Mitra Kerja Perusahaan Proyek PLTU Binjeita Lalai Mengangsuransikan Tenaga Kerjanya

Written by  Gandhi Goma Jan 11, 2022

Bolmut, Sulutnews.com - Kadis Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Abdul Muis Suratinoyo, SH. MH di kantornya menyampaikan beberapa hal tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu  (PKWT) adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu

tertentu atau untuk pekerjaan tertentu. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap, sesuai Keputusan Menaker RI Nomor KEP.100/MEN/VI/2004.

Selasa (11/01/2022).

Perjanjian kerja harian lepas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibuat berupa

daftar pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10

sekurang-kurangnya memuat :

  1. nama/alamat perusahaan atau pemberi kerja;
  2. nama/alamat pekerja/buruh;
  3. jenis pekerjaan yang dilakukan;
  4. besarnya upah dan/atau imbalan lainnya.

BPJS Ketenagakerjaan memiliki peran dalam memberikan jaminan terhadap pekerja rentan dan beresiko, makanya hal ini perlu intens disosialisasikan.

Suatu peristiwa musibah kecelakaan kerja terjadi di lokasi pembangunan PLTU Binjeita tanggal 09 Desember 2021 dengan menelan korban almarhum Anjas Duran (22 tahun). Ternyata almarhum belum mendapat jaminan asuransi tenaga kerja.

Siapa yang bertanggung jawab dalam hal ini ? Menurut Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentu pihak perusahaan atau pengusaha.

"Musibah kecelakaan kerja ini sudah saya koordinasikan dengan Disnaker Provinsi Sulut, dan laporan barusan masuk, Pengawas Tenaga Kerja Provinsi Sulut menyatakan perusahaan kontraktor PLTU Binjeita telah membayar Rp. 20 juta  untuk uang duka sampai doa arwah 100 hari. Bandingkan jika para pekerja mendapat jaminan santunan tenaga kerja BPJS," ujar Suratiniyo.

Ditambahkannya, seharusnya para mitra perusahaan kontraktor PLTU ini setelah 7 hari kerja memberikan salinan laporan tenaga kerja, termasuk tenaga kerja asing yang dikontrak serta upahnya ke Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Bolmut.

Emiten konstruksi PT PP (PTPP) melakukan penandatangan kontrak pembangunan dua pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara Desa Binjeita 2 Kecamatan Bolang-Itang Timur Kabupaten Bolmut dengan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Nilai kontrak pembangunan PLTU yang masing-masing berkapasitas 2x50 megawatt ini adalah sebesar Rp 2,1 triliun.

Mengikuti keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), Direktur Utama PT PP Lukman Hidayat mengatakan, dalam kontrak ini Perseroan berperan sebagai kontraktor yang akan bertanggungjawab dalam penyelesaian proyek, dengan bekerjasama bersama beberapa partner.

Seperti diketahui bersama partner kontraktor di PLTU Binjeita 2 ini terdiri dari : PT-EPC (All Job), PT. Prakarsa Langgeng Maju Bersama (Sepesialis Pipa Bawah Tanah), PT. Urban ( Batching Plant), PT. PP Presisi (Pengurukan), PT. Hidroraya Adhi Perkasa (Spesialis Tangki Minyak), PT. Metro Manggala (Spesialis Tiang Pancang), PT. Geosistem Teknindo Unggul (Geotik Sistem).

Menurut Nasution Saputra, karyawan BPJS Tenaga Kerja yang ditempatkan di Disnaker Bolmut,  dari salinan laporan tenaga kerja proyek nasional PLTU Binjeita  berjumlah 399 orang, 64 orang sudah selesai kontraknya.

"PT. Urban sudah memasukan 21 nama tenaga kerja internal telah mendapat jaminan BPJS Tenaga Kerja, dan sampai saat ini untuk kepersertaan lainnya kita masih menunggu prosesnya," ungkap Nasution Saputra. (/Gandhi Goma)