Manado, SulutNews.com -- Selama libur dan cuti bersama kawasan Taman Nasional (TN) Bunaken ditutup sementara untuk kunjungan dan aktivitas wisata alam.

Hal ini guna menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Nomor: 440/21.2415/Sekr.Ro Hukum tentang Pembatasan Kegiatan Buka Puasa Bersama pada Bulan Ramadhan, Pelarangan Ibadah Rekreasi di Tempat Umum pada Peringatan Kenaikan Tuhan Yesus Kristus, dan Open House/Halal Bihalal pada Hari Raya Idul Fitri 1442 H di Tahun 2021.

Penutupan sementara kawasan dalam rangka upaya pencegahan penyebaran Covid-19, terhitung sejak tanggal 12-16 Mei 2021 yang meliputi wilayah perairan dan Pulau Bunaken, Pulau Manado Tua, Pulau Mantehage, Pulau Nain, Pesisir Molas-Meras dan Pesisir Poopoh-Popareng yang tertuang dalam surat edaran SE.254/BTNB/TU/UM/05/2021 tanggal 11 Mei 2021.

Kepala Balai TN Bunaken Genman Suhefti Hasibuan, S.Hut, MM menyampaikan bahwa penutupan sementara kawasan dari kunjungan dan aktivitas wisata alam diberlakukan dalam rangka memberikan perlindungan kesehatan bagi petugas maupun masyarakat dalam kawasan TN Bunaken.

"Ini juga berguna bagi para wisatawan, mengingat antisipasi bila terjadi lonjakan wisatawan yang akan berkunjung ke kawasan TN Bunaken pada hari libur dan cuti bersama", ungkap Kepala TN Bunaken.

Sejak pandemi pengunjung ke kawasan Taman Nasional Bunaken didominasi oleh wisatawan Nusantara.

"Pada tahun 2020 selama bulan Maret-September, kawasan ditutup dari aktivitas wisata alam, dan kembali dibuka pada tanggal 12 September 2020. Sejak itu total jumlah kunjungan sampai bulan Desember mencapai 6.834 orang", terang Kepala TN. Bunaken.

"Tahun 2021 dari bulan Januari sampai awal Mei total jumlah pengunjung 3.347 orang dengan berbagai aktivitas dalam kawasan seperti diving dan snorkelling. Dimana spot favorit yang dikunjungi antara lain Tawara dan Likuan III, beberapa mengelilingi kawasan dimulai dari Bungin Pasir Timbul Nain, Timur Bunaken dan rute terakhir di Liang Bunaken. Rata-rata komposisi pengunjung nusantara terdiri atas 70% dari lokal Sulawesi Utara dan 30% dari luar daerah seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Makassar", katanya.

Terkait pelayanan, masyarakat dapat secara langsung menghubungi Call Center Balai TN Bunaken di 0821 9539 9339, jika membutuhkan informasi yang diperlukan.

"Kita sekalian berharap dapat membangun bersama-sama gerakan secara terpadu, dalam upaya penanganan dan penyelesaian berbagai persoalan terkait Covid-19", tutup Genman.

(***/TamuraWatung)

Manado, SulutNews.com -- Menjelang perayaan Lebaran, Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Danlantamal) VIII Brigadir Jenderal TNI (Mar) I Wayan Ariwijaya, S.E., CFrA., melakukan pemantauan di Pelabuhan Manado. Selasa (11/5/2021).

Pemantauan tersebut dilakukan untuk melihat langsung keberadaan kapal serta situasi penumpang antar pulau sejak pemberlakuan larangan mudik dari pemerintah sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat pengguna laut yang berangkat dari Pelabuhan Manado.

Danlantamal VIII pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan ini dalam rangka pengawasan terhadap larangan mudik yang diberlakukan pemerintah sejak 6-17 Mei 2021.

"Mudik tetap dilarang kecuali transportasi antar pulau yang pelaksanaannya tetap menerapkan protokol kesehatan. Seperti saat ini terlihat kapasitas penumpang kapal hanya sekitar 25 persen", ujar Danlantamal VIII.

Danlantamal VIII menegaskan bahwa di bulan Ramadhan dan Idul Fitri, TNI AL dalam hal ini Lantamal VIII beserta jajarannya tetap meningkatkan operasi pengamanan laut untuk memberikan rasa aman kepada semua masyarakat pengguna laut.

Sementara itu Kepala Kepala Kesyabandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP) Manado Capten Mozes Karaeng memberikan apresiasi atas kepedulian kepada Danlantamal VIII yang turun langsung mengawasi Pelabuhan Manado sejak pemberlakuan larangan mudik.

Senada dengan Danlantamal VIII Kepala KSOP Manado menyampaikan bahwa tidak ada pemudik yang ada hanya transportasi antar pulau rutin dengan pelayanan terbatas, karena kalau tidak ada transportasi ini akan berpengaruh terhadap ekonomi di daerah kabupaten.

"Pengawasan terhadap penumpang kapal dilakukan sangat ketat itu tergambar pada pagi hari terlihat aparat TNI-Polri malah lebih banyak dari penumpang", ujar Kepala KSOP. Turut mendampingi Danlantamal VIII pada kesempatan tersebut, Wadan Lantamal VIII Kolonel Laut (P) Apriyani, S.H., M.M., M.Si., (Han)., CHMRP., M.Tr.Opsla, Para Asisten Danlantamal VIII, serta Danpom Lantamal VIII.

(***/TamuraWatung)

Manado, Sulutnews.com - Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven O.E. Kandouw melantik dan mengambil sumpah janji 53 pejabat administrator dan 126 pejabat pengawas di Lingkungan Pemprov Sulut di Aula Mapalus Kantor Gubernur, Kamis (6/5/2021).

Pelantikan 179 pejabat ini digelar berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 821.2/BKD/SK/21/2021 tanggal 5 Mei 2021 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara.

Dalam sambutannya, Wagub Kandouw menyampaikan bahwa pelantikan ini digelar setelah melalui proses dalam waktu setahun.

“Setelah 1 tahun dan 5 kali perubahan, serta sudah diusulkan ke KASN dan Kemendagri akhirnya hari ini saudara-saudara dapat dilantik. Mari kita syukuri dan amini, bahwa sebagai ASN ini adalah satu bagian dari tour of duty (perpindahan/mutasi jabatan),” katanya.

Selanjutnya Wagub Kandouw mengingatkan pesan Presiden Joko Widodo bahwa PNS di era globalisasi harus dijadikan mindset.

“Saat ini adalah PNS era globalisasi yang harus memiliki kecepatan, ketepatan dan efisiensi. Ini yang harus dijadikan mindset untuk kita semua dan memang eranya sudah seperti itu,” tandasnya.

Terkait dengan hal tersebut, Kandouw menegaskan E-Governance membutuhkan kecepatan, ketepatan serta efisiensi.

“Mudah-mudahan dapat pararel berjalan antara kualitas SDM dan infrastruktur kita dalam langkah era globalisasi dan E-Governance ini,” harapnya.

Disamping itu, Kandouw juga mengingatkan pentingnya integritas bagi ASN.

“Integritas ini penting, kalau tidak memiliki integritas rasanya roadmap kita karir kita tertutup,” jelasnya.

Turut hadir dalam pelantikan diantaranya Asisten Administrasi Umum Gammy Kawatu, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Praseno Hadi, Kepala BKD Femmy Suluh dan para pejabat di Lingkup Pemprov Sulut.(/Fanny)

Sulut, Sulutnews.com – Forkopimda Sulawesi Utara (Sulut) melakukan pengecekan langsung terhadap sejumlah Pos Pengamanan, Pos Pelayanan dan Pos Penyekatan Mudik Idul Fitri 1442 H, di perbatasan Provinsi Sulut dan Gorontalo, Kamis (06/05).

Pengecekan tersebut dilakukan oleh Gubernur Sulut Olly Dondokambey bersama Kapolda Sulut Irjen Pol Nana Sudjana, Kasdam XIII/Merdeka Brigjen TNI Wirana Prastya Budi, Danrem 131/Santiago Brigjen TNI Prince Meyer Putong, Danlanudsri Manado Marsma TNI M. Satriyo Utomo, Kepala BNNP Sulut Brigjen Pol Victor Lasut, Wadantamal VIII Manado Kolonel Laut (P) Apriyani, Ketua DPRD Sulut Andi Silangen, serta Sekprov Sulut Edwin Silangen.

Rangkaian pengecekan yang merupakan bagian dari pelaksanaan Operasi Ketupat Samrat 2021 ini, diawali di Pos Pelayanan di perbatasan antara Kabupaten Minahasa Selatan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow. Di pos tersebut, Forkopimda mengecek kesiapan personel yang bertugas, termasuk sarana dan prasarana pendukung.

Selanjutnya, Gubernur dan Kapolda Sulut menyerahkan bantuan paket sembako secara simbolis kepada perwakilan personel yang sedang bertugas di Pos Pelayanan setempat. Bantuan tersebut sebagai bentuk kepedulian serta dukungan semangat dari Forkopimda bagi para personel.

Rombongan Forkopimda kemudian melanjutkan pengecekan di Pos Penyekatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, yang berbatasan langsung dengan wilayah Provinsi Gorontalo.

Di pos tersebut, Forkopimda Sulut pun bertemu langsung dengan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie beserta rombongan Forkopimda Gorontalo.

Gubernur Sulut mengatakan, hingga saat ini situasi tetap kondusif, berbeda dengan tahun lalu yang terjadi kemacetan sangat panjang.

“Saya kira kondisi saat ini berkat koordinasi yang baik antara Provinsi Sulut dengan Provinsi Gorontalo, sehingga bisa berjalan sesuai dengan harapan pemerintah,” ujarnya.

Terkait larangan mudik, lanjut Gubernur Sulut, sesuai kesepakatan di setiap perbatasan tidak ada mudik.

“Kecuali memang ada kebijakan di antara Pemerintah Kecamatan Pinogaluman (wilayah Sulut) dan Kecamatan Atinggola (Gorontalo), masyarakat di situ karena sangat berdekatan mereka saling jalan kaki, kita juga lakukan pengetatan jika mereka bepergian,” pungkasnya.

Sementara itu Gubernur Gorontalo juga menilai situasi sampai saat ini lancar dan kondusif. Menurutnya, hal ini juga karena koordinasi dan kerjasama yang bagus antara Pemerintah Provinsi Sulut dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

“Kalau dulu PSBB hanya kita sendiri, Sulut tidak, jadi memang macet di mana-mana. Kita berharap kepada masyarakat, karena mudik sudah dilarang, tolong ditaati. Ini demi melindungi masyarakat (dari penyebaran Covid-19),” kuncinya.  (Adrian)

Sulut,Sulutnews.com - Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey didampingi Wakil Gubernur Sulut Steven O.E. Kandouw meresmikan bantuan pemerintah bagi sekolah Swasta, Negeri dan Sekolah Luar Biasa (SLB) pada peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Tahun 2021 di SMK Kristen 1 Tomohon, Rabu (5/5/2021).

Penyerahan bantuan  berupa ruang praktek siswa, laboratorium dan ruang guru yang terbagi untuk 17 sekolah yang ada di Sulut. Gubernur mengharapkan bantuan pemerintah ini dimanfaatkan sesuai dengan keinginan dari masyarakat, bagaimana kita meningkatkan pendidikan Sulut.

Olly menjelaskan peran serta pemerintah bagi kemajuan dunia pendidikan secara tak langsung akan mendukung sumber daya manusia dan angkatan kerja di Sulut. Mahasiswi Baru, Film Pendidikan tentang Seorang Nenek yang Semangat Kuliah “Karena ini banyak SMK-SMK yang menjadi SMK pusat keunggulan dari penilaian pemerintah pusat termasuk SMK Kristen 1 ini,” ucapnya.

Olly juga mengingatkan penyelenggara pendidikan dan keuangan agar jangan menyimpang mengingat bantuan pemerintah akan lebih besar. “Jadi bagi para penyelenggara pendidikan, penyelenggara anggaran lebih berhati-hati dan manfaatkan apa yang didapatkan untuk kebangkitan pendidikan di Sulut,” katanya.

Lanjut Olly bahwa pemerintah akan menjalankan Program Sulut Pintar yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM bagi guru-guru.

“Jadi semua musti iko program ini, nanti akan diberikan kursus untuk pelajaran matematika, fisika, kimia, bahasa inggris dan biologi,” bebernya.

Kedepannya juga pemerintah akan membentuk SMK vokasi untuk memenuhi kebutuhan di berbagai bidang.“SMK vokasi ini prodinya jurusannya tergantung kebutuhan daerah,” jelas Olly.

Dalam kesempatan itu juga diberikan penghargaan bagi 14 Sekolah sebagai pelaksana program sekolah penggerak tahun 2021.

Hadir juga dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Sulut Andi Silangen dan Kepala Dinas Pendidikan Sulut Grace Punuh.(*/Prise)

Sulut,Sulutnews.com - Gubernur Provinsi Sulawesi Utara dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) serta Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sepakat melarang Pawai Takbiran dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah yang akan jatuh pada 12 Mei 2021.

"Sebelumnya memang kami telah melakukan pertemuan dengan Forkopimda untuk membicarakan larangan mengadakan Pawai Takbiran pada kesiapan Hari Raya Idul Fitri Hijriah yang akan jatuh pada 12 Mei," kata Gubernur Prov Sulut DR Olly Dondokambey saat memimpin pertemuan dalam rangka Pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah tahun 2021. Selasa (4/5).

Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang CJ Rantung Kantor Gubernur di Jln 17 Agustus Teling, Manado, Sulawesi Utara Selasa (4/5) dihadiri Wakil Gubernur Steven Kandouw, Ketua DPRD Sulut Andi Silangen, Sekdaprov Sulut Edwin Silangen, Kakanwil Kemenag Sulut Anwar Abubakar, Ketua MUI Sulut, Ketua PHBI Sulut dan Ketua FKUB Sulut Pdt Lucky Rumopa.

Gubernur Olly meminta pula agar kesepakatan dikawal para pemuka agama dan memaklumi kondisi dimasa Pandemik COVID-19 seperti sekarang ini tidak dianjurkan terjadi berkerumun seperti sebelumnya.

Olly menambahkan sudah hampir sebulan Covid-19 di Provinsi Sulut  situasinya terkendali, "Tapi melihat pengalaman di Negara India, kemarin aktivitas masyarakat sudah terbuka, sehingga pemerintah disana mengizinkan melaksanakan acara keagamaan secara besar-besaran, namun berakibat warga banyak terkena dampak Covid-19,” tutur Olly.

Jika mengacu pada uptade, berdasarkan Satgas Covid-19 Sulawesi Utara per tanggal 3 Mei 2021, dilaporkan tidak ada kasus pasien bertambah. Angka sembuh 9 orang dan tidak ada yang meninggal.

Sementara itu dikutip dari sulutnews.com, Apel Pasukan dalam rangka Pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah yang akan jatuh pada 12 Mei 2021, digelar di Lapangan Apel Mapolda Sulut, Rabu (5/5) pagi.

Penggelaran pasukan yang diberi sandi Operasi Ketupat Samrat 2021 ini dilakukan untuk mengecek kesiapan baik dari segi personel maupun materil dalam rangka pelaksanaan operasi terpusat bersekala besar.

Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XIII/ Merdeka, Kolonel Kav M Jaelani membenarkan bahwa dalam apel tersebut Gubernur Sulut Olly Dondokambey memimpin langsung Apel.

"Hadir Pak Gubernur Olly Dondokambey sebagai pemimpin Apel, ada juga Kapolda Irjen Pol Nana Sudjana serta Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Ibu Dita Prawitaningsih, Danrem 131/Stg Brigjen Prince Meyer Putong dan Dandim 1309/Mdo Kolonel Inf Reymond Purba," ujarnya menjelaskan.

Ia menjelaskan, pasukan yang diperiksa ini adalah tentara gabungan yang nantinya akan disebar pada pos-pos yang telah ditentukan untuk melakukan sederet tugas pokok seperti penegakan prokes COVID-19 di masyarakat yang merayakan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah 2021.

"Tugas pasukan yang dicek itu diantaranya, nanti akan bertugas untuk penegakan protokol kesehatan, pengamanan selama hari raya dan pembatasan mobilitas jumlah masyarakat atau penyekatan antar Provinsi," terang  Kolonel Kav M. Jaelani.

Dengan demikian, pengamanan Operasi Ketupat Samrat hanya dilakukan pada Hari Raya Idul Fitri 1442H yang akan jatuh pada 12 dan 13 Mei, sedangkan libur nasional pada 14 Mei diserahkan kepada masyarakat dengan isyarat harus tetap waspada dari serangan virus corona dengan 3M: Mencuci tangan, Memakai Masker dan Menjaga Jarak. (*/yuk)

Sulut,Sulutnews.com - Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE memimpin pertemuan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forkopimda Sulut dalam rangka Pengamanan Masa Lebaran Tahun 2021 dan Penanganan Covid-19 di Sulut bertempat di Ruang C.J. Rantung Kantor Gubernur, Selasa (4/5/2021).

Pada kesempatan itu, Gubernur Olly mengatakan sebelum dilaksanakan pertemuan saat ini, dirinya bersama Forkopimda Sulut sudah lebih dulu melakukan pertemuan membicarakan kesiapan menghadapi Hari Raya Besar Islam dan Kristen di tengah masa Pandemi Covid-19.

Berdasarkan data laporan Satgas Covid-19 per tanggal 3 mei 2021 tidak ada kasus bertambah, yang sembuh 9 orang dan tidak ada yang meninggal.

“Artinya memang sudah hampir sebulan ini Covid-19 di Provinsi Sulut situasinya dalam terkendali, tapi kalau kita melihat pengalaman seperti di negara India kemarin suasananya memang sudah terbuka sehingga pemerintah disana mengijinkan untuk melaksanakan acara keagamaan secara besar-besaran dan akibatnya banyak masyarakatnya terkena dampak Covid-19,” kata Olly.

“Untuk itu kami bersama Forkopimda Sulut membicarakan hal-hal ini dan memang juga ada surat edaran dari Menteri Agama RI Nomor 3 tahun 2021 tentang Panduan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah/2021,” lanjutnya.

Diketahui, dalam SE Menag RI jelas disampaikan bahwa Shalat Idul fitri 1 Syawal 1442 H Tahun 2021 dapat dilaksanakan di masjid atau lapangan terbuka dengan memperhatikan protokol kesehatan secara ketat berdasarkan pengumuman gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 setempat.

“Artinya masih diserahkan juga kepada gugus tugas untuk melihat dan mengatur langkah-langkah di dalam menjalankan acara hari raya keagamaan,” ungkapnya.

“Kami bersama dengan Forkopimda intinya sepakat untuk mengikuti dan mematuhi SE dari Menteri Agama RI, dalam rangka menyerahkan kepada gugus tugas ini, tentunya kita tahu bersama akan melaksanakan acara malam takbiran bersama-sama untuk itu dalam acara malam takbiran ini disampaikan bahwa tetap dilaksanakan tapi tidak konvoi dan dilaksanakan di masjid-masjid yang ada,” tambahnya.

Pertemuan ini turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Sulut Steven O.E. Kandouw, Ketua DPRD Sulut Andi Silangen, Sekdaprov Sulut Edwin Silangen, Kakanwil Kemenag Sulut Anwar Abubakar, Ketua MUI Sulut, Ketua PHBI Sulut dan Ketua FKUB Sulut Pdt Lucky Rumopa.(/Merson)

Kerja Hebat OD-SK, Sukses Raih WTP Atas LKPD 2020

Manado, Sulutnews.com - Penyerahan Laporan hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulawesi Utara tahun 2020 termasuk rencana aksi yang telah direncanakan kembali berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Saat membacakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI pada rapat paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Sulut Franaiakus Andy Silangen, Senin (3/5/2021) di kantor DPPRD Sulut tersebut, Dr Isma Yatun, anggota IV BPK-RI menyampaikan LKPD Sulut tahun 2020 yang telah diperiksa mempunyai kwalitas informasi yang cukup handal.

"Selamat kepada Pemerintah Provinsi Sulut yang telah berhasil mempertahankan Opini WTP, semoga capaian dan prestasi ini menjadi momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah sehingga dapat menjadi kebanggaan bersama yang patut dipertahankan," ungkap Isma Yatun.

Sementara itu saat menyampaikan sanbutannya Gubernur Olly Dondokambey menyatakan opini Wajar Tanpa Pengecualian bukanlah kata akhir, tetapi bagaimana kita dapat melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan aturan yang ada, transparansi harus dikedepankan sehingga masyarakat bisa melihat secara langsung kinerja pemerintah tanpa ada batas atau sekat ." Saya sangat bertrima kasih karena apa yang dilakukan selama ini termasuk kerja sama dengan legislatif berjalan sesuai dengan kewenangan masing- masing," ungkap OD.

Meski LKPD Pemerintah Sulut tahun 2020 mendapatkan Opini WTP, namun BPK RI memberikan catatan dimana dalam hal belum tersedianya mekanisme yang mengatur tentang tata pengesahan dan pelaporan atas belanja yang bersumber dari dana bos, juga kelemahan dalam sistim pengelolaan aset tetap yaitu masih adanya penatausahaan dan pengamanan aset yang tidak dilaksanakan secara maksimal, dan soal keterlambatan pelnyelesaian pekerjaan dan adanya kekurangan volume pekerjaan yang terjadi setiap tahun sehingga perlu dibuat mekanisme yang bisa mengeliminir masalah dan pemprov perlu meningkatkan pengawasan secara rutin selama proses pekerjaan berlangsung.

Prestasi kerja Hebat OD- SK yang berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulawesi Utara tahun 2020 mendapatkan apresiasi dari Ketua DPRD Sulut Fransiskus Andi Silangen. Saat memimpin Rapat Paripurna penyampaian LHP BPK-RI Silangen mengatakan kinerja Hebat dan respon yang cepat dalam me gantisipasi pembangunan daerah terutama disaat awal terjadinya pandemi Covid 19 adalah bukti kinerja maksimal.

"pemerintahan ODSK telah berhasil menjaga kestabilan keberlangsungan pembangunan daerah sekalipun harus diperhadapkan dengan situasi krisis," ungkap FAS.

FAS juga berharap sinergitas yang sudah terjalin bersama Forkopimda agar terus dipertahankan dan dilanjutkan juga kerja bersama dari segenap Anggota DPRD Sulut sehingga opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Pemerintah Provinsi Sulut dibawa kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw agar terus juga dipertahankan." Kebersamaan dan saling mensuport, juga  kerja hebat yang ditampilkan serta komitmen kuat atas tugas kedewanan patut juga siberi apresiasi," ungkap FAS

Silangen berharap, Pemprov kiranya dapat mempertahankan prestasi ini. Dengan dukungan DPRD Sulut dalam mengimplementasikan cek and balance ditengah dinamika pemerintah daerah." Raihan WTP kiranya dapat terus memacu kinerja dalam pelaksanaan rugas kedewanan sebagai representasi masyarakat atas tugas dan pelaksana kedaulatan masyarakat Sulut," pungkas FAS.

Diketahui DPRD Provinsi Sulawesi Utara menggelar rapat paripurna. Dengan agenda penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2020, Senin (3/5/2021). juga dihadiri pejabat BPK RI di Manado, Forkopimda Sulut, Wakil Gubernur Steven OE Kandouw, Wakil Ketua DPRD Sulut Victor Mailangkay serta pejabat struktural dilingkup pemerintah Provinsi.

Atas prestasi pemerintahan OD SK yang sudah 5 kali secara berturit tirit mensapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas LKPD ini membuktikan bahwa pemerintahan Provinsi berjalan dengan baik dan mampu melakukan perimbangan pebiayaan atas keuangan daerah dalam melaksanakan kewajiban untuk pelaksanaan program pembanhunan " Sangat patut diapresiasi dan ini adalah sebuah prestasi yang perlu terus dipertahankan, karena dengan WTP ibarat sebuah badan usaha Pemerintah Provinsi dalam kondisi Sehat," ungkap Ronal Sampel Anggota DPRD Sulut.

Hal yang sama juga disampaikan Anggota DPRD Sulut Melky Jakhin Pangemanan (MJP) yang berharap opini BPK RI atas LKPD yang sudah 5 kali berturut turiut menandakan Pemerintahan OD-SK sukses menjalankan amanat rakyat Sulawesi Utara, berbagai capaian yang dilaksanakan bahkan mampu melakukan program inovatif meskipun ditengah pandemi Covid 19 yang masih terus berlangsung " Kerja sama dari berbagai stakeholder di Provinsi Sulawesi Utara, termasuk DPRD Sulut juha menjadi hal mendasar sehingga WTP dapat terus dipertahankan," ungkap MJP

Dalam paripurna yang juga sihadiri Forum Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulawesi Utara dan juga para pejabat dilingkup BPK RI di Manado serta pejabat dilingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tersebut juga adalah sukses kerja sekertariat DPRD Sulut di bawa Pimpinan Sekertaris DPRD Glady Kawatu yang selalu sukses dalam setiap pelaksanaan rapat- rapat Paripurna" Peran Sekertariat DPRD dalam pelaksanaan tugas juga menjadi bagian dari sukses WTP yang diraih oleh Pemerintah Provinsi" ungkap Jongky Limen Sekertaris Komisi III DPRD Sulut.(ADVETORIAL/josh tinungki)

Manado, Sulutnews.com – Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey menyerahkan 3.000 Paket Ramadhan 1442 H untuk kaum Dhuafa di Masjid Raya Ahmad Yani, Manado, Selasa (4/5/2021).

Penyerahan paket Ramadhan tersebut didampingi langsung oleh Ketua Baznas Sulut Abid Takalamingan dan Pimpinan Wilayah V Pegadaian Manado Edy Purwanto.

Gubernur Olly menjelaskan bahwa kegiatan seperti ini dapat terlaksana karena koordinasi antara pemerintah dan Baznas serta BUMN di Sulut.

“Koordinasi Baznas dengan pemerintah terus berjalan dengan baik, termasuk koordinasi dengan seluruh BUMN yang ada di Sulut,” katanya.

Lanjut Olly bahwa Baznas telah memberikan data yang lengkap tentang penyerahan 3.000 paket Ramadhan ini sehingga akan tepat sasaran.

“Datanya tidak akan curang, karena mereka lebih tahu jemaat mana yang perlu dapat bantuan itu yang paling penting jangan kita jorjoran tapi tidak tepat sasaran,” tandasnya.

Olly juga menjelaskan bahwa Baznas selalu melaporkan sasarannya sehingga kordinasi dengan pemerintah termasuk Dinas Sosial selalu berjalan efektif.

Adapun paket Ramadhan yang diberikan berupa paket sembako seperti beras, minyak kelapa, gula pasir dan terigu.

Total 3.000 paket tersebut akan didistribusikan ke 6 kabupaten/kota yang ada di Sulut yakni Manado 1.863 paket, Sangihe 766 paket, Minahasa Utara 200 paket, Minahasa Tenggara 95 paket dan Sitaro 76 paket.(*/Yy)

Sulut, Sulutnews.com – Menjadi catatan Sejarah bagi Pemerintah Provinsi Sulut atas raihan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Senin (03/05/2021).

Patut berbangga karena di bawah kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey SE dan Wakil Gubernur Drs Steven O.E Kandouw, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kembali meraih Opini WTP yang ke 7 kali nya dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas laporan keuangan Pemprov Sulut tahun 2020.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Sulut diserahkan langsung Anggota IV BPK RI Isma Yatun kepada Gubernur Sulut Olly Dondokambey sambil disaksikan Ketua DPRD Sulut Andi Silangen, Wakil Gubernur Sulut Steven O.E. Kandouw, Sekdaprov Sulut Edwin Silangen dan Kepala Perwakilan BPK RI Sulut Karyadi di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Sulut.

Capaian prestasi ini tidak lepas dari sinergitas antara Pemprov dan DPRD Sulut dan seluruh stakeholder yang selama ini berjalan dengan baik.

Tapi di balik keberhasilan ini, Gubernur Olly Dondokambey mengajak jajaran Pemprov Sulut untuk tidak cepat ber puas diri dengan opini yang telah diraih, tetapi secara terus menerus menjaga bahkan terus berpacu untuk melakukan pembenahan dalam melakukan pengelolaan keuangan.

Gubernur Olly menyatakan ada satu catatan dimana WTP ini bukanlah kata akhir, melainkan bagaimana kita harus melaksanakan tugas pemerintah yang betul-betul, menjalankan sesuai aturan yang ada, serta harus mengedepankan transparansi sehingga masyarakat melihat secara langsung.

Gubernur Olly juga sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada DPRD yang tetap bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Sulut.

Juga tidak lupa memberikan apresiasi dan berterima kasih kepada jajaran BPK RI yang telah optimal memeriksa dan menyerahkan hasil pemeriksaan atas LKPD Sulut Tahun Anggaran 2020.

Dengan di raihnya WTP ke 7 kalinya oleh Pemerintah Provinsi Sulut, Gubernur Olly Dondokambey bersama Wagub Steven Kandouw dengan kerendahan hati yang tulus berucap dan berharap Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa menganugerahkan kesehatan kekuatan, serta menuntun, memberkati setiap langkah kerja kita dalam membangun daerah, memajukan bangsa dan mensejahterakan masyarakat sulawesi utara.  (Advetorial Diskominfo Sulut)