Pemda Bolmut Akan Revisi RTRW Sesuai Regulasi PP No 23 Tahun 2021

Written by  Gandhi Goma Jul 29, 2022

Bolmut. Sulutnews.com - Dialog terbatas dengan dr Jusnan C Mokoginta, MARS sebagai Sekda Kabupaten Bolaang Mongondow di rumah dinasnya akan menjadi tradisi positif dalam komunikasi lintas sektor antar dinas termasuk lapisan masyarakat. Jumat (29/07/2022).

Dialog ini dimulai ketika Kepala Seksi Tata Ruang Dinas PUPR Bolmong Utara ibu  Widya Handayani, ST, datang membawa berkas untuk ditandatangani oleh Sekda, namun sebelum ditandatangani Sekda meminta untuk menjelaskan apa agenda rapat pembahasan rencana tata ruang dan rencana wilayah ?

PP No 23 Tahun 2021 ini mengatur mengenai Perencanaan Kehutanan; Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan; Penggunaan Kawasan Hutan; Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan; Pengelolaan Perhutanan Sosial; Perlindungan Hutan; Pengawasan; dan Sanksi Administratif.

“Permasalahan lingkungan masih terjadi dalam penerapan tata ruang wilayah. Permasalahan tersebut masih terjadi sebab tidak matangnya perencanaan yang dibuat serta adanya faktor eksternal yang mendukung seperti kesadaran masyarakat dan juga adanya bencana alam”, ungkap Sekda Bolmut.

Menurut Widya Handayani, penataan ruang memiliki tiga prinsip dasar. Antara lain menjamin optimalisasi pemanfaatan ruang wilayah nasional untuk semua kepentingan, menjawab permasalahan kesenjangan wilayah, menjawab masalah lingkungan hidup dan keberlanjutan pembangunan, dan menjamin integritas bangsa.

Renncana tata ruang dan wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Pasal 11 Ayat 2, pemerintah daerah kabupaten berwenang dalam melaksanakan penataan ruang wilayah kabupaten.

Penataan tersebut meliputi perencanaan tata ruang wilayah kabupaten, pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kebupaten.

Fungsi rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota di antaranya:

  1. Acuan dalam pemanfaatan ruang atau pengembangan wilayah kabupaten atau kota.
  2. Acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kabupaten atau kota.
  3. Acuan dala penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah.
  4. Acuan lokasi investasi dalam rilayah kabupaten atau kota yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta.
  5. Pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kabupaten atau kota.
  6. Acuan dalam administrasi pertahanan.

Manfaat rencana tata ruang wilayah terdapat beberapa, yaitu:

Mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah kabupaten atau kota.

Mewujudkan keserasian pembangunan wilayah kabupaten kota dengan wilayah sekitarnya

Menjamin terwujudnya tata ruang wilayah kabupaten atau kota yang berkualitas.

Dengan demikian, menurut Sekda Bolmong Utara para investor yang akan datang memiliki acuan regulasi yang jelas tentang penataan ruang dan wilayah yang akan direvisi dan sesegera mungkin akan segera terealisasi secepatnya. (/Gandhi Goma)