikian dikarenakan Surat KMA Nomor 73 ini bertentangan dengan AAUPB dan prinsip diskresi negara hukum Pancasila atau bahkan dapat dikategorisasi sebagai abuse of power. Maka Surat KMA Nomor 73 harus batal demi hukum (van rechtwageneting) ketika diajukan melalui Peradilan Tata Usaha Negara. (**/Tim Redaktur)

Bolmut,Sulutnews.com - Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Mulyatno meninjau pelaksanaan tugas personel Polri yang berada di perbatasan Provinsi Sulut dan Gorontalo, di Desa Tontulow Utara Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Senin (20/12/2021) sore.

Kehadiran Kapolda Irjen Pol Mulyatno didampingi Bupati Bolmut Depri Pontoh dan Kapolres Bolmut AKBP Wahyu Purwidiarso bersama Ketua Bhayangkari Sulut Ny. Mila Mulyatno, memberikan semangat kepada personel.

"Saya sebagai Kapolda Sulut yang baru ingin melihat keseluruhan wilayah hukum Polda Sulut, sehingga saya perlu melakukan kunjungan kerja," ujar Irjen Pol Mulyatno.

Kunjungan ke Bolmut juga menurut Irjen Pol Mulyatno, untuk bersilaturahmi dengan Pemerintah Kabupaten Bolmut dan dengan seluruh personel Polri.

"Kami juga mengecek kesiapan pelaksanaan Operasi Lilin Samrat 2021 dalam rangka pengamanan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022," ujar Irjen Pol Mulyatno.

Kapolda juga mengingatkan kepada seluruh masyarakat agar merayakan Natal dan Tahun Baru dengan sederhana, tidak ada pawai dan arak-arakan dan tidak menyalakan kembang api secara masif.

"Pelaksanaan prokes agar lebih diperketat, termasuk masyarakat yang belum divaksin, kita akan siapkan petugas untuk divaksin," pungkas Irjen Pol Mulyatno. (Adrian)

Biontong, Sulutnews.com - Ketua PDI-P Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) juga sebagai Wakil Bupati Bolmut Drs. Amin Lasena, MAP secara resmi menyatakan saudara Meidy Pontoh masuk dalam kepengurusan PDIP dengan simbol memberikan seragam merah hitam PDI-P pada acara Sarasehan 4 Pilar Kebangsaan dan 3 Pilar Partai. Acara ini berlangsung di Desa Biontong Kecamatan Bolang-Itang Timur. Sabtu (04/12/2021).

Acara sarasehan dihadiri undangan para simpatisan dan pengurus parpol sekitar lima ratusan lebih. Mereka antusias untuk hadir menyaksikan pengusaha muda Meidy Pontoh yang energik dan berjiwa sosial, memiliki kepekaan setiap orang datang bersilaturahmi ke rumahnya didaulat menjadi pengurus PDI-P Bolmut.

Ketua PDI-P Bolmut Amin Lasena mengucapkan selamat bergabung untuk Bung Meidy Pontoh serta memberikan apresiasi tersendiri, dengan kehadiran saudara memberikan nuansa tersendiri dari Daerah Pemilihan (Dapil) II Bolang-Itang bersatu dalam jumlah terbanyak peserta pemilu di Kabupaten Bolmut.

Dengan pekikan merdeka, Amin Lasena bertanya ke hadirin, apakah kita siap dalam Pileg 2024 minimal memperoleh 4 kursi ? Serentak para hadirin mengucap setuju, perlu lebih.

"Saya sebagai Ketua PDI-P Bolmut dalam Sarasehan 4 Pilar Kebangsaan dan 3 Pilar parpol ke V di Desa Biontong ini para simpatisan hadir begitu banyaknya, sampai meluber dari tenda ini. Ini pertanda untuk Bung Meidy Pontoh memiliki para simpatisan militan terutama dari kaum muda," ujar Amin Lasena.

Pada acara berikutnya Charles Sumaili sebagai moderator mempersilahkan bung Meidy Pontoh dan nyonya Popi Pontoh untuk memberikan kesan dan pesan.

Dalam sambutan singkat Meidy Pontoh menceritakan kembali bergabung dengan PDI-P, karena kadernya jelas berjenjang dalam karir politik. Perjuangan Ketua Umum PDIP Ibu Megawati membesarkan partai ini melewati gelombang tantangan dan hambatan. Ketegasan Ibu Megawati dalam memimpin jelas tindakannya.

"Semoga kedepan mari kita sukseskan Pemilu Serentak 2024 dengan semangat 3 pilar parpol perjuangan PDIP disampaikan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menginstruksikan Tiga Pilar Partainya (eksekutif, legislatif, struktural partai) untuk bekerja keras membuat kebijakan yang baik untuk rakyat, terlebih untuk membangun desa" pungkas Meidy Pontoh.

Zulkarnain E Pontoh sebagai tokoh masyarakat dan mantan kepala desa  turut hadir menyaksikan langsung. "Kehadiran para undangan dan simpatisan PDIP dalam acara ini sungguh diluar dugaan. Ini pertanda saudara Meidy Pontoh mendapat empati dari masyarakat Bolang-Itang bersatu, ujarnya.

Demikian juga dengan tanggapan masyarakat petani Rahman Saleh,  "Saya sebagai petani turut merasakan bagaimana Meidy Pontoh memiliki visi yang jelas tentang keberadaan Kabupaten Bolmut dinyatakan sebagai daerah otonomi dengan membuka lahan perkebunan seluas 21 hektar ditanami bibit buah-buahan dimulai dari durian unggul, mangga, duku, dan katanya suatu saat masyarakat Biontong akan membuka lapak buah-buahan di jalur trans sulawesi. Apalagi jika beliau menjadi wakil rakyat tentu visi dan misi beliau yang pro ekonomi kerakyatan akan menjadi nyata guna meningkatkan petani dan nelayan. Apalagi hasil tambak udangnya telah menjadi konsumsi setiap hajatan," ungkap petani cerdas ini.

Acara sarasehan ini dihadiri Ketua DPRD Bolmut Frangky Cendra, Sekretaris PDIP Bolmut Abdul Zamad Lauma, anggota legislatif Bolmut Donny Pangau, Leko Binolombangan, Yani Goma, pemateri sarsehan Max Takumansang, Advokat Safrizal Walahe, SH,MH, Rusnani Topayu, Eddy Pontoh (staf khusus Bupati Bolmut). (/Gandhi Goma).

Boroko, Sulutnews.com - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Fadly Usup melalui Kabid Pemerintah Desa Yahya Botutihe mengungkapkan kembali amanah Bupati Bolmut Drs. Hi. Depri Pontoh kemarin  Rabu (01/12/2021) yang telah mengesahkan, pengangkatan dan pelantikan pejabat sangadi di 72 Desa di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang Bertempat Di Auditorium Kantor Bupati Bolmut. 

Dalam kesempatan tersebut Bupati Bolmut Berpesan kepada seluruh kepala desa:

Pertama, sebagai salah satu sumber pendanaan pembagunan, gali seluruh potensi pendapatan asli desa dan berdayakan seluruh lembaga ekonomi desa.

Kedua, manfaatkan setiap satu rupiah dana desa dari manapun sumbernya, secara transparans dan akuntabel, bekerja sesuai regulasi. Jangan melakukan pungli maupun gratifikasi. Sebagai kepala daerah, saya tidak ingin lagi, ada kepala desa yang terjerat hukum karena mengkriminalisai dana desa, ataupun hal-hal yang lain yang bertentangan dengan regulasi terkait tugas, fungsi maupun kode etik.

Ketiga, rajin turun ke lapangan. Pastikan semua pelayanan program dan kegiatan tetap sasaran, karena hal ini akan berpengaruh besar pada tingkat kepercayaan masyarakat pada kinerja kepala desa.

Keempat, prioritaskan penanganan Covid 19 pada masing-masing desa, dan sukseskan program vaksinasi daerah serta lakukan upaya upaya dalam pemulihan ekonomi desa.

Kelima, teruslah berinovasi dalam menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan,  pada akhirnya tetap bermuara pada upaya percepatan terwujudnya Visi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Berikut daftar nama-nama pelantikan para sangadi (kepala desa) di enam kecamatan dan 72 desa di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) dalam bentuk PDF diberikan langsung Yahya Botutihe di ruangannya, Kamis (02/12/2021). (/Gandhi Goma).