Manado,Sulutnews.com - Polda Sulawesi Utara (Sulut) berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 8 pucuk senjata api semi otomatis jenis UZI dan 40 butir amunisi senjata api kaliber 9 mm.

Senjata api dan amunisi ilegal ini berhasil diamankan dari dua orang tersangka masing-masing OM (18) dan FM (22)  warga Kecamatan Tamako, Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Kapolda Sulut Irjen Pol Mulyatno di damping Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Jules Abraham Abast, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulut Kombes Gani Siahaan dan Kapolres Minut AKBP Bambang Yudi Wibowo.

"Dalam keterangan pers yang di gelar di gedung tribrata Mapolda Sulut, Jumat (20/5), menerangkan bahwa pengungkapan kasus ini berdasarkan informasi dari masyarakat.

Dimana pada hari minggu tanggal (15/5) sekitar pukul 06.00 WITA, ada informasi dugaan penyelundupan senjata api dan amunisi senjata api tanpa izin.

 

Foto: Senjata api dan amunisi yang berhasil di amankan Polisi.

Dijelaskan Irjen Pol Mulyatno dalam pengungkapan kasus ini, personel Polres Minahasa Utara mengamankan seorang lelaki berinisial OM, di Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara.

"Setelah dilakukan penggeledahan terhadap lelaki OM, benar saja didapati barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api semi otomatis jenis UZI dan 15 (lima belas) butir amunisi kaliber 9 mm.

Tidak berhenti disitu, Polisi terus melakukan pengembangan, dan pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022, setelah berkoordinasi dengan pihak Polres Kepulauan Sangihe, sekitar pukul 11.30 WITA, personel Polres Minahasa Utara melakukan penangkapan terhadap lelaki berinisial FM, di wilayah Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Lanjut dijelaskan Irjen Pol Mulyatno Kemudian personel Polres Minahasa Utara menuju wilayah Kecamatan Tamako, Kabupaten Kepulauan Sangihe. dan sekitar pukul 12.30 WITA dengan disaksikan oleh seorang Kepala Lindongan setempat, dilakukan penggeledahan di rumah lelaki FM, dan ditemukan 25 (dua puluh lima) butir amunisi kaliber 9 mm.

Sekitar pukul 13.30 WITA, personel Polres Minahasa Utara menuju area perkebunan di wilayah Kecamatan Tamako, yang diduga sebagai lokasi penyimpanan senjata api. Dan setelah dilakukan penggalian tanah, ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) pucuk senjata api semi otomatis jenis UZI.

"Kemudian pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022, sekitar pukul 12.30 WITA, tim gabungan Polda Sulut, Polres Minahasa Utara, dan Polres Kepulauan Sangihe menemukan lagi 2 (dua) pucuk senjata api semi otomatis jenis UZI yang tersimpan di dalam kotak speaker aktif, di rumah seorang warga di wilayah Kecamatan Tamako, Kabupaten Kepulauan Sangihe, terang Irjen Pol Mulyatno.

Adapun pasal yang di Per sangkakan untuk para pelaku yakni Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Api, Amunisi atau Suatu Bahan Peledak Secara Izin yang sah, dengan ancaman hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, atau hukuman penjara sementara paling lama 20 tahun, tandas Irjen Pol Mulyatno.

Penulis: ARP

Manado, Sulutnews.com – Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Pemda Sulut) lewat kepemimpinan  Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw (ODSK) terus mengenjot sektor pertanian, karena sektor pertanian kontribusinya bagi PDRB Sulut mencapai 22 persen lebih." Jadi ODSK terus memperhatikan sektor pertanian karena sangat menunjang ekonomi Sulut" kata Sekprov Gemmy Kawatu SE MSi kepada wartawan usai menghadiri Rapat Kerja Pengawasan Bidang Ketahanan Pangan yang dilaksanakan oleh Kantor Inspektur Jendral ( Irjen) Kementrian Pertanian Republik Indonesia di Hotel Luwansa Manado Kamis (19/5).

Hadir Irjen Kementrian Pertanian Dr Jan Maringka SH MH dan jajarannya, Kapolda Sulut  Irjen  Pol Mulyatno, Kajati Sulut  Edy Birton SH MH, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ( BPKP)  Sulut  Beligan Sembiring SE AK  serta SKPD Provinsi dan Kabupaten Kota bidang Pertanian serta Kajari dan Kapolresta dan Kapolres serta ratusan undangan.

Rapat ini baru pertama dilakukan Irjen Kementrian Pertanian dengan melibatkan Jajaran Kepolisian dan Kejaksaan serta BPKP.

Menurut Kawatu disaat pandemi Covid 19 melanda daerah kita sektor pertanian tetap stabil. Bahkan petani petani tetap semangat. Karena itu ketersediaan pangan kita cukup. Sekprov Kawatu bangga karena acara yang untuk pertama kali dilakukan Kementrian Pertanian bersama Polda dan Kejaksaan dilakukan di Sulut." Ini pasti sangat baik dan akan berdampak positif bagi daerah kita" katanya.

Sementara itu Irjen Kementrian Pertanian Dr Jan Maringka SH MH mengatakan pengawasan terhadap pembangunan pertanian terutama masalah pangan terus ditingkatkan. Pembangunan pertanian terutama untuk ketersedoaan pangan harus didukung semua pihak termasuk didaerah bahkan Kementrian terkait lainnya. Kontribusi sektor pertanian terhadap pembangunan nasional besar. Kerena itu kita harus kerja keras membangun sektor pertanian.

Ditindak Tegas

Sementara itu Kapolda Sulut Irjen Pol Mulyatno yang menjadi pembicara mengstalan pihaknya  akan menindak tegas bila ada inportir yang mengunakan ijin yang tidak betul untuk impor bahan pangan seperti Kedelai." Kita akan telusuri dan menyelidiki kalau ada laporan Importir atau pengusaha yang menyalakan ijin" kata Kapolda Sulut menjawab pertanyaan peserta dari Minahasa terkait Importir Kedelai. Kajati Sulut Edy Birton menyatakan hal yang sama. Import bahan pangan itu ada untuk mencukupi stok dalam negeri. Tapi kalau menyalakan ijin jami akan tindak juga. (Fanny)

Minahasa Tenggara - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Tenggara terus mencatatkan capaian luar biasa dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.Sesuai dengan tema, yang telah dicanangkan Bupati James Sumendap pada tahun 2022 yakni 'Membangun Reputasi dan Berprestasi', maka kali ini rekor baru kembali dicatatkan Pemkab Minahasa Tenggara.Pemkab Minahasa Tenggara berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terhadap Laporan Keuangan dan Aset tahun anggaran 2021, yang telah diterima di kantor BPK RI perwakilan provinsi Sulawesi Utara di Manado, Jumat (13/5).

Opini WTP ini merupakan rekor baru bagi Pemkab, karena telah mempertahankannya selama tujuh kali secara berturut-turut, sejak dipimpin Bupati Minahasa Tenggara James Sumendap.Bupati Minahasa Tenggara sendiri berterima kasih kepada seluruh jajaran Pemkab Minahasa Tenggara yang berkomitmen untuk bekerja profesional, khususnya dalam pengelolaan keuangan."Ini tentunya komitmen dan kerja dari seluruh jajaran, dan kami mampu mempertahankan opini WTP tujuh kali secara berturut-turut," katanya.

Lebih lanjut kata James, pihak Pemkab Minahasa Tenggara berkomitmen untuk melaksanakan pengelolaan keuangan, dan aset sesuai dengan, kepatuhan terhadap ketentuan, serta aturan perundang-undangan."Dengan capaian ini, maka pengelolaan keuangan dan aset di Minahasa Tenggara untuk pemenuhan pembangunan demi kepentingan rakyat dapat terpenuhi," ujarnya.Bupati juga bersyukur karena capaian dan prestasi ini menjadi kado manis bagi Pemkab dan jajarannya menjelang hari ulang tahun Kabupaten Minahasa Tenggara ke-15 tahun.(Advetorial)

Manado, Sulutnews.com - Laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara  tahun 2021 kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK- RI). Hasil laporan ini disampaikan Anggota VI BPK RI Pius Lustrilanang dihadapan Rapat Paripurna DPRD Sulut Jumat (13/3/2021) di kantor DPRD Sulut.

Caption ; Sambutan Ketua VI BPK- RI Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si., CFrA., CSFA

Dalam sambutannya Lustrilanang menyampaikan pemberian Opini Wajar

Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2021 tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan (fraud) dalam pengelolaan keuangan. "Pemeriksaan terhadap laporan keuangan tetapi bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan," ungkap Lustrilanang.

Caption : Foto Bersama Jajaran Forkopimda Sulut

Juga dikatakan Ketua VI BPK- RI ini, jika dalam pemeriksaan ditemukan adanya penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundangundangan, khususnya yang berdampak pada adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka hal ini harus diungkap dalam LHP." BPK mengapresiasi usaha perbaikan yang telah dilakukan okeh pemerintah daerah  atas pengelolaan keuangan daerah tahun 2021 sehingga teejadi perbaikan pada penyajian laporan keuangan," kata Lustrilanang.

Caption : Penandatanganan LHP BPK-RI atas LKPD Sulut tahun 2021

Opini terhadap.LKPD merupakan pernyataan pemeriksa mengenai kewajaran oleh pemeriksa yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatutan teehadap peraturan perundang undangan dan efektifitas sistim pengensalian interen, sehingga atas kesesuaian kriteria maka BPK menyimpulkan bahwa penyususnan Laporan keuangan pemerintah Sulut tahun 2021 telah sesuai dengan SAP berbasis aktual dan diungkapkan secara memadai dan tidak terdapat ketidak patutan yang mempengaruhi lingkungan pengendalian, penilaian resiko, Informasi dan komunikasi serta pemantauan.

Caption : Penyerahan LHP BPK- RI kepada Ketua DPRD Sulut

Terkait opini WTP yang telah diraih atas LHP LKPD 2021, BPK masih menemukan adanya permasalahan yang kiranya menjadi perhatian OD-SK agar tidak kembali terjadi antara lain:

1.Pengelolaan pajak dan retribusi yang belum tertib.  2.Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) masih perlu perbaikan terutama dalam hal masih ditemukannya beberapa realisasi BOS tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.3.Keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan adanya kekurangan volume pekerjaan yang terjadi setiap tahun.

 

Caption : Gubernur Sulut Olly Domdokambey saat menyampaikan sambutan pada Paripurna LHP BPK- RI

Sementara itu terkait LHP BPK terhadap LKPD tahun 2021 dan ....Gubernur menyampaikan terima kasih kepada pimpinan BPK- RI bersama jajaran yang dari tahun ke tahun secara optimal melakukan audit terhadap LKPD, bahkan tahun anggaran 2021 BPK ridak pernah putus melakukan koreksi terhadap kelemahan ataupun kekurangan." Pemerintah Sulut bersama segenap jajaran sangat bersyukur dan berbahagia karena LKPD 2021 memperoleh opini WTP." Raihan WRP sudah ke delapan kali secara berturut turut dimana Enam kali dimasa pemerintahan OD-SK," ungkap OD.

 

Caption : Ketua DPRD Sulut Fransiskus A Silangen saat memimpin sidang paripurna LHP BPK- RI

Ketua DPRD Sulut Fransiskus Andy Silangen juga bersyukur karena pemerintah Sulut dibawa kepemimpinan OD-SK kembali berhasil mendapatkan opini WTP, ini tentu sebuah prestasi yang terus dipertahankan." DPRD dalam fungsi pengawasan akan melakukan pengawasan khususnya terhadap catatan yang diberikan oleh BPK dalam LHP LKPD," kata Silangen.

 

Caption : Kerua VI BPK-RI bersama Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pimpinan DPRD Sulut

Atas raihan opini WTP Delapan kali berturut- turut, Anggota Komisi I DPRD Sulut Arthur Kotambunan juga memberikan apresiasi  dan berharap agar apa yang sudah dicapai kiranya lebih memotifasi kinerja pemerintah, sebab dengan delapan kali berturut- turit akan makin banyak tantangan yang harus dilewati, lebih berhati- hati dan lebih meningkatkan kinerja." Raihan delapan kali Opini WTP telah menjadi besik yang tidak mudah untuk dipertahankan," kata Kotambunan.

 

Caption : Sekertaris DPRD.Sulut Glady Kawatu diantara Pimpinan DPRD

Sukses pelalsanaan rapat paripurna dalam rang penyerahan LHP BPK- RI atas LKPD tahun 2021 dan Laporan Hasil Pemeriksaan kinerja atas efektifitas upaya pemerintah daerah menanggulangi kemiskinan disyukuri oleh Sekertaris DPRD Gledy Kawatu karena gelar paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulut.Fransiskus A Silangen didampingi Wakil Ketua Vicktor.Mailangkai dan Wakil Ketua Billy Lombok tersebut berjalan dengan baik." Berayukur kepada Tuhan atas tuntunannyalah acara paripurna LHP BPK terhadap LKPD Sulut bisa sukses," ungkap Kawatu.(* ADV/Josh Tinungki)

Manado, Sulutnews.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara Jumat (22/4/2022) menggelar rapat paripurna terkait Rekomendasi Pansus terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur tahun 2021. Paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andy Silangen didampingi Wakil Ketua Billy Lombok dan dihadiri langsung Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw tersebut, Pansus memberikan 6 point Rekomendasi yang dibacakan langsung Ketua Pansus Vonny Paat dihadapan rapat paripurna.

 

caption : Ketua DPRD Sulut Fransiscus A Silangen didampingi Wakil Ketua Billy Lombok bersama Gubernur Olly Dondokamney dan Wakil Gubernur Steven O Kandouw

"Pansus menyimpulkan untuk penyelenggaraan tugas umum pemerintahan melalui penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilalsanakan oleh pemerintah daerah telah berjalan dengan baik sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku," kata Paat saat membacakan rekomemdasi pansus dihadapan rapat paripurna.

 

Caption : Ketua DPRD didampingi Wakil Ketua saat memimpin rapat paripurna

Sememtara itu Gubernur Sulut Olly Dondokamney dalam sambutannya menegaskan jika kritikan dan masukan terhadap LKPJ Gubernur 2021 lewat rekomendasi yang disampaikan telah melalui suatu kajian yang matang dan konfrehenship didalamnya tercermin suatu kepedulian perhatian dan tanggungjawab untuk terus memacu laju gerak roda pemerintahan melalui semakin optimal dalam menjawab harapan dan keinginan rakyat.

 

Caption: Kerua Bapemperda DPRD Sulut Careiq Naikel Runtu saat menuerahkan laporan Bapemperda

"Menjadi hal yang membanggakan ketika pimpinan dan anggota DPRD tetap menjalankan fungsinya meskipun ditengah kondisi sulit akibat pandemi 19 yang sudah hampir secara penuh terkendali." Kolaborasi dengan melahirkan pemikiran inofatif dan konfrehenship dalam menyikapi dinamika tantangan dalam pembangunan daerah, kiranya terus berlanjut" ungkap Dondokambey.

 

Caption : Berty Kapojos Anggota DPRD Sulut Dapil Bitung Minut saat menyerahkan laporan Reses

Berdasarkan hasil pembahasan Pansus DPRD terkait LKPJ Gubernur tahun 2021 yang dituangkan melalui Rekomendasi antara lain Pemerintah daerah melakukan penyesuaian anggaran untuk tahun anggaran berjalan dengan tahun berikutnya dengan tetap memperhatikan kebutuhan daerah yang prioritas sesuai dengan kebijakan yang berlaku,, Sinergitas penerapan aturan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah , Penyaluran bantuan kepada masyarakat untuk segera ditindak lanjuti, Pemerintah dapat mengontrol laju pertumbuhan pe dusuk agar seimbang dengan laju pertumbuhan ekonomi,  Pencegahan konflik sosial teekait dengan pwndisikan politik untuk dapat ditingkatkan kembali karena merupakan hal sensitif unruk kegiatan politik ditengah masyarakat.

 

Caption : Boy Tumiwa, Anggota DPRD Dapil Minsel - Mitra saat menyerahkan laporan reses

Terhadap kebijakan umum pemerintah daerah Pansus merekomemdasikan adanya silpa tahun 2021 adanya gaji 13 THL dàn tujangan ASN yang belum dibayarkan akibat revokusing covid 19 realisasi APBD dan APBN yang masih mines 2,5 Miliar yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, kiranya pemprof perlu mendorong  dan memaksimalkan sinergitas dengan Pemkab/ Pemkot dalam percepatan realisasi belanja modal dan oprasional.

 

Caption : Penyerahan Rekomemdasi Pansus LKPJ oleh Ketua Dewan kepada Gunernur

Penyelenggaran pemerintah daerah berupa urusan wajib, Pansus merekomemdasikan  disektor pendidikan  dapat menetapkan standar rasio guru agar target yang akan dicapai melalui program dan kegiatan yang ditetapkan, kekurangan giri didaerah tertentu dapat diperhatikan termasuk kesejahtraan dan pemnerian tunjangan guru, juga merealiaasikan program pendidikan bantuan study bagi mahasiswa S1,S2 di smester akhir penuelesaian skripsi.

 

Captin : Buku Rekomemdasi Pansus LKPJ diterima Gubernur

Disektor.kesehatan DPRD merekomemdasikan untuk peningkatan pelayanan kesehatan di rumah sakit ODSK dan rumah sakit lainya dibawah kewenangan pemrof dengan memberikan sarana prasarana juga memetapkan tenaga ahli dibidangnya masing- masing dalam mendukung kinerja rumah sakit, mengoptimalkan vaksinasi dengan memberikan inobasi bagi masyarakst. Juga disektor lingkungan pemerintah dapat mengawasi dampak lingkungan dari oroses pembangunan gedung dan juga limbah rumah sakit.

 

Caption : Suasana Penutupan sidang paripurna DPRD Sulut terkait Pansus LKPJ Gubernur

Pada paripurna tersebut juga dibacakan surat masuk oleh Sekwan Gledy Kawatu terkait permohonan pemerintah provinsi agar DPRD dapat membahas Rancangan Peraturan Daerah ketingkat selanjutnya (**/Advetorial/josh tinumgki)

Manado,sulutnews.com - Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Mulyatno meresmikan 3 bangunan Markas Komando (Mako) Polres yang baru, yaitu Polres Bolaang Mongondow (Bolmong), Polres Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) dan Polres Bolaang Mongondow Utara (Bolmut).

Peresmian dipusatkan di Mako Polres Bolsel yang baru, di kompleks perkantoran Panango Desa Tabilaa Kecamatan Bolaang Uki, dihadiri oleh Ketua Bhayangkari Sulut Ny. Mila Mulyatno, sejumlah PJU Polda, Forkopimda Kabupaten Bolsel, Kabupaten Bolmong dan Kabupaten Bolmut serta instansi terkait lainnya, serta diikuti secara virtual dari Polres Bolmong dan Polres Bolmut, Senin (18/4/2022).

Peresmian ditandai dengan penekanan tombol selubung papan nama polres dan penandatanganan prasasti peresmian oleh Kapolda, dilanjutkan dengan pengguntingan pita oleh Ketua Bhayangkari Daerah Sulawesi Utara.

Dalam sambutannya, Irjen Pol Mulyatno menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Daerah ketiga kabupaten, yaitu Pemkab Bolmong Selatan, Pemkab Bolmong Utara dan Pemkab Bolmong yang telah banyak memberikan kontribusi dalam pembangunan Mako Polres yang baru.

"Tentunya ini merupakan bentuk kerja sama dan koordinasi serta implementasi kita ber-Pancasila yaitu semangat gotong royong. Kami sangat berterima kasih kepada bapak dan ibu sekalian yang memberikan kontribusi luar biasa yang tidak dapat kami sebut satu persatu," ujarnya.

Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Mulyatno juga bersuyukur saat ini Polda Sulut memiliki 3 Mako Polres baru. "Tentunya hal ini merupakan langkah Kapolri untuk membangun kontruksi serta meningkatkan kinerja organisasi secara bertahap dalam menambah jumlah sarana dan prasarana yang diperlukan untuk kita semua sehingga pelayanan kepada masyarakat lebih baik lagi," ujar Irjen Pol Mulyatno.

Pada kesempatan itu juga Kapolda memberikan penghargaan kepada pihak ketiga yang telah membantu dalam pelaksanaan pembangunan Mako Polres.

Diketahui, Mako Polres Bolsel dibangun di atas lahan seluas 7 hektare yang dihibahkan Pemda Bolsel dan sudah bersertifikat atas nama Polres Bolaang Mongondow Selatan, dengan luas bangunan 2.400 M2. Sedangkan untuk Mako Polres Bolmong dibangun diatas lahan seluas 5 hektare hibah dari Pemkab Bolmong dan untuk Mako Polres Bolmut dibangun di Desa Buroko Kecamatan Kaidipang dengan luas 2.400 M2

Sementara itu Bupati Bolsel yang diwakili Asisten 1 berharap pembanguan ini dapat lebih meningkatkan kerja sama yang telah dibangun bersama.

"Dengan adanya Mako Polres yang baru ini akan lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan kamtibmas, menciptakan rasa aman dan kondusif," ujarnya.

Penulis: ARP

Manado,sulutnews.com – Wakapolda Sulut Brigjen Pol Johnny Eddizon Isir membuka rapat kerja teknis (rakernis) Ditsamapta dan Ditpamobvit tahun 2022, Kamis (7/4) pagi, di Ruang Tribrata Mapolda.

Dalam pembukaan rakernis tersebut, Wakapolda membacakan sambutan tertulis Kapolda Sulut Irjen Pol Mulyatno.

”Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas upaya peningkatan pelaksanaan tugas yang telah dilakukan baik di bidang operasional maupun pembinaan, termasuk keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas lainnya,” kata Brigjen Pol Isir membacakan sambutan.

Meski demikian, lanjut Brigjen Pol Isir, harus diakui pula bahwa masih ada kekurangan atas pencapaian kinerja Polda Sulut.

“Terus lakukan pengefektifan tugas preventif Samapta yang Presisi di masa pandemi Covid-19. Ini sangat perlu dilakukan sebagai upaya kesiapan Polri mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional dan mengamankan program prioritas nasional,” ujarnya, didampingi Dirsamapta Kombes Pol Hery Murwono dan Dirpamobvit Kombes Pol Amin Litarso.

Tujuan rakernis ini, sambung Brigjen Pol Isir, untuk mengetahui sampai sejauh mana informasi permasalahan, kendala, dan hambatan dalam menjalankan tugas khususnya pengemban fungsi Samapta dan Pamobvit di jajaran Polda Sulut.

Brigjen Pol Isir berharap, melalui rakernis ini dapat meningkatkan profesionalisme Polri dalam menjalankan tugas khususnya personel Ditsamapta dan Ditpamobvit Polda Sulut dan jajaran.

“Seluruh peserta agar serius mengikuti materi-materi yang diberikan oleh narasumber, sehingga dapat diaplikasikan dalam pelaksanaan tugas untuk meningkatkan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” tutup Brigjen Pol Isir.

Pembukaan rakernis tersebut turut dihadiri para Pejabat Utama Polda Sulut. Dengan peserta seluruh Kasat Samapta dan Kanit Pamobvit Polresta dan Polres jajaran Polda Sulut.

Penulis: ARP

Manado, Sulutnews.Com - Segenap Anggota DPRD Sulut mulai 21-29 Maret 2022 kembali melaksanakan agenda serap aspirasi dalam bentuk Reses. Pelaksanaa  giat yang mewajibkan Anggota DPRD turun langsung ke wilayah Daerah Pemilihan ( Dapil) masing - masing untuk bertemu dengan masyarakat yang adalah konstituen.

Caption : Ketua DPRD Sulut Fransiskus Andy Silangen saat menggelar reses di Kabupaten Sitaro

Ketua DPRD Sulut Fransiskus Andy Silangen pada reses pertama tahun 2022 ini mengunjungi Kantor Kapitalaung (Hukum Tua) di Kampung Lahopang Kecamatan Siau Timur dan di Kelurahan Paniki Kecamatan Siau Barat Kabupaten Sitaro. Dan berhasil menjaring aspirasi masyarakat yang masih mengeluhkan soal perbaikan dan pengembangan infrastruktur Jalan dan Jemabatan yang menjadi tanggungjawab pemerintah Provinsi yang  sampai hari ini belum terealisasi." Kami sudah lama memohon agar perbaikan dan pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan dapat dilakukan, karena hal itu sanhat dibutuhkan gina menunjang perekonomian, daerah, " ungkap  Piter warga Desa Lahopang.

Caption : Wakil Ketua DPRD Sulut Victor Mailangkay saat menggelar pertemuan bersama masyarakat  di Kecamatan Mapanget.

Wakil Ketua DPRD Sulut Victor Mailangkay juga menggelar masa reses di Kecamatan Mapanget dan berhasil menjaring asmara terkait kebijakan otorita Bandara Samratulangi yang tiba - tiba dirumahkan namun pihak otoritas bandara justru merekrut pekerja dari luar sebagai oengganti." Ini akan kami carikan kejelasan karena secara sepihak ini merugikan para pekerja lokal," ungkap Mailangkay

Caption : Anggota DPRD Sulut Hendry Walukow saat menggelar reses bersama masyarakat di Desa Warisa Kecamatan Talawaan.

Anggota DPR Sulut Hendry Walukow juga turun reses di Desa Wusa, Winetin dan Warisa Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara, memanfaatkan moment jemput aspirasi anggota DPRD Sulut Dapil Minut- Bitung ini berhasil menjaring asmara  yakni terkait sarana dan prasarana jalan masuk bandara samratulangi, juga ada satu jalan yang masuk Wilayah Minut dan Kota Manado status jalan Provinsi yang sampai saat ini tidak diperhatikan, juga aspirasi terkait jembatan pertanian di Desa Winetin yang pembangunannya sangat dibutuhkan masyarakat karena harus melewati sungai, ketika musim hujan hasil panen masyarakat tidak bisa sampai ke desa karena arus air sangat kuat.

Caption :  Anggota DPRD Sulit Dapil Bolmongraya Rasky Mokodompit saat menggelar reses

Juga Razky A Mokodompit yang melaksanakan reses di Desa Tadoy Kecamatan Bolaang Timur dan berhasil menjaring asmara yang sebagian besar bermata pencarian sebagai Petani yang mempertanyakan langkanya bibit jagung, dan kiranya bisa mendapat perhatian serius dari dinas terkait. Juga terkait pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang masih perlu perhatian dari pemerintah.

Caption : Anggota DPRD Sulut Ingrid JNN Sondakh saat menggelar Reses di Desa Kalasey

Menjalankan amanat Undang- undang dalam melaksanakan jaring Aspirasi Masyarakat juga dilaksanakan oleh Anggota DPRD Inggrid JNN Sondakh bersama warga di Desa Kalasey dimana warga mempertanyakan perbaikan jalan dan pengadaan air bersih oleh Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Daera

“Saya akan memantau perbaikan jalan dan pengadaan air bersih juga  perbaikan jalan kompleks dengan adanya pemasangan Paving dapat segera direalisasikan.

Caption :  Anggota DPRD Sulut Careiq Naikel Runtu saat menggelar reses di Desa Kembes Kecamatan Tombulu

Anggota DPRD Sulut Careiq Naikel Runtu menggelar reses di Desa Kembes Kecamatan Tombulu dan berhasil menjaring aspirasi masyarakat yang mengeluhkan soal jalan yang hingga saat ini belum mendapatkan perhatian juga terkait kelangkaan Pupuk dan Minyak goreng yang masih sulit didapat.

Caption : Sekretaris Dewan Gledy Kawatu

Untuk pelaksanaan reses, Sekertariat di bawa Pimpinan Sekertaris Dewan Gledy kawatu juga melakukan monitoring sebagai bentuk tanggungjawab dalam pelaksanaan reses Anggota Dewan." Monitoring dilakukan sebagai pendampingan dari pelaksanaan reses masing- masing Anggota Dewan," ungkap Kawatu (/* advetorial/DPRD Sulut)

Manado,Sulutnews.com -- Sebagai Wakil Rakyat yang juga bertanggungjawab menciptakan rasa aman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara ditengah masyarakat, Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara sejak 15-28 Februari 2022 turun ke Masyarakat menggelar Sosialisasi Wawasan Kebangsaan (Sosbang). sebagaimana amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 71 Tahun 2021.

Wakil Ketua DPRD Sulut Victor Mailangkay menggelar Sosbang wawasan kebangsaan di dapilnya yakni Kota Manado tepatnya di Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh, Jemaat Ranotana, Karombasan – Manado, Selasa (15/2/22).dalam Sosbang tersebut, DR. Johanes Victor Mailangkay SH MH didampingi narasumber DR. Merry Elisabeth Kalalo SH MH yang juga dekan Fakultas Hukum Unsrat periode 2008-2014 dan sebagai moderator Ellen Goni Tarunajaya ST MM.

Sosbang juga dilaksanakan oleh Anggota Fabian Kaloh  yang memberikan sosialisasi kepada jajaran pemerintah Kecamatan Aertembaga Kota Bitung Rabu 23/2/2022. Saat menjabarkan Wawasan Kebangsaan " Sebagai ASN prioritaskan dulu kerja, jangan belum kerja so minta imbalan. Kalau torang kerja baik deng cepat dengan sendirinya masyarakat akan senang. Bahkan dorang memberi ndak pikir pikir lagi karena cara kerja yang baik. Saya sudah melakukan itu selama 26 tahun sebagai ASN ,” kata Mantan Birokrat senior ini.

Sementara itu, Legislator DPRD Sulut Johny Panambunan, Senin (21/02/22) siang, menggelar Sosialisasi Wawasan Kebangsaan yang dipusatkan di Desa Paslaten Kecamatan ikupang Selatan Kabupaten Minahasa Utara

Pelaksanaan Sosbang di desa Paslaten ini dihadiri oleh Pemerintah setempat, tokoh agama dan masyarakat dengan tetap menerapkan protokol Covid 19 secara ketat mengingat situasi masih pandemi.

Bertindak sebagai Narasumber,  Akademisi Unsrat Eugenius Paransi, SH.MH yang memaparkan mengenai Wawasan Kebangsaan yang berharap semangat nasionalisme semakin mantap akan jiwa dan semangat kebangsaan.

"Dengan sosbang ini diharapkan masyarakat akan memiliki jiwa dan nilai nilai kebangsaan Indonesia, terutama dalam menghadapi berbagai ancaman yang dapat memecah persatuan dan kesatuan. Terlabih tegasnya masyarakat akan memiliki pemahaman yang jelas," ungkap politisi Dapil Minut-Bitung ini.

Pelaksanaan Sosbang juga dilaksanakan oleh Anggota Komisi I Hendry Walukouw di Desa Tatelu Kecamatan Dimembe Minahasa Utara yang memsosialisasikan wawasan kebangsaan kepada tukang ojek. Ini dianggap penting karena jasa tukang ojek bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga pemahaman wawasan kebangsaan penting untuk kembali diingatkan.

Juga Sosbang di laksanakan oleh Kerua Komisi III DPRD Sulut Berty Kapojos yang memaparkan soal pentingnya menjaga dan melestarikan  4 pilar kebangsaan ditengah- tengah kehidupan berbangsa dan bernegara.

Teekait wawasan kebangsaan ada 4 tujuan nasional bangsa indonesia yang tercantum dalam alinea ke empat pembukaan UUD 1945 yaitu :

1.Yang melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia

2.Memajukan kesejahteraan umum

3 Mencerdaskan kehidupan bangsa

4.Melaksanakan ketertiban dunia, kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang teeus disosialisasikan oleh para wakil rakyat Sulut yang duduk di Lembaga politik DPRD Sulut.( Adv*Josh Tinungki)

Manado,Sulutnews.com – Penyidik Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sulut menahan satu lagi tersangka dugaan tindak pidana korupsi dalam Kegiatan Program Hibah Air Minum Kota Bitung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Tahun Anggaran (TA) 2017 dan 2018.

Terkait dengan penahanan tersangka tersebut, dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Jules Abraham Abast.

“Tersangka seorang pria berinisial MNL (29), warga Palu, Sulawesi Tengah, selaku Regional Manager Wilayah II PT. Sucofindo tahun 2017. Tersangka ditahan di Rutan Polda Sulut sejak hari Kamis (24/2/2022) malam,” ujarnya, Selasa (1/3) sore, di Mapolda Sulut.

Tersangka MNL ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/5/II/2022/DitReskrimsus, tanggal 24 Pebruari 2022.

Diketahui, pengungkapan dan penanganan kasus tersebut berdasarkan Laporan Polisi yang diterima Polda Sulut, pada tanggal 19 April 2021 silam. Dengan TKP di lingkungan PDAM Duasudara Kota Bitung, sekitar tahun 2017 dan 2018.

Kombes Pol Jules Abraham Abast menambahkan, dalam dugaan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara senilai Rp14.000.000.000 ini, sebelumnya Penyidik juga sudah menahan satu tersangka yakni, pria berinisial RL (49), warga Kota Bitung (eks Direktur PDAM Duasudara Kota Bitung).

Lanjutnya, setelah dilakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka maka MNL cukup bukti diduga kuat melakukan tindak pidana korupsi terkait Kegiatan Program Hibah Air Minum Kota Bitung bagi MBR TA 2017 dan 2018, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 dan/ atau 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1-e KUHP, serta memenuhi syarat subyektif dan obyektif seorang tersangka untuk ditahan.

“Tersangka MNL sebelum dimasukkan ke Rutan Polda Sulut, telah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan tes bebas Covid-19 di Rumah Sakit Bhayangkara Manado, dan dinyatakan dalam keadaan sehat,” pungkas Kombes Pol Jules Abraham Abast. (Adrian)