Ancaman Bagi Keberlangsungan Pendidikan, APTISI 16B Sulut Tolak RUU Sisdiknas

Written by  Yayuk Wullur Sep 21, 2022

Manado,Sulutnews.com – Ancaman bagi keberlangsungan pendidikan, pengesahan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) mendapat penolakan dari Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Wilayah 16B Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) yang  disuarakan langsung oleh Ketua Dr.Debby Rende, SE,M.Si, bersama Sekretaris APTISI Sulut Rosdiana Simbolon, SE M.Si, di Manado, Kamis 22 September 2022.

Menurutnya Debby Rende, keberadaan RUU Sisdiknas merupakan ancaman nyata bagi keberlangsungan pendidikan di Indonesia.. RUU Sisdiknas yang disusun oleh Kemdikbud Ristek, akan dibuat dalam bentuk omnibus law karena menggabungkan UU No.20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.

"APTISI Sulut menolak keras pengesahan RUU Sisdiknas karena menjadi ancaman nyata bagi keberlangsungan pendidikan di Indonesia," ujarnya.

Debby Rende menyoroti beberapa poin dalam RUU ini. Di antaranya penghapusan Undang-Undang (UU) Guru dan Dosen. Penghapusan itu akan memasukkan guru dan dosen negeri ke dalam UU ASN, sedangkan guru dan dosen swasta masuk UU Ketenagakerjaan.

Ia menilai dimasukkanya guru dan dosen ke UU ASN dan UU Ketenagakerjaan adalah pelecehan terhadap profesi guru dan dosen.

"Dengan pemberlakuan UU Sisdiknas yang baru nantinya, guru dan dosen bukan lagi profesi, tapi menjadi karyawan atau buruh dan ini sangat melecehkan profesi guru dan dosen," katanya

Debby Rende menyerukan semua pihak untuk menghentikan pengesahan RUU Sisdiknas yang dalam prosesnya tidak transparan dan minim partisipasi publik.

"Kami akan fokus untuk menghentikan pengesahan RUU ini. Tidak ada kata lain, kita harus melawan," tegasnya.

Rosdiana Simbolon juga memprotes tidak adanya lagi pendidikan gratis bagi anak-anak, karena ini melawan konstitusi.

Ia menyayangkan tidak dihargainya sama sekali peran lembaga pendidikan swasta selama ini, terutama pada saat penerimaan peserta didik baru.

"Ini sama saja dengan menutup ruang bagi swasta untuk terus melanjutkan kiprahnya mengabdi untuk negeri," katanya

Sebagai informasi, saat ini pemerintah sudah mengusulkan RUU Sisdiknas masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas pada 2023 mendatang.

RUU Sisdiknas usulan pemerintah ini akan mengintegrasikan dan sekaligus mencabut tiga undang-undang terkait pendidikan, sehingga menuai protes keras dari kalangan guru dan dosen.(*/Yayuk)

Last modified on Wednesday, 21 September 2022 21:58