Kempalan, Sulutnews.com - Gugatan terhadap ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) 20 persen bergaung sampai ke luar negeri. Anggota diaspora Indonesia yang bergabung dalam kelompok diskusi Forum Tanah Air (FTA) secara resmi mengajukan gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi agar ambang batas dihapus dijadilan nol persen.

Diaspora Indonesia yang mengajukan judicial review (JR) tersebar di 12 negara di beberapa benua, mulai dari Amerika Serikat, Eropa, Australia, dan Asia.

Juru bicara  pemohon Tata Kesantra mengatakan, ide pengajuan judicial review (JR) ini awalnya muncul dalam diskusi-diskusi kecil di Forum FTA. Kemudian dibahas lagi dalam diskusi akhir tahun dalam kaleideskop Hukum dan HAM bersama Refly Harun dan Haris Azhar.

Diskusi berlanjut dalam Kaleideskop Politik bersama Rocky Gerung, Fadli Zon dan Mardani Ali Sera. ''Setelah itu saya hubungi Refly Harun untuk meminta arahan tentang pengajuan dari teman-teman FTA. Karena yang bisa mengajukan JR itu perseorangan atau badan hukum maka kami mengajukan atas nama perseorang secara bersama sama, karena FTA tidak berbadan hukum Indonesia,” kata Tata Kesantra melalui pesan singkat WhatsApp.

Permohonan JR tersebut diajukan pada hari Jumat (31/12/2021) pukul 22.00 WIB. Kemudian dibuat dan ditandatangani oleh panitera MK pada hari Senin (3/1/2022) pukul 16.41 WIB.

Diaspora mulai dari Amerika Serikat, UK, Eropa, Timur Tengah, Asia Pasifik, hingga Australia memberi kuasa kepada pengacara Tata Negara Refly Harun& Parners serta Denny Indrayana Law Firm (Indrayana Center for Goverment, Constitution, and society) untuk mewakili gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

Diaspora Indonesia ini punya latar belakang sosial bermacam-macam mulai yang bekerja di kantor pusat Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), di kantor Parlemen Eropa, pengusaha, profesional, karyawan swasta, sampai buruh migran (TKI), pensiunan, dan ibu rumah tangga.

Dari segi usia anggota diaspora bervariasi dari milenial yang berusia 28 tahun hingga yang berusia 75 tahun, semua bersama-sama meminta agar aturan tentang PT 20 persen dibatalkan menjadi 0 persen, untuk menjamin berjalannya demokrasi di tanah air.

 “Tidak ada satu pun negara demokrasi menerapkan ambang batas dalam pencalonan presiden,” ujar Tata dalam rilisnya.

Lebih lanjut dikatakan, aturan tentang PT dalam pasal 222 UU No 7 tahun 2017 bertentangan dengan beberapa pasal dalam UUD 1945, antara lain Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 6A ayat (5), yang tidak mengandung ketentuan tentang ambang batas.

“Ketentuan tentang PT 20 Persen membatasi munculnya calon-calon presiden dan ini menghambat demokrasi,” katanya.

Konstitusi menjamin bahwa rakyat Indonesia dalam setiap lima tahun diberi kesempatan untuk memilih calon-calon pemimpin yang amanah dalam memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara, karena kedaulatan ada ditangan rakyat.

Kedaulatan bukan ditangan partai atau segelintir elite yang berkedok membela kepentingan bangsa dan negara, tetapi akhirnya menjadikan bumi dan kekayaan alam Indonesia sebagai bancakan bersama.

Diaspora Indonesia sangat merindukan pemimpin yang berpihak kepada rakyat.

“Untuk itu Diaspora Indonesia berharap agar seluruh anak bangsa bersama-sama menuntut hak konstitusionalnya, dan mengembalikan kedaulatan ditangan rakyat, dengan mendukung JR sebagai salah satu jalan yang bisa ditempuh untuk mendapatkan pemimpin yang amanah, membawa bangsa dan negara Indonesia menjadi negara yang adil dan makmur serta disegani dalam pergaulan Internasional,” tegasnya.

Berikut daftar diaspora Indonesia yang menggugat PT 20 persen:

1.Tata Kesantra, karyawan swasta, tinggal di New York USA

2.Ida Irmayani, karyawan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tinggal di New York USA

3.Sri Mulyani Masri, karyawan swasta, tinggal di New Jersey, USA

4.Safur Baktiar, karyawan swasta, tinggal di Pennsylvania, USA

5.Padma Anwar, karyawan swasta, tinggal di New Jersey, USA

6.Christcisco Komari, karyawan swasta, tinggal di California, USA

7.Krisna Yudha, karyawan swasta, tinggal di Washington, USA

8.Eni Garniasih Kusnadi, karyawan swasta, tinggal di California, USA

9.Novi Karlinah, karyawan swasta, tinggal di California, USA

10.Nurul Islah, dental ceramist, tinggal di Washington, USA

11.Faisal Amini, Restorative Nurse, tinggal di Washington, USA

12.Muhammad Maudy ALwi, konsultan aset dan keuangan, tinggal di Bonn Jerman

13.Marnila Buckingham, ibu rumah tangga, tinggal di West Sessex UK (Inggris)

14.Deddy Heyder Sungkar, wiraswasta, tinggal di Amsterdam, Netherland

15.Rahmatiah, karyawan swasta, tinggal di Paris, Perancis

16.Mutia Saufni Fisher,ibu rumah tangga, tinggal di Switzerland

17.Karina Ratana Kanya, ibu rumah tangga, tinggal di Singapore

18.Winda Oktaviana, buruh migran Taiwan, tinggal di Taiwan

19.Tunjiah Binti Dul Warso, buruh migran Hongkong, tinggal di Kowloon Hongkong

20.Muji Hasanah, buruh migran Hongkong, tinggal di Hongkong

21.Agus Riwayanto,karyawan swasta, tinggal di Hiroekimae Jepang

22.Budi Satya Pramudia, wiraswasta, tinggal di Western Australia, Australia.

23.Jumiko Sakarosa, ibu rumah tangga, tinggal di Western Australia, Australia

24.Ratih Ratna Purnami, pensiunan, tinggal di Western Australia, Australia

25.Fatma Lenggogeni, karyawan swasta, tinggal di New South Wales, Australia

26.Edwin Syafdinal Syafril, karyawan swasta, tinggal di Qatar

  1. Agri Sumara, karyawan swasta, tinggal di Qatar. (*/Parmin)

Tomohon,Sulutnews.com - Ketua DPD II Partai Golkar Tomohon, Miky Junita Linda Wenur (MJLW) menyatakan pihaknya akan terus mendukung Pemerintahan Caroll Senduk-Wenny Lumentut.

Hal ini disampaikannya, beberapa hari lalu kepada Wartawan.

“Kami dari awal mendukung pemerintahan. Kami berharap pemerintah ini berjalan dengan baik dan berharap semua program dapat dirasakan oleh masyarakat,” ujar MJLW sapaan akrapnya.

Dikatakan MJLW, Golkar berdiri pada posisi memperjuangkan kepentingan masyarakat, dengan tidak mengabaikan aturan perundang-undangan yanh berlaku.

“Kita tau bersama Tomohon adalah Kota Pendidikan, tentu masyarakat harus diajarkan bagaimana berpikir secara baik, secara intelektual. Sehingha kita tidak melakukan pembodohan kepada masyarakat,” ujar Ketua Komisi III, DPRD Kota Tomohon ini.

Kemudian ia menambahkan, terkait sikap Fraksi Partai Golkar (FPG) terkait proses penetapan APBD 2020 bukanlah ingin menghambat.

“Kami bukan menghambat penetapan APBD. Itu tidak benar, itu hoax,” tegasnya.

Srikandi Tomohon ini, menjelaskan pihaknya ingin menyapaikan kepada pemerintah bahwa setiap prosesnya harus mengikuti perundangan yang berlaku.

“Sudah diatur mekanismenya, penetapan APBD berjalan harus sesuai dengan itu. Tidak mungkin aturan kita tau A dan mengiyaka B,” tegasnya.

Lanjut nya, FPG punya komitmen jelas yaitu mengawal pemerintahan dengan selalu dalam koridor sesuai peraturan perundang-undangan.

“Kami tidak akan menerima sesuai yang bertentangan dengan aturan. Karena itu memang terasa pahit, namun harus dilakukan demi Tomohon lebih baik,” pungkas Politisi Golkar tersebut. (Adrian)

Tomohon,Sulutnews.com – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Sulawesi Utara (Sulut) Christiany Eugenia Paruntu SE (CEP) Sabtu (18/12/2021) melantik pengurus DPD II Partai Golkar Kota Tomohon bertempat di Aula Kristianitas Kelurahan Walian Kecamatan Tomohon Selatan, Sabtu (18/ 12-2021).

Dalam kegiatan yang turut dirangkaikan dengan Ibadah Natal Partai Golkar Tomohon, CEP sapaan akrabnya menitipkan pesan  dari Ketum Golkar Bapak Airlangga Hartarto

agar seluruh kader harus terus berjuang dalam memenangkan pesta Demokrasi.

"Tahun depan tahapan pilkada di tahun 2024 akan segera dimulai, Disini kita harus mempersiapkan diri menuju pesta demokrasi 2024, dimana yang utama dilakukan adalah konsolidasi dalam mencapai target Partai Golkar untuk menjadikan Ketua Umum Airlangga Hartarto sebagai presiden Indonesia berikutnya dan memastikan 60 persen suara yang dimiliki Partai Golkar.

Lanjutnya, konsolidasi internal partai di daerah harus benar-benar maksimal. Kerja keras dari kader Partai Golkar Sulawesi Utara dan Kota Tomohon sangat penting dalam mendulang suara nanti,” timpal CEP.

Sementara itu Ketua DPD II Partai Golkar Tomohon Ir Miky Junita Linda Wenur MAP (MJLW) menyatakan siap untuk memimpin dan membesarkan Partai Golkar.

”Bersama pengurus dan kader, kami siap untuk membesarkan Partai Golkar ujar MJLW.

"Kita akan terus bekerja untuk Indonesia, memenangkan Pak Airlangga Hartarto sebagai presiden, Ibu CEP sebagai gubernur dan memenangkan Partai Golkar di Kota Tomohon,” kata MJLW.

Sebelum pelantikan dilaksanakan Pendidikan Politik oleh para senior Golkar seperti Jack A Palar SE dan Piet HK Pungus SPd. Usai pelantikan dilaksanakan Ibadah Menyambut Natal Partai Golkar Tomohon dan penyerahan diakonia Natal dari Adrian Joppie Paruntu oleh CEP dan penyerahan bantuan korban bencana kebakaran di Kelurahan Tinoor Dua yang terjadi baru-baru ini.

Tampak hadir pada pelantikan, Ketua Harian DPD I Partai Golkar Sulut James A Kojongian ST, Sekretaris DPD I Partai Golkar Sulut Raski Mokodompit, Wakil Sekretaris Drs Danny Rompis dan pengurus lainnya. (Adrian)

Manado, Sulutnews.com – Dukungan agar Presiden Joko Widodo kembali menjabat yang ketiga kalinya bersama Prabowo Subianto semakin menguat. Masyarakat Sulawesi Utara gelar deklarasi untuk mendukung Jokpro 2024, Minggu (05/12).

Deklarasi yang digelar secara virtual ini dihadiri oleh Ketua Jokpro 2024 Regional Sulawesi Utara Nathasia Sissilia Theresia Orah, diikuti oleh jaringan dan simpatisan Jokpro 2024 Regional Sulawesi Utara.

Ketua Umum Jokpro 2024 Baron Danardono dan Sekretaris Jenderal Jokpro 2024 Timothy Ivan Triyono turut menghadiri rangkaian acara deklarasi tersebut. Ketua Jokpro 2024 Regional Sulawesi Utara, Nathasia Sissilia Theresia Orah mengatakan bahwa masyarakat Sulawesi Utara siap memberikan dukungan penuh untuk Presiden Jokowi agar dapat memimpin kembali tiga periode bersama Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.

“Saya sangat bangga mempunyai Presiden seperti Pak Jokowi, kepedulian Presiden Joko Widodo terhadap Provinsi Sulawesi Utara terbukti nyata bukan hanya sekedar janji. Kepemimpinan Pak Jokowi semakin membawa keberhasilan dan kemajuan pembangunan yang sangat pesat. Hal ini mendukung pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di kawasan Manado, Minahasa Utara, dan Bitung,” ujar wanit yang akrab disapa Sissilia. Sissilia menambahkan bahwa perubahan dari segi infrastruktur dan ekonomi menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat Sulawesi Utara.

“Infrastruktur yang dibangun Presiden Jokowi bisa dirasakan secara nyata oleh rakyat khususnya Sulawesi Utara. Pak Jokowi menyelesaikan semua masalah pengaturan dan pengendalian tata ruang, seperti destinasi wisata Sulawesi Utara. Pak Jokowi juga membenahi infrastuktur penghubung kawasan wisata, seperti terminal, bandara, runway, dermaga pelabuhan, dan lainnya. Meningkatnya kemajuan pariwisata sangat mendukung perekonomian di Sulawesi Utara, sebab terdapat potensi besar pariwisata yang dapat menarik berbagai wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Sehingga masyarakat mendapatkan manfaat dari pengembangan destinasi wisata di daerahnya,” tambah Sisilia.

Ketua Umum Jokpro 2024 Baron Danardono menyampaikan gagasan yang disampaikan Jokpro 2024 adalah bentuk menyatunya kembali masyarakat usai gesekan pada Pilpres 2014, Pilkada DKI Jakarta 2017, Pilpres 2019.

Menurutnya, Jokpro 2024 bertujuan untuk menghindari polarisasi ekstrim dan politik identitas yang sudah terlihat memanas di tahun 2021 ini. Dirinya sangat optimis dapat mewakili aspirasi masyarakat agar Amandemen UUD RI 1945 dapat terlaksana pada pertengahan tahun 2022 dan pada akhirnya Jokowi dapat berpasangan dengan Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

“Kami masih butuh Pak Jokowi dan Pak Prabowo untuk melanjutkan pembangunan serta menjaga keamanan Republik Indonesia. Saya tidak perlu lagi menyebutkan prestasi Pak Jokowi karena sudah sangat banyak yang beliau kerjakan dan lakukan untuk bangsa ini. Terbukti dengan banyaknya pencapaian kinerja Pak Jokowi di Sulawesi Utara” ujar baron.

Baron juga menambahkan Jokpro 2024 sedang mengamalkan sila ke-4 Pancasila. Pergerakan Jokpro 2024 sudah sesuai dengan koridornya. Semua aspirasi masyarakat akan diserahkan kepada parlemen untuk menjaga sila ke-3 Pancasila. Selain di Sulawesi Utara, dalam waktu dekat, Jokpro 2024 akan menggelar deklarasi di provinsi lain.

Jokpro 2024 akan terus berupaya mewakili aspirasi masyarakat yang turut mendukung pasangan Jokowi-Prabowo pada Pilpres 2024 sekaligus mengkampanyekan dan menyebarluaskan gagasan Jokowi-Prabowo 2024 pada seluruh masyarakat Indonesia, media massa, media sosial, dan para tokoh bangsa agar MPR melakukan amandemen UUD RI 1945 mengenai masa jabatan presiden menjadi 3 periode.(*/Patrick)

Tomohon,Sulutnews.com - Jika ingin menang dalam Pemilihan Calon Anggota Legislatif (Pilcaleg) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024, kader Golkar harus solid.

Kader Golkar juga harus bekerja keras, kerja cerdas dan kerja tuntas dan sangat penting untuk solid dalam bekerja, kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Kota Tomohon air Miky Junita Linda Wenur MAP yang akrap di sapa (MJLW),  saat membuka Musyawarah Kelurahan (Muskel) di 5 kecamatan dan 44 kelurahan yang ada di Kota Tomohon Jumat (1/10/2021) dan Sabtu (2/10/2021).

Menurut Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tomohon ini, target raihan kursi di Pilcaleg 2024 minimal 10 seperti yang ada saat ini di DPRD Tomohon.

"Jika solid dan bekerja sesuai yang diharapkan, bisa memperoleh kursi lebih.

Menurut MJLW kemungkinan besar, tahun 2024 nanti jumlah kursi di DPRD Tomohon sudah 25 atau akan ketambahan 5.

Untuk itu sebagai partai besar dan sudah teruji dikatakan MJLW Golkar berpeluang untuk kembali merajai Pilcaleg di Kota Tomohon, harapnya.

Diketahui sebelumnya sejak Kota Tomohon terbentuk, sudah empat kali dilakukan Pilcaleg dan selalu dimenangkan oleh Partai Golkar dengan meraih kursi terbanyak di DPRD Tomohon.

Tahun 2004, Partai Golkar meraih 8 kursi dari 20 kursi di DPRD Tomohon. Tahun 2009 meraih 7 kursi, tahun 2014 meraih 7 kursi serta tahun 2019 meraih 10 kursi atau 50 persen. (Adrian)

Manado,Sulutnews.com – Drs.H. Depri Pontoh kembali terpilih sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai PPP Provinsi Sulawesi Utara pada Muswil ke-IX PPP Sulut yang digelar dua hari di Hotel Aston Manado, Senin (24-25/5).

Hi Depri Pontoh yang kini masih menjabat Bupati Kabupaten Bolaang Mangondouw Utara (Bolmut) terpilih kedua kalinya sebagai Ketua DPW PPP Sulut, masa bakti 2021-2026.

Lima belas DPC PPP se Sulut diantaranya DPC Kota Manado (Madzhabullah Ali), DPC Kota Bitung (Muhammad Rasubala), DPC Kota Tomohon (Ferawati Winda Kiem Waridin), DPC Kota Kotamobagu (Suryadi Baso ), DPC Kabupaten Talaud (Sidik Rudi Tatali) dari unsur PH-DPW PPP Sulut memilih Bupati Bolmut ini untuk memimpin PPP lima tahun kedepan.

Pemantauan sulutnews.com, Muswil ke-IX PPP Sulut tersebut berlangsung aman kondusif. Belum ada informasi rencana pelantikan Ketua DPW PPP yang baru Hi.Depri Pontoh.

Hi. Depri Pontoh mengucapkan terima kasih kepada 15 DPC PPP Sulut, yang telah mempercayakan dirinya untuk kembali menahkodai DPW PPP Sulut.

“Alhmadulilah Muswil ke-IX DPW PPP berjalan lancar. Kita akan kembali pada nawa cita PPP untuk membesarkan PPP di Sulut. Mari seluruh kader partai bergandengan tangan membangun bersama,” kata Depri. (*/yuk)

Tomohon,Sulutnews.com - Pengurus Partai Golkar (PG) Kecamatan Tomohon Selatan menggelar Musyawarah Kecamatan (Muscam) di Home Stay Kelurahan Walian 1 Kecamatan Tomohon Selatan, Jumat (16/4).

Dari hasil musyawarah, Joice Pontoh terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Pengurus Kecamatan PG Tomohon Selatan periode tahun 2021-2026.

Kerja politik Joice Pontoh akan diawali dengan membentuk struktur kepengurusan untuk memperkuat dan menyolidkan Partai Golkar di Kecamatan Tomohon Selatan.

Kemudian konsolidasi hingga ke tingkat kelurahan dan lingkungan di wilayah tersebut.

Apa lagi 2024 merupakan tahun pemilihan umum (Pemilu) serentak.

 

Meliputi pemilihan presiden, pemilihan legislastif masing-masing DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten dan kota, pemilihan kepala daerah hingga pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

“Maka Partai Golkar harus solid dan menang,” ucap Joice Pontoh.

Agenda kerja politik kita sangat singkat, karena tahun politik 2024 sudah di depan mata,” jelasnya kepada Sulutnews.com Jumat (2/4/2021).

Ketua DPD II Partai Golkar Tomohon Ir Miky JL Wenur MAP yang menghadiri muscam tersebut meminta, kepada tim formatur yang sudah dipercayakan untuk segera melaksanakan tugas.

“Kami berharap, tim formatur benar-benar memasukkan nama-nama pengurus yang memang ingin berbuat untuk Golkar,” harap Miky.

“Banyak selamat untuk Golkar Tomohon Selatan yang sukses melaksanakan musyawarah. Ini adalah langkah awal kita menuju kemenangan.

Selamat juga buat Ketua yang baru Ibu Joice Potoh. Kibarkan panji-panji Golkar di seluruh Kelurahan yang ada di Kecamatan Tomohon Selatan,” tukasnya.

Diketahui, Muscam tersebut dihadiri juga oleh Sekretaris DPD II Golkar Tomohon, James Enrico Kojongian ST, Fraksi Golkar yang juga Sebagai Ketua DPRD Tomohon Djemmy J Sundah SE, sejumlah pengurus DPD II, serta pengurus Golkar di 12 Kelurahan

Muscam ini dibuka oleh Wakil Sekretaris Bidang Hubungan Lembaga Politik  DPD 1 PG Sulut,  Dani Rompis.

Kegiatan ini digelar dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat. Yakni mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. (Adrian)

 

Tomohon,Sulutnews.com - Hasil Musyawarah Kecamatan (Muscam) Partai Golkar Tomohon menempatkan tiga muka baru sebagai ketua.

Tomohon Utara Laurens Octavianus Sambouw SPt terpilih menggantikan James Kowaas, Tomohon Barat Helky Rares menggantikan Andrie Tololiu SE dan Joice Pontoh di Tomohon Selatan menggantikan Billy Parera.

Dari empat kecamatan yang melaksanakan Muscam, hanya Tomohon Tengah yang tidak tergantikan. Wilhem Gonta masih terpilih. Semua yang terpilih pada Muscam Jumat (16/4/2021) secara aklamasi.

Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) II Partai Golkar Tomohon Ir Miky Junita Linda Wenur MAP (MJLW) berharap, para ketua yang baru  saja terpilih bisa membesarkan partai dan berbuat demi kesejahteraan para kader.

''Selamat kepada yang baru saja terpilih sebagai Ketua Partai Golkar Kecamatan. Mari kita bersama-sama membesarkan partai,'' kata MJLW.

Dalam Musyawarah Kecamatan Partai Golkar di empat kecamatan tersebut, semua kader Partai Golkar sepakat mendukung Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Ir Ailangga Hartarto sebagai calon Presiden RI tahun 2024 dan mendukung kepemimpinan Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Utara Dr Christiany Eugenia Paruntu SE.

Hadir dan memberikan materi pendidikan politik di Muscam, Pengurus DPD I Partai Golkar Sulut Drs Danny Rompis, Pengurus DPD II Partai Golkar James JE Kojongian ST (sekretaris), Djemmy J Sundah SE (wakil ketua) yang juga Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tomohon, Piet HK Pungus SPd (wakil ketua) dan Frets H Keles ST (wakil ketua). (Adrian)

Tomohon, Sulutnews.com – Pasca Pilkada Tahun 2020 dan menatap Pilcaleg dan Pilkada Serentak tahun 2024, Partai Golkar Tomohon melakukan konsolidasi, antaranya menggelar Musyawarah Kecamatan (Muscam) memilih kepengurusan.

Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) II Partai Golkar Kota Tomohon Ir Miky Junita Linda Wenur MAP (MJLW) didampingi Sekretaris James EJ Kojongian ST dan Gerard Lapian  mengungkapkan, sesuai jadwal, dari lima kecamatan yang ada di Kota Tomohon ada empat kecamatan yang akan menggelar Muscam Jumat (16/4/2021) hari ini.

Kecamatan yang akan menggelar Muscam adalah Tomohon Utara, Tomohon Tengah, Tomohon Barat dan Tomohon Selatan.

”Kegiatan nantinya diawali dengan Pendidikan Politik yang akan dibawakan oleh para tokoh dan senior Partai Golkar baik dari DPD II Tomohon maupun DPD I Provinsi Sulawesi Utara,” ujar MJLW.

Dalam setiap kegiatan Partai Golkar lanjut MJLW, pihaknya akan terus mensosialisasikan calon presiden dari Partai Golkar tahun 2024 yakni Ir Airlangga Hartarto yang tak lain adalah Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar dan dukungan sepenuhnya terhadap kepemimpinan Christiany Eugenia Paruntu (CEP) sebagai Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Utara. ”Ini harus dan wajib hukumnya sebagai kader Partai Golkar,” tukas MJLW diamini Kojongian dan Lapian.(Adrian)

Minsel, SulutNews.com -- Maraknya pergantian perangkat desa di sejumlah Desa yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) akhir-akhir ini, menjadi pembicaraan hangat di masyarakat.

Hal ini pun menjadi perhatian dari Fraksi Partai Golkar (FPG) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minsel.

FPG DPRD Minsel melalui Ketuanya, Rommy Poli, pada Selasa (13/4/2021), meminta Pemerintah Minsel taat aturan.

"Terkait dengan maraknya pergantian perangkat desa yang diduga melanggar aturan, FPG minta kepada pemerintah Minsel untuk mengkaji sesuai aturan hukum yang berlaku", ungkap Rommy Poli.

"Apabila proses penggantian ini terindikasi melanggar aturan, maka FPG paling depan untuk membela kepentingan masyarakat. Jangan sampai proses ini membuat gaduh masyarakat karena tidak sesuai mekanisme", katanya.

Ia pun menyampaikan, apabila proses penggantian ini terindikasi melanggar aturan hukum yang berlaku, maka FPG siap memfasilitasi perangkat desa untuk melakukan upaya hukum melalui pengadilan.

"Sistem kita ini negara hukum bukan monarki yang kewenangan tanpa batas dari penguasa", ujarnya.

Poli juga menyampaikan, FPG berharap pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan berdasarkan aturan yang berlaku, jangan sewenang-wenang karena hukum adalah panglima di negara kita.

"FPG paling depan bersama pemerintahan Franky Donny Wongkar dan Petra Yani Rembang (FDW-PYR) dalam membangun Minsel, namun apabila ada yang diduga melanggar aturan, FPG paling pertama untuk meminta pemerintah mengkaji sesuai aturan hukum", tegas Poli. (*/RDS)