Bolmut, Sulutnews.com - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Partai Amanat Nasional (PAN) menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) I di Sekretariat PAN Desa Boroko, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolmut, Sabtu (02/07/2022).

Ketua DPD PAN Kabupaten Bolmut Hi. Kompol (Purn) Teddy Pontoh menuturkan, rakerda ini adalah momentum bagi partainya memperkuat soliditas dan sinergitas di internal, khususnya jelang Pemilu 2024.

"Rakerda ini untuk konsolidasi partai dan momentum meningkatkan sinergitas kader PAN Kabupaten Bolmut" tuturnya.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Sulawesi Utara diwakili oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Partai (MPP) Hi. Farid Lauma, SE, nantinya hasil Rakerda akan dibawa ke Rakerwil PAN Sulut dan Rakernas di tingkat nasional pada Agustus 2022 mendatang.

DPD PAN Bolmut sangat berprestasi ketika dievaluasi dari hasil Musyawarah Daerah (Musda), begitu cepatnya membentuk struktur pengurus harian terbaik di Sulut dari 15 DPD Kabupaten/Kota.

Terbentuknya struktur pengurus sampai ke tingkat cabang dan pertama kali mendapat pengesahan dengan terbitnya Surat Keputusan Kepengurusan DPW PAN Sulut.

Berikutnya Rakorda DPD PAN Bolmut pertama kali dilaksanakan dari 15 DPD PAN Kabupaten/Kota.

Beberapa hal yang menjadi pembahasan Rakerda I PAN Kabupaten Bolmut diantaranya adalah perihal calon presiden yang bakal diusung PAN di Pilpres 2024 nanti. Akan dibahas di tingkat DPW dan rencana tanggal 16 Juli 2022 akan dibawa ke Rakernas DPP.

Berikutnya, saya sangat sesalkan karena Rakerda I DPD PAN Bolmut tahun 2022 dua anggota legislatif DPRD Bolmut tidak hadir dalam acara ini.

"Rakerda I DPD PAN Bolmut adalah rapat keputusan tertinggi di tingkat daerah setelah Musda untuk memilih ketua dan sebagainya. Saya sebagai Ketua MPP PAN Sulut mengharapkan kepada Ketua DPD PAN Bolmut memberikan surat peringatan pertama, karena begitu asyiknya melupakan rakerda ini. Mereka lupa, mereka duduk di DPRD karena partai, bukan pribadi," tegas Farid Lauma.

Rakerda I DPD PAN Bolmut akan mengeluarkan beberapa rekomendasi. Ada 3 hal yang harus dilakukan. Pertama, sukses organisasi kepartaian. Kedua, sukses legislatif. Target kita minimal satu dapil satu kursi. DPD PAN Bolmut ada 3 daerah pemilihan (Dapil). Ketiga, sukses Pilkada. Diharapkan kader partai dapat mengusung calon bupati. Minimal dapat mengusung simpatisan kita atau kader PAN yang memiliki potensi sebagai kandidat.

Dar hasil keputusan bersama Rakerda I DPD PAN Bolmut dalam berita acara Nomor: PAN/A/BAP/Rakerda/004/VII/2022 Tanggal 02 Juli 2022.

Calon presiden periode 2024, Zulkifli Hasan, Anies Baswedan, Erick Tohir, Ganjar Pranowo, Andika Perkasa. Calon wakil presiden periode 2024; Erick Tohir, Surya Paloh, Khofifah Indar Parawansa, Gatot Nurmantio.

"Pertama dari unsur internal yaitu Ketum PAN Zulkifli Hasan, sedangkan dari unsur eksternal adalah Anis Baswedan, Erick Thohir, Ganjar Pranowo, Andika Perkasa, Surya Paloh, Khofifah Indar Parawansa, Gatot Nurmantio" ungkapTeddy Pontoh.

Tamu undangan dan pengurus harian DPD PAN Bolmut yang hadir antara lain :
Sekretaris POK DPW PAN Sulut Bahri Gani, Kepala Seksi Wawasan Kebangsaan Kesbangpol Pemkab Bolmut Hamzah Lantapon, Adam Kobandaha, Wakil Ketua Pengkaderan Ismail Tinamonga, Erma Mokodenseho, Kadir Hangkiho, Meilan Ibrahim, Jepri Silang, Ikram Datuela, Mat Paputungan, Erik Tegela, Hendra Kaluku, Misye Takalwesang, Amran Lamarang, Astina Sohoti, Sahrin Mokodompis, Rusmin Junaidi, Derin Suratinoyo, Erma Mokodenseho, Alfian Kiaydemak. (**/Gandhi Goma)

Bolmut, Sulutnews.com -  Tahapan Pemilu ini berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu) Pasal 167 ayat 6, dimulai 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Jumat (01/07/2022).

Berikut Tahapan Pemilu 2024 :

  1. Pendaftaran dan verifikasi calon peserta Pemilu pada 29 Juli hingga 13 Desember 2022.
  2. Penetapan peserta Pemilu pada 14 Desember 2022.
  3. Pencalonan anggota DPD pada 6 Desember 2022 hingga 25 November 2023.
  4. Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada 24 April 2023-25 November 2023.
  5. Pencalonan presiden dan wakil presiden pada tanggal 19 Oktober 2023 hingga 25 November 2023.
  6. Kampanye selama 75 hari mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024
  7. Pemungutan suara Pemilu 2024 diselenggarakan pada 14 Februari 2024.

Dilansir dari hukumonline.com, karya tulisan Wakil Ketua Dewan Pengurus Nasional (DPN) Peradi 2020-2025 Hi. Shalih Mangara Sitompul, SH, MH,  tertanggal 28 Juni 2022 "Peran Advokat dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum" berpendapat advokat dengan bekal kemampuan dan pengetahuan hukum yang cukup dapat menjalankan perannya lewat kerja-kerja pembelaan para calon dan/atau bakal calon sehingga proses Pemilu berjalan dengan fair dan objektif.

Ketentuan Pasal 1 angka 2 UUD 1945 telah menegaskan “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar”. Akhir kalimat dari pasal undang-undang dasar ini menegaskan bahwa kedaulatan itu ada di tangan rakyat, namun pelaksanaannya tidak-lah bisa sesuka hati, melainkan harus mengikuti tata cara yang telah ditentukan dalam UUD 1945.

Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimanakah cara menggunakan atau meng-exercise kedaulatan itu? Apakah 277 juta rakyat Indonesia langsung saja menggunakannya untuk menjalankan roda pemerintahan? Nyatanya tidak. Ketentuan Pasal 22E UUD 1945 sudah menjabarkan satu-satunya cara yang konstitusional untuk itu yakni melalui Pemilihan Umum (Pemilu).

Dalam ketentuan Pasal 22E ayat (1) disebutkan bahwa Pemilu diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam termin yang tetap yakni setiap 5 tahun sekali. Untuk apa? Untuk memilih wakil-wakil yang akan mengisi pilar-pilar jabatan eksekutif dan legislatif dan nantinya akan mewakili rakyat menjalankan roda pemerintahan.

Pemilu Tahun 2024 akan diselenggarakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota pada tanggal 14 Februari 2024 sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan KPU RI Nomor 21 Tahun 2022. "Keputusan KPU RI ini berdasarkan pasal 167 ayat (2) dan pasal 347 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, perlu ditetapkan hari dan tanggal pemungutan suara pada Pemilihan Umum Serentak 2024.”

Sedangkan terhadap Pilkada Serentak, disepakati dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Perubahan Pasal 201 UU Pilkada disebutkan bahwa, “Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024.”

Pada akhir tahun 2021, kerangka hukum Pemilu dan Pilkada tidak mengalami perubahan, maka aturan main dari Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 nanti tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan Pemilu 2019. Awalnya peluang untuk merevisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum masih ada dikarenakan DPR RI dan Pemerintah bermaksud menyatukan regulasi pemilihan tersebut.

Namun, RUU Pemilu ditarik dari Daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2021 sehingga UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tetap berlaku. Sama halnya, UU Nomor 1 Tahun 2015 yang telah mengalami 3 kali perubahan juga tetap berlaku dan seluruhnya akan menjadi landasan hukum pelaksanaan Pemilu dan Pilkada pada tahun 2024 mendatang.

Peran Advokat Menjaga Kualitas Pemilihan Umum :

Oleh karena Pemilu adalah satu-satunya jalan untuk menjamin keberlanjutan sebuah negara demokrasi, maka kualitas yang baik penting dalam pelaksanaan pemilu. Atas dasar itu, UUD tidak hanya mengatur dan mengedepankan aspek-aspek demokrasi saja, melainkan juga mengedepankan aspek-aspek hukum dalam penyelenggaraan Pemilu. Pelaksanaan pemilu tidak hanya melibatkan penyelenggara Pemilu saja, tetapi melibatkan pengawasan dari institusi dan aparat penegak hukum. Salah satunya adalah dengan mengatur dan menyediakan saluran penyelesaian perselisihan.

Sebagaimana diketahui, sepanjang proses penyelenggaraan Pemilu, sangat rawan sekali terjadi perselisihan-perselisihan. Baik itu perselisihan yang terjadi antar peserta pemilu satu dengan lainnya maupun perselisihan antara peserta dengan penyelenggara pemilu. Pasal 468 dan 469 UU Pemilu mengatur bagaimana proses penyelesaian sengketa pemilu dilakukan sesuai dengan tingkatannya masing-masing, baik di tingkat Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Pasal 468 dan 469 UU Pemilu tersebut, penyelesaian sengketa proses Pemilu adalah sebuah proses hukum yang di dalamnya terdapat dua tahapan proses. Atas perselisihan yang terjadi itu, mula-mula harus dicoba selesaikan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat. Proses penyelesaian ini wajib dilakukan baik oleh Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, dan maupun Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai di mana perselisihan itu terjadi.

Apabila penyelesaian melalui mediasi atau musyawarah itu tidak membuahkan hasil, maka Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota meneruskan penyelesaiannya melalui Ajudikasi. Kemudian apabila keputusan Ajudikasi ternyata tidak menyelesaikan perselisihan menyangkut verifikasi Partai Politik, penetapan Daftar Calon Tetap dan Penetapan Pasangan Calon, maka proses hukum penyelesaian harus dilanjutkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Untuk menjalani proses penyelesaian di tiga tahap itu, baik tahap mediasi atau musyawarah, tahap Ajudikasi dan dan lebih jauh lagi di tahap PTUN tentulah memerlukan pengetahuan yang cukup tentang aspek-aspek hukum, baik hukum tentang penyelenggaraan Pemilu dan maupun hukum-hukum acara di setiap tingkatan penyelesaian sengketa.

Di sanalah peran advokat sebagai penasihat atau pemberi jasa hukum diperlukan. Advokat dibutuhkan untuk mendampingi dan membela calon ataupun bakal calon untuk mempertahankan hak-haknya sebagai peserta atau calon peserta dalam Pemilu. Advokat membantu memberikan panduan agar tidak ada tindakan-tindakan yang keliru yang berisiko merugikan kepentingan hukum calon ataupun bakal calon peserta nantinya.

Peran advokat yang signifikan dalam sengketa proses Pemilu itu dijabarkan lebih jelas dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019, khususnya Pasal 10.

Berdasarkan hal tersebut, advokat sebagai salah satu penegak hukum jelas memiliki posisi yang signifikan untuk menyelesaikan sengketa proses pemilihan umum. Advokat dengan bekal kemampuan dan pengetahuan hukum yang cukup dapat menjalankan perannya lewat kerja-kerja pembelaan para calon dan/atau bakal calon dalam pemilu. Kerja-kerja advokat itu tidak hanya berkenaan dengan kerja profesionalismenya saja, melainkan advokat telah turut pula mengawal proses pemilihan umum berjalan dengan fair dan objektif sesuai asas pemilihan umum langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. (**/Gandhi Goma)

Bolmut, Sulut news.com - Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Drs. Hi. Depri Pontoh secara resmi melepas Jamaah Calon Haji Kabupaten Bolmut Musim Haji 1443 Hijriyah usai Sholat Jumat berjamaah yang bertempat di Masjid Al-Hidayah desa Buko kecamatan Pinogaluman. Jumat (24/06/2022).

Jamaah Calon Haji Kabupaten Bolmut Musim Haji 1443 Hijriyah berjumlah 10 orang yang terdiri dari 4 jamaah laki-laki dan 6 jamaah perempuan. Dimana jamaah tertua atas nama Iskandar Buhang (62 Tahun) dan jamaah termuda ibu Dinar (36 Tahun).

Bupati Bolmut dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berperan aktif membantu suksesnya kegiatan ini, mulai dari persiapan sampai pemberangkatan.

"Ibadah Haji ini merupakan perjalanan yang panjang dan penuh ujian, dibutuhkan kesabaran dan keteguhan hati dari jamaah. Untuk itu, dihimbau para jamaah dapat menjaga kesehatan agar bisa dan mampu menjalankan semua rukun Haji. Selain itu, diharapkan untuk menjaga kebersamaan dan saling membantu antar sesama jamaah,"

Selamat Jalan, semoga perjalanan Jamaah Calon Haji Bolmut dapat berlangsung lancar tanpa halangan berarti, sehingga Ibadah Haji dapat ditunaikan sebagai wujud menunaikan panggilan Allah SWT. Manfaatkan waktu sebaik mungkin dengan memperbanyak membaca Talbiyah, Takbir dan amalan-amalan sunnah serta berdoa khususnya di tempat-tempat mustajab baik di Makkah maupun Madinah.

Doakan seluruh keluarga dan masyarakat Bolmut agar dapat melaksanakan Ibadah Haji serta daerah ini selalu mendapatkan berkah Allah SWT.

Dilansir dari bolmutkab.go.id

Dalam Laporan Panitia Safar Pohontu menyampaikan tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk memberikan stimulasi kepada yang belum melaksanakan ibadah Haji agar dapat melaksanakan atau minimal bisa mendaftar Haji.

Terdapat pesan dan kesan Ketua Regu pemberangkatan Jama’ah calon Haji Abdul Nazarudin Maloho, S.Pd.,M.Si mengatakan seyogyanya yang harus berangkat dari Kabupaten Bolaang Mongoiondow Utara adalah dua puluh empat orang, namun karena kondisi pandemi, maka yang akan berangkat dibatasi sepuluh orang.

Untuk Sulawesi Utara harusnya yang siap berangkat sekitar 715 jama’ah dan yang akan berangkat 323 jama’ah, dan Bolaang Mongondow Utara pada kloter enam embarkasih Balikpapan, akan berangkat pada tanggal 26/06/2022 ke Manado, tanggal (27/06/2022) akan di PCR, tanggal 28/06/2022 ke Embarkasih Balikpapan, dan tanggal 29/06/2022 berangkat ke Jedah. (**/Gandhi Goma).

Bolmut, Sulutnews.com - Dalam rangka menjelang Peringatan HUT Bhayangkara Ke-76, 1 Juli 2022, Polsek Urban Kaidipang melaksanakan Bakti Sosial Religi di tempat-tempat Ibadah di wilayah Hukum Polsek Urban Kaidipang. Jumat (24/06/2022).

Tentunya Polri terus hadir untuk memberikan keamanan terhadap kegiatan beribadah. Kegiatan ini sebagai wujud cinta Polri kepada seluruh umat beragama yang ada di Indonesia, khususnya masyarakat religi Kaidipang.

Bakti Sosial menurut Kapolsek Urban Kaidipang Kompol Made Sumadia mulai dilaksanakan pada lokasi;

Pertama, Pukul 07.30 wita, bertempat Masjid AN NUR Desa Bigo Selatan, melibatkan Pers Polsek Urban Kaidipang bersama Jamaah Masjid AN NUR, pelaksanaan giat s/d pukul 08.20 wita

Kedua, Pukul 08.40 Wita, bertempat di Gereja CENTRUM Boroko, melibatkan Pers Polsek Urban Kaidipang bersama Jemaat Gereja CENTRUM. Giat berlangsung s/d pukul 09.30 wita.

Kegiatan Bakti Sosial dimaksud dengan sasaran membantu masyarakat (Jamaah/Jemaat) membersihkan tempat Ibadah baik didalam maupun pekarangan sekitar tempat Ibadah. Giat dipimpin oleh Panit 1 Reskrim IPDA MASRY, S.Sos. Berlangsung dalam keadaan aman dan lancar dalam situasi kondusif.

Kapolsek Urban Kaidipang  mengatakan kegiatan ini dapat menjaga kerukunan antar umat beragama, nilai-nilai toleransi antar umat beragama, serta sebagai wujud hadirnya negara dalam membantu kebutuhan dasar masyarakat dan menjaga Kamtibmas. (*/Gandhi Goma).

Bolmut, Sulutnews.com - Dalam rangka memperingati hari ulang tahun POLRI ke-76 tanggal 1 Juli 2022 dengan mengusung tema

"Polri yang presisi mendukung pemulihan ekonomi dan konstruksi untuk mewujudkan Indonesia tangguh Indonesia tumbuh".

Program bedah rumah dari Polres Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) telah dilaksanakan di Desa Bolangitang milik dari Ibu Fitria Babay. Jumat (24/06/2022).

Peresmian bedah rumah oleh Kapolres Bolmut AKBP Wahyu Purwidiarso, SH, SIK didampingi  Ketua Bahayangkari Ny. Banowati Sulistya Putri, serta para Perwira, Bintara, dan ibu-ibu Bhayangkari Polres Bolmut.

Dalam sambutannya Kapolres Bolmut menggambarkan dinamika dan upaya-upaya yang telah dilakukan POLRI selama ini agar dapat melayani masyarakat dengan baik. Apa saja yang telah terjadi selama usia 76 tahun institusi Polri berdiri antara lain;  transformasi dalam tubuh Polri yang dilakukan secara terus-menerus mengikuti perkembangan zaman dan kondisi negara.

"Pelayanan yang baik kepada masyarakat sehingga rasa cinta masyarakat kepada Polri. Pendekatan humanis dan kolaborasi yang baik antara Polri dan masyarakat sehingga menumbuhkan rasa simpati masyarakat terhadap Polri," ungkap Kapolres Bolmut.

Acara selanjutnya gunting pita sebagai tanda beda rumah siap ditempati, dilakukan Ketua Bhayangkari Ny. Banowati Sulistya Putri dilanjutkan melihat langsung keadaan rumah yang direnovasi. Sumur dan kamar mandi sudah dibangun dengan konstruksi beton.

Ibu Fitri Babay sebagai pemilik bedah rumah mengucapkan puji syukur kepada Allah dengan direnovasi rumahnya. Terlihat wajahnya tersenyum haru dengan sisa air mata di pelupuk matanya.

"Alhamdulillah, terima kasih kepada Kapolres dan ibu Ketua Bhayangkari telah peduli dengan rumahnya yang dapat ditempati keluarga dan anak-anaknya. Selamat ulang tahun POLRI ke-76. Semoga Allah SWT membalas kebaikan ini, Aamiin..." ujar Fitri Babay.

Kasat Reskrim Polres Bolmut Iptu Herdy Manampiring, SH sebagai panitia penanggung jawab kegiatan bedah rumah ini mengungkapkan proses bedah rumah ini kita lakukan selama 3 hari berturut-turut. Pesat Kapolres Bolmut kepada para kasat untuk masa jaminan tiga bulan untuk perawatannya. Kita sedang siapkan kasur dan perabotan rumah untuk melengkapi sebagai rumah layak huni.

Kepala Desa Bolangitang Induk Samsudin Fatah mengungkapkan rasa gembira dengan beda rumah warganya.

"Luar biasa proses pembangunan bedah rumah oleh Polres Bolmut. Semua bahan kayu dan semen sudah disiapkan. Semoga ada lagi bedah rumah dari lembaga terkait. Kita lihat wajah masyarakat terharu dengan kepedulian dari Polres Bolmut.

Acara gunting pita bedah rumah dihadiri Camat Bolangitang Barat Kamil Pontoh, Kabag Ops Polres Bolmut AKP Hariadi Ismail, Kasat Lantas AKP Haris Mokodompit, Kasat Intelkam AKP Djoike Ferry Momomuat, Kasat Sabhara AKP Saiful Tamu, Kapolsek Bolangitang Iptu Junaidi Chandra Pulukadang. (/Gandhi Goma).

Bolmut, Sulutnews.com - Kegiatan anjangsana ke kediaman Purnawirawan Polri Kompol  Hi. Teddy Pontoh didampingi Ny. Masita Pakaya di Desa Tomuagu Kecamatan Bolangitang Barat, dipimpin langsung Kapolres AKBP Wahyu Purwidiarso, SH.SIK didampingi oleh Ketua Bahayangkari Cabang Ny. Banowati Sulistya Putri, serta para Perwira, Bintara, dan Bhayangkari Polres Bolmut.

Kegiatan ini dalam rangka memperingati kembali Hari Ulang Tahun POLRI ke-76, dengan tema yang akan diusung pada HUT Bhayangkara 1 Juli 2022 yaitu, "Polri yang presisi mendukung pemulihan ekonomi dan konstruksi untuk mewujudkan Indonesia tangguh Indonesia tumbuh".

Terlihat Kapolres Bolmut melihat foto-foto kenangan dan piagam perhargaan ketika Kompol (Purn.) Teddy Pontoh masih bertugas aktif. Terjadi dialog singkat ketika Kapolres Bolmut mengapresiasi dan menanyakan langsung tentang foto Teddy Pontoh dengan tali lor ajudan ?

Dengan rendah hati  Teddy Pontoh menjelaskan foto-foto yang terpampang di ruang tamunya.

"Foto-foto ini pada saat penugasan khusus pertama  sebagai Ajudan Wakapolda Sulutteng Kolonel Polisi Drs. Amnu Sarofi Tahun 1988. Kedua, Ajudan Kapolda Sulutteng Kolonel Polisi Drs. Sujatmiko Tahun 1990. Ketiga, Ajudan Kapolda Sulutteng Kolonel Polisi Drs. Alit Sanjaya Tahun 1993," ungkap Teddy Pontoh.

Foto lainnya penugasan ke daerah konflik Poso Sulawesi Tengah, Foto Kerjasama dengan Polisi Amerika "The Unifed States of America Surveilance Course" Tahun 2005.

Ditambahkannya, saya pernah bertugas di  Provinsi Gorontalo Pamapta Polres Gorontalo 2001, di Provinsi Sulut sebagai Kapos Pol Bandara Samratulangi Manado 2002, Kaur Bin Ops Intelkam Polresta Manado 2005, Panit I Subdit Polda Sulut, Kapolsek Kotabunan Resort Bolmong 2006, Kapolsek Urban Kaidipang 2008, Wakareskrim Poltabes Manado 2009, Kasat Intel Resort Bolmong 2010, Kapolsek Urban Kotabunan 2013, Kanit I Subdit I Intelkam Polda Sulut 2015, Kapolsek Urban Kaidipang 2016, Gadik Muda SPN Karombasan Polda Sulut, dan mengakhiri purna tugas sebagai Kassubag Rendiklat Bag SPN Karombasan Polda Sulut 12/03/2018.

Terpampang di dinding piagam Tanda Jasa Satya Lencana 8 tahun, Satya Lencana 16 tahun.

Pada kesempatan tersebut Kapolres AKBP Wahyu Purwidiarso SH SIK, menyerahkan bingkisan beserta tali asih sebagai bentuk rasa sosial dan dukungan Polres Bolmut kepada Purnawirawan Polri yang dulunya telah bekerja.

Di waktu berbeda di hari yang sama setelah selesai kunjungan Kapolres Bolmut, dalam wawancara singkat dengan Teddy Pontoh sebagai Ketua DPC PAN Bolmut menjelang Pemilu Legislatif 2024, apakah akan  mencalonkan diri sebagai  anggota legislatif untuk DPRD Provinsi Sulut tahun 2024 ?

Sambil termenung sejenak menarik nafas dalam-dalam, beliau mengenang kembali pencalonannya pada pileg tahun sebelumnya dan masuk urutan kedua perolehan suara PAN  dari daerah pemilihan Bolaang Mongondow bersatu, beruntung isterinya Sehan Landjar memperoleh satu kursi.

"Saya mengevaluasi kembali untuk maju sebagai calon legislatif DPRD Sulut 2024 dari daerah pemilihan Bolaang Mongondow bersatu, karena landasan pertimbangan, saya dikenal sebagai anggota polisi, lama bertugas menjelajah bumi totabuan ini. Kabupaten Bolmut dengan jumlah wajib pilih  dapat mengusung dua kandidat calon wakil rakyat ke DPRD Sulut, namun pileg sebelumnya sungguh disayangkan tidak ada satupun perwakilan disana," ungkap Teddy Pontoh.

Ditambahkannya, saya sudah bersilaturahmi dengan Bupati Bolmut dan Wakilnya serta para tokoh pemangku adat agar kita dalam Pemilu Serentak 2024  sudah dapat menentukan figur untuk calon-calon wakil rakyat di DPRD Sulut. Kita melepas dulu egoisme kepartaian. Saya siap maju sebagai wakil rakyat untuk DPRD Sulut. Karena pada akhirnya kepentingan masyarakat Bolmong bersatu adalah segala-galanya. (/Gandhi Goma).

Bolmut, Sulutnews.com - Peristiwa kebakaran diduga akibat arus pendek listrik nyaris menghanguskan rumah milik Erno Djambu (78 tahun) telah terjadi di Desa Sonuo Dusun 1 Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut). Kamis (16/06/2022) Jam 09.20 WITA.

Musibah kebakaran ini berawal dari percikan api dari kabel listrik kamar depan kemudian api menjalar di tiang kayu atap rumah. Kepulan asap dan teriakan minta tolong dari cucu perempuannya menarik perhatian tetangga sekitarnya.

Dengan spontan penduduk sekitarnya datang berduyun-duyun datang membawa ember menyiram ke sumber api yang sedang menyala-nyala. Kemudian dalam selang beberapa menit datang mobil damkar milik Pemkab Bolmut.

Proses pemadaman berlangsung cepat dan tuntas, nyala api segera padam. Tersisa kayu tiang bekas terbakar penyangga atap rumah, terlihat  sebagian atap seng sudah lepas.

Menurut Kabid Damkar dan Penyelamatan Pemkab Bolmut Awaludin Korompot, patut diduga penyebab kebakaran akibat arus pendek dari kamar depan.

"Alhamdulillah... Peristiwa kebakaran nyaris menghanguskan rumah ini segera cepat diatasi, diharapkan kepada masyarakat dan pemilik rumah untuk segera mengganti instalasi kabel listrik sesuai standar PLN. Segera hubungi kami jika terjadi kebakaran ke Nomor Darurat Kebakaran :

0852 9901 7025 (Danru Regu Satu).  082393414008 (Danru Regu Dua) 085397808595 (Danru Regu Tiga).

Isteri dari pemilik rumah ini Ny.Rahiyati Djenaan (umur 75 tahun) terlihat ekspresi masih dalam kepanikan dan kesedihan mendalam. Sambil menatap rumahnya nyaris terbakar dengan tetesan air mata masih tersisa di wajahnya yang sudah uzur.

"Ya Allah, musibah kebakaran ini menjadi ujian keimanan bagi kita semua. Rumah ini barusan direhab Pemkab Bolmut, bagaimana kami dapat menempati rumah ini kembali. Bersyukur masih ada rumah anak lelaki saya Umba Djabu,"

Camat Bolangitang Barat Kamil Pontoh dan aparat Desa Sonuo Dolly Djenaan berada di lokasi kebakaran tersebut akan melaporkan kejadian kebakaran ini serta menghitung kerugiannya.

"Kita akan segera melaporkan ke dinas terkait tentang musibah kebakaran ini. Semoga tingkat kerugian dari pemilik rumah ini segera teratasi," ungkap Camat Bolangitang Barat. (/Gandhi Goma).

Bolmut, Sulutnews.com - Sengketa perdata tanah warisan di Jalan Trans Sulawesi Desa Bigo Selatan Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) telah memiliki kekuatan hukum tetap dari Putusan Kasasi Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Ktg. jo. 2/PDT/2021/PT MND, jo

468 K/PDT/2022 tanggal 21 Maret 2022 antara: DONOVAN DONNY TUMBUAN, Dkk sebagai Termohon Kasasi, Lawan NINI TUMBUAN, Dkk sebagai Pemohon Kasasi. Senin (13/06/2022).

Relaas pemberitahuan putusan kasasi kepada kuasa para Termohon kasasi NO. 32/Pdt.0/2020/PN.KTO. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu VERONICA VAN BONE Nip 198605122006042003, berdasarkan atas Perintah Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu dalam perkara perdata NO. 32/Pdt.G/2020/PN KTG, ditunjuk sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu tersebut telah memberitahukan kepada Youdi Robby Porajouw, S.H. pada kantor "Youdi Robby Porajouw dan rekan di Jalan Ponabian, Nomor 4 Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat, Sulawesi Utara bertindak untuk dan atas nama Para Termohon Kasasi; sebagai Termohon Kasasi: Lawan NINI TUMBUAN, Dkk sebagai Pemohon Kasasi; yang amarnya berbunyi sebagai berikut : Menolak permohonan Kasasi dari para Pemohon Kasasi 1. JOHAN MAKALALAG 2 GOAN MOKODOMPIT, S.ST, 3. SOFYAN K ALI, 4. ONDING, 5. SUHARTIN GUMOHUNG, 6. DUKUT WIBOWO, dan para Pemohon Kasasi . 1 NINI TUMBUAN 2 FARI FAISAL, 3 BETTY Y TUMBUAN, tersebut.

Menghukum Para Pemohon Kasasi I dan II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Ketika menghubungi pengacara para pemohon YOUDI ROBBY PORAJOUW S.H. melalui nomor WhatsApp membenarkan keputusan final dari Mahkamah Agung tersebut. Upaya upaya hukum lainnya melalui jika ada alat bukti baru dengan batas jangka waktu 180 hari.

Pelaksanaan putusan yang mengandung perintah atau amar condemnatoir dikenal dengan istilah eksekusi/eksekusi riil yaitu pelaksanaan putusan Hakim yang memerintahkan mengosongkan benda tetap kepada orang yang dikalahkan, tetapi eksekusi tersebut tidak dilaksanakan secara sukarela.

"Saya sebagai penasihat hukum, berharap kepada para pihak yang bersengketa sebaiknya duduk bermusyawarah mencari solusinya. Terpenting agar tidak terjadi eksekusi terhadap obyek bangunan di lahan sengketa," ungkap Porajouw. (/Gandhi Goma).

Bolmut, Sulunews.com - Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Drs. Hi. Amin Laksana, MAP dalam akhir sambutan setelah menandatangani dokumen kontrak rekonstruksi  peningkatan kapasitas jalan Ollot-Goyo, Pimpi-Gambuta, Sonuo-Ollot- Paku- Paku Selatan, harus disaksikan oleh pihak kejaksaan dan kepolisian serta wartawan ?

Acara ini berlangsung di Ruang Rapat Bupati Bolmut. Jumat (10/06/2022).

Pertanyaan Wakil Bupati Bolmut menjadi perhatian seluruh hadirin dan undangan. Acara penandatanganan dokumen kontrak ini baru kali ini dilaksanakan secara transparan disaksikan para pemangku kepentingan pengawasan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

"Karena hal ini telah dimonitoring oleh KPK sejak awal proses tender proyek strategis sampai selesai pekerjaan kontraknya. Pekerjaan proyek akan berjalan baik dan seluruh unsur-unsur pengawasan akan terlibat. Pelaksanaan ini diawali proses lelang secara elektronik dan ada pemenang tender proyek dan dilakukan dengan penerapan aturan yang ketat," ungkap Wabup Bolmut.

Ditambahkannya, segala hal menyangkut teknis pelaksanaan pekerjaan, apa yang tertuang dalam dokumen perjanjian, terutama kontrak yang barusan kita tandatangani dengan komitmen yang ada, aman-aman saja. Sudah dihadiri Kapolres Bolmut diwakili Wakapolres Kompol Samuel Kayangan dan Kajari Bolmut diwakili Kanit Intel Bayu, SH, serta wartawan dari PWI Bolmut.

"Alhamdulillah, masyarakat Ollot-Goyo berharap pada waktu kampanye pilkada kemarin, saya dengan Pak Depri Pontoh sudah dapat memenuhi janji untuk menganggarkannya pada akhir jabatan kita, termasuk masyarakat Pimpi-Gambuta, Sonuo-Ollot-Paku-Paku Selatan," demikian kata Wabup Bolmut mengakhiri sambutannya.

Sebelumnya, Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rudini S Masuara, ST selaku penjabat pengguna anggaran dalam pamaparan slide di layar monitor tentang proses tahapan tentang tender pengadaan barang dan jasa rekonstruksi peningkatan kapasitas jalan di Kecamatan Bolangitang Barat, Kecamatan Bintauna, dan Kecamatan Sangkub, sudah sesuai regulasinya.

Pelaksanaan pekerjaan ini sumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2022. Adapun ke di tiga proyek tender ini dengan 200 hari kalender dan 180 hari kalender jaminan pemeliharaan, terdiri dari :

Pertama, rekonstruksi peningkatan kapasitas struktur jalan Ollot-Goyo di Kecamatan Bolangitang Barat dengan nilai kontrak  Rp. 18.209.023.050. Pelaksana proyek Direktur PT Lia Membangun Persada Andreas M Tumewu. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Yunita Dama, ST.

Kedua, rekonstruksi peningkatan kapasitas struktur jalan Pimpi-Gambuta di Kecamatan Bintauna dengan nilai kontrak Rp.5.247.487.250,-  Pelaksana proyek Direktur CV. Sumber Karunia Lian Angelina Maindoka. PPK Reky Prayudi Lasama, ST.

Ketiga, rekonstruksi peningkatan kapasitas struktur jalan Sonuo-Ollot-Paku-Paku Selatan dengan nilai kontrak Rp.3.990.528.050. Pelaksana proyek Direktur CV. Sber Karunia Perkasa Meigi Yolanda Pinontoan. PPK Yunita Dama, ST. (/Gandhi Goma)

Bolmut, Sulunews.com – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jawa Timur tetapkan dua Pejabat Administrator Pemda Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) raih Peringkat 1 dan 2 Diklat Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan ke XVI 2022.

Diketahui Diklat PKA terselenggara atas kerja sama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan BPSDM Jawa Timur dan berlangsung kurang lebih 5 bulan sejak 21 Februari s/d 9 Juni 2022.

Saat itu, Pemda Bolaang Mongondow Utara melalui BKPP sekitar bulan Februari lalu telah merekomendasikan dua Pejabat Administrator mengikuti Kegiatan Diklat yang dimaksud.

Dua Pejabat tersebut yakni Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Mirwan Datukramat, S.Kom dan Sekretaris Dinas Perhubungan Sriwahyuni Pontoh, S.Sos.

Dari 40 peserta pelatihan KPA, keduanya mengikuti diklat dengan baik, penuh semangat disiplin hingga pelaksanaan aktualisasi Aksi Perubahan.

Pada akhirnya peringkat pertama pun diraih dengan hasil sangat memuaskan oleh Mirwan Datukramat, S.Kom dan Peringkat Kedua oleh Sriwahyuni Pontoh, S.Sos, diumumkan dan ditetapkan di Balai Room BPSDM Jawa timur, (09/06/2022).

Aksi Perubahan oleh Mirwan Datukramat, S.Kom yaitu “Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pengelolaan Administrasi Surat Menyurat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Melalui Pembagunan Aplikasi Si-Mudah ( Sistim Informasi Surat Daerah)”.

Serta Aksi Perubahan dari Sriwahyuni Pontoh, S.Sos yaitu Penyusunan "Sistem Manajemen Fasilitas Keselamatan Pengendara Jalan (Si-Mantan).

Kedua pejabat itu telah memperlihatkan kemampuan Sumber Daya Manusia ASN Bolaang Mongondow Utara mampu bersaing dengan pejabat dari daerah lain yang mengikuti Diklat PKA.

“Penuh rasa syukur selama megikuti pelatihan kami berdua bisa mengikuti seluruh rangkaian kegiatan serta agenda yang telah dijadwalkan panitia kurang lebih 5 bulan,” ungkap Mirwan ketika dihubungi Tim Kominfo melalui via WA. (**/Gandhi Goma).