"Memperkuat Pemulihan Ekonomi Daerah Melalui Reformasi Sosial, Ketahanan Pangan dan Pembangunan Infrastruktur "

Manado, Sulutnews.com -  Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Drs. H. Depri Pontoh menghadiri Rapat Kerja Pemerintahan Sulawesi Utara (Sulut) Tahun 2022 Dengan Tema " Memperkuat Pemulihan Ekonomi Daerah Melalui Reformasi Sosial, Ketahanan Pangan Dan Pembangunan Infrastruktur." Bertempat di Ruang Mapalus Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Utara. Rabu (19/01/2022).

Rapat kerja kali ini dibuka secara resmi Oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE. dan didampingi Wakil Gubernur Sulawesi Utara Beserta Forkopimda Provinsi Sulawesi Utara.

Pada sambutan Gubernur Sulawesi Utara, berharap dalam Rapat Kerja Pemerintah Tahun 2022 ini adalah terciptanya Sinergitas Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bersama Forkopimda dengan Pemerintah Kabupaten/Kota bertujuan memperoleh kesepahaman dan kesamaan langkah, sehingga berbagai isu strategis dapat ditangani bersama dan pemulihan ekonomi pasca Covid-19 diseluruh wilayah Provinsi Sulawesi Utara dapat terwujud dan bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Nota kesepakatan bersama telah tertuang sebagai berikut :

  1. Mempercepat capaian Vaksinasi 100 % Dosis I dan 80 % Dosis II sampai dengan bulan Maret 2022 dalam rangka mewujudkan Heard Imunity;
  2. Konsisten melakukan pengendalian Covid-19 dengan tetap mensosialisasikan penerapan Protokol Kesehatan;
  3. Optimalisasi penyerapan APBD, DAK, dan Dana Desa, serta APBN di Provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten/Kota;
  4. Mempercepat pembangunan infrastruktur daerah dan mengefektifkan fungsi dalam penyelengaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta mewujudkan wilayah bebas korupsi;
  5. Bersinergi melakukan pemulihan ekonomi dengan mantapkan Progam "Mari Jo Ba Kobong" dan program Inovatif lainnya yang berbasis kearifan lokal.
  6. Mewujudkan manajemen kepegawaian berbasis Merit Sistem;
  7. Bekerjasama menciptakan Kamtibmas yang aman dan kondusif serta tetap menjaga dan memelihara kehidupan masyarakat yang rukun dan damai;
  8. Memantapkan Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan;
  9. Sinergi dan kolaborasi membangun Sulawesi Utara dan Kabupaten/Kota.

Kesepakatan Bersama ini telah disetujui bersama dan ditandatangani oleh Gubernur Sulawesi Utara, Wakil Gubernur Sulawesi Utara dan seluruh Walikota/Bupati Se Sulawesi Utara.

Turut Hadir, Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara Drs. H. Amin Lasena, M.AP, Ketua DPRD Kabupaten Bolmut Frengky Chendra, Kajari Kabupaten Bolmut Nana Riana, SH.MH, Dandim 1303 Bolmong Letkol Inf. Raja Gunung Nasution, Kapolres Bolmut  AKBP Wahyu Purwidiarso, SH. SIK, Kepala Badan Bapelitbang Bolmut Abdul Nazarudin Maloho, S.Pd, M.Si, Kabag Tapem Samidin Korompot, S.STP,. M.Si, Serta Bupati/Walikota dan Forkopimda Kabupaten/Kota Se Sulawesi Utara. (*/Gandhi Goma).

Boroko, Sulutnews.com - Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Kompol (Purn) Teddy Pontoh menyampaikan kembali tentang kedatangan Ketua DPW Sulut Bobby Daud ke Kantor DPRD Bolmut dalam rangka silaturahmi dan menegaskan kembali  dukungan Pergantian Antar Waktu ( PAW) terhadap saudara Abd. Eba Nani sebagai wakil rakyat Dapil II periode 2019-2024 berdasarkan SK Ketua Umum DPP PAN Nomor : /A/KU-SJ/387/XII/2021 Perihal: Persetujuan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara An. Abdul Eba Nani digantikan oleh Mohamad Guntur Sune, S.Pd. Selasa (18/01/2022).

Menurut Teddy Pontoh, setiap berita tentang PAW Legislator Bolmut ini tidak berimbang dan ingin meluruskan kembali beberapa pemberitaan media online yang 'memilintir' tentang ditundanya proses PAW Abdul Eba Nani itu tidak benar dan tidak sesuai  dengan fakta dan data hasil liputan dalam konperensi pers oleh Ketua DPW PAN Bobby Daud kemarin di Loby DPRD Bolmut, Senin (17/01/2022).

Berdasarkan hasil rekaman lengkap dari konpererensi pers ini antara lain Bobby Daud menyatakan 'menguatkan" kembali surat Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan guna menjaga martabat Parpol PAN memberikan persetujuan  Pergantian Antar Waktu saudara Abdul Eba Nani sebagai wakil rakyat dan meminta maaf kepada masyarakat, anggota DPRD Bolmut dan Sekwan, apabila ada simpatisan dari Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi (AMPD) telah melakukan unjuk rasa mendesak  untuk segera diterbitkannya SK PAW Abdul Eba Nani dari DPRD Bolmut.

Pandangan Kadir Hangkiho sebagai Ketua Harian DPD PAN Bolmut, dan senior di PAN Bolmut menyatakan ada dua hal pertimbangan yuridis terhadap PAW saudara Abdul Eba Nani, pertama sebagai wakil rakyat di Lembaga DPRD Bolmut terhormat, dan peraturan perundang-undangan diberhentikannya saudara Abdul Eba Nani  berdasarkan hasil keputusan pengadilan  berkekuatan  hukum tetap dan telah menjalani hukumannya dalam penggunaan narkoba, untuk itu segera diterbitkan surat keputusan pergantian antar waktu dari Lembaga DPRD Bolmut. Kedua, permasalahan internal parpol menyangkut prosedur administrasi tentang hak dan kewajiban anggota dalam Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga belum ada surat permohonan ke Mahkamah Parpol dari saudara Abdul Eba Nani sesuai pernyataan dalam konperensi pers Bobby Daud kemarin.

Disisi lain, Ismail Tinamonga sebagai  Wakil Ketua II DPD PAN Bolmut tentang proses PAW saudara Abdul Eba Nani ketika melanggar janji dan sumpahnya sebagai wakil rakyat, harus ada kepastian hukum dari lembaga DPRD Bolmut. Dipertegas kembali pernyataan Ketua DPW PAN Sulut Bobby Daud  harus ada proses lanjut tindakan administratif sesuai regulasi yang ada. (/Gandhi Goma).

Bolmut, SulutNews.com - Pemerintah daerah fasilitasi pertemuan antara Dirut RSUD Bolaang Mongondow Utara dengan Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kaidipang. Informasi yang beredar di Media Sosial terkait berita tentang Praktek Kerja Industri (Prakerin) siswa/siswi SMK Kaidipang dengan RSUD Bolaang Mongondow Utara.

Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah Daerah Bolaang Mongondow Utara memfasilitasi pertemuan antara kedua belah pihak yang di pimpin oleh Pjs. Sekretaris Daerah Rachmat R. Pontoh,SH, M.Si, didampingi oleh Asisten 2 Sekda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Jacomina H.J. Mamuadja, Kadis Kesehatan Bolmut dr. Jusnan C. Mokoginta, M.MARS,  dan Kabid Yankes Sofyan Mokoginta, SKM. Pertemuan yang dilaksanakan di ruang kerja sekretaris daerah telah terjadi miskomunikasi antara pihak RSUD dengan pihak SMK Kaidipang, Selasa (18/01/2022).

Pemerintah daerah telah berupaya memfasilitasi pihak RSUD dan SMK Kaidipang untuk menyelesaikan persoalan ini. Pemerintah Daerah menghimbau kepada seluruh media untuk kembali membangun komunikasi yang positif serta memberikan pendidikan informasi yang baik di khalayak banyak, sehingga akan terbangun komunikasi yang baik serta akan lahir opini publik yang baik dalam penyelenggaran pemerintahan.

Pada pertemuan tersebut telah terjadi kesepakatan antara pihak RSUD Bolaang Mongondow Utara dengan SMK Negeri 1 Kaidipang yaitu saling memaafkan antara keduanya, serta diharapkan hal ini tidak akan terjadi lagi.(M. Alghifari)

Bolmut, Sulutnews.com - Sekda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Rakhmat C Pontoh, SH. MSi menyampaikan substansi persoalan tentang 6 siswa SMK 1 Kaidipang yang ditolak Dirut RSUD Bolmut untuk melaksanakan Praktik Kerja Industri di dunia maya Facebook di ruang kerjanya. Selasa (18/01/2022).

Pertemuan rapat terbatas  dihadiri Asisten II Jacomina H.J Mamuaja, SPd,  Direktur RSUD Bolmut dr. Winny Soewitomo dan Kepsek SMK 1 Kaidipang Ansar Nusa, SPd, MSi dihadiri Kadis Kesehatan dr. Jusnan Mokoginta, MARS serta Kabid Pelkes Sofyan Mokoginta, MKes, serta para staf Dinkes.

Menurut Sekda Bolmut, para pihak diminta keterangan dan penjelasan tentang persoalan penolakan 6 siswa SMK 1 Kaidipang untuk Praktik Kerja Industri di RSUD Bolmut yang sudah viral di jaringan sosial Facebook.

Dari penjelasan Direktur RSUD Bolmut persoalan ini berawal dari persepsi berbeda ketika Kepsek SMK 1 Kaidipang menelpon untuk memberitahukan tentang permohonan 6 orang siswanya akan magang di RSUD Bolmut, namun Dirut RSUD Bolmut sedang berada di Tomohon untuk menghadiri penandatanganan kerjasama dengan pihak BPJS, dan menyampaikan hal ini akan dibicarakan nanti dengan pihak managemen setelah tiba di Bolmut. Namun, hal ini telah menjadi viral dari status Kepsek SMK 1 Kaidipang di medsos sehingga terjadi dialog secara emosional ditanggapi para nitizen dari sudut pandang berbeda, namun yang sesungguhnya terlarang dalam etika jabatan aparatur sipil negara.

Para pihak bersengketa di medsos saling menyadari kekeliruannya setelah terjadi perdebatan sengit mempertahan kebenarannya masing-masing, mereka saling memaafkan kemudian keputusan bersama mulai besok Rabu (19/01/2022) enam siswa SMK 1 Kaidipang sudah masuk untuk memulai Prakti Kerja Industri di RSUD Bolmut.

"Semoga masyarakat adat Bolmut dan  nitizen jaringan media sosial Facebook untuk memahami permasalahan ini. Mari kita bersama-sama untuk fokus kembali pada program pemerintah daerah untuk melaksanakan prioritas APBD 2022 untuk menggerakkan kembali perekonomian rakyat," ujar Sekda Bolmut. (/Gandhi Goma)

Bolmut, Sulutnews.com - Wakil Bupati Bolmut Drs. Amin Lasena, MAP dalam kapasitas sebagai Wakil Ketua PWNU Sulut  melaksanakan program pencanangan Gerakan Coin NU. Berlangsung di Coconut Café (Pantai Batu Pinagut) Boroko.  Senin (17/01/2022).

Acara ini berlangsung dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 27 Huruf a, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama.

Dimana forum rapat kerja bertujuan untuk membahas perkembangan organisasi pada tahun sebelumnya, serta menyusun pokok-pokok agenda tahun berjalan.

Sebagai organisasi sosial keagamaan terbesar di Indonesia dan bersifat struktural, Nahdlatul Ulama (NU) mempunyai banyak program dan agenda yang harus dijalankan. Sementara upaya perwujudan program harus membutuhkan dana operasional. Sementara NU memiliki warga dengan jumlah yang tidak sedikit. Hal itu potensial jika bisa dikelola dengan baik.

Gerakan Coin NU berawal dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, melalui Pengurus Cabang NU Care-LAZISNU Sragen mulai melakukan sosisalisasi pada akhir 2015 dengan Gerakan Koin NU Nusantara Menuju NU Mandiri dalam bentuk kotak infak yang ditaruh di rumah-rumah warga. Tujuannya tidak lain adalah mewujudkan kemandirian pada tubuh NU sehingga program-program NU berjalan dengan baik dan kemandirian pun terbangun.

"Kotak Coin ini disiapkan pengurus, atas permintaan masyarakat sendiri kita berikan, tidak ada kesan terpaksa. Kalau mereka minta, berarti atas kesadaran mereka sendiri. Bahkan sekarang berkembang, satu rumah bisa terdapat lebih dari satu kotak. Suami satu kotak, istri satu kotak, setiap satu anak juga satu kotak. Ini yang menarik," ujar Supriadi Goma.

Sekarang Gerakan Koin NU di PCNU Kabupaten Sragen sudah berjalan hampir dua tahun dengan kotak sebanyak 41 ribu. Sekitar Rp. 5.200.000.000 (lima miliar dua ratus juta rupiah) sudah terkumpul. Kita tidak bisa meremehkan yang kecil karena dari yang kecil bisa menjadi besar.

Hasil dari Koin NU itu disalurkan ke mana dan atau untuk apa?

Supriadi Goma mengungkapkan Gerakan Coin di Kabupaten Sragen hasilnya untuk membangun Gedung Sekretaris NU, untuk pendidikan, beasiswa anak-anak Ma’arif NU yang kurang mampu, untuk fakir miskin, dan yatim-piatu, seperti waktu Hari Santri kami santuni 1000 santri dhuafa. Bahkan dari koin itu kami punya mobil bus untuk dijadikan jasa travel. Sekarang baru punya satu bus. Untuk menutupi saat ada orang yang butuh jasa travel, kami bekerja sama dengan pihak yang punya mobil bus dulu.

"Semoga kedepan, dari penyerahan hibah lokasi tanah dari sahabat saya Daeng Masika untuk membangun Lembaga Pendidikan Ma'arif di Kecamatan Sangkub mendapat kemudahan. Kedepan kita berniat untuk membangun Sekretaris PCNU Bolmut di Boroko, tinggal menunggu hibah tanah untuk lokasinya,"  harap Amin Lasena. (/Gandhi Goma)

Bolmut, Sulutnews.com - Kejari Kabupaten Bolaaang Mongondow Utara (Bolmut)  menetapkan tersangka baru pada kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan keuangan pembayaran belanja tarif listrik pada kegiatan penyediaan jasa perkantoran di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (SETWAN) Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Kamis (13/01/2022).

Berdasarkan hasil penyidikan dan sudah memeriksa lima orang saksi serta keterangan saksi ahli dari Dinas Inspektorat Daerah Bolmut dengan barang bukti berupa 51 kwitansi pembayaran, maka pihaknya menetapkan MHB alias Anto sebagai tersangka pada pengembangan lanjutan markup pembayaran listrik di Setwan,” kata Kajari Bolmut, Nana Riana SH, MH dalam  konpererensi pers didampingi Kasi Tindak Pidana Khusus Ekaputra Polimpung, SH.

“Selama seminggu kami melakukan pemeriksaan kepada 5 orang saksi, baik itu dari pihak PLN, Setwan maupun Pemerintah Daerah Bolmut, dimulai hari ini kami penetapan tersangka dan melakukan penahanan selama 20 hari kedepan, ” ujar Kajari Bolmut

Modus markup yang kami temukan dilapangan itu ada 3 yakni, markup daya, markup multiguna dan markup double pembayaran, dan total keseluruhan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 2,5 miliar,“ ungkap mantan Koordinator Bidang Pidana Khusus di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan ini.

Berdasarkan hasil penyidikan Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-01/P.1.19/Fd.1/01/2022 tanggal 04 Januari 2022 dan Surat Penetapan Tersangka Nomor : B-59/P.1.19/Fd.1/01/2022 tanggal 13 Januari 2022, telah menetapkan MHB alias Anto sebagai tersangka dalam pengembangan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Pembayaran Belanja Listrik Multiguna pada Kegiatan Penyediaan Jasa Perkantoran Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Bolmut Tahun Anggaran 2016 sampai dengan  Tahun Anggaran 2018.

Setelah selesai pemeriksaan, tersangka langsung dibawa ke Polsek Urban Kaidipang untuk dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan dan sebelum dilakukan penahanan tersangka dilakukan pemeriksaan kesehatan (rapid test covid-19) dengan hasil non-reaktif. (/Gandhi Goma).

Bolmut, Sulutnews.com - Penegakan Dasar Hukum UU Ketenagakerjaan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) telah menjadi perhatian dari masyarakat dan aparatur pemerintah tentang pentingnya perlindungan ketenagakerjaan.

Dari proses pemenang tender pengadaan barang dan jasa dari tahun ke tahun para pekerja jarang dikoordinasikan dengan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Bolmut tentang berapa banyak para pekerja dikontrak, upah, serta jaminan asuransi untuk melindungi dari resiko kecelakaan diri, meninggal dunia, cacat tetap atau cacat sementara, serta santunan untuk ahli warisnya.

Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi akan mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional, dan pemerintah daerah serta pemberi kerja memberikan pelindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Pertanyaan dari kita semua, apakah jaminan sosial dan Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) ada kaitannya dengan BPJS Kesehatan ?

Menurut Kepala BPJS Kesehatan Kantor Kabupaten Bolaang Mongondow Utara I Gusti Ketut Kusuma di ruang kerjanya; tenaga kerja/buruh, karyawan berhak mendapatkan jaminan sosial, baik itu Jaminan Sosial Kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, maupun Jaminan Sosial berupa Jaminan kecelakaan kerja, pensiun, hari tua dan kematian yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

"Sekarang ini, salah satu implementasi dari hak pekerja adalah pada bidang jaminan sosial dan penerapan K3 adalah melalui pendaftaran pekerja sebagai peserta BPJS Kesehatan segmen Pekerja Penerima Upah dan Peserta BPJS Ketenagakerjaan. Pemilik perusahaan atau pemberi kerja wajib mendaftarkan setiap pekerja sebagai peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka pemenuhan hak ini. Adanya pemenuhan hak pekerja terhadap Jaminan Sosial yang diwujudkan dalam pendaftaran dan pembayaran BPJS Kesehatan ini adalah sebagai bentuk kepatuhan dari Pemberi Kerja terhadap regulasi. Pekerja yang telah memiliki perlindungan Jaminan Sosial akan memperoleh rasa aman dalam bekerja yang pada akhirnya akan meningkatkan produktifitas Pekerja untuk mencapai hasil kerja yang optimal" pungkasnya

Hak pekerja/buruh, karyawan tercantum dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003, UU Nomor 03 tahun 1992, UU Nomor 01 tahun 1970, Ketetapan Presiden Nomor 22 tahun 1993, Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1993 dan Peraturan Menteri Nomor 4 tahun 1993 dan Nomor 1 tahun 1998. Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional pasal 13, UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Pasal 15. Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan

Pasal 13.

Karena K3 itu sendiri adalah komponen yang menjadi bagian dari BPJS Ketenagakerjaan. Dalam hal ini, K3 yang bisa disediakan perusahaan misalnya alat keselamatan kerja seperti helm, rompi, sepatu, dsb. Sedangkan BPJS Ketenagakerjaan merupakan program yang ditujukan untuk mendukung pelaksanaan sistem K3 dalam setiap perusahaan, yang tidak bisa langsung disediakan perusahaan. Seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian (JK).

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022, tanggal 6 Januari 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan sudah jelas sanksi administrasi tidak mendapatkan pelayanan publik kepada Pemberi Kerja.

Menurut Advokat Safrizal Walahe, SH. MH, pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.

"Gaji atau upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau

peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan, termasuk jaminan BPJS Ketenagakerjaan," ungkapnya.

Jika terjadi kecelakaan kerja dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja, termasuk cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja untuk

menjalankan pekerjaannya. Demikian pula cacat total tetap adalah cacat yang mengakibatkan ketidak-mampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan, wajib mendapat perlindungan asuransi BPJS. (/Gandhi Goma).

Bolmut, Sulutnews.com - Kadis Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Abdul Muis Suratinoyo, SH. MH di kantornya menyampaikan beberapa hal tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu  (PKWT) adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu

tertentu atau untuk pekerjaan tertentu. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap, sesuai Keputusan Menaker RI Nomor KEP.100/MEN/VI/2004.

Selasa (11/01/2022).

Perjanjian kerja harian lepas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibuat berupa

daftar pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10

sekurang-kurangnya memuat :

  1. nama/alamat perusahaan atau pemberi kerja;
  2. nama/alamat pekerja/buruh;
  3. jenis pekerjaan yang dilakukan;
  4. besarnya upah dan/atau imbalan lainnya.

BPJS Ketenagakerjaan memiliki peran dalam memberikan jaminan terhadap pekerja rentan dan beresiko, makanya hal ini perlu intens disosialisasikan.

Suatu peristiwa musibah kecelakaan kerja terjadi di lokasi pembangunan PLTU Binjeita tanggal 09 Desember 2021 dengan menelan korban almarhum Anjas Duran (22 tahun). Ternyata almarhum belum mendapat jaminan asuransi tenaga kerja.

Siapa yang bertanggung jawab dalam hal ini ? Menurut Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentu pihak perusahaan atau pengusaha.

"Musibah kecelakaan kerja ini sudah saya koordinasikan dengan Disnaker Provinsi Sulut, dan laporan barusan masuk, Pengawas Tenaga Kerja Provinsi Sulut menyatakan perusahaan kontraktor PLTU Binjeita telah membayar Rp. 20 juta  untuk uang duka sampai doa arwah 100 hari. Bandingkan jika para pekerja mendapat jaminan santunan tenaga kerja BPJS," ujar Suratiniyo.

Ditambahkannya, seharusnya para mitra perusahaan kontraktor PLTU ini setelah 7 hari kerja memberikan salinan laporan tenaga kerja, termasuk tenaga kerja asing yang dikontrak serta upahnya ke Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Bolmut.

Emiten konstruksi PT PP (PTPP) melakukan penandatangan kontrak pembangunan dua pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara Desa Binjeita 2 Kecamatan Bolang-Itang Timur Kabupaten Bolmut dengan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Nilai kontrak pembangunan PLTU yang masing-masing berkapasitas 2x50 megawatt ini adalah sebesar Rp 2,1 triliun.

Mengikuti keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), Direktur Utama PT PP Lukman Hidayat mengatakan, dalam kontrak ini Perseroan berperan sebagai kontraktor yang akan bertanggungjawab dalam penyelesaian proyek, dengan bekerjasama bersama beberapa partner.

Seperti diketahui bersama partner kontraktor di PLTU Binjeita 2 ini terdiri dari : PT-EPC (All Job), PT. Prakarsa Langgeng Maju Bersama (Sepesialis Pipa Bawah Tanah), PT. Urban ( Batching Plant), PT. PP Presisi (Pengurukan), PT. Hidroraya Adhi Perkasa (Spesialis Tangki Minyak), PT. Metro Manggala (Spesialis Tiang Pancang), PT. Geosistem Teknindo Unggul (Geotik Sistem).

Menurut Nasution Saputra, karyawan BPJS Tenaga Kerja yang ditempatkan di Disnaker Bolmut,  dari salinan laporan tenaga kerja proyek nasional PLTU Binjeita  berjumlah 399 orang, 64 orang sudah selesai kontraknya.

"PT. Urban sudah memasukan 21 nama tenaga kerja internal telah mendapat jaminan BPJS Tenaga Kerja, dan sampai saat ini untuk kepersertaan lainnya kita masih menunggu prosesnya," ungkap Nasution Saputra. (/Gandhi Goma)

Bolmut, Sulutnews.com - Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Drs. Amin Lasena, MAP hadir menandatangani Naskah Perjanjian Hibah (NPH) Antara Lembaga Pengelolah Proyek Forum Budaya Dunia Heritages (LPP-FBDH) Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara. Perihal : Hibah Lampu Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Bagi Desa Tertinggal. Bertempat di RBN (Rumah Budaya Nasional) Wale Ma'zanib Kota Tomohon, Sulut. Rabu (05/01/2022)

Prosesi acara ini dalam rangka mendukung dan menyukseskan kebijakan "Indonesia Terang" yang digagas oleh Presiden Jokowi yakni Program Penerangan Jalan Tenaga Surya (PJU TS) oleh Lembaga Pengelola Proyek Forum Budaya Dunia Heritage (LPP FBDH) akan merambah 34 Provinsi termasuk Kabupaten-Kota di seluruh wilayah Indonesia.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum LPP FBDH KPA. Citropanuwun Al Abdussalam Azis di acara Softlaunching dan Pressconference dengan tema Percepatan Revitalisasi Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU TS) di Grand Ballroom, Hotel Kempenski kemarin, Jakarta, Kamis (23/12/2021)

“Sesuai amanah dari yang mulia Bapak Presiden RI Joko Widodo maka kami dari LPP FBDH tergerak untuk mengawal dan menyukseskan program beliau yaitu Indonesia Terang di 34 Provinsi termasuk Kabupaten-Kota di Indonesia,” ungkap Citropanuwun

Dengan membangun PJU di 34 Provinsi termasuk Kabupaten-Kota, lanjut Citropanuwun dapat membantu masyarakat yang tinggal dipelosok dan terpencil yang sangat membutuhkan perangkat penerangan di wilayahnya.

“Sudah ada Master Plan nya yaitu tahun 2022-2025 dimana LPP FBDH melalui implementasi dan pembangunan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya yang tersebar di seluruh Indonesia dengan jumlah unit PJUTS terpasang sebanyak 503 Paket Hibah sesuai PP 5000 PJUTS secara bertahap,” jelasnya

Menurut Citropanuwun, lewat kerjasama dengan pejabat Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai bentuk sumbangsih kepada Bangsa dan Negara terutama masyarakat lewat implementasi PJU TS.

“Untuk itu kami seluruh jajaran pengurus LPP FBDH, FKP PJUTS dan para rekanan menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas Pencanangan Percepatan Revitalisasi Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU TS) menuju Indonesia Terang yang lebih maju dan sejahtera,” tuturnya.

Hal senada juga disampaikan Wakil Bupati Bolmut Drs. Amin Lasena, MAP mengucapkan terima kasih Bapak Presiden Joko Wododo, Gubernur Sulawesi Utara Bapak Olly Dondokambey, Program Indonesia  Terang menyasar sampai ke seluruh pelosok Negeri. Dan Insya Allah  Kabupaten Bolmut  akan memperoleh 5000 titik. (/Gandhi Goma). 

Bolmut, Sulutnews.com - Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Drs. Depri Pontoh menghadiri acara ritual "Monabongo" atau mensucikan kembali segala bentuk pelanggaran adat-istiadat pada tahun sebelumnya dan menyambut awal tahun 2022 dengan memegang teguh amanah leluhur. Acara prosesi ritual dilaksanakan di Pantai Desa Tanjung Buaya Kecamatan Bolang-Itang Barat Kabupaten Bolmut. Sabtu (01/01/2022).

Dahulu wilayah Limunga sekitar tahun 1400 adalah pusat pertahanan Kerajaan Mokapoq dari serangan bajak laut mindanao. Melahirkan orang-orang yang memiliki kesaktian sebagai panglima perang antara lain Bay Supadili atau dikenal sebagai Abo Ali Pontoh, anak dan keturunannya telah menyebar dalam silsilah asal-usul marga Pontoh berada di Minahasa, Sanger Talaud, Bolmong, dan Paguyaman Gorontalo. Wilayah kekuasaan  sampai di Desa Mokoditek yang dikawal khusus dari orang-orang Sanger Talaud. Mereka memiliki armada kapal laut sehingga dikenal sebagai pasukan di Desa Mokoditek (menakutkan) bagi setiap bajak laut.

Dalam perkembangannya Limunga telah dibagi menjadi Desa Iyok dan Desa Tanjung Buaya Kecamatan Bolang-Itang Barat. Makam raja-raja berada di Desa Iyok. Sering dikunjungi keluarga besar dalam silsilah dari seluruh nusantara'.

Acara ini diawali dengan pembacaan tertib acara ritual adat istiadat motabongo oleh Dra. Enamety Humokor sebagai Kabid Kebudayaan Diknas Bolmut. Kemudian beliau membacakan  pesan moral tersirat dalam bahasa Bolang-Itang, mengingatkan kembali karakter orang Limunga dari sejarah masa lampau tentang keharmonisan, saling menghargai   komunitas masyarakat adat Limunga sebagai cikal bakal  lahirnya para cendikiawan Prof.  Dr. Abas Djenaan, Prof. Dr. H.T Usup, serta silsilah raja-raja di Kerajaan Kaidipang Besar berawal dari Limunga.

TABIATI DOKO LIMUNGA

(SIFAT ORANG LIMUNGA)

--------------------------------------

  • Mokosingo, mohuo sirita, mokolontaingo, bee mopia ginaa (banyak tertawa, banyak bicara, suka ngomel, tapi baik hatinya).
  • Nggap sui-suilo, hungu-hunguto bee mototabiana (walaupun suka mencibir, bermuka masam, tapi saling menyayangi).
  • Ku bibi-bibito, ku undu-undu, ku bobo-bobo mo boli mo goo (yang dijinjing, yang ditenteng, yang dipikul, menjadi ringan).
  • Kidoko limunga mopani, mohambe pikirango, moluaso ginaa (orang limunga pintar, berwawasan luas, berjiwa besar).
  • Dikaa numa ondonga mata soobutako (jangan hanya dipandang sebelah mata).
  • Kaaini oluo ki papa yi Bua (ini ada ayahnya Bua)
  • Lonu-lonutoniko yihusia (sedang mekar pucuknya).
  • Pokojadi moniko sambe momunga (jadikan sampai berbuah/sukses).
  • Kaini oluo ki Adito (Ini ada Adit).
  • Bibitia mosuburu (bibit yang subur).
  • Piara moniko kopia maikaito (peliharalah dengan baik agar mengakar dan tumbuh dengan kokoh).
  • Kaini oluo pindaria pipiyoko (ini ada pantai pipiyok).
  • Poko pia mai, bongu mai (mari perbaiki, mari dibangun).
  • Moboli tambato popasiaha mai (menjadi tempat pesiar)
  • Ota onggomai huaho (orang dari luar).
  • Ki doko oyoko bersatu ! (orang Iyok bersatu).
  • Mokosambu dugongia kuposumulo (mendapatkan tambahan penghasilan).

Ritual prosesi acara motabongo ini diawali pembacaan doa menolak bala dalam bahasa adat Bolang-Itang dibawakan tokoh pemangku adat Wisno Masie dalam arti harafiah bermakna;

"Ya Allah, hindarkanlah kami dari kesulitan ekonomi, musibah, penyakit, kekejian, kemungkaran, bencana peperangan, kesulitan-kesulitan hidup , dan berbagai petaka, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, khususnya dari negeri adat kami ini, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Aamiin.

Prosesi berikutnya adalah memecahkan buah kelapa dengan parang untuk diambil airnya dituangkan ke baskom berisi irisan bunga melati, bunga cocor bebek, bunga kamboja, bunga doyo oleh Imam Desa Tanjung Buaya Abdul Haris Van Gobel.

Air kelapa melambangkan sumber air kehidupan yang prosesnya mencapai puncak ketinggian melalui proses alami dan tersimpan serta terlindungi dalam wadah serabut, tempurung dan terjaga kesuciannya dari kontaminasi polusi udara.

Selanjutnya wadah berisi air kelapa dan bunga-bungaan menebar aroma harum semerbak dibawah ke tepi laut didahului oleh Bupati Bolmut Depri Pontoh menebarnya ke laut, kemudian oleh Sekda Bolmut Rachmat Pontoh, serta para peserta acara ritual adat ini.

Sambutan Bupati Bolmut Drs Depri Pontoh dalam acara diprakarsai dua kepala desa (sangadi) Desa Tanjung Buaya Sidik Toliu dan Desa Iyok Rafik Lamalaka serta mengucapkan selamat datang kepada  rumpun keluarga dari Limunga. Tradisi monabong dimaknai mendinginkan suasana kebatinan dari gejolak amarah dari hikmah peristiwa masa lalu dan dengan kekuatan doa bersama kepada Tuhan penguasa semesta alam akan mendamaikan batin kita dalam kesucian serta segala puji bagi Allah seru sekalian alam.

"Semoga acara adat istiadat  keagamaan yang bersifat ritual dilaksanakan setiap tahun ini akan mengingatkan kembali pesan leluhur yang akan kita pegang teguh dalam nafas kehidupan masyarakat adat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yaitu Mopopiana (saling menjaga kebaikan bersama), Motabiana (salin mengasihi) dan Mononandobana (saling mengingatkan)."

Ditambahkannya, dalam renungan awal tahun 2022, marilah kita mengkaji diri kita setiap perbuatan, tindakan kita dalam ucapan, sikap dan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Saya sebagai kepala daerah telah banyak mengalami ujian keimanan dari hasut dan fitnah namun hal itu saya sudah maafkan. Jika saya keliru dalam mengambil kebijakan, ingatkan saya dalam pesan leluhur untuk saling mengingatkan (mononandobana). Karena saya dalam prosesi menerima gelar adat sungguh berat mengingat sumpah adat jika kita melanggarnya. Doa dan harapan kita bersama untuk menjalani tahun 2022, semoga hikmah setiap peristiwa yang sudah terjadi dapat menjadi koreksi dalam sistem kepemerintahan saya untuk membenahinya.

Acara adat motabongo ini dihadiri isteri Bupati Bolmut Ny. Dra. Ainun Talibo, isteri Sekda Bolmut Ny. Pontoh-Monoarfa, Wakil Rakyat Soeit Pontoh, Staf khusus Bupati Bolmut Reba Pontoh, tokoh adat Wisje Pontoh, Sumarni Pontoh, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat Desa Iyok dan Desa Tanjung Buaya. (/Gandhi Goma)