Bolmut, Sulutnews.com - Kendala terlambatnya pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara disebabkan pertimbangan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Nomor :

S-19/PK/PK.5/2022 17 Maret 2022; Tentang Pertimbangan Permohonan TPP Pemerintah Daerah Atas Surat Ditjen Bina Keuangan Daerah Tanggal 15 Maret 2022 Tahap VI dari Surat Permohonan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 900/4522/Keuda tanggal 15 Maret 2022 tentang Permohonan Pertimbangan Atas Tambahan Penghasilan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 Tahap VI.

Disampaikan hasil evaluasi dan analisis kami terhadap 60 daerah sebagaimana tercantum di dalam surat Saudara. Analisis dan evaluasi yang kami lakukan berdasarkan data APBD TA 2022 pada SIKD per tanggal 16 Maret 2022.

Atas dasar analisis dan evaluasi tersebut, maka berikut pertimbangan kami:

1. Seluruhnya 60 daerah telah menyampaikan Perda APBD TA 2022 secara lengkap, baik hardcopy dan softcopy.

2. Dari 60 daerah yang diajukan, sebanyak 46 daerah masih menganggarkan belanja pegawai lebih dari 30%, dan 14 daerah kurang dari 30%. Terkait hal ini, daerah perlu diberikan informasi yang komprehensif agar menyesuaikan anggaran belanja pegawai maksimal 30% sesuai amanat UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (UU 1/2022).

3. Pemberian TPP di daerah masih teridentifikasi belum terstandarisasi. Hal ini ditunjukan antara lain, dari daerah yang memiliki anggaran belanja pegawai lebih dari 30% terdapat 20 daerah yang memiliki kapasitas fiskal sangat rendah dan rendah, dan 7 daerah yang masih memiliki capaian reformasi birokrasi kurang dari 50%. Di sisi lain terdapat juga daerah yang memiliki kapasitas fiskal sangat tinggi namun menganggarkan belanja pegawai di bawah 30% dan memiliki capaian reformasi birokrasi lebih dari 50%.

4. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi belum dilaksanakan secara optimal oleh daerah. Hal ini ditunjukkan dari 60 daerah, sebanyak 31 daerah telah memiliki capaian di atas 50%, 12 daerah memiliki capaian 50%, dan sisanya 17 daerah masih berada di bawah 50%.

5. Berdasarkan data pada Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), terdapat 23 daerah yang memiliki anggaran TPP tahun 2022 meningkat dibanding TPP tahun 2021, dan 37 daerah mengalami penurunan anggaran TPP tahun 2022 dibanding TPP 2021.

Selanjutnya, dari daerah yang mengalami peningkatan TPP, peningkatan tertinggi sebesar 165,7%. Hal ini perlu menjadi perhatian mengingat peningkatan tersebut cukup signifikan. Sehingga perlu ditindaklanjuti dengan konfirmasi ulang kepada pemda bersangkutan.

6. Pemantauan ke depan perlu dilakukan khususnya bagi daerah yang mengalami kenaikan nominal TPP serta diikuti kenaikan pertumbuhan rasio Belanja Pegawai/Belanja Daerah. Dari 60 Daerah yang diajukan, terdapat 17 daerah mengalami kenaikan total nominal TPP dibandingkan tahun sebelumnya serta diikuti dengan kenaikan pertumbuhan rasio Belanja Pegawai/Belanja Daerah.

7. Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, di dalam memberikan persetujuan, beberapa hal yang perlu disampaikan kepada pemda antara lain:

a. Daerah agar segera mempercepat proses reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja layanan dan efisiensi belanja.

b. Daerah agar memperhatikan kelas jabatan dan besaran tunjangan kinerja ASN Pusat,untuk meminimalisir ketimpangan dalam memberikan TPP.

8. Lebih lanjut, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam perbaikan mekanisme pemberian TPP antara lain:

  1. Pengusulan dan pemberian persetujuan TPP Pemda hendaknya tidak dilakukan setiap tahun, namun cukup 1 (satu) kali pengusulan TPP dan berlaku untuk beberapa tahun ke depan. Selanjutnya akan dilakukan evaluasi setelah beberapa tahun jika terdapat penyesuaian besaran dalam kelas jabatan atau hal-hal lain sesuai peraturan perundang-undangan.
  2. Pemberian pertimbangan dilengkapi data dukung yang memadai dalam rangka penajaman simulasi. Untuk itu, mohon kiranya kami dapat diberikan data jumlah PNSD per kelas jabatan beserta besaran TPP per kelas jabatan yang telah dilakukan validasi oleh Kementerian Dalam Negeri.
  3. Pemberian TPP oleh pemerintah daerah yang tidak sesuai dengan hasil evaluasi, pemerintah dapat memberikan sanksi kepada pemda sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

9. Untuk kedepannya, mekanisme tersebut akan diatur lebih lanjut dalam RPP Tunjangan Kinerja Daerah yang akan dibahas bersama antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.

Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas agar tidak menyampaikan pemberian dalam bentuk apapun kepada pejabat/pegawai.

Demikian disampaikan beberapa pertimbangan dari kami, untuk selanjutnya dapat menjadi pertimbangan Saudara dalam memberikan persetujuan TPP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Direktur Evaluasi dan Sistem Informasi ditandatangani secara elektronik oleh Agung Widiadi.

Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) akan dicairkan. Kepastian itu disampaikan Atri Durand SE, MM, Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortal) Sekretariat Daerah Kabupaten Bolmut, mengatakan pihaknya sudah mengirim kajian dan usulan penyederhanaan birokrasi ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Minggu ini proses TPP sudah selesai dan sudah masuk ketahap validasi, masalahnya menyelesaikan ini banyak dokumen yang harus kami siapkan dan lengkapi, tidak seperti permintaan TPP tahun sebelumnya," ujarnya. (/Gandhi Goma)

Bolmut, Sulutnews.com -  Bupati Bolaang Mongondow Utara Drs. H. Depri Pontoh melantik Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Provinsi Sulawesi Utara. Bertempat di Gedung Wanita Kawasan Wisata Pantai Batu Pinagut. Jumat (11/03/2022).

Dilansir dari Prokopim Bolmut, dalam sambutannya Bupati Bolmut selaku pribadi dan atas nama pemerintah, mengucapkan selamat kepada Sekretaris Daerah (Sekda) yang baru saja dilantik Dokter Jusnan. C. Mokoginta, MARS, kiranya amanah dan kepercayaan yang diberikan oleh negara di pundak saudara; benar-benar dijalankan dengan penuh perhatian, komitmen dan rasa tanggung jawab yang tinggi.

Pelantikan Sekretaris Daerah Kabupaten Bolmut yang definitif pada hari ini, merupakan tindak lanjut dari surat ketua Komisi ASN, Perihal rekomendasi hasil seleksi terbuka sekretaris daerah Kabupaten Bolmut, pada prinsipnya telah menyetujui hasil pelaksanaan seleksi terbuka Jabatan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah.

"Kepada Sekretaris Daerah yang baru dilantik, saya ucapkan selamat menjalankan tugas, saudara dituntut harus mampu berperan sebagai katalisator, dinamisator dan motivator dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan," ungkap Depri Pontoh.

Ditambahkannya, jabatan Sekretaris Daerah merupakan jabatan esensial, karena menjadi sentral administrasi penyelenggaraan roda pemerintahan. Jabatan inilah jantungnya aktivitas pemerintahan itu berjalan, artinya optimalnya kegiatan sebuah pemerintahan ditentukan dan tergantung dari maksimalnya peran Sekretaris Daerah dalam mengendalikan, mengelola dan memberdayakan perangkat organisasi pemerintahan itu dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

"Saya yakin dan percaya bahwa saudara mampu melaksanakan semua itu, berdasarkan pengalaman pendidikan dan kepemimpinan yang telah ditunjukkan selama ini. "Selamat Bekerja" dan hendaknya dapat memfokuskan tenaga, perhatian dan pikiran pada proses penataan, perbaikan dan produktivitas kinerja sesuai dengan tuntutan tugas pokok dan fungsi, dengan harapan agar akuntabilitas pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan, benar-benar dapat berjalan secara optimal dan konsisten dengan waktu. Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semua dalam mengemban tugas yang mulia ini," kata Bupati Bolmut mengakhiri sambutan resminya.

Turut hadir, Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara Drs. H. Amin Lasena, MAP., Seluruh Unsur Forkopimda, Pjs. Sekretaris Daerah Kabupaten Bolmut Rachmat R. Pontoh SH., M.Si, Segenap Jajaran Anggota DPRD Bolmut, Para Asisten Sekda, Staf Ahli dan Staf Khusus Bupati, Seluruh Pimpinan OPD Kab. Bolmut, Seluruh Camat dan Sangadi (Kepala Desa) Se- Kabupaten Bolmut. (**/Advetorial/Gandhi Goma)

Bolmut, Sulutnews.com - Acara kenal pamit Wakapolres Bolmut Kompol Keri Guswandi Utiarahman kepada Kompol Semuel Kayangan, SH dan Kabag OPS Polres Bolmut dari Kompol Semuel Kayangan, SH kepada AKP Heriadi Ismail, SIK berlangsung tertib standar Covid-19 penuh keakraban. Bertempat di Gedung Wanita Obyek Wisata Batupinagut Desa Boroko Timur Kecamatan Kaidipang. Sabtu (26/02/2022).

Acara ini dihadiri oleh Wakil Bupati Bolmut Drs. Amin Lasena, MAP dalam sambutannya mengenang kembali pada waktu beliau dan Wakapolres Bolmut Kompol Keri Guswandi Utiarahman serta nyonya pertama kali kena dampak reaktif Covid-19. Kebersamaan mereka terungkap kembali dalam koordinasi menanggulangi bencana musibah banjir di Kecamatan Sangkub bersama dengan Kaops Polres Bolmut Kompol Semuel Kayangan, SH.

"Saya atas nama Pemerintah Daerah mengucapkan selamat bertugas dengan jabatan baru di Polda Sulut untuk Pak Keri Guswandi Utiarahman sebagai Kasubbitmulled Humas Polda Sulut sebagai job promosi untuk meraih dua bunga melati di pundak dari Kompol menjadi Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP), dan jika ada waktu datang kembali ke Bolmut dengan tupoksi berbeda. Kepada saudara Semuel Kayangan selamat menjalankan tugas sebagai Wakapolres Bolmut, dan selamat datang untuk Kabag-Ops Kompol Heriadi Ismail, SIK ke daerah adat Bolaaang Mongondow Utara," ujar Wabup Bolmut.

Kesan dan pesan dari Kompol Keri Guswandi Utiarahman yang bertugas kurang lebih dua tahun di Polres Bolmut telah dekat dan akrab dengan tradisi masyarakat adat Kabupaten Bolmut, beliau tidak akan lupa dengan kebaikan tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama, tokoh pemuda, beliau banyak belajar dalam memetik hikmah kepemimpinan dan manajerial Kapolres Bolmut AKBP Wahyu Purwadiarso, SH, SIK, yang jarang marah dalam kepemimpinannya. Mari kita doakan beliau menjadi jenderal polisi dan masyarakat Bolmut akan bangga dengan Kapolresnya.

Kapolres Bolmut AKBP Wahyu Purwidiarso, SH, SIK dengan senyum bercanda menjawab pernyataan Kompol Keri Guswandi Utiarahman, "Saya jarang marah, tapi solusinya yang kita carikan bersama, jika seandainya saya jadi Kapolda Sulut, kepada ajudan saya saat ini untuk menyiapkan jet sky untuk sering datang berkunjung ke Bolmut." Hadirin tersenyum bertepuk tangan serentak dan bersamaan mengucap "Aamiin".

Kesan dan pesan dari Wakapolres Bolmut Kompol Semuel Kayangan,  SH ketika sewaktu beliau menjadi Kabag-Ops Polres Bolmut seringkali pada apel pagi  sering memarahi dan menegur anggotanya dan beliau berharap agar kolega anak buahnya di Polda Sulut untuk saya segera dimutasi, tapi nasib berkata lain, dengan rekomendasi Kapolres Bolmut saya dipromosi menjadi Wakapolres Bolmut.

"Saya bersyukur saat ini, masa persiapan pensiun saya tinggal setahun lagi. Jabatan Wakapolres Bolmut ini bukan impian saya, saya dengan Pak Keri Guswandi Utiarahman satu angkatan di Sekolah Bintara Karombasan Manado, kita hanya menjalankan tupoksi sesuai aturan yang ada dan patuh dan taat pada perintah atasan. Saya juga meminta maaf kepada ibu-ibu bhayangkari jika selama ini isteri saya yang tersayang sebagai aparatur negara di daerah lain, namun pada saat menjadi Wakapolres Bolmut sambil melirik isterinya untuk aktif kembali sebagai Wakil Ketua Bhayangkari Bolmut," ungkap Kompol Semuel Kayangan.

Kabag-Ops yang baru Kompol Heriadi Ismail, SIK mantan Kapolsek Malalayang Manado berharap agar sinergitas dalam menjalankan tupoksinya dengan masyarakat serta tokoh pemuda dan jurnalis berjalan harmonis.

Acara kenal sambut Wakapolres Bolmut dan Kabag-Ops diakhiri dengan melantunkan lagu "Kemesraan" dan lagu Manado "Cincin Kaweng" dipandu Kapolres Bolmut telah menjadi hiburan tersendiri bagi para perwira dan anggota Polres Bolmut serta ibu-ibu bhayangkari dengan wajah penuh kegembiraan mengakhiri dengan berjabatan tangan. (/Gandhi Goma).

Bolmut, Sulutnews.com - Kapolres Bolmut AKBP Wahyu Purdiawarso SH SIK melalui Kasat Reskrim Iptu Herdi Manampiring SH memberikan keterangan pers dan membenarkan tentang suatu peristiwa proses pencarian warga Desa  Bigo Selatan Kecamatan Kaidipang yang dinyatakan hilang sejak 5 hari lalu bernama Feki Adam (37 tahun) akhirnya ditemukan sudah menjadi mayat. Kamis (24/02/2022).

"Korban ditemukan di aliran Sungai Bolas di Desa Bigo Selatan pada hari Kamis (24/02/2022) sekitar pukul 14.20 wita oleh pihak Basarnas Bolaang Mongondow Raya (BMR) dengan  Timsar Gabungan TNI/Polri, serta masyarakat. Jenazah korban  ditemukan dalam keadaan telanjang dan tertelungkup digenangan air,  telah kita visum di RSUD Bolmut," ujar Kasat Reskrim Bolmut.

Diungkapkannya, berdasarkan hasil visum dokter terhadap tubuh korban terdapat tanda-tanda penganiayaan di sekujur tubuh korban, tangan dan kakinya terikat dengan tali pancing nilon. Patut diduga korban mengalami penganiayaan dan pembunuhan. Dan sampai saat ini kita sedang melakukan tahapan penyelidikan dan penyidikan untuk menemukan para pelaku ini.

Dari hasil keterangan beberapa anggota masyarakat yang hadir dalam pemakaman jenasah almarhum, Feki Adam adalah pribadi pendiam, aktifitasnya sebagai petani ulet untuk mencari nafkah untuk kedua anaknya yang masih sekolah di SMK Kaidipang dan yang bungsu masih di Sekolah Dasar Bigo.

Pihak keluarga berharap kepada pihak kepolisian untuk segera menemukan para pelaku ini untuk mempertanggung jawabkan perbuatan biadabnya di depan sidang pengadilan. (/Gandhi Goma)

Bolmut, Sulutnews.com - Dampak-dampak kumulatif dan kekerapan

terjadinya banjir yang diukur dalam jangka waktu cukup panjang akan menentukan corak pembangunan dan kegiatan pertanian yang boleh
berlangsung di bantaran / sempadan sungai atau daerah-daerah rawan banjir lainnya.

Menurut Kepala Bappelitbang Bolmut Nazarudin Maloho saat dikonfirmasi sesudah acara Musrembang Kecamatan Bolang-Itang Barat, pengaruh fisiografi atau geografi fisik sungai seperti bentuk, fungsi dan kemiringan Daerah Aliran Sungai (DAS), kemiringan sungai, geometrik hidrolik (bentuk penampang seperti lebar, kedalaman, potongan memanjang, material dasar sungai), lokasi Sungai Bolang-Itang merupakan hal-hal yang mempengaruhi terjadinya banjir di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), khususnya Sungai Bolang-Itang yang melewati lima desa di Kecamatan Bolang-Itang Barat. Rabu (23/02/2022).

"Erosi dan sedimentasi
di DAS berpengaruh terhadap
pengurangan kapasitas penampang sungai. Erosi menjadi problem klasik sungai-sungai
di Indonesia. Besarnya sedimentasi akan mengurangi kapasitas saluran sehingga
timbul genangan dan banjir di sungai. Sedimentasi (pengendapan lumpur) juga merupakan masalah besar pada sungai-sungai di Indonesia, apalagi di daerah pertanian sesudah membajak sawah," ujarnya.

Dijelaskannya, Erosi tanah longsor (land-slide) dan erosi pinggir sungai (stream bank erosion) memberikan sumbangan sangat besar terhadap sedimentasi di sungai-sungai, bendungan dan akhirnya ke laut. Pengurangan kapasitas aliran banjir pada sungai dapat disebabkan oleh pengendapan berasal dari erosi DAS dan erosi tanggul sungai yang berlebihan. Sedimentasi sungai
terjadi karena tidak adanya vegetasi penutup dan adanya penggunaan lahan yang tidak
tepat, sedimentasi ini menyebabkan terjadinya agradasi dan pendangkalan pada sungai, hal ini dapat menyebabkan
berkurangnya kapasitas tampungan sungai. Efek langsung dari fenomena ini menyebabkan meluapnya air dari alur sungai keluar dan menyebabkan
banjir.

Wakil rakyat Suit Pontoh sangat prihatin dengan bencana banjir sering datang menghantam pemukiman rakyatnya, apalagi pengaruh air pasang laut
memperlambat aliran sungai
ke laut. Pada waktu banjir bersamaan dengan air pasang yang tinggi maka tinggi genangan
atau banjir menjadi besar karena terjadi aliran balik (backwater). Fenomena genangan air pasang (Rob) juga rentan terjadi di daerah pesisir sepanjang tahun baik
di musim hujan dan maupun di musim kemarau.

"Oleh sebab itu kita mengharapkan perhatian dari pemerintah pusat, terutama dari Bappenas dan Kementerian PUPR, sudah kesekian kalinya kita presentasi dihadapan para pengambil keputusan di kementerian terkait, sudah banyak korban nyawa penduduk dan ratusan hewan ternak, termasuk permintaan dana untuk mengeruk lumpur di muara sungai Bolang-Itang belum ada realisasinya," tandas wakil rakyat dari Dapil II Partai Persatuan Indonesia.

Dari keterangan Kadis PUPR Bolmut Rudini Masuara, ST, banjir yang besar yang sudah sering terjadi di Sungai Bolang-Itang, sudah kita presentasikan di Kementerian PUPR, dari empat usulan kami untuk mendapat dana penanggulangan bencana alam untuk tanggul bantaran sungai di Sungai Bolang-Itang, Sungai Sangkub, Sungai Pinagaluman, kita mendapat bantuan untuk tanggul mencegah abrasi pantai di Desa Buko, berbatasan dengan Provinsi Gorontalo.

Rusaknya hutan (hilangnya vegetasi alami), penebangan pohon dan tanaman oleh
masyarakat secara liar (Illegal logging), tani berpindah-pindah dan permainan rebiosasi hutan untuk bisnis dan sebagainya menjadi
salah satu sumber penyebab terganggunya siklus hidrologi dan terjadinya banjir.

Camat Bolang-Itang Barat Supriadi Goma menyaksikan langsung akibat bencana banjir tahunan di wilayahnya, bangunan-bangunan rusak atau hancur yang disebabkan oleh daya terjang air banjir, terseret arus, daya kikis genangan air, longsornya tanah di seputar/di bawah pondasi,
tertabrak/terkikis oleh benturan dengan benda-benda berat yang terseret arus. Kerugian fisik cenderung lebih besar bila letak bangunan di lembah-lembah pegunungan dibanding di dataran rendah terbuka. Banjir dadakan akan menghantam apa saja yang dilalui.

"Jika kita studi banding ke Kota Gorontalo, akan terlihat tanggul bantaran sungai lebih tinggi dari tanah pemukiman penduduk, ternyata di masa Gubernur Fadel Muhammad para teknisi air lokal telah menemukan solusi berdaya guna dengan menggunakan batu border ditutupi dengan tanah liat, sehingga berhasil guna dalam efisiensi anggaran bersumber dari APBN/APBD)," kata Camat Bolang-Itang Barat.

Dengan demikian strategi dan pendekatan minimasi dampak banjir serta pemetaan unsur-unsur rawan atau rentan dengan memetakan daerah rawan bencana di Kabupaten Bolmut serta menggabungkan data itu dengan rancangan kegiatan persiapan dan penanggulangan untuk tahun anggaran 2023/2023. (/Gandhi Goma).

Bolmut, Sulutnews.com 22/02/2020 curah hujan yang cukup intens beberapa pekan ini mengakibatkan longsor dibeberapa ruas jalan trans sulawesi yang menghubungkan propinsi sulut dengan Gorontalo, salah satu titik longsor berada di Desa Tanjung Buaya, Kecamatan Bolangitang Barat tepatnya di gunung Banggele.

Longsoran yang praktis menutupi seluruh badan jalan itu mengakibatkan antrian kenderaan mengular hingga berjam-jam.
Merasa waktu terus berjalan, salah satu pengemudi truk jenis fuso yang datang dari arah Manado melakukan aksi nekat dengan menerobos tumpukan lumpur longsor yang menutupi badan jalan tersebut.(M.Alghifari)

Bolmut, Sulutnews.com - Bencana alam banjir dan longsor sudah menjadi tontonan setiap tahun pada musim penghujan untuk daerah aliran sungai di Kecamatan Bolang-Itang Barat untuk Desa Jambusarang, Sonuo, dan Ollot. Senin (21/02/2022).

Tingginya curah hujan merata di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) khususnya di Kecamatan Bolang-Itang Barat telah menimbulkan kepanikan masyarakat dan mereka telah siap-siap membawa barang-barang rumah tangganya ke arah ketinggian jalan trans sulawesi.

Warga di seputaran jembatan Langi ibu Ibong Hasan menunjuk luapan banjir sudah masuk ke kolong rumahnya, dan mengeluh ke Pemerintah Daerah Bolmut yang sudah empat belas tahun menjadi daerah otonomi, tapi mengabaikan usul dan saran melalui musrembangdes untuk segera membuat bronjong di sepanjang hamparan aliran sungai Langi agar setiap musim penghujan tidak menghantam pemukiman penduduk.

"Permasalahan banjir karena meluapnya air sungai Langi ini belum ada solusinya dari Pemda Bolmut, kita lihat saja sungai kayak di Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), mereka telah membuat tanggul beton sepanjang aliran sungai. Kita hanya meminta dibuatkan timbunan tanah dan batu di dua sungai atau membuat bronjong pada tikungan air sungai agar pada saat banjir tidak menumbangkan pohon kelapa," ungkapnya.

Mengantisipasi bencana alam berupa banjir dan tanah longsor akibat curah hujan tinggi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) mengimbau warga untuk waspada.

Hal ini disampaikan Kepala BPBD Bolmut Victor Nanlesy mengatakan, untuk mengantisipasi hal tersebut dirinya mengimbau masyarakat untuk berhati-hati khususnya yang berada di area banjir dan rawan longsor saat ini terjadi di Bukit Banggele terletak di antara Desa Tanjung Buaya dan Desa Tote.

"Ya, sudah ada tim yang standby dilapangan melakukan pemantauan dan meninjau langsung ke setiap rumah penduduk dilanda banjir," ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, BPBD Bolmut juga bekerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum, dan berkoordinasi dengan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sulut. (/Gandhi Goma).

Bolmut, Sulutnews.com -  Bupati Bolmut Drs. Hi. Depri Pontoh Bersama Wakil Bupati Bolmut Drs. Hi. Amin Lasena MAP melepas secara resmi rombongan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) dalam rangka mengikuti Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2022 Di Kendari Sulawesi Tenggara. Bertempat di halaman Kantor Bupati Bolmut. Kamis (03/02/2022).

Wakil Ketua PWI Sulut Satrin Lasama mengawali laporan tentang  kegiatan rutin HPN yang setiap tahun diperingati di ibukota provinsi, namun dampak pendemi Covid-19 memperingati HPN tertunda dua tahun 2020/2021, namun kita bersyukur HPN  Tahun 2022 di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara akan dibuka resmi Presiden RI Joko Widodo,  17 Duta Besar, disertai para menteri kabinet Indonesia Maju. Rombongan dari PWI Bolmut berjumlah 16 wartawan, disertai tiga sopir dari Dinas Perhubungan Bolmut.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemda Bolmut yang telah memberikan dukungan dana dan fasiltas kendaraan. Hal ini sudah kita rencanakan sejak awal Tahun 2021. Kami mohon restu kepada Bupati Bolmut Depri Pontoh dan Wabup Bolmut Amin Lasena untuk melepas keberangkatan kami menuju lokasi HPN di Kendari," ujar Satrin Lasama.

Di tempat terpisah Ketua PWI Bolmut Ramly Padju menyampaikan program  susunan pelaksanaan kegiatan ini antara lain; Launching HPN dan Pengumuman Anugerah Adinegoro Auditorium TVRI, Webinar “Tantangan Jurnalis Perempuan di Era Digital”, Daring via Zoom  Wartawan Perempuan Online, Konvensi Nasional Media Massa , Seminar Nasional Pariwisata,

Diskusi Sinergitas Pers dan Pemerintah Dalam Meningkatkan Produktivitas Pertanian Nasional & Kelapa Sawit, Seminar Nasional Pemulihan Ekonomi Nasional, Jurnalisme Berkualitas di Tengah Revolusi Teknologi Informasi, Gala Dinner 10 Gubernur Penandatangan Komitmen Rehabilitasi Mangrove Kendari.

Acara doa penutup disampaikan wartawan Galib Berahima memohon keselamatan, diberikan kekuatan dan kesehatan dalam perjalanan pergi dan pulang dari Hari Pers Nasional tahun 2022 di Kendari. Aamiin. (/Gandhi Goma).

Bolmut, Sulutnews.com -  Keluarga besar Abdul Latif Pontoh- Tololiu berkumpul dan menyatu di lokasi Perkebunan Hahea Desa Langi Kecamatan Bolang-Itang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) dalam acara ulang tahun isterinya pegawai Dinas Pertanian Bolmut Vike Helly Tololiu yang ke 51 tahun. Selasa (01/02/2022).

"Kami anak dan cucu-cucu dari keluarga besar alamarhum Abo Doti Pontoh-Babay berkumpul bersama di lokasi Perkebunan Hahea ini sebagai simbol menyatukan kembali seluruh keluarga sebagai ucapan rasa syukur telah dibukanya lahan perkebunan jagung seluas 15 hektar sekaligus memperingati usia isteri Vike Helly Tololiu ke 51 tahun, kebetulan hari raya Imlek tahun 2022, isteri saya berasal dari Desa Noongan Kecamatan Langowan Kabupaten Minahasa, dan kita undang keluarganya untuk hadir karena keluarga isteri saya dari kalangan petani jagung untuk datang meninjau langsung," ujar Latif Pontoh yang akrab disapa Om Pit.

Kakak tertua dari Latif Pontoh, Abo Salmon Pontoh balik ke tanah leluhurnya Bolang-Itang dari perantauan selama empat puluh tahun di Kabupaten Maluku Tengah. Ada suatu hal yang menjadi perhatian seluruh keluarga ketika lahan tidur sekitar 30 hektar perkebunan Hahea milik keluarga leluhurnya menjadi lahan tidur, hanya tersisa ribuan pohon kelapa yang semakin tidak produktif lagi.

Setelah setahun berdiam diri di Istana Raja Bolang-Itang, adiknya Abdul Latif Pontoh mengusulkan untuk investasi menanam jagung karena prospek harga jagung stabil dan sangat menguntungkan serta mendorong adiknya untuk memulai membuka lahan dengan ekskavator.

"Saya seringkali datang ke pondok perkebunan Hahea dan melihat para pekerja sedang mengelolah kelapa menjadi kopra, namun terbetik dalam hati saya untuk membuka lahan jagung,  awal investasi untuk sementara kita membuka lahan seluas 15 hektar pada akhir tahun musim penghujan," ujar Salmon Pontoh.

Sumber mata air untuk lahan perkebunan di Kecamatan Bolang-Itang Barat melimpah, membagi pengalaman pada kebijakan anggaran Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah telah menyiapkan dana untuk pengadaan saluran pipa sepanjang tujuh kilometer mengairi persawahan dan perkebunan, dan jika berkenan dinas terkait Kabupaten Bolmut dapat melaksanakan studi banding kesana untuk diterapkan di negeri leluhur tercinta ini, tandasnya.

Kebetulan pada hari Imlek, kami mengundang keluarga besar dari Noongan Minahasa untuk merayakannya di Perkebunan Hahea karena adik ipar saya Vike Tololiu isteri dari adik saya Abdu Latif Pontoh berulang tahun pada usia 51 tahun. Mereka dikenal sebagai petani ulet. Banyak hal yang diusulkan karena hanya menunggu tadah hujan menjadi pertimbangan untuk membuat sumur bor atetis, agar kita dapat panen jagung tiga kali dalam setahun.

"Saya mendorong adik saya Latif Pontoh dengan pikiran dan modal investasi terbatas karena perhitungan kita sederhana dari hasil investigasi ke petani jagung sepupu saya Ingko Ponto di Bintauna, jika dikelolah secara benar dengan pemupukan yang tepat, maka setiap satu hektar bisa dipanen 8 ton dikalikan lima ribu rupiah per kilo, maka sekitar empat puluh juta dikurangi biaya penanaman dan pengadaan pupuk," ungkapnya.

Hal senada juga disampaikan Sekda Bolmut Rahcmat Pontoh dalam kapasitas sebagai keluarga dekat karena program pemerintah saat ini mendorong dan memberdayakan perekonomian rakyat disektor perkebunan, pertanian, dan kelautan.

"Seperti kita ketahui bersama keluarga kerajaan almarhum Abo Doti Pontoh memiliki lahan pertanian ratusan hektar, hal ini banyak dilirik para investor untuk bekerjasama dalam investasi perkebunan dan peternakan sapi yang saat ini menjadi investasi terbesar ratusan miliar rupiah di Indonesia dan pertama kali akan dicanangkan nanti di Desa Biontong Kecamatan Bolang-Itang Timur. Investasi ini bekerjasama dengan Australia. Hal ini akan berdampak ekonomis saling menguntungkan antara investor, pemilik lahan dan kelompok peternak sapi," kata Sekda Bolmut. (**/Gandhi Goma)

Bolmut, Sulutnews.com - Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Sirajudin Lasena SE M.Ec. Dev menyampaikan hal-hal yang harus dilakukan dalam persiapan pelaksanaan pemeriksaan audit internal BPK Tahun Anggaran 2021disetiap Satuan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolmut selama 42 hari kedepan. Kamis (27/01/2022).

Ada dua poin penting yang harus dilakukan dalam persiapan pelaksanaan pemeriksaan yang akan dilakukan.

Pertama, setiap Satuan Perangkat Daerah harus menyusun dokumentasi pemeriksaan yang memadai secara tepat waktu pada seluruh tahapan proses pemeriksaan yang berisi informasi yang jelas mengenai prosedur pemeriksaan yang telah dilakukan, pertimbangan profesional, kecukupan dan ketepatan bukti yang diperoleh, serta kesimpulan yang dibuat.

Kedua, Seluruh Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional  agar memastikan terlaksananya proses penjaminan mutu pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai, bahwa pemeriksaan telah sesuai dengan standar pemeriksaan dan ketentuan perundang-undangan.

Dipastikan, BPK memiliki kebebasan dan kemandirian dalam ketiga tahap pemeriksaan, yakni perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan. Kebebasan dalam tahap perencanaan mencakup kebebasan dalam menentukan obyek yang akan diperiksa, kecuali pemeriksaan yang obyeknya telah diatur tersendiri dalam undang undang, atau pemeriksaan berdasarkan permintaan khusus dari lembaga perwakilan.

"Kita sudah mengirimkan 20 berkas acuan ke BPK sebagai landasan untuk audit nanti, karena mereka masih berada di Manado," ungkap Sirajudin Lasena.

Saiful Ambarak sebagai pimpinan DPRD Kabupaten Bolmut berharap, dalam merencanakan tugas pemeriksaan, BPK memperhatikan permintaan, saran, dan pendapat lembaga perwakilan. Permintaan dimaksud dapat berupa hasil keputusan rapat paripurna, rapat kerja, dan alat kelengkapan lembaga perwakilan.

"Dalam rangka membahas permintaan, saran, dan pendapat sebagaimana dimaksud, BPK atau lembaga perwakilan mengadakan pertemuan konsultasi," ujar Ambarak.

Ditambahkannya, dalam merencanakan tugas pemeriksaan, BPK dapat mempertimbangkan informasi dari pemerintah daerah, bank sentral daerah, dan masyarakat. Informasi dari pemerintah daerah termasuk dari lembaga independen yang dibentuk dalam upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Informasi dari masyarakat termasuk penelitian dan pengembangan, kajian, pendapat dan keterangan organisasi profesi terkait, berita media massa, pengaduan langsung dari masyarakat.

Juldin Bolota sebagai legislator DPRD Bolmut berharap dalam menyelenggarakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah. Untuk keperluan sebagaimana dimaksud, laporan hasil pemeriksaan intern pemerintah wajib disampaikan kepada BPK.

"Pemeriksa dan/atau tenaga ahli dalam bidang tertentu dari luar BPK dimaksud adalah pemeriksa di lingkungan aparat pengawasan intern pemerintah, pemeriksa, dan/atau tenaga ahli lain yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh BPK. Penggunaan pemeriksa yang berasal dari aparat pengawasan intern pemerintah merupakan penugasan pimpinan instansi terkait," tandasnya.

Dalam pengarahannya ke setiap dinas terkait, Sirajudin Lasena mengatakan pemeriksaan yang akan dilakukan BPK dalam pemeriksaan tematik PFM ini adalah jenis pemeriksaan kinerja, yang pada saat ini baru pada tahap persiapan pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan bertujuan untuk mengidentifikasi masalah yang ada pada obyek pemeriksaan sebagai bahan untuk menentukan tujuan dan lingkup pemeriksaan.

"PFM ini mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan pengelolaan, penerimaan, dan pengeluaran keuangan negara/ daerah. Dalam pendekatan the whole of system, PFM melibatkan seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat, pemerintah dan lembaga perwakilan dalam upaya untuk mengidentifikasi pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat," ujarnya.

Namun menurut  Kepala Bapelitbang Kabupaten Bolmut Abdul Nazaruddin Moloho, S.Pd, M.Sc mengungkapkan, pemerintah daerah memiliki kendala untuk dapat mengakomodasi seluruh kebutuhan publik dikarenakan adanya keterbatasan sumber daya keuangan yang dimiliki. Oleh karena itu Bappelitbang Bolmut dapat merencanakan secara efektif mengalokasikan dan mengelola sumber daya keuangan yang dimiliki ke dalam program dan kegiatan pembangunan yang dapat mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat. (/Gandhi Goma).