Peran UU Ketenagakerjaan dalam Perlindungan Pekerja Di Kabupaten Bolmut

Written by  Gandhi Goma Jan 12, 2022

Bolmut, Sulutnews.com - Penegakan Dasar Hukum UU Ketenagakerjaan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) telah menjadi perhatian dari masyarakat dan aparatur pemerintah tentang pentingnya perlindungan ketenagakerjaan.

Dari proses pemenang tender pengadaan barang dan jasa dari tahun ke tahun para pekerja jarang dikoordinasikan dengan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Bolmut tentang berapa banyak para pekerja dikontrak, upah, serta jaminan asuransi untuk melindungi dari resiko kecelakaan diri, meninggal dunia, cacat tetap atau cacat sementara, serta santunan untuk ahli warisnya.

Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi akan mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional, dan pemerintah daerah serta pemberi kerja memberikan pelindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Pertanyaan dari kita semua, apakah jaminan sosial dan Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) ada kaitannya dengan BPJS Kesehatan ?

Menurut Kepala BPJS Kesehatan Kantor Kabupaten Bolaang Mongondow Utara I Gusti Ketut Kusuma di ruang kerjanya; tenaga kerja/buruh, karyawan berhak mendapatkan jaminan sosial, baik itu Jaminan Sosial Kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, maupun Jaminan Sosial berupa Jaminan kecelakaan kerja, pensiun, hari tua dan kematian yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

"Sekarang ini, salah satu implementasi dari hak pekerja adalah pada bidang jaminan sosial dan penerapan K3 adalah melalui pendaftaran pekerja sebagai peserta BPJS Kesehatan segmen Pekerja Penerima Upah dan Peserta BPJS Ketenagakerjaan. Pemilik perusahaan atau pemberi kerja wajib mendaftarkan setiap pekerja sebagai peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka pemenuhan hak ini. Adanya pemenuhan hak pekerja terhadap Jaminan Sosial yang diwujudkan dalam pendaftaran dan pembayaran BPJS Kesehatan ini adalah sebagai bentuk kepatuhan dari Pemberi Kerja terhadap regulasi. Pekerja yang telah memiliki perlindungan Jaminan Sosial akan memperoleh rasa aman dalam bekerja yang pada akhirnya akan meningkatkan produktifitas Pekerja untuk mencapai hasil kerja yang optimal" pungkasnya

Hak pekerja/buruh, karyawan tercantum dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003, UU Nomor 03 tahun 1992, UU Nomor 01 tahun 1970, Ketetapan Presiden Nomor 22 tahun 1993, Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1993 dan Peraturan Menteri Nomor 4 tahun 1993 dan Nomor 1 tahun 1998. Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional pasal 13, UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Pasal 15. Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan

Pasal 13.

Karena K3 itu sendiri adalah komponen yang menjadi bagian dari BPJS Ketenagakerjaan. Dalam hal ini, K3 yang bisa disediakan perusahaan misalnya alat keselamatan kerja seperti helm, rompi, sepatu, dsb. Sedangkan BPJS Ketenagakerjaan merupakan program yang ditujukan untuk mendukung pelaksanaan sistem K3 dalam setiap perusahaan, yang tidak bisa langsung disediakan perusahaan. Seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian (JK).

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022, tanggal 6 Januari 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan sudah jelas sanksi administrasi tidak mendapatkan pelayanan publik kepada Pemberi Kerja.

Menurut Advokat Safrizal Walahe, SH. MH, pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.

"Gaji atau upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau

peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan, termasuk jaminan BPJS Ketenagakerjaan," ungkapnya.

Jika terjadi kecelakaan kerja dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja, termasuk cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja untuk

menjalankan pekerjaannya. Demikian pula cacat total tetap adalah cacat yang mengakibatkan ketidak-mampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan, wajib mendapat perlindungan asuransi BPJS. (/Gandhi Goma).