Pelayanan Publik Menjadi Prioritas Reformasi ASN Pemda Bolmut

Written by  Gandhi Goma Jul 29, 2022

Bolmut, Sulutnews.com - Tingkat disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelayanan publik sering dipertanyakan beberapa anggota masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Hanya terlihat aktifitas pada hari Senin sampai hari Rabu, sesudahnya ruangan kantor di setiap dinas, badan, bagian, sepi dari rutinitas pelayanan kepada masyarakat.

Standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan teratur.

Berbicara tentang pelayanan publik, sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dinyatakan bahwa Pelayanan Publik merupakan kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan penyelenggara pelayanan publik. Berdasarkan pengertian tersebut, kegiatan pelayanan publik telah diatur pemenuhannya berdasarkan regulasi yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan utamanya untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat.

Adanya standar pelayanan publik memberikan keterbukaan akses informasi kepada masyarakat sehingga dalam sebuah pelayanan baik persyaratan, prosedur, biaya dan jangka waktu dapat diukur dan diketahui masyarakat tanpa mengalami kebingungan serta menuntut pengawasan masyarakat dalam penyelenggaraannya.

Kabag Organisasi Sekretariat Daerah Supriadi Goma, SPdI bertempat di Kantor Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bolmong Utara menggelar konsinyering Standar Pelayanan Publik . Kegiatan ini melibatkan semua Perangkat Daerah. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mendorong percepatan penyusunan regulasi kebijakan publik di tingkat SKPD. Jumat (29/07/2022).

 “Kita ketahui bersama bahwa pada pada bulan Agustus mendatang, akan dilakukan penilaian kinerja pelayanan publik oleh Kemenpan RB. Dan juga penilaian kepatuhan pelayanan Publik oleh Ombudsman RI Wilayah Sulawesi Utara.

Walaupun demikian, upaya fasilitasi oleh Bagian Organisasi ini tidak semata-mata karena adanya penilaian, namun kegiatan ini adalah bagian dari rencana Aksi Implementasi 8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi,” ujar Supriadi Goma.

Disamping itu, mewujudkan pelayanan publik yang prima tentunya menjadi kewajiban instansi Pemerintah. Oleh karena itu, kegiatan ini juga merupakan tindak lanjut atas hasil evaluasi pelayanan publik tahun sebelumnya.

Namun persiapan data untuk melaksanakan kegiatan dari seluruh dinas terkait, hanya 3 dinas yang sudah siap menerapkan konsolidasi penerapan standar pelayanan publik. (/Gandhi Goma).