Jakarta,Sulutnews.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan pihak Kepolisian masih terus melakukan pengawasan terkait dengan implementasi kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) soal larangan ekspor minyak goreng dan juga Crude Palm Oil (CPO).

Sigit menyatakan, jajaran kepolisian terus melakukan pemantauan ke pihak produsen maupun pasar terkait kebijakan tersebut. Dalam hal ini, kata Sigit, itu dilakukan untuk memastikan ketersediaan stok nasional serta pengendalian harga minyak goreng jenis curah.

"Polri akan terus melakukan pengawasan dan pengecekan di lapangan terhadap proses realisasi produksi dan distribusi minyak goreng curah oleh perusahaan. Serta akan memonitor pelaksanaan kebijakan larangan ekspor sebagaimana perintah Bapak Presiden," kata Sigit dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Jakarta, Kamis (12/5/2022).

Berdasarkan data dan temuan di lapangan, Sigit menyatakan dari dua minggu dikeluarkannya kebijakan tersebut, harga serta stok minyak goreng dipasaran sampai saat ini masih sangat fluktuatif dan bervariasi.

Presiden Jokowi resmi mengeluarkan kebijakan larangan ekspor minyak goreng dan juga Crude Palm Oil (CPO) pada 28 April 2022 lalu. Kebijakan itu untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri akan minyak goreng.

"Dengan pengawasan langsung dan terus menerus dari aparat Kepolisian di lapangan, diharapkan implementasi kebijakan Pak Presiden tersebut, bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang tinggi terhadap minyak goreng dengan harga penjualan yang diharapkan," ujar mantan Kabareskrim Polri itu.

Oleh sebab itu, Sigit menegaskan kepada seluruh produsen hingga distributor untuk benar-benar menerapkan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Presiden Jokowi demi kepentingan masyarakat Indonesia.

Mantan Kapolda Banten ini menekankan, pihak Kepolisian tidak akan segan melakukan tindakan tegas kepada pihak-pihak yang tidak menghormati maupun menjalankan keputusan dari Pemerintah Indonesia terkait minyak goreng.

"Polri fokus mengawasi, dan kami tidak akan ragu menindak tegas kepada seluruh pihak yang terindikasi mencoba melakukan pelanggaran kebijakan larangan ekspor minyak goreng ini. Semua ini dilakukan demi memenuhi kebutuhan dari masyarakat Indonesia," ucap Sigit.

Diketahui sebelumnya, Polri sejak awal fokus melakukan pengawasan dan pemantauan terkait dengan ketersediaan serta pengendalian harga dari minyak goreng. Bahkan, bersama dengan  Kemenperin, Polri membentuk satgas gabungan untuk melakukan pemantauan di pihak produsen, distributor tingkat I hingga IV serta tingkat pengecer selama 24 jam penuh.

"Oleh karena itu untuk memastikan ketersediaan di pasar betul-betul ada, kami bersama pak Menperin membentuk satgas gabungan. Dimana satgas gabungan ini kita tempatkan mulai di level pusat para produsen dan di kantor pusat juga ditempatkan personel dari kepolisian dan Kemenperin. Khususnya di beberapa produsen besar melekat selama 24 jam. Untuk mengawasi proses produksi," kata Sigit dalam konferensi pers usai melakukan evaluasi bersama Menperin di Gedung Mabes Polri, Senin 4 April 2022.

Sigit memastikan, pengawasan dan pemantauan melekat selama 24 jam, pihak Polri telah mengerahkan personel dari Satgas Pangan tingkat pusat, daerah, hingga Bhabinkamtibmas untuk melakukan pengecekan ketersediaan dan stabilitas harga minyak goreng curah di pasaran.

"Di level distributor baik distributor tingkat I sampai tingkat IV, hingga pengecer sudah kita turunkan personel dari Satgas Pusat, daerah, Bhabinkamtibmas untuk turun mengecek di pasar. Sehingga rangkaian proses, mulai dari produsen, distributor sampai dengan pasar betul-betul bisa kita awasi dengan baik," tutup Sigit.

Penulis: ARP

Rote Ndao,Sulutnews.com - Masih di Ingatan Rakyat Indonesia khususnya masyarakat di kabupaten Rote Ndao, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dalam pidatonya meneguhkan komitmen partainya sekaligus mengajak seluruh kader agar konsisten membawa gerakan perubahan untuk merestorasi Indonesia.

Dan satu-satunya Partai yang punya komitmen gerakan perubahan Merestorasi Indonesia, namun sayang nya, kader Partai Nasdem di Kabupaten Rote Ndao, yang melanggar dan komitmen Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

Oknum kader Partai Nasdem dan juga anggota DPRD kabupaten Rote Ndao ini terbukti  bersinah, berhutang piutang dan juga bmengerjakan proyek Anggaran APBD.

Advokat dan Pengamat Kebijakan Publik, Dr. Togar Situmorang, SH,MH,MAP,CMed,CLA saat dihubungin media via handphone terkait Anggota DPRD Rote Ndao bernama Olafbert A.Manafe belum ada sangsi tegas dari Ketua DPRD Rote Ndao dan termasuk Induk Partai Nasdem pimpinan Surya Paloh terkait kasus pidana perzinahan yang telah diputus Vonis dan juga Utang Piutang yang telah pihak DPRD ketahui dan saat ini Masyarakat menanti apa bisa segera dilakukan PAW dan Partai Nasdem bahkan bisa memberhentikan yang bersangkutan.

Dalam Hal ini itu adalah Hak Otonomi dari Partai Nasdem untuk memberhentikan bahkan  melakukan tindakan tegas berupa usulan pemecatan karena sudah merusak Citra Partai Nasdem sebagai Partai Bersih dan Partai Perubahan Pertama di Indonesia sesuai dengan Visi juga Misi Partai Nasdem Pimpinan Surya Paloh yang menjunjung tinggi RESTORASI Indonesia sesuai Manisfesto Partai Nasdem saat Pendeklarasian pada 26 Juli 2011 .

RESTORASI Partai Nasdem yang digetarkan Ketua Umum Surya Paloh telah berhasil memikat masyarakat sehingga banyak Para Legislator dari Partai Nasdem bisa duduk sebagai perwakilan rakyat di DPRD setempat bahkan sampai DPR RI di Senayan .

RESTORASI Indonesia adalah suatu gerakan memulihkan serta mengembalikan serta memajukan fungsi pemerintah kepada cita cita Proklamasi 1945 dan menggusung mandat Konstitusi untuk membangun satu negara kesejahteraan berdasarkan prinsip ekonomi, negara hukum yang menjunjung tinggi  Hak Azasi Manusia dan Negara yang mengakui keberagaman sesuai dengan Prinsip Bhineka Tunggal Ika.

Dr. Togar Situmorang mengatakan Partai Nasdem dengan Ketua Umum Surya Paloh selalu mengutamakan semua kader semoga dapat menjaga marwah partai Nasdem dengan tidak melakukan hal yang tidak terpuji apalagi masalah Pidana dan telah berkekuatan tetap dimana Oknum DPRD tersebut telah di Vonis bersalah Melakukan Perzinahan dan wajib menjalankan hukuman penjara 6 Bulan sesuai dengan Pasal 284 ayat 1 ke 2 KUHP dan ada desakan agar di PAW namun sampai saat ini tidak jelas kelanjutan proses tersebut dan sampai saat ini tetap aktif sebagai Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao dan juga masalah Utang Piutang.

Pengamat Kebijakan dan Advokat Kondang menilai ranah tersebut Hak Otonomi Partai Nasdem namun perlu dipertimbangkan permasalahan yang ada agar tidak menurunkan kriditbilitas Partai Nasdem sebagai Partai Bersih dan Wibawa perlu dipertimbangkan kondisi dan fakta Hukum akibat prilaku Anggota Dewan dan tugas BKD harus dikawal agar proses dapat berjalan sesuai koridor  ," tegas Dr. Togar Situmorang, SH,MH,MAP, CMed,CLA.

Pandangan Partai termaktub dalam BAB VIII tentang KEANGGOTAAN Pasal 13

  1. Anggota diberhentikan karena : a.Meninggal Dunia, b.Mengundurkan diri; dan c.Diberhentikan
  2. Anggota diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (c) apabila :
  3. Melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
  4. Melanggar Peraturan Partai dan/ atau Melanggar Kebijakan Partai ; c. Menjadi anggota Partai Politik lain.
  5. Pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan Oleh Dewan Pimpinan Pusat," ujar Togar Situmorang, Doktor Hukum Kondang yang punya jaringan Kantor di Bali, Jakarta dan Bandung.

Terkait ada laporan masyakat tersebut wajib menindak lanjutin pengaduan yang masuk bukan secara hanya diplomasi panjang dan tidak ada tindakan bahkan seolah ada pembiaran dari pihak pimpinan DPRD termasuk juga Pimpinan Partai Nasdem sendiri sehingga membuat masyarakat skeptis dan kecewa telah menitipkan suara politik pada Oknum Anggota DPRD tersebut tandas Dr. Togar Situmorang.

Dr. Togar Situmorang praktisi hukum berharap Partai Nasdem selalu mengedepankan Etika dan mempunyai anggota Kader partai berprilaku dan bertutur kata sopan berpenampilan baik juga menjunjung Moral yang tinggi untuk menunjukan tingkat Kualitas Kader Partai Nasdem kedepan dan berorientasi kepada pelayanan publik.

Diharapakan Partai Nasdem sebagai partai RESTORASI dapat mencegah dekadensi Moral karena Anggota Dewan tersebut harus selalu dapat mengartikulasikan kepentingan rakyat untuk membuat Daerah asal anggota Dewan tersebut bisa menjadi Bersih dan Mapan tanpa ada pelanggaran Hukum juga Etika dan Moral", tutup Dr. Togar Situmorang,SH,MH,MAP,CMed, CLA.

Reporter : Dance Henukh

Cilacap,Sulutnews.com - Komandan Kodim (Dandim) 0703 Cilacap Letkol Inf Andi Afandi, S.I.P secara resmi menerima Program TMMD Sengkuyung Tahap I Tahun 2022. Hal ini ditandai dengan Penandatanganan Naskah dan Penyerahan Proyek TMMD oleh pihak Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam hal ini Wakil Bupati Cilacap Samsul Aulia Rahman, S.STP,.M.Si, dalam kegiatan Upacara Pembukaan TMMD yang digelar sederhana bertempat di Aula Desa Cimrutu, Kecamatan Patimuan, Kabupaten Cilacap, Rabu (11/05).

Tampak hadir Wakil Bupati Cilacap Samsul Aulia Rahman,S.ST, .MSi, Dandim 0703/Clp Letkol Inf Andi Afandi, S.I.P, Pasi 0ps Lanal Cilacap Mayor Laut (P) Subandi, Asisten satu Sekda Kab.Cilacap Dian Setyabudi, Sekertaris Dispermades Kab.Cilacap Adi Prabowo, wakil Ketua DPRD Kab.Cilacap Mustangin, Ketua Pengadilan Agama Kab. Cilacap Drs.Muhamad Ihsan,M.H, Dansub Denpom IV/1-1 Kapten CPM Ujang, para Danramil jajaran Kodim 0703/ Cilacap dan perwakilan BUMN-BUMD Kab. Cilacap.

Hadir juga unsur pejabat Forkopimcam Patimuan, Camat Patimuan Prio Sutikno, S. Sos. M.Si, Danramil 12/Kedungreja Kapten Inf Saidin, Kapolsek Patimuan Iptu Sugeng Iswantoro para Kades se-Kecamatan Patimuan, dan para tamu undangan serta masyarakat setempat.

Dalam sambutan Bupati Cilacap yang dibacakan oleh Wabup Samsul Aulia Rahman mengatakan TMMD merupakan salah satu upaya bersama untuk merawat, menjaga dan melestarikan kebersamaan serta kegotong royongan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada dalam masyarakat saat ini.

"Melalui TMMD, kita dapat bersinergi, bahu membahu dalam mengatasi kemiskinan dan pengangguran, mewujudkan kedaulatan pangan dan energi, memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara baik, memberantas narkoba memperkuat semangat nasionalisme dan patriotisme," katanya.

Karena tidak mungkin, hanya mengandalkan peran pemerintah pusat saja, TNI/Polri saja, atau Pemerintah Daerah saja dalam mengatasi permasalahan dalam kehidupan masyarakat. Semua harus bersinergi serta bekerjasama untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut.

Senada dengan apa yang disampaikan Bupati, Dandim menjelaskan bahwa pelaksanaan TMMD Sengkuyung Tahap I Tahun 2022 akan dilaksanakan selama 30 hari dimulai tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan  9 Juni 2022 dengan sasaran fisik meliputi Pembangunan Talud dengan volume 905 x 1.5 x 0,5 Meter, Pembangunan/Rehab MCK 2 unit dan pembangunan Pendukung TMMD berupa Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 14 unit.

Kegiatan Non Fisik, antara lain pembinaan Kader Bela Negara dan Penanaman Nilai-nilai Pancasila, pembinaan Usaha Masyarakat dan Pemanfaatan Lahan Pekarangan Untuk Mendukung Kemandirian Pangan, pembinaan anti radikalisme dan anti narkoba, pembinaan terkait generasi muda, kelompok perempuan, kelompok disabilitas. Kegiatan lainya sesuai tugas pokok dan dan fungsi OPD yang membidangi, pembuatan KIA serta pelayanan KB gratis.

"Adapun tujuan atau manfaat dari program TMMD ini adalah untuk melancarkan arus transportasi, meningkatkan taraf hidup masyarakat, meningkatkan kesadaran masyarakat agar berperan aktif dalam pembangunan dan meningkatkan ketertiban serta keamanan masyarakat," tutup Dandim.(/Sugeng)

Rote Ndao, Sulutnews.com – Oknum Anggota DPRD Rote Ndao dari Fraksi Nasdem atas nama Olabert Arians Manafe alias Papi Manafe semestinya sudah digantikan dengan Pergantian Antar Waktu (PAW).

Papi Manafe  diduga terlibat kasus perzinahan dan hutang piutang dan telah di vonis Pengadilan Negeri Kupang pada beberapa tahun yang lalu.

Nur Yusak Ndu’ufi Ketua Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRD Kabupaten Rote Ndao, dihubungi media ini melalui telepon  membenarkan hal itu harus sesuai regulasi, menurutnya ada tiga poin yang dapat mengakibatkan anggota DPRD Kabupaten/Kota berhenti antar waktu.

“Pertama karena meninggal dunia, kedua karena permohonan pengunduran diri anggota DPRD sendiri dan ketiga karena diberhentikan,” ucap Yusak.

Semestinya Papi Manafe, sudah diberhentikan karena sudah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tapi sampai saat ini masih berkantor.

Menurut Nur Yusak Ndu Ufi, bukan masalah proses pemberhentian , tetapi proses pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh saudara Papi Manafe.

“Jadi kalau terkait proses pemberhentian karena tugas kewenangan partai melalui lembaga DPRD. Sebagai BKD DPRD sudah melangkah terkait dengan pengaduan dan surat masuk dari masyarakat pengadu terkait dengan perilaku dari saudara kita untuk hutang piutang,” lanjutnya.

”Ada beberapa pengadu dari masyarakat terkait dengan hutang piutang , selain hutang uang tetapi ada juga hutang barang juga untuk pekerjaan proyek fisik di Rote,” tegasnya.

Ditambahkannya, langkah untuk memanggil dan meminta keterangan dari para pengadu dan juga pihaknya sudah mengundang bersangkutan, namun 2 kali bersangkutan tidak hadir sehingga agendakan usai liburan Idul Fitri.

Sementara kasus dugaan perzinahan sudah Berkekuatan hukum dan ada juga beberapa kasus dilaporkan , dari BKD juga sudah mengadakan rapat di BKD terkait  dengan keputusan pengadilan yang sudah diterima dan pihaknya sudah bersurat juga ke pimpinan DPRD.

”Maka itu yang kami sampaikan kepada pimpinan DPRD untuk melanjutkan ke pimpinan partai yang bersangkutan. BKD telah lakukan fungsinya sehingga anggota tersebut selama 4 bulan tidak menerima gaji setelah selama ditahan,” ucap Yusak.

Pernyataan Ketua DPRD Kabupaten Rote Ndao, Alfred Saudilla Alfred Saudilla Ketua DPRD Kabupaten Rote ndao mengatakan telah melakukan proses terhadap Papi Manafe , terkecuali ada proses dari BKD.

 

”Kalau tidak ada proses dari BKD maka kita pimpinan lembaga tidak bisa bersikap jadi kita pimpinan bersurat ulang-ulang meminta kepada BKD untuk memproses hanya sampai saat ini juga BKD waktu permasalahan papi yang pertama hingga saat ini timbul kasus baru lagi tidak ada proses dari BKD,” ungkap Alfred senin 9 Mei 2022.

Lanjut Alfred , bukti prosesnya  harus dibuktikan secara administrasi agar bisa diproses apakah ada pelanggaran kode etik atau tidak.

Reporter : Dance Henukh

Banten, Sulutnews.com - Dalam rangka mempererat tali silaturahmi, Presiden Direktur Riyadh Group Bally Saputra,  mengundang Ketum SMSI dan berbagai  elemen Masyarakat untuk santap siang bersama  di Restoran Padang The New Natrabu, Selasa 10 Mei 2022.

Turut hadir dalam silaturahmi bersama,  Ketua Umum SMSI Firdaus, Ketua Harian PHRI  Banten, GS Ashok Kumar, Kadispar Banten, Hamidi, Dandenpom Serang, Joko M, tokoh muda banten, Iman Ariyadi,  Ketua PWI Banten, Rian Nopandra, Ketua PUB Cilegon, Habibi,  Ketua PWI Kota Serang dan Cilegon.

Kadispar Provinsi Banten, Hamidi mengatakan, Pemprov Banten mendukung apa yang dijalankan oleh Riyadh Group dalam merestorasi Hotel The Grand Mangku Putra Arcade.

"Kami dari Dispar Banten mendukung penuh dan mendoakan apa yang dilakukan Riyadh Group dalam meningkatkan pariwisata hotel. Semoga semuanya sesuai rencana dan berjalan lancar," ucapnya.

Sementara itu dalam testimoninya Ketua Umum SMSI Firdaus turut mendoakan restaurant The New Natrabu dapat menjadi ikon daerah yang memberikan pelayanan bertaraf internasional namun ada di Banten.

"Yang pasti kita bangga karena ini berasal dari putra daerah Pak Iman Ariyadi yang meneruskan perjuangan almarhum Pak Tb. Aat Syafaat," ucap Firdaus.

Ketua Harian PHRI Banten, GS. Ashok Kumar mengapresiasi dan siap mendukung riyadh group dalam pengembangan usahanya di Provinsi Banten.

Ditempat yang sama, Presiden Direktur Riyadh Group Bally Saputra menjelaskan, restorasi kamar hotel,  adalah bentuk perusahaan melakukan rebranding hotel The Grand Mangku Putra.

"Hotel ini akan berganti nama menjadi Bally Hotel and Convention Center. Investasinya sekitar Rp 50 miliar untuk restorasi ini," ungkap Bally belum lama ini.

Ia mengungkapkan, 130 unit kamar hotel ini akan berubah fungsi menjadi kondominium hotel (kondotel).

Menurutnya, ada potensi permintaan yang besar akan properti ini dikalangan pekerja industri hingga ekspatriat yang bekerja di kawasan Cilegon, Banten.

Pihaknya yakin ini akan menyasar target pasar pekerja asing di perusahaan-perusahaan tersebut.

Kata dia, di Cilegon ini permintaannya banyak tapi pasokannya kurang. Oleh karena itu, pihaknya berupaya memenuhi kebutuhan tersebut.

Lebih jauh ia mengatakan, dikuartal pertama 2023, Riyadh Group akan membangun apartemen sewa (service apartment) sebanyak 800 unit dan lifestyle mall seluas 2 hektar di kawasan yang sama.

"Yang tidak kalah menarik, adalah adanya restoran Padang yang diklaim terbesar di dunia. Restoran Padang The New Natrabu ini berkapasitas 1.000 kursi dengan 14 ruangan VVIP. Restoran ini baru diresmikan pada Sabtu (16/4)," ungkap Bally.

"Kita ingin bawa Minang ini mendunia. Mengenai investasinya, untuk restorasi itu investasinya Rp 50-an miliar. Kalau total sama mal apartemen itu lebih kurang itu Rp 800 miliar," imbuhnya.

Guna menarik pasar tersebut, pihaknya menyiapkan beberapa strategi. Salah satunya adalah dengan melakukan kerja sama dengan penyedia layanan transportasi helikopter, Helicity.

Bally mengatakan, pihaknya membangun helipad khusus di samping kawasan Grand Mangku Putra.

"Kawasan ini bisa dijangkau dengan menumpang helikopter dari Heliport Cengkareng (Perimeter Bandara Soetta) dengan waktu tempuh sekitar 25 menit. Saya harap ke depan bisa dibuka layanan wisata menggunakan helikopter di kawasan Cilegon," ucapnya.

"Kalau sudah ada helipad di sini, tak perlu lagi ke Bali. Banyak pantai di sini yang bisa dimanfaatkan. Kemudian nanti juga ada wisata mengelilingi Gunung Krakatau. Kita akan banyak bikin paket wisata di sini," tutup Bally.(*/Parmin)

Kisaran,Sulutnews.com - Setelah Libur Hari Raya Idul Fitri 1443 H / 2022 M, Pemerintah Kabupaten Asahan menggelar Apel Gabungan Hari Pertama masuk kerja di Halaman Kantor Bupati Asahan, Senin (09/05/2022).

Pada apel gabungan ini dipimpin langsung oleh Bupati Asahan dan dihadiri oleh Wakil Bupati Asahan, Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, Para Asisten, Staf Ahli Bupati Asahan, OPD dan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan.

Pada amanatnya Bupati Asahan H. Surya, BSc mengatakan, pada hari ini ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan memasuki hari pertama masuk kerja setelah libur lebaran.

"Hari ini kita masuk kerja untuk melayani masyarakat Kabupaten Asahan setalah libur lebaran, untuk itu saya meminta agar kita mengerjakan tugas yang diembankan kepada kita dengan penuh rasa ikhlas dan tanggungjawab," pinta Bupati Asahan.

Bupati Asahan juga mengatakan, kedepannya, sebagai ASN kita harus dapat menjadi pelayan yang baik bagi masyarakat, dan dapat menjalankan apa yang menjadi tupoksi kita dalam bekerja serta loyal kepada pimpinan.

Selanjutnya Bupati Asahan mengatakan, untuk tingkat kehadiran ASN hari ini mencapai 98 persen, yang tidak berhadir dikarenakan sedang cuti.

"Pemerintah juga memberi peluang kepada ASN untuk bekerja dirumah dalam waktu satu minggu. Hal ini dilakukan untuk menghindari arus balik mudik lebaran, tetapi Pemerintah Kabupaten Asahan menghimbau seluruh ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan untuk tetap masuk bekerja, tidak ada yang bekerja dirumah," ucap Bupati Asahan.

Selain itu Bupati Asahan mengatakan, jika kita sulit untuk merubah dunia, maka kita harus dapat merubah diri kita sendiri untuk lebih baik lagi kedepannya.

Menutup amanatnya Bupati Asahan mengatakan, atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Asahan, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 H, mohan maaf lahir dan batin.

Diakhir kegiatan Bupati Asahan bersama dengan Wakil Bupati Asahan, Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, Para Asisten, Staf Ahli Bupati Asahan, OPD saling bersalaman dengan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan yang mengikuti Apel Gabungan ini.(/Daniel)

Sei Rampah,Sulutnews.com - Maraknya informasi palsu yang beredar di tengah masyarakat, mendapat perhatian yang cukup serius dari Wakil Bupati Serdang Bedagai (Wabup Sergai) H. Adlin Umar Yusri Tambunan, ST, MSP.

Wabup Sergai yang juga merupakan Pimpinan Wilayah (PW) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Sumatera Utara ini menyampaikan keresahannya terhadap hoaks yang sudah terbukti berdampak sangat negatif bagi masyarakat umum.

Ditemui di sela-sela kegiatannya di Sei Rampah, Minggu (8/5/2022), Adlin Tambunan mengimbau agar masyarakat tidak mudah percaya terhadap konten-konten yang bermunculan di tengah derasnya arus informasi. Untuk itu menurut Adlin diperlukan kemampuan dan kesadaran untuk bisa membedakan mana informasi yang bisa dipercaya dan mana pula informasi palsu atau keliru.

“Pada saat kita menerima informasi, terlebih dahulu jangan langsung reaktif menyebarkan atau sharing. Apalagi kalau informasi tersebut sifatnya urgen atau sensitif. Mula-mula kita harus cross-check kebenaran informasi tersebut,” katanya.

Ia mengambil contoh berita hoaks yang belakangan beredar yang isinya menyebut seakan-akan Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas mengumumkan jika keberangkatan jamaah Haji Indonesia tahun 2022 dibatalkan dan dananya akan dialihkan untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Informasi ini jelas sangat sesat. Justru Pemerintah Indonesia terkhusus melalui Kemenag sudah mempersiapkan matang-matang keberangkatan jemaah Haji Indonesia ke Tanah Suci tahun ini,” tegasnya.

Dari contoh tersebut, Adlin Tambunan mengingatkan agar masyarakat aktif melakukan verifikasi berita atau informasi dengan mengandalkan sumber resmi.

“Sumber resmi ini bisa website atau kanal media pemerintah atau media massa yang sudah punya kredibilitas. Jangan bersikap reaktif apalagi sampai ikut-ikutan menyebarkan informasi yang kita belum ketahui kebenarannya,” katanya.

Wabup menambahkan, selain verifikasi ke sumber terpercaya, publik juga bisa dengan cukup mudah menilai apakah sebuah informasi bisa dipercaya atau tidak melalui judul dan kontennya.

Menurutnya judul dan konten yang bombastis dan cenderung memprovokasi sudah bisa dicurigai sebagai hoaks atau informasi keliru.

“Tujuan dari si penyebar informasi ini kan untuk menciptakan kegaduhan dan perpecahan di tengah masyarakat. Jangan sampai kita ikut membantu mereka mencapai tujuannya. Apalagi sekarang sudah ada regulasi yang mengatur kalau tidak hanya pembuat, namun orang yang menyebarkan berita bohong juga bisa dikenai sanksi hukum,” tandasnya.(/Daniel)

Jakarta,Sulutnews.com - Polri memastikan bahwa arus lalu lintas (lalin) mulai dari Gerbang Tol Kalikangkung, Jawa Tengah, hingga Tol Cikampek, Jawa Barat, terpantau ramai lancar. Hal itu hasil pemantauan hingga siang hari ini pukul 12.00 WIB.

"Ruas Tol Kalikangkung KM 414 sampai dengan Tol Palimanan KM 188, Tol GT Cikampek KM 70 dan KM 47 Rol Cikampek arah Jakarta dan Jawa menggunakan lajur atau  ruas tol secara normal arus lalu lintas ramai lancar," kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo kepada wartawan, Jakarta, Senin (9/5/2022).

Dedi merincikan, siang ini arus lalin di Tol Kalikangkung KM 414 dalam keadaan lancar. Sementara, Tol Palimanan KM 188 hingga KM 66 juga dalam situasi lancar. Di Tol Cikampek, arus lalu lintas dalam kondisi ramai lancar.

"Perkiraan waktu tempuh dari tol kalikangkung, Palimanan, Cikampek adalah 5 jam 10 menit," ujar Dedi.

Sementara itu, Dedi menyebut, untuk hari ini, pihaknya sudah tidak lagi menerapkan strategi rekayasa lalu lintas (lalin) di jalan tol ketika musim arus mudik dan balik Lebaran 2022.

"Tidak diterapkan one way dam contraflow," ucap Dedi.

Disisi lain, Dedi mengungkapkan, situasi arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju Trans Jawa saat ini volume dalam keadaan normal serta tidak mengalami kemacetan serta kepadatan.

Penulis: ARP

Cikampek,Sulutnews.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali melakukan pengecekan langsung terkait dengan situasi arus balik Lebaran 2022 serta penerapan rekayasa lalu lintas skema one way, di Tol Cikampek Utama (Cikatama) KM 70, Sabtu (7/5/2022) malam.

"Baru saja kita melaksanakan peninjauan dan melakukan rapat untuk mengetahui perkembangan terkait dengan arus balik khususnya pantauan dari KM 70 di Tol Cikatama," kata Sigit dalam pengecekan langsungnya.

Berdasarkan tinjauan langsungnya, Sigit mengungkapkan bahwa, volume kendaraan terus mengalami peningkatan hingga saat ini. Menurut Sigit, berdasarkan laporan, diprediksi malam ini jumlah kendaraan yang melintas akan mencapai angka 160 ribu per jamnya, dan akan terus meningkat sampai dengan esok hari.

"Tentunya angka-angka ini menjadi perhatian kita. Kemudian di Kalikangkung kita lihat juga terjadi peningkatan khusus mulai dari jam 15.00, 16.00, 17.00 WIB, angkanya terus naik di atas 5.000. Sehingga kecenderungan akan berdampak enam atau tujuh jam kemudian di wilayah Cikatama. Oleh karena itu terkait evaluasi terhadap fluktuasi kenaikan angka-angka tersebut terus kita lakukan bersama," ujar mantan Kabareskrim Polri itu.

Dengan adanya peningkatan volume kendaraan yang signifikan tersebut, Sigit menyatakan bahwa, kemungkinan strategi kebijakan lalu lintas skema one way akan diperpanjang waktunya serta ruas jalannya.

"Maka ada kemungkinan bahwa akan dilakukan perpanjangan waktu one way. Nanti secara detail dan teknis akan disampaikan Kakorlantas. Karena memang dari angka-angka yang ada one way harus kita tambahkan waktunya. Kemudian khusus untuk one way sampai di KM 28 ataukah Sampai di KM 3.500 Halim tentunya akan kita lihat, kita sesuaikan dengan kondisi dilapangan," ucap Sigit.

Meski begitu, Sigit menekankan, hal itu akan dilakukan dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang terjadi setiap waktunya. Sehingga, waktu ataupun perpanjangan ruas tetap melihat dinamika arus lalu lintas yang berkembang dilapangan.

"Namun demikian perkembangannya tentu akan disesuaikan dengan tingkat kepadatan arus balik yang akan kita hadapi malam hari ini dan besok. Jadi beberapa hal yang tentunya menjadi perhatian rekan-rekan Kepolisian dan Jasa Marga untuk memantau kemudian melakukan langkah-langkah koordinasi di lapangan untuk  mengevaluasi dan sekaligus penyesuaian perpanjangan waktu one way," papar eks Kapolda Banten ini.

Lebih lanjut, Sigit pun mengimbau kepada masyarakat untuk terus mengupdate informasi terkini soal kebijakan strategi rekayasa lalu lintas yang diterapkan oleh kepolisian untuk mencegah kepadatan serta mengurai kemacetan.

Ia telah meminta kepada seluruh jajarannya untuk terus menyalurkan informasi terbaru soal penanganan arus balik Lebaran kepada masyarakat melalui media sosial ataupun media massa.

"Namun demikian kita terus informasikan kepada masyarakat khususnya pengguna jalan. Sehingga informasi ini bisa sampai lebih awal dan juga tentunya bisa dipergunakan oleh masyarakat yang akan melaksanakan balik ke Jakarta atau sebaliknya dari Jakarta ke Jawa Tengah. Kemudian bisa menyesuaikan dengan informasi-informasi yang disampaikan," tutup Sigit.

Penulis: ARP

Merak,sulutnews.com- Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo meninjau sekaligus mengecek kesiapan pengamanan arus balik Lebaran 2022 di Pelabuhan Bakauheni, Lampung, Sabtu (7/5)

Menurut Sigit, jika melihat grafik arus balik Lebaran di Pelabuhan Bakauheni mulai dari dua hingga tiga hari ke belakang, mengalami peningkatan kapasitas penumpang. Dari 15.000 orang kemudian naik 16.000 dan naik lagi 31.000. Dan kemungkinan malam hari ini bisa naik 41.000.

Menurut dia, untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan, pihaknya sudah mendengar dan melihat bagaimana skema persiapan yang dilakukan rekan-rekan yang melakukan pengamanan di pelabuhan untuk menghadapi puncak arus balik.

Mulai dari mengatur rest-rest area sebagai tempat menampung, manakala terjadi kepadatan di dermaga sampai dengan menambah jumlah dermaga di Bakauheni yaitu dermaga Panjang dan BBJ serta juga jumlah kapal.

"Saya kira dengan rekayasa yang baik ini, kemacetan yang terjadi di Pelabuhan Merak kemarin bisa dihindari di Pelabuhan Bakauheni," kata Sigit.

Mantan Kapolda Banten ini mengungkapkan ada beberapa skema yang disiapkan petugas antara lain hijau, kuning dan merah. Merah berarti sudah padat. Dan dalam beberapa hari ini baru masuk situasi hijau. "Saya harap situasi ini dapat bertahan terus," imbuh Sigit.

Sigit mengimbau masyarakat selama beberapa hari ke depan untuk memanfaatkan relaksasi yang diberikan sejumlah instansi atau lembaga agar tidak buru-buru balik Lebaran untuk menghindari kepadatan.

Melalui relaksasi itu, masyarakat tanpa mengurangi kewajiban tugasnya bisa bekerja di rumah atau WFH. Kemudian memanfaatkan waktu libur anak-anak khusus sekolah di Jakarta masuk tanggal 12 Mei.

"Relaksasi tersebut harus dimanfaatkan dan diatur saat balik sehingga kepadatan di arus balik bisa dihindari dan bisa diurai. Yang lebih penting lagi masyarakat bisa kembali dengan nyaman dan selamat. Kami, pemerintah dan stakeholder terkait akan memberikan pelayanan terbaik," papar mantan Kabareskrim Polri ini.

Demikian juga untuk wilayah timur yang akan ke barat kata Sigit, tentu mengalami hal yang sama. Pihaknya melakukan beberapa upaya untuk mengurai kepadatan. Mulai dari contraflow, mengubah sistem one way dari titik Tol Kalikangkung dan KM 3.500 dan bisa dilanjutkan sampai Tol Semanggi sesuai situasi dan kondisi di lapangan.

"Upaya itu kita siapkan sebagai skenario apabila terjadi kemacetan panjang dan ini akan terus kita evaluasi sehingga semuanya berjalan dengan baik," ucap Sigit.

Lebih lanjut, mantan Kadiv Propam ini juga meminta jajarannya untuk tetap melakukan pengawalan dan pengamanan di jalan alternatif saat pemberlakukan one way.

"Dengan begitu diharapkan semua berjalan dengan baik dan lancar," tutup Sigit.

Selain mengecek Pelabuhan Bakauheni, Kapolri juga menyempatkan untuk menyapa langsung para pemudik yang menyeberang dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa.

Penulis: ARP