Bolmut, Sulutnews.com - Kegiatan sosialisasi dan diskusi implementasi manajemen sampah plastik oleh Forum Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Bolmong Utara guna menjawab tuntutan pembangunan perumahan baik arah maupun laju pembangunan dapat mencapai kondisi pada jumlah dan kualitas sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat.

Sebagai organisasi perpanjangan tangan pemerintah dalam urusan ini, Forum PKP Bolaang Mongondow Utara telah melaksanakan kegiatan kunjungan dan dialog sekaligus fasilitasi rencana aksi di Desa Bigo seletan bertempat di Balai Desa Bigo Selatan Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Rabu (21/09/2022)

Acara sosialisasi ini di hadiri oleh Sangadi (kepala desa), Ketua TP PKK, Ketua Pemuda/Karang Taruna, Ketua LPM, Ketua Ketua Dasawisma, Tokoh Masyarakat dan Perangkat Desa Bigo Selatan. Merupakan kegiatan yang di inisiasi oleh Forum PKP yang memperoleh dukungan dari Bapelitbang serta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan yang secara tidak langsung berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Forum. Akan tetapi di nilai akan memberi dampak pada perbaikan kualitas perumahan dan kawasan pemukiman khususnya yang berada di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Salah satu tujuan dari SDGs (Sustanaible Developmen Goals) yakni target 100-0-100, 100% cakupan layanan air minum, 0 % Kawasan Kumuh dan 100% cakupan layanan sanitasi.

“Masalah sampah plastik, merupakan salah satu contributor terciptanya kawasan kumuh, untuk itu melalui program edukasi dan kampanye bebas sampah plastik ini di harapkan masyarakat akan terlibat secara aktif dalam pengelolaan sampah khususnya sampah plastik,” ujar Kamarudi Babay

Dalam menyampaikan dari materi sosialisasi Koordinator Persampahan Forum PKP Bolaang Mongondow Utara, Yusman Hunowu, SP memaparkan tentang bagaimana mekanisme, teknis dan manajemen sampah yang dapat di lakukan dengan melibatkan kelompok dan kelembagaan di desa.

Karena itu, pemerintah terus mendorong circular economy di masyarakat. Salah satunya terlihat dari terus bertumbuhnya komunitas yang concern akan daur ulang plastik. Misalnya, pada 2015 kelompok atau komunitas yang terlibat baru 1.100 di 18 kabupaten/kota, pada 2019 telah mencapai 5.440 komunitas yang melibatkan 9,5 juta masyarakat di 186 kabupaten/kota
Kini di sekitar masyarakat banyak komunitas yang membuat bank sampah. Nantinya dalam menabung, sampah yang disetorkan masyarakat akan dihitung dalam satuan kilogram dan kemudian dikonversi menjadi rupiah.

Masyarakat yang menabung setidaknya dalam enam bulan dapat menghasilkan minimal Rp500 ribu dari sampah yang mereka setorkan. Umumnya, mereka menyimpan uang tersebut tanpa diambil, dan baru diambil menjelang perayaan Idul Fitri atau ketika ada kebutuhan masuk sekolah, dan lainnya.

Pada materi lain yang disampaikan oleh Ibu Sri Dinas Lingkungan Hidup memfokuskan materi pada manajemen Bank Sampah yang sarananya saat ini sudah di bangun oleh Dinas Lingkungan Hidup berlokasi Di Desa Boroko.

Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) timbunan sampah nasional mencapai 67,8 juta ton per tahun dan sekitar 16%-nya merupakan sampah plastik. Sayangnya timbunan sampah plastik yang didaur ulang diperkirakan baru mencapai 10%-15%.
“Padahal dengan konsep circular economy (ekonomi melingkar) sampah plastik dapat diolah menjadi plastik kembali maupun produk lain yang bermanfaat. Untuk melakukannya pun tidak sulit, cukup pilah saja sampah Anda dari rumah.” Ungkap Ketua Forum

Harga botol plastik per kilogram di tingkat pengepul berkisar Rp3.000 per kilogramnya. Gelas plastik berkisar Rp3.500-Rp6.000, ember plastik berkisar Rp1.000-Rp3.000, dan kantong plastik berkisar Rp300-Rp1.500.

Botol plastik kemasan umumnya menggunakan plastik berjenis polyethy terephthalate (PET), yang dinilai paling aman, ramah lingkungan, dan bernilai tinggi.

PET umumnya digunakan untuk botol kemasan air mineral, botol minyak goreng, botol obat, dan botol kosmetik. Botol PET mampu didaur ulang hingga 50 kali.

Dalam sambutannya Sangadi Bigo Selatan Isran Suleman mengapresiasi dan menyambut baik kegiatan ini, oleh karena itu beliau menginstruksikan kepada semua perangkat desa serta ketua-ketua dasawisma untuk memulai gerakan ini dimulai dari diri sendiri. Kita akan memasang spanduk Desa Bigo Selatan Bebas Sampah Plastik !

Dalam Diskusi, terlihat antusiasme peserta sosialisasi dengan acara ini serta berkomitmen untuk memulai gerakan ini dari rumahnya masing-masing.

Di akhir kegiatan anggota Forum PKP melakukan kunjungan ke salah satu warga Rahmat Datuela yang sudah berinisiatif mengumpulan sampah plastik di rumahnya.
#SalamLestari
#Mulai Dari Diri Sendiri #Bolmut Bebas Sampah Plastik. (***/Gandhi Goma)

Bolmut, Sulutnews.com - Forum Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (FKP) Kabupaten Bolmong Utara melaksanakan rapat koordinasi berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 tahun 2020 Tentang Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman. Acara ini dilaksanakan di obyek wisata pantai “Batu Pinagut” Desa Boroko Timur Kecamatan Kaidipang. Senin (19/09/2022).

Dalam rangka pelaksanaan kegiataan forum berkaitan dengan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman guna menjawab tuntutan pembangunan perumahan baik arah maupun laju pembangunan dapat mencapai kondisi pada jumlah dan kualitas sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, maka sebagai organisasi perpanjangan tangan pemerintah dalam urusan ini, Forum PKP Bolaang Mongondow Utara akan melaksanakan kegiatan kunjungan dan dialog sekaligus fasilitasi rencana aksi di desa sasaran.

Program PKP Bolmong Utara berjalan dengan baik, dan menjadi contoh untuk daerah lainnya. Ketika dilakukan koordinasikan dengan Sekda Bolmong Utara merespon positif. Ketika dalam tingkat Provinsi Sulut menjadi perhatian dari peserta utusan daerah.

“Setelah 2 tahun menjadi contoh untuk daerah lainnya, hanya keterbatasan pos anggaran. Isu strategis dari beberapa fakta di masyarakat, lebih fokus mengatasi sampah organik dan sampah plastik untuk didaur ulang. Sektor kawasan perumahan dan pemukiman.” Ungkap Sisca Babay.

Sekretaris FKP Kamarudin Babay mengenai persampahan sudah dikordinasikan dengan 3 desa percontohan. Berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan hidup tentang mekanisme pengangkutan melalui truck sampah setelah dibuang pada pembuangan akhir untuk memisahkan sampah organik dan sampah plastik. Termasuk drainase di pusat ibukota Boroko belum berfungsi.

Yusman Hunowu menangani bidang persampahan untuk sosialisasi tentang sampah plastik dipesisir pantai yang didasar laut sudah menumpuk, apalagi sampah plastik sudah dibakar menyisakan bahan dasar plastik yang akan merusak tatanan kesuburan tanah.

Moderator di pandu lansung oleh Ketua Forum ; Rahmat J. Buhang. Kepala Bapelitbang Bolaang Mongondow Utara yang di Wakili oleh Kepala Bidang Bapelitbang Bolaang Mongondow Utara Ibu Sisca Babay, S.Pt., M.Si antara lain :

- Harapan akan terjadinya sinergitas antara Pokja PKP dengan Forum dalam mengatasi

masalah masalah dalam pengembangan perumahan dan kawasan pemukiman

- Menentukan prioritas-prioritas program dan kegiatan forum PKP karena cakupan dan ruang

lingkub peran forum yang sangat luas.

- Membantu memaksimalkan pencapaian target SDGs 100-0-100.

 

Pemaparan Materi Oleh Ketua Forum : Rahmat J. Buhang, S.Pt, M.Si tentang program kerja tahun 2021 sekaligus sebagai bahan evaluasi dan rujukan program kerja forum tahun 2022

Isyu-isyu strategis yang masih menjadi konsentrasi dan Forum di antaranya :

 

  1. Masalah Persampahan dan perilaku masyarakat sebagai salah satu factor penyumbang terjadinya kawasan kumuh.
  2. Masalah Prasarana dan Sarana Utilitas di Kawasan Pemukiman dan atau Kawasan
  3. Perumahan yang di bangun oleh Pengembang.
  4. Masalah alifungsi lahan dan kawasan lindung (mangrove) untuk pemukiman maupun
  5. Masalah system drainase perkotaan yang masih buruk.
  6. Masalah Cakupan Layanan air minum dan Sanitasi yang layak bagi Masyarakat.

 

Brain Storming (Curah Pendapat) serta Identifikasi masalah PKP dari peserta Rapat yang di pandu langsung oleh Pimpinan Rapat

MOH. ISA DILAPANGA, ST

  • Pembahsan struktur Forum PKP
  • Tupoksi forum agar di paparkan kembali dalam rapat ini
  • Forum PKP tidak punya anggaran operasional
  • Kegiatan harus berbiaya rendah/bebas anggaran dan bisa di laksanakan - Tidak ada kegiatan khusus ceremony.

YUSMAN HUNOWU, SP

  • Di Desa Bigo Selatan di bangun fasilitas sampah an organic/plastic oleh dinas
  • lingkungan hidup tapi belum termanfaatkan
  • Penanganan sampah organic dan perlu adanya aksi nyata.
  • Sampah plastik dapat didaur ulang secara ekonomis oleh ibu-ibu Dasawisma dan sudah ada pembelinya.

KAMARUDIN BABAY, S.Pd

  • Masalah persampahan, tidak ada tempat sampah khsuus dalam kompleks
  • perumahan yang di bangun oleh pengemban
  • Pendekatan di desa melalui kampanye sosialisasi penanganan sampah serta
  • kebersihan melalui kerjasama dengan pemerintah desa
  • Masalah Drainase kompleks perumahan dan pemukiman masyarakat tidak di
  • Contoh perumahan Manggabay dan Griya Pinagut tidak memenuhi syarat terutama PSU tidak di sediakan oleh pengembang.
  • Dalam melakukan pengembangan perumahan oleh developer menganut prinsip di
  • bangun dulu baru di pasarkan, bukan di pasarkan baru di bangun
  • Masukan Forum/Rekomendasi : Mengamankan ibukota dari banjir di rencanakan menggunakan kawasan di kompleks perkantoran berfungsi menjadi resapan air, Pembuangan di kawasan mangrove keakar

IBRAHIM DATUKRAMAT

  • Penanganan sampah, ada yang di buat oleh Dinas lingkungan hidup, ada yang dari
  • desa namun sudah banyak yang tidak berfungsi.
  • Tempat sampah yang di buat oleh desa di komplen/protes oleh warga akibat
  • timbulnya aroma yang tidak sedap.
  • Jaringan listrik ke perumahan, belum dapat di tangani tangani oleh PLN karena
  • belum di serahterimakan oleh pengembang kepada PLN
  • Kejadian kabel yang masuk ke perumahan Manggabay yang menggangu jalan
  • Tiap desa mestinya ada proposal untuk warga yang belum ada akses listrik.
  • Desa Boroko Utara terjadi pembuangan sampah di sungai yang menuju ke laut.
  • Desa Boroko, Talud penahan pantai yang di bangun 2017 dan 2018 , pekerjaan
  • tidak selesai sehingga kompleks pemukiman yang tidak di bangun Talut selalu
  • mengalami banjir Rob bahkan sudah masuk ke dalam rumah warga setempat.
  • Di anggarkan di desa, tapi bukan kewenangan desa
  • Jamban dan MCK yang tidak bisa di pakai.

MOH. AKRINATO MULILING, S.Ag

  • Forum ini tidak punya dana, namun Fungsi forum sebagai fasilitator
  • Dana untuk pecahkan masalah kebutuhan msyarat dalam mengatasi kekumuan
  • menjadi tugas forum untuk mengkomunikasikan dengan pihak-pihak yang
  • memiliki anggaran.
  • Penanganan tentang listrik, ada yang perlu di kawal untuk menghasilkan regulasi
  • daerah dan desa. Contoh penanaman tanaman di bawa jaringan listrik, kalau
  • sudah di tanam harus di matikan.
  • TV kabel yang bekerjasama dengan PLN, perlu di tata agar tidak menimbulkan
  • kesemrautan jaringan di kawasan pemukiman.
  • Pasar Boroko : ada MCK tidak bisa di fungsikan dan rusak. Harus di fasilitasi untuk
  • mencari solusi, memfasilitasi siapa yang bertanggungjawab.
  • Master plan pembangunan/tata ruang sehingga tidak ada ruang bagi masyarakat
  • yang tidak punya lahan untuk membangun rumah sehingga menjadi kumuh
  • Penanganan sampah, organic dan an organic
  • Forum juga memfasilitasi untuk mendatangkan ahli
  • Langka dan teknis, Forum turun di setiap desa identifikasi dan pendataan.,
  • penyebabnya, solusi, siapa yang bertanggungjawab.
  • Identifikasi rumah tidak layak huni.
  • Penanganan sungai yang berada di kawasan ibukota
  • Kesegaran udara di Bolmut adanya mangrove akan menghasilkan oksigen,
  • sehingga ada upaya untuk merehabilitasi dan mengkonservasi.

 

ABD. GANI TUNA, S.Ip

  • Program kerja yang lalu di evaluasi untuk di laksnakan.
  • Ketidak aktivan anggota, di isi
  • Kompleks perkantoran, tidak ada resapan air dan saluran pembuangan
  • Persampahan, buatkan desa percontohan pengelolaan sampah yang baik.

       

Dari pemaparan pendapat peserta rapat, maka selaku pimpinan rapat melakukan analisa dan menarik intisari dari pokok tanggapan, dan saran untuk menyusun program kerja forum sebagai berikut :

  1. PERSAMPAHAN
  2. DRAINASE
  3. PERUMAHAN DAN PSU
  4. MANGROVE PERKOTAAN
  5. LISTRIK
  6. AIR MINUM DAN SANITASI

Tanggapan Balik Peserta

  1. Yusaman Hunowu, SP

Dalam hal penanganan sampah perlu di lakukan langkah-langkah

  • Sosialisasi
  • Desa percontohsn
  • Menghasilkan uang/pendapatan
  • Bank sampah
  • Pupuk organic, dari sampah organic
  • Pendekatan lewat pemerintah desa
  1. Bapak Isa Dilapanga, ST

Konsentrasi penanganan masalah sampah pokja dapat memfasilitasi

  • Kampanye dan fasilitasi pengolahan sampah
  • Desain spanduk
  1. Ibu Sisca Babay, S.Pt, M.Si

Menekankan agar forum juga berkonsentrasi pada upaya penanganan masalah

  • Saluran air di pasar
  • MCK pasar/sanitasi layak
  • Air bersih/PAM yang keruh

 

Dari pembahasan tersebut maka di sepakati beberapa simpulan rapat sebagai berikut : KESIMPULAN

  1. Forum berfokus dulu pada lokus terbatas di wilayah perkotaan/beberapa desa di Kecamatan Kaidipang.
  2. Berkonsentsai pada 6 isyu pokok yakni Persampahan, Drainase, Kelistrikan, perumahan dan PSU, Mangrove perkotaan, Air minum dan sanitasi.
  3. Dalam mendistribusikan sumberdaya forum akar terkonsentrasi pada 6 isyu tersebut. Rapat menyepakati pembagian tugas anggota forum sebagai berikut :
  • Persampahan di koordinir oleh Bapak Yusman Hunowu, SP
  • Drainase di koordinir oleh Bapak Kamarudin Babay, S.Pd
  • Perumahan dan PSU di koordinir oleh Bapak Abdul Gani Tuna, S,Ip
  • Mangrove Perkotaan di koordinir oleh Bapak Moh. Akrianto Muliling, S.Ag
  • Listrik di koordinir oleh Bapak Ibrahim Datukramat
  • Air Minum dan Sanitasi di koordinir oleh Gandhi Goma, SH
  1. Forum rapat juga menyepakati untuk membuat rencana aksi Sosialisasi dan Fasilitasi penanganan sampah untuk membentuk Komunitas penggerak di Desa dengan metode melakukan kunjungan dan dialog rembuk guna menemukan solusi penanganan sampah baik organic maupun an organic.
  2. Desa-desa yang menjadi sasaran prioritas dan jadwal kunjungan sebagai berikut :
  • DESA BIGO SELATAN.
  • DESA BOROKO.
  • DESA BOROKO UTARA.
  1. Anggota forum sewaktu-waktu akan melaksanakan pertemuan kembali untuk mematangkan draft program kerja sebagaimana terlampir pada notulensi rapat.

(/Gandhi Goma).

Bolmut, sulutnews.com - sambutan bupati bolaang mongondow utara drs. H.depri pontoh pada acara rapat paripurna dalam rangka penyampaian rancangan kebijakan umum (kua) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (ppas) perubahan apbd kabupaten bolaang mongondow utara tahun anggaran 2022. Bertempat di ruang sidang dprd kabupaten bolaang mongondow utara., selasa, (13/09/2022).

Proses penyusunan kebijakan umum perubahan apbd serta prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan apbd kabupaten bolaang mongondow utara tahun anggaran 2022 , berdasarkan pada pasal 161 ayat (2) peraturan pemerintah republik indonesia nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Dijelaskan bahwa, perubahan apbd dapat dilakukan apabila terjadi hal–hal sebagai berikut :

Pertama, perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum apbd;

Kedua, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;

Ketiga, keadaan yang menyebabkan silpa tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan; dan

Keempat, keadaan darurat dan keadaan luar biasa.

Sejalan dengan regulasi tersebut, pada tahun anggaran 2022 terdapat beberapa kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang mendasari diperlukannya perubahan apbd kabupaten bolaang mongondow utara tahun 2022 antara lain :

Pertama, peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomor 2 tahun 2022 tentang petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus non fisik bidang kesehatan tahun anggaran 2022;

Kedua, peraturan menteri kesehatan nomor 3 tahun 2022 tentang petunjuk operasional penggunaan dana alokasi khusus fisik bidang kesehatan tahun anggaran 2022;

Ketiga, peraturan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak republik indonesia nomor 14 tahun 2021 tentang petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus non fisik dana pelayanan perlindungan perempuan dan anak tahun 2022;

Keempat, peraturan menteri investasi / kepala badan koordinasi penanaman modal republik indonesia nomor 8 tahun 2021 tentang petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus non fisik fasilitasi penanaman modal tahun anggaran 2022;

Kelima, peraturan badan kependudukan dan keluarga berencana nasional republik indonesia nomor 13 tahun 2021 tentang petunjuk teknis penggunaan dana bantuan operasional keluarga berencana tahun anggaran 2022;

Keenam, peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor 134/pmk.07/2022 tentang belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi tahun anggaran 2022; dan

Ketujuh, instruksi menteri dalam negeri nomor 32 tahun 2022 tentang penanganan penyakit mulut dan kuku di daerah.

Hal-hal tersebut, membawa konsekuensi terjadinya perubahan asumsi-asumsi dalam apbd yang tertuang dalam kebijakan umum perubahan apbd serta membawa perubahan alokasi pagu anggaran yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Perubahan alokasi tersebut tertuang dalam prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan apbd kabupaten bolaang mongondow utara tahun anggaran 2022.

Secara garis besar pokok-pokok prioritas dan plafon anggaran perubahan apbd tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Pertama, dari sisi pendapatan daerah diperkirakan mengalami perubahan dari Rp.667.603.662.049,- (enam ratus enam puluh tujuh milyar, enam ratus tiga juta, enam ratus enam puluh dua ribu, empat puluh sembilan rupiah) menjadi Rp.672.714.826.072,- (enam ratus tujuh puluh dua milyar, tujuh ratus empat belas juta, delapan ratus dua puluh enam ribu, tujuh puluh dua rupiah) atau bertambah sejumlah Rp.5.111.164.023,- (lima milyar, seratus sebelas juta, seratus enam puluh empat ribu, dua puluh tiga rupiah). Dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan asli daerah :

Sebelum perubahan : Rp.13.235.370.910,- (tiga belas milyar, dua ratus tiga puluh lima juta, tiga ratus tujuh puluh ribu, sembilan ratus sepuluh rupiah).

Setelah perubahan : Rp.11.485.370.910,- (sebelas milyar, empat ratus delapan puluh lima juta, tiga ratus tujuh puluh ribu, sembilan ratus sepuluh rupiah) atau berkurang sebesar Rp.1.750.000.000,- (satu milyar, tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pendapatan transfer:

Sebelum perubahan : Rp.645.528.227.639,- (enam ratus empat puluh lima milyar, lima ratus dua puluh delapan juta, dua ratus dua puluh tujuh ribu, enam ratus tiga puluh sembilan rupiah).

Setelah perubahan : Rp.652.389.391.662,- (enam ratus lima puluh dua milyar, tiga ratus delapan puluh sembilan juta, tiga ratus sembilan puluh satu ribu, enam ratus enam puluh dua rupiah).

Bertambah sebesar Rp.6.861.164.023,- (enam milyar, delapan ratus enam puluh satu juta, seratus enam puluh empat ribu, dua puluh tiga rupiah).

Lain-lain pendapatan daerah yang sah :

Sebelum perubahan: Rp.8.840.063.500,- delapan milyar, delapan ratus empat puluh juta, enam puluh tiga ribu, lima ratus rupiah)

Setelah perubahan : tidak bertambah dan berkurang

Kedua, dari sisi belanja mengalami kenaikan Rp.16.895.004.700,- (enam belas milyar, delapan ratus sembilan puluh lima juta, empat ribu, tujuh ratus rupiah). Dari semula, Rp.680.558.434.290,- (enam ratus delapan puluh milyar, lima ratus lima puluh delapan juta, empat ratus tiga puluh empat ribu, dua ratus sembilan puluh rupiah) menjadi Rp.697.453.438.990,- (enam ratus sembilan puluh tujuh milyar, empat ratus lima puluh tiga juta, empat ratus tiga puluh delapan ribu, sembilan ratus sembilan puluh rupiah),

Dengan rincian sebagai berikut :

Belanja operasi :

Sebelum perubahan : Rp.390.482.059.556,- (tiga ratus sembilan puluh milyar, empat ratus delapan puluh dua juta, lima puluh sembilan ribu, lima ratus lima puluh enam rupiah).

Setelah perubahan : Rp.403.150.430.382,- (empat ratus tiga milyar, seratus lima puluh juta, empat ratus tiga puluh ribu, tiga ratus delapan puluh dua rupiah) atau bertambah sejumlah Rp.12.668.370.826,- (dua belas milyar, enam ratus enam puluh delapan juta, tiga ratus tujuh puluh ribu, delapan ratus dua puluh enam rupiah).

Belanja modal :

Sebelum perubahan : Rp.176.184.224.067,- (seratus tujuh puluh enam milyar, seratus delapan puluh empat juta, dua ratus dua puluh empat ribu, enam puluh tujuh rupiah).

Setelah perubahan : Rp.179.244.991.211,- (seratus tujuh puluh sembilan milyar, dua ratus empat puluh empat juta, sembilan ratus sembilan puluh satu ribu, dua ratus sebelas rupiah) atau bertambah sebesar Rp.3.060.767.144,- (tiga milyar, enam puluh juta, tujuh ratus enam puluh tujuh ribu, seratus empat puluh empat rupiah).

Belanja tidak terduga :

Sebelum perubahan : Rp.2.004.522.067,- (dua milyar, empat juta, lima rtaus dua puluh dua ribu, enam puluh tujuh rupiah).

Setelah perubahan : Rp.3.170.388.797,- (tiga milyar, seratus tujuh puluh juta, tiga ratus delapan puluh delapan ribu, tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah) atau bertambah rp.1.165.866.730,- (satu milyar, seratus enam puluh lima juta, delapan ratus enam puluh enam ribu, tujuh ratus tiga puluh rupiah).

Belanja transfer :

Sebelum perubahan : Rp.111.887.628.600,- (seratus sebelas milyar, delapan ratus delapan puluh tujuh juta, enam ratus dua puluh delapan ribu, enam ratus rupiah).

Setelah perubahan : tidak bertambah maupun berkurang.

Ketiga, dari sisi pembiayaan daerah terdapat penerimaan pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya mengalami kenaikan dengan rincian sebagai berikut:

Sebelum perubahan : Rp.12.954.772.241,- (dua belas milyar, sembilan ratus lima puluh empat juta, tujuh ratus tujuh puluh dua ribu, dua ratus empat puluh satu rupiah)

Setelah perubahan : Rp.24.738.612.918,- (dua puluh empat milyar, tujuh ratus tiga puluh delapan juta, enam ratus dua belas ribu, sembilan ratus delapan belas rupiah), atau bertambah sebesar Rp.11.783.840.677,- (sebelas milyar, tujuh ratus delapan puluh tiga juta, delapan ratus empat puluh ribu, enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

“rapat paripurna dewan yang terhormat demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan terhadap rancangan kebijakan umum perubahan apbd tahun anggaran 2022 serta rancangan prioritas dan plafon anggaran perubahan tahun anggaran 2022 untuk dapat dibahas lebih lanjut menjadi kesepakatan bersama pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten bolaang mongondow utara,” ujar depri pontoh mengakhiri sambutannya.

Semoga tuhan yang maha esa selalu memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita dalam berpikir, bertindak dan bekerja sehingga manfaat dari semua itu, dapat dirasakan oleh masyarakat bolaang mongondow utara. Terima kasih, syukuru mohuo huo, mopopiana, mototabiana, agu mononandobana, mototavia, mososandova, mopopiana, mosombokoso momango lipu,

Somahe kae kehage, san siote san pate-pate, pakatiti tuhema, pakanandu mangena, boleng-balang sengkahindo, pakatuan wo pakalawiren, wasalamu’alaikumwarakhmatullahiwabarakatuh syaloom. (*/gandhi goma)

Bolmut, Sulutnews.com - Keindahan Alam Indonesia terkenal di mancanegara sebagai negara dengan alam yang indah. Negara kepulauan seluas 1,91 juta km2 ini memang memiliki bentang alam yang memesona, mulai dari Aceh hingga Papua. Tak heran jika jumlah wisatawan yang datang terus bertambah, baik dari dalam maupun luar negeri untuk melihat langsung ragam keindahan wisata alam yang ada di Indonesia.

Karena keindahan alam Indonesia yang tak terkira, berlibur pun tak perlu jauh-jauh ke luar negeri. Ada sejumlah destinasi wisata alam Indonesia yang sangat menarik untuk dikunjungi.

Obyek wisata Naulas terletak di Desa Paku Selatan Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memiliki keindahan tersendiri secara alami karena dikelilingi dengan areal hutan serta sumber mata air yang tiada henti mengalir.

Pemilik lokasi obyek wisata alami Naulas Muh. Aditya Pontoh, SIP dan Nyonya Moy Mamonto ketika pada awalnya melintasi areal perkebunan Naulas tertarik dengan keindahan alami Naulas dan mereka berdua ingin mengembangkan menjadi obyek wisata dengan luas lahan sekitar 9 hektar.

Kurang lebih tiga tahun dilakukan pengembangan dengan membangun 5 kolam ikan mujair serta sarana bangunan untuk rekreasi memancing. Dilanjutkan dengan membangun 2 kolam renang untuk anak dan orang dewasa serta grand house untuk tempat meeting serta 4 rumah untuk menginap.

Setelah fasilitas sarana dan prasarana dibenahi serta areal telah ditanami berbagai jenis bunga dan pohon pinang menambah keindahan alami. Terlihat ratusan pohon nantu berdiri kokoh disekelilingnya serta penanaman pepohonan untuk melestarikan perbukitan sebagai sumber air, maka pada hari Sabtu, 10 September 2022 dilaksanakan pencanangan Naulas Resort dan Resto diawali prosesi adat motambongo (mensucikan) dengan memohon doa agar dijauhkan dari segala ujian bencana.

Acara ini diawali dengan sambutan Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra  Sekretariat Pemda Bolmong Utara Rahcmat R Pontoh, SH, MSc dengan pencanangan Naulas Resort dan Restro sebagai obyek wisata alami adalah perdana di Kabupaten Bolmut.

“Kita kemarin pada saat pencanangan obyek wisata pantai batu pinagut telah mendapat predikat serambi pariwisata Provinsi Sulawesi Utara, saat ini pencanangan wisata alami di pegunungan naulas. Kami mengucapkan terima kasih kepada saudara Aditya Pontoh dan Nyonya Moy Mamonto yang telah melaksanakan investasi obyek wisata ini dan akan kita akan promosikan secara nasional,” ungkapnya.

Acara selanjutnya penandatanganan secara resmi oleh Bupati Bolmong Utara didampingi Kapolres AKBP Areis Aminullah, SIK dan owner Aditya Pontoh dan Nyonya Moy Pontoh serta keluarga besar Pontoh Mamonto.

Sambutan Kapolres Bolmong Utara menghimbau untuk membuat pengunjung obyek wisata ini aman dan nyaman kepada para security untuk waspada, laksanakan pengamanan ekstra karena resiko kolam renang dan kolam ikan terbuka terutama untuk pengamanan terhadap anak-anak.

Kadis Pariwisata Bolmong Utara Mohamad Noh Djarumia, SE, MSc mengungkapkan Kabupaten Bolmut memiliki banyak potesni wisata. Mulai dari Wisata Pantai Batu Pinagut, Desa Nagara, Permandian Alam, Wisata Pantai Bunga Indah dan Naulas Resort dan Resto. Kita dapat berkolaborasi.

“Kami akan terus berbenah dan menjadikan Bolmut menjadi tempat pilihan para wisatawan baik domsetik maupun mancanegara,” tutupnya.

Kepala BPBD Bolmut, Viktor Nanlesy sangat respec dengan investasi wisata alami Naulas dengan menanami pohon tahunan nantu, manfaat pertama mencegah longsor dan sebagai sumber mata air serta mengciptakan oksigen alami.

Tokoh masyarakat Recky Posumah dalam sambutannya setelah pencanangan Naulas Resort dan Resto ini masyarakat Bolmong Utara untuk berbulan madu tidak perlu ke Gorontalo atau Manado, karena di Bolangitang ini sudah disiapkan tempat dan rekreasi untuk menginap serta tempat rekreasi dan representatif.

Terlihat dalam acara ini wakil rakyat anggota DPRD Bolmong Utara antara lain Suriansyah Korompot, Ketua Komisi III Sartono Daotinggulo, Imran Hulalango, Yahya Husen Suit Pontoh.

Suriyansyah Korompot memberikan apreasi terhadap saudara Aditya Pontoh yang memiliki inovasi pengembangan obyek wisata alami Naulas. Sukses untuk membangun negeri leluhur Bolmong Utara.

Imran Hulalango dari dapil Bolangitang bersatu berharap dengan pencanangan investasi pariwisata Naulas Resort dan Resto telah menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat Bolmut terutama para lulusan SMK jurusan pariwisata. (**/Gandhi Goma)

Bolmut, Sulutnews.com - Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dr. Jusnan C Mokoginta, MARS menggelar sidang pelanggaran kode etik 3 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) di ruangannya. Selasa (06/09/2022).

Pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik berawal dari laporan masyarakat atau ASN yang terkait secara lisan atau tertulis diterima  Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP)Bolmut Khris Nani diawali pemeriksaan pendahuluan terhadap dugaan pelanggaran kode etik dan unit kerja yang menangani kepegawaian mengirimkan berkas laporan pengaduan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal ini Sekda Bolmong Utara dan menindaklanjuti ke tahapan membentuk Majelis Kode Etik.

Majelis Kode Etik memeriksa berkas laporan pengaduan dan anggota Majelis Kode Etik memberikan tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi; dan Sekretaris Majelis Kode Etik mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan, argumentasi dan Keputusan Majelis Kode Etik.

Tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi sebagaimana dimaksud  bersifat rahasia.

 Pemeriksaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dihadiri paling sedikit 3 (tiga) anggota Majelis diantaranya Wakil Bupati Bolmong Utara Drs. Amin Lasena, MAP, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Khris Nani, Asisten III Sekretariat Daerah Uten Datunsolang.

Majelis Kode Etik menyampaikan keputusan hasil pemeriksaan kepada:

  1. ASN yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik; dan
  2. Pejabat Pembina Kepegawaian sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi lainnya kepada ASN yang bersangkutan.

Menurut Sekda Bolmong Utara tahap selanjutnya Majelis Kode Etik akan mengundang para pihak terkait akan didengar pendapatnya dan akan dilanjutkan besok Rabu (07/09/2022).

“Setelah kita memeriksa laporan dugaan pelanggaran kode etik dari BKPP serta melalui tahapan dari keputusan Majelis Kode Etik, berikutnya kita akan memeriksa dan meminta keterangan para saksi-saksi termasuk 3 orang ASN dari RSUD Bolmong Utara.” kata Jusnan Mokoginta.

Kepala Bagian Hukum Ivan Gahtan, SH dalam keterangannya tentang tahapan proses persidangan dugaan pelanggaran kode etik ASN berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2020 tentang kode etik ASN di Lingkungan Kementerian dalam negeri.

Adapun Kode Etik dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap Pegawai Negeri Sipil wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serts terhadap diri sendiri dan sesama Pegawai Negeri Sipil.

Etika Bernegara :

  1. Melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
  3. Menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  4. Menaati semua peraturan perundang-undang yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
  5. Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
  6. Tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan program pemerintah;
  7. Menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif;
  8. Tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

Etika dalam Berorganisasi :

  1. Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
  2. Menjaga informasi yang bersifat rahasia;
  3. Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
  4. Membangun etos kerja dan meningkatkan kinerja organisasi;
  5. Menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
  6. Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
  7. Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
  8. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kineri organisasi;
  9. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

Etika dalam Bermasyarakat :

  1. Mewujudkan pola hidup sederhana;
  2. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat, dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
  3. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
  4. Manggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
  5. Berorientasi kepada peningkatan kesejahtera masyarakat dalam melaksanakan tugas.

Etika terhadap Diri Sendiri :

  1. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasiyang tidak benar;
  2. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
  3. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
  4. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;
  5. Memiliki daya juang yang tinggi;
  6. Memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
  7. Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
  8. Berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan.

Etika terhadap sesama Pegawai Negeri Sipil :

  1. Saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan;
  2. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama Pegawai Negeri Sipil;
  3. Saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horisontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun di luar instansi;
  4. Menghargai perbedaan pendapat;
  5. Menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawai Negeri Sipil;
  6. Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama Pegawai Negeri Sipil;
  7. Berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua Pegawai Negeri Sipil dalam memperjuangkan hak-haknya.

(/Gandhi Goma)

Bolmut, Sulutnews.com -  Angka kasus penderita Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome atau HIV/AIDS di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mulai Januari hingga awal September tahun 2022 sebanyak 12 orang. Selasa (06/09/2022).

Sedangkan untuk tahun 2021 tercatat ada 67 kasus.

Konfirmasi dari Dinkes Bolmong Utara untuk September 2022 sudah 2 orang meninggal dunia akibat virus ini.

Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV adalah Virus yang menyebabkan Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS).

Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang selanjutnya disingkat AIDS adalah suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang.

Orang Dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang telah terinfeksi virus HIV.

Infeksi Menular Seksual yang selanjutnya disingkat IMS adalah infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual secara vaginal, anal/lewat anus dan oral/dengan mulut.

Dinas Kesehatan Bolmong Utara melalui Kepala Bidang Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular P2M Febrianto Lumoto, SKM,

dikatakannya,  angka kasus penderita HIV/AIDS didominasi ibu rumah tangga dengan jumlah 34 persen, satu diantaranya adalah anak umur 3 tahun.

"Selama ini informasi laju penyebaran HIV-AIDS tidak sesanter Covid-19 dan yang paling disayangkan, jumlah kasusnya yang terus meningkat di kalangan ibu hamil," sebutnya.

Kata Lumoto mengaku hal tersebut tentu sangat menghawatirkan apalagi HIV adalah jenis virus yang menginfeksikan sel darah putih yang menyebabkan turunnya kekebalan tubuh manusia, dan AIDS adalah sekumpulan yang timbul karena turunnya kekebalan tubuh yang disebabkan oleh infeksi HIV.

Menurutnya, pihak Dinkes Bolmut terus melakukan pendampingan terhadap pengindap kasus HIV/AIDS. Kita butuhkan peran dari ulama dan rohaniawan untuk saling mengingatkan tentang dampak penyakit menular ini.

"Kami terus berupaya melakukan pengecekan terhadap ibu hamil di Bolmut, dan ada beberapa di antaranya tidak ingin di lakukan pemeriksaan," sebutnya.

Lumoto menceritakan tahun lalu sempat stafnya di kejar-kejar oleh masyarakat dengan sajam karena tidak mau untuk di cek data soal HIV/AIDS.

"Namun itu tidak akan mengurangi langkah kami dalam upaya melakukan sosialisasi pencegahan terhadap penyakit menular HIV/AIDS," tegasnya.

Ditambahkannya, Alhamdulillah, sudah 3 unit Puskesmas PDP (Perawatan Dukungan Pengobatan) HIV/AIDS di Puskesmas Buko, Puskesmas Bintauna Pante, Puskesmas Boroko, dan para pasien tidak perlu ambil obat ke Manado

Staf Khusus Bupati Bolmong Utara Drs. Eddi Pontoh di Bidang Pemerintahan, Hukum dan HAM, Politik, jika mengacu ke regulasi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang penanggulangan HIV dan AIDS. Jika perkembangan penyakit menular sudah terjadi di Bolmong Utara upaya pertama langkah adalah :

“Penanggulangan dengan segala upaya yang meliputi pelayanan promotif, preventif, diagnosis, kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk menurunkan angka kesakitan, angka kematian, membatasi penularan serta penyebaran penyakit agar wabah tidak meluas ke daerah lain serta mengurangi dampak negatif yang ditimbulkannya.”

Eddi Pontoh menegaskan kembali kepada Dinas Kesehatan dan dinas terkait untuk melaksanakan:

  1. Tes HIV atas Inisiatif Pemberi Pelayanan Kesehatan dan Konseling yang selanjutnya disingkat TIPK adalah tes HIV dan konseling yang dilakukan kepada seseorang untuk kepentingan kesehatan dan pengobatan berdasarkan inisiatif dari pemberi pelayanan kesehatan.
  2. Konseling dan Tes HIV Sukarela yang selanjutnya disingkat KTS adalah proses konseling sukarela dan tes HIV atas inisiatif individu yang bersangkutan.
  3. Konseling adalah komunikasi informasi untuk membantu klien/pasien agar dapat mengambil keputusan yang tepat untuk dirinya dan bertindak sesuai keputusan yang dipilihnya.
  4. Surveilans Epidemiologi adalah pemantauan dan analisa sistematis terus menerus terhadap penyakit atau masalah-masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhinya untuk melakukan tindakan penanggulangan yang efektif dan efisien.

(/Gandhi Goma).

Bolangitang, SulutNews.com - Diduga Pembayaran Lahan Tidak Tuntas, Aktivitas SMP N 2 Bolangitang Barat Minta Disetop.

Aktivitas Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Bolangitang Barat yang berkedudukan di Desa Ollot II Kecamatan Bolangitang Barat minta disetop oleh pemilik lahan, pasalnya, sekolah yang dibangun sejak tahun 2008 itu berdiri di atas lahan 6.000 meter persegi milik Bapak H. Amiludin T. Sjafar, yang pembayarannya belum tuntas hingga saat ini.

Aksi tersebut dituangkan pada spanduk berukuran 2 x 1 meter bertuliskan larangan melakukan aktivitas di tempat tersebut yang dipajang tepat pada gerbang masuk sekolah itu.

"PERHATIAN !!! TANAH INI MILIK BAPAK H.A.T. SJAFAR - PONTOH Dilarang Melakukan Aktivitas Dalam Bentuk Apapun Diatas Tanah Ini," demikian yang tulisan tang tertera  pada spanduk tersebut.

Menurut sejumlah warga setempat, lahan pembangunan sekolah tersebut sudah dijual oleh pemilik kepada pemerintah daerah.

"Ini tanah so jual pe pemerintah kong ada bangun akang ni skolah," ujar warga yang enggan dipublish.

Dikonfirmasi kepada pemilik lahan Bapak H. Amiludin T. Sjafar, di kediamannya, Sabtu (03/9/2022), pihaknya membenarkan pemasangan spanduk tersebut.

"Iya, spanduk itu dipasang tadi," ujar Sjafar.

Menurutnya, pemasangan spanduk tersebut karena lahan 6.000 meter persegi miliknya yang menjadi tempat didirikan bangungan SMP itu, belum tuntas pembayarannya.

"Lahan itu luasnya 6.000 meter persegi, sejak tahun 2008 sampai saat ini yang dibayarkan kepada kami baru Rp. 3,5 juta," ungkap Sjafar.

Sebelumnya terang Syafar, sebelum pembangunan sekolah, Pemerintah Daerah (Pemda) Bolaang Mongindow Utara (Bolmut) meminta lahan miliknya sebagai tempat pembangunan SMP, pihaknya pun menyetujui dengan ketentuan lahan tersebut harus dibayar.

"Awalnya, disepakati tanah tersebut akan dibayar oleh masyarakat Tiga desa (Ollot, Paku dan sebagian Sonuo), dan memang ada pembayaran, tapi cuma satu kali itu, sampai sekarang tidak ada lagi," terang Sjafar.

Saat ini lanjut Sjafar, pihaknya meminta kepada Pemda untuk menyelesaikan pembayaran lahan tersebut dengan nilai Rp. 150.000 per meter per segi.

Dikatakannya, sudah cukup waktu 14 tahun sejak berdirinya sekolah tersebut, saat ini pihaknya hendak memastikan sisa pembayaran lahan dari Pemda.

"Semua ada batas waktunya, 14 tahun sudah cukup. Mungkin dengan cara begini, baru menjadi perhatian Pemerintah. Saya berharap Bupati atau Sekda bisa turun langsung melihat dan memastikan di lapangan," beber Sjafar.

Meskipun demikian, pihaknya tetap memperbolehkan para siswa dan guru untuk melaksanakan proses belajar mengajar di sekolah tersebut.

"Sengaja spanduk itu dipasang cukup tinggi di gerbang masuk, agar pintu masih bisa dibuka. Anak-anak tetap boleh sekolah, saya akan sampaikan kepada guru-guru untuk tetap buka itu sekolah, hanya saja spanduk tersebut jangan dikeluarkan sampai ada kepastian dari Pemda," tutup Sjafar.

Hingga berita ini ditayangkan, Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Bolmut tidak dapat dihubungi. Demikian juga denga Kepala SMP Negeri 2 Bolangitang Barat, tidak dapat ditemui bahkan kediamannya di Desa Sonuo, tertutup.

 (M.Alghifari)

Bolmut, Sulutnews.com - Komandan Distrik Militer (Dandim) 1303 Bolaang Mongondow Letkol Topan Angker S.Sos memimpin prosesi pemakaman upacara secara militer sebagai pelaksana kegarnizunan terhadap almarhum Prajurit Satu (Pratu) Novrianto Nasaru, meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu, tanggal 28 Agustus 2022 Pukul 04.00 WIB di Semarang Provinsi Jawa Tengah dan berhak menerima penghargaan upacara pemakaman sesuai tata upacara militer yang berlaku dilingkungan TNI terkait dengan fungsi tersebut pada hari Senin (29/08/2022).

Sebelum menuju ke lokasi pemakaman di TPU Desa Tontulouw Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah dilaksanakan upacara persemayaman dan pemberangkatan jenazah bertempat di rumah duka Desa Tuntulouw.

Bupati Bolmong Utara Drs. Hi. Depri Pontoh didampingi wakil keluarga Saiful Ambarak, SPdI memberikan sambutan turut berduka sitinggi-tingginya atas kehilangan seorang prajurit TNI AD berasal dari Desa Tuntulow. Semoga seluruh keluarga almarhum Pratu Novrianto Nasaru diberikan kesabaran dan ketabahan atas kehilangan keluarga yang menjadi tulang punggung keluarga. Kepada seluruh jamaah duka, apabila ada kesalahan yang disadari atau tidak mohon dimaafkan.

Selanjutnya proses pemakaman secara militer dilangsungkan di TPU Desa Tuntulouw, bertindak selaku Inspektur Upacara Dandim 1303 BM Letkol Topan Angker, S.Sos, dihadiri Danrem 133/Nani Wartabone Brigjen TNI Amrin Ibrahim S.Ip, Dandim 1314/Gorut, Letkol Czi Adityo Bangun Pratomo, Kasdim 1314/Gorut Mayor Inf Samsudin Datukramat, Wakil Ketua DPRD Bolmut  Saipul Ambarak, Danramil Dim 1314- 07/Atingola Letda Inf Edi Rasit Yusuf, Kapolsek Pinogaluman Iptu Indra Mamonto, Camat Pinogaluman Ibu Irawati Mooduto Spd, Sangadi Desa Tuntulow, Kasmat Pateo.

Pada kesempatan itu Dandim 1303 BM Letkol Topan Angker, S.Sos menyampaikan riwayat hidup  almarhum. Adapun riwayat hidup almarhum:

  1. Nama : Novrianto Nasaru
  2. Pangkat/Nrp : Pratu/31180765161197
  3. Tempat/Tanggal Lahir : Tontulow/11-11-1997
  4. Jabatan/Kesatuan : Danpokpan 2 Ru 1 Kipan C Yonif 406/Candra Kusuma Brigif-4/Dewa Ratna
  5. Kesatuan : Yonif 406/CK Brigif-4/DR
  6. Tanda Jasa yang dimiliki :- SL Wiradharma.

“Saya atas nama keluarga besar TNI mengucapkan bela sungkawa atas meninggalkan almarhum. Selama hidup Almarhum sudah mengabdikan dirinya bagi kepentingan Bangsa dan Negara,” “Semua pasti mengalami kematian namun tempat dan waktunya saja yang berbeda, semoga Almarhum Pratu Novrianto Nasaru diterima segala ibadah dan amal Bhakti nya disisi Tuhan YME.”

Kegiatan pemakaman yang diselenggarakan sepenuhnya oleh anggota Kodim 1303 BM, berjalan lancar dan hikmat, dihadiri oleh seluruh pihak keluarga serta beberapa satuan yang ada di wilayah Gorontalo Utara. (**/Gandhi Goma).

Bolmut, Sulutnews.com - Ketua DPD PAN Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Kompol (Purn) Hi. Teddy Pontoh menghadiri undangan Rakernas III PAN Tahun 2022 selama 2 hari dimulai hari Sabtu, tanggal 27/08/2022 sampai dengan Minggu, 28/08/2022). Acara ini dibuka resmi Ketua Umum DPP PAN Dr. (H.C) H. Zulkifli Hasan, SE.MM dengan tema : “Birukan Langit Indonesia”. Bertempat di The Ritz - CarltionJakarta, Pasific Place SCBD, Jl. Jenderal Sudirman Nomor 35, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sabtu (27/08/2022).

Menurut konfirmasi dari Teddy Pontoh, agenda acara Bimtek pada intinya mewujudkan partai politik yang berintegritas dan strategi pemenangan PAN di Pemilu Serentak 2024, termasuk menerapkan kriteria calon presiden.

Rundown Acara Bimtek Partai Amanat Nasional Jakarta, 26-28 Agustus 2022

Waktu Kegiatan Keterangan Jumat, 26 Agustus 2022

10.00 - 17.00 Registrasi Peserta & Check In Hotel -

19.30 - 23.00 Istirahat

Sabtu, 27 Agustus 2022

07.00 - 08.00 Sarapan di Hotel Panitia

Tempat

Hotel Peserta

Hotel Peserta

08.00 - 09.30

Pembukaan Workshop DPP PAN

- Menyanyikan Indonesia Raya

- Mars PAN

- Opening Performance

- Laporan Ketua Panitia

- Sambutan Ketum DPP PAN

(Dr. (H.C.) H. Zulkifli Hasan, S.E., M.M)

    Home Band & Artist

   The Ritz Carlton

   09.30 - 10.15

 Diskusi I

“Mewujudkan Sistem Partai Politik yang Berintegritas”

  1. PahalaNainggolan (Deputi Pencegahan KPK)

   The Ritz Carlton

 Moderator

Akib Ardiansyah

  1. RochayatulBasra

 (Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi dan Pemerintahan Dalam Negeri)

   10.15 - 12.00

  Diskusi II

“Personal Branding Media Sosial Menghadapi pemilu 2024” Burhanuddin Muhtadi, M.A, Ph.D

    The Ritz Carlton

  Moderator

Maidina

  (Direktur Eksekutif Indikator Politik)

   12.00 - 13.00 ISHOMA -

The Ritz Carlton

   13.00 - 14.30

  Diskusi III

“Mempertegas peran Legislatif PAN untuk Indonesia Bangkit”

   Moderator Dimas Akbar

    The Ritz Carlton

Eddy Dwiyanto Soeparno (Sekjen DPP PAN)

17.00 - 21.00 Konser “Birukan Langit’ Indonesia

Minggu, 28 Agustus 2022

Istora Senayan Hotel Peserta

The Ritz Carlton

The Ritz Carlton

14.30 - 16.00

“Strategi Pemenangan PAN di Pemilu 2024”

Yandri Susanto (Wakil Ketua DPP PAN)

Moderator

Aliyah Sayuti

     - 07.00 - 08.00

09.30 - 10.00 10.00 - 12.00

12.00 - selesai

Sarapan di Hotel

“Road Map Badan Saksi Nasional”

Panitia

- Gladys DPP PAN

08.00 - 09.30

Diskusi IV

“Media dan Pemilu”

Pangeran Siahaan

(Founder Asumsi.co)

 Moderator

Vallen

The Ritz Carlton

 Break

  Penutupan

  Moderator

  Zita Anjani (Ketua DPP PAN)

(/Gandhi Goma).

Bolmut, Sulutnews.com - Pimpinan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Misrawati Pakaya, S.Sos, dalam kapasitas sebagai Ketua Divisi SDM, Organisasi dan Data Informasi menerima laporan pengaduan dari 1 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 6 orang honorer daerah yang namanya dicatut masuk dalam partai politik yang sedang dalam verifikasi oleh KPU RI. Rabu (24/08/2024).

Diketahui bersama, Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi membuka akses Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) bagi partai politik (parpol) calon peserta Pemilu 2024. Aplikasi ini memudahkan proses pendaftaran dan verifikasi partai politik untuk mengikuti Pemilu 2024.

Sipol merupakan platform berbasis web yang digunakan untuk menginput data parpol, seperti profil, kepengurusan, domisili, dan keanggotaan. Seluruh dokumen yang disyaratkan Undang-Undang Pemilu untuk menjadi peserta pemilu disampaikan parpol kepada KPU melalui Sipol.

Sistem ini disediakan KPU guna membantu partai politik dan penyelenggara pemilu dalam tahapan pendaftaran pemilu, penelitian administrasi, dan verifikasi faktual partai politik.  Akses secara resmi dibuka hingga berakhir masa pendaftaran melalui situs sipol.kpu.go.id.

Sebagai informasi, KPU sudah secara resmi membuka pendaftaran 14 Juni 2022 lalu. Pemungutan suara 14 Februari 2024. Selain itu, KPU juga membuka helpdesk guna untuk membantu partai politik yang mengalami kesulitan dalam tahapan-tahapan peserta pemilu.

“Pencatutan nama-nama ASN dan honorer daerah tanpa sepengetahuan mereka merupakan pelanggaran berat, karena sudah ada unsur pidananya. Kita Bawaslu Bolmong Utara hanya menerima laporan pengaduan ini dan meneruskan ke Bawaslu RI,” ujar Misrawati Pakaya. (/Gandhi Goma).