Putusan Kasasi Kepada Kuasa Para Termohon Ditolak MA

Written by  Gandhi Goma Jun 13, 2022

Bolmut, Sulutnews.com - Sengketa perdata tanah warisan di Jalan Trans Sulawesi Desa Bigo Selatan Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) telah memiliki kekuatan hukum tetap dari Putusan Kasasi Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Ktg. jo. 2/PDT/2021/PT MND, jo

468 K/PDT/2022 tanggal 21 Maret 2022 antara: DONOVAN DONNY TUMBUAN, Dkk sebagai Termohon Kasasi, Lawan NINI TUMBUAN, Dkk sebagai Pemohon Kasasi. Senin (13/06/2022).

Relaas pemberitahuan putusan kasasi kepada kuasa para Termohon kasasi NO. 32/Pdt.0/2020/PN.KTO. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu VERONICA VAN BONE Nip 198605122006042003, berdasarkan atas Perintah Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu dalam perkara perdata NO. 32/Pdt.G/2020/PN KTG, ditunjuk sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu tersebut telah memberitahukan kepada Youdi Robby Porajouw, S.H. pada kantor "Youdi Robby Porajouw dan rekan di Jalan Ponabian, Nomor 4 Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat, Sulawesi Utara bertindak untuk dan atas nama Para Termohon Kasasi; sebagai Termohon Kasasi: Lawan NINI TUMBUAN, Dkk sebagai Pemohon Kasasi; yang amarnya berbunyi sebagai berikut : Menolak permohonan Kasasi dari para Pemohon Kasasi 1. JOHAN MAKALALAG 2 GOAN MOKODOMPIT, S.ST, 3. SOFYAN K ALI, 4. ONDING, 5. SUHARTIN GUMOHUNG, 6. DUKUT WIBOWO, dan para Pemohon Kasasi . 1 NINI TUMBUAN 2 FARI FAISAL, 3 BETTY Y TUMBUAN, tersebut.

Menghukum Para Pemohon Kasasi I dan II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Ketika menghubungi pengacara para pemohon YOUDI ROBBY PORAJOUW S.H. melalui nomor WhatsApp membenarkan keputusan final dari Mahkamah Agung tersebut. Upaya upaya hukum lainnya melalui jika ada alat bukti baru dengan batas jangka waktu 180 hari.

Pelaksanaan putusan yang mengandung perintah atau amar condemnatoir dikenal dengan istilah eksekusi/eksekusi riil yaitu pelaksanaan putusan Hakim yang memerintahkan mengosongkan benda tetap kepada orang yang dikalahkan, tetapi eksekusi tersebut tidak dilaksanakan secara sukarela.

"Saya sebagai penasihat hukum, berharap kepada para pihak yang bersengketa sebaiknya duduk bermusyawarah mencari solusinya. Terpenting agar tidak terjadi eksekusi terhadap obyek bangunan di lahan sengketa," ungkap Porajouw. (/Gandhi Goma).