Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Digelar

Written by  Gandhi Goma Sep 06, 2022

Bolmut, Sulutnews.com - Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dr. Jusnan C Mokoginta, MARS menggelar sidang pelanggaran kode etik 3 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) di ruangannya. Selasa (06/09/2022).

Pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik berawal dari laporan masyarakat atau ASN yang terkait secara lisan atau tertulis diterima  Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP)Bolmut Khris Nani diawali pemeriksaan pendahuluan terhadap dugaan pelanggaran kode etik dan unit kerja yang menangani kepegawaian mengirimkan berkas laporan pengaduan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal ini Sekda Bolmong Utara dan menindaklanjuti ke tahapan membentuk Majelis Kode Etik.

Majelis Kode Etik memeriksa berkas laporan pengaduan dan anggota Majelis Kode Etik memberikan tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi; dan Sekretaris Majelis Kode Etik mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan, argumentasi dan Keputusan Majelis Kode Etik.

Tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi sebagaimana dimaksud  bersifat rahasia.

 Pemeriksaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dihadiri paling sedikit 3 (tiga) anggota Majelis diantaranya Wakil Bupati Bolmong Utara Drs. Amin Lasena, MAP, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Khris Nani, Asisten III Sekretariat Daerah Uten Datunsolang.

Majelis Kode Etik menyampaikan keputusan hasil pemeriksaan kepada:

  1. ASN yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik; dan
  2. Pejabat Pembina Kepegawaian sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi lainnya kepada ASN yang bersangkutan.

Menurut Sekda Bolmong Utara tahap selanjutnya Majelis Kode Etik akan mengundang para pihak terkait akan didengar pendapatnya dan akan dilanjutkan besok Rabu (07/09/2022).

“Setelah kita memeriksa laporan dugaan pelanggaran kode etik dari BKPP serta melalui tahapan dari keputusan Majelis Kode Etik, berikutnya kita akan memeriksa dan meminta keterangan para saksi-saksi termasuk 3 orang ASN dari RSUD Bolmong Utara.” kata Jusnan Mokoginta.

Kepala Bagian Hukum Ivan Gahtan, SH dalam keterangannya tentang tahapan proses persidangan dugaan pelanggaran kode etik ASN berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2020 tentang kode etik ASN di Lingkungan Kementerian dalam negeri.

Adapun Kode Etik dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap Pegawai Negeri Sipil wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serts terhadap diri sendiri dan sesama Pegawai Negeri Sipil.

Etika Bernegara :

  1. Melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
  3. Menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  4. Menaati semua peraturan perundang-undang yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
  5. Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
  6. Tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan program pemerintah;
  7. Menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif;
  8. Tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

Etika dalam Berorganisasi :

  1. Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
  2. Menjaga informasi yang bersifat rahasia;
  3. Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
  4. Membangun etos kerja dan meningkatkan kinerja organisasi;
  5. Menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
  6. Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
  7. Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
  8. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kineri organisasi;
  9. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

Etika dalam Bermasyarakat :

  1. Mewujudkan pola hidup sederhana;
  2. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat, dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
  3. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
  4. Manggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
  5. Berorientasi kepada peningkatan kesejahtera masyarakat dalam melaksanakan tugas.

Etika terhadap Diri Sendiri :

  1. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasiyang tidak benar;
  2. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
  3. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
  4. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;
  5. Memiliki daya juang yang tinggi;
  6. Memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
  7. Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
  8. Berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan.

Etika terhadap sesama Pegawai Negeri Sipil :

  1. Saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan;
  2. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama Pegawai Negeri Sipil;
  3. Saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horisontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun di luar instansi;
  4. Menghargai perbedaan pendapat;
  5. Menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawai Negeri Sipil;
  6. Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama Pegawai Negeri Sipil;
  7. Berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua Pegawai Negeri Sipil dalam memperjuangkan hak-haknya.

(/Gandhi Goma)