Print this page

Kunjungan Kerja Kemenko Polhukam Ke Kabupaten Bolmut

Written by  Gandhi Goma Mar 30, 2022

Bolmut, Sulutnews.com - Brijen TNI Suteikno Suleman, Asisten Deputi Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan  beserta rombongan melakukan kunjungan kerja dan serta melaksanakan rapat koordinasi  dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOMPIMDA) Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Provinsi Sulawesi Utara. Bertempat di Kantor Bappelitbang Bolmut Boroko Kecamatan Kaidipang. Rabu (30/03/2020).

Maksud dan tujuan kerja ini untuk meninjau bagaimana kebijakan pemerintah daerah pada Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) Pulau Bongkil.

Selanjutnya sebagai daerah perbatasan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memiliki  satu kecamatan yang merupakan daerah Lokasi  Prioritas (LOKPRI) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Di Provinsi Sulawesi Utara, Kecamatan Pinogaluman Ditetapkan Sebagai Kawasan Negara Di Perbatasan Laut. Dan Ditetapkan Pula Sebagai Lokasi Prioritas (LOKPRI) Nasional Sebagaimana Tertuang Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Menurut Brijen TNI Suteikno Suleman, urgensi kegiatan adalah untuk updating data terhadap Pulau Bongkil  di Provinsi Sulawesi Utara sebagai salah satu wilayah Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar Indonesia (PPKTI) tidak berpenduduk dan masuk Program Prioritas Nasional hasil pemantauan lapangan akan dijadikan rekomendasi terkait, sehingga pembangunan, pengelolaan dan penataan Pulau Bongkil dapat dilaksanakan secara terintegrasi, baik untuk kepentingan Pertahanan dan Keamanan, Lingkungan Hidup, maupun kesejahteraan masyarakat.

"Latar belakang untuk pembangunan nasional bidang pertahanan dalam RPJMN 2020-2024, salah satu program prioritas yang diharapkan adalah penguatan pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar ," ungkapnya.

Ditambahkannya, kebijakan umum pertahanan negara tahun 2020-2024, menetapkan kebijakan pembangunan wilayah pertahanan diselenggarakan antara lain melalui singkronisasi penataan ruang wilayah nasional dan daerah dengan tata ruang wilayah pertahanan serta kawasan strategis nasional dan memperkuat kehadiran TNI di wilayah pertahanan dan PPKT.

Selanjutnya, terkait kebijakan pembangunan daerah pada Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) Pulau Bongkil dalam awal sambutan Bupati Bolmut Drs. Depri Pontoh menjelaskan kembali keberadaan Pulau Bongkil atau disebut juga Pulau Bangkit merupakan pulau terluar Indonesia yang terletak di kawasan Laut Sulawesi dan berbatasan langsung dengan negara Filipina, pulau ini berada pada titik koordinat 01 02' 35" ( nol satu derajat, nol dua menit, tiga puluh lima detik) Lintang Utara dan 123 06' 21" (123 derajat, nol enam menit, dua puluh satu detik) Bujur Timur dengan luas 67.303 meter persegi.

Pulau Bongkil berada pada daerah perbatasan antara perairan Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo. Jarak terdekat Pulau Bongkil dengan Pulau Sulawesi adalah sekitar 6 mil. Pulau tersebut tidak dihuni penduduk secara permanen namun hanya sebagai tempat persinggahan dari para nelayan.

Infrastruktur di Pulau Bongkil dapat dikatakan sangat minim, yaitu hanya terdapat mercusuar dan bangunan MCK yang dibangun oleh pemerintah daerah pada tahun 2012 yang diperuntukkan untuk masyarakat nelayan dan petugas patroli yang sering singgah di pulau ini.

Namun pasca dicabutnya kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melakukan patroli laut, sehingga berdampak pada maraknya pengeboman ikan yang berdampak merusak terumbu karang sekitarnya. Akibatnya sudah sangat jarang dijumpai nelayan yang menangkap ikan dan singgah di pulau ini.

Bupati Bolmut menyampaikan beberapa kendala dan permasalahan dalam pembangunan daerah pada Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) Pulau Bongkil, dan Lokasi Prioritas (LOKPRI) Pinogaluman.

"Dengan kerendahan hati kami menyampaikan permohonan bantuan kepada bapak Asisten Deputi Bidang Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan Kemenko-Polhukam dan juga kepada Ibu Asisten Deputi Bidang Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara Badan Nasional Pengelola Perbatasan, terhadap kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana sebagai penunjang infrastruktur di Pulau Bongkil dan Lokpri Pinogaluman, diantaranya :

  1. Pembangunan Tanggul Penahan Abrasi Pantai.
  2. Normalisasi sungai di wilayah Sungai Andagile.
  3. Peningkatan jaringan Irigasi Buko
  4. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan.
  5. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan.
  6. Pembangunan pasar rakyat.
  7. Pembangunan pabrik es.
  8. Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
  9. Pembangunan sarana air bersih dan sanitasi.
  10. Pembangunan Pos TNI Angkatan Laut (POSAL) di Pulau Bongkil.
  11. Pembangunan Dermaga Apung di Pulau Bongkil.
  12. Pembangunan Tanggul Penahan Abrasi di Pulau Bongkil."

 

Bupati Bolmut Depri Pontoh berharap selaku pemerintah daerah, dan masyarakat adat, kiranya usulan kami ini dapat dipertimbangkan, dikarenakan Pulau Bongkil memiliki potensi laut yang mumpuni, namun keterbatasan fiskal daerah belum mampu mendukung pengembangan kawasan strategis ini lebih optimal."

Turut hadir, Asisten Deputi Pengelolaan Batas Laut dan Udara, Ibu Sitti Metrianda Akuan bersama Tim, Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara Drs. H. Amin Lasena, MAP, Kepala Kejaksaan Negeri Bolmut Nana Riana, SH., Wakapolres Bolmut Kompol Samuel Kayangan, SH., Yang mewakili Pabung (Perwira Penghubung) 1303 Bolmong, Sekretaris Daerah Kabupaten Bolmut dr. Jusnan C. Mokoginta, MARS., Asisten Sekda, Para Pimpinan OPD Terkait, serta Para Sangadi (Kepala Desa). (Advetorial / Gandhi Goma).