Yens HTO Watung, ST

Yens HTO Watung, ST

Manado, SulutNews.com -- Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Danlantamal) VIII Brigjen TNI (Mar) I Wayan Ariwijaya, S.E., CFrA. memimpin serah terima jabatan (Sertijab) Komandan Tim Intelijen (Dantim Intel) Lantamal VIII, bertempat di Pendopo Mako Lantamal VIII, Jalan Yos Sudarso No.1 Kairagi Weru, Paal Dua, Manado, pada Rabu (24/11/2021).

Acara serah terima jabatan Dantim Intel Lantamal VIII diawali dengan pembacaan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M., dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan, penanggalan dan penyematan tanda pangkat dan jabatan serta penandatanganan Pakta Integritas bagi pejabat baru.

Jabatan Dantim Intel Lantamal VIII yang sebelumnya dijabat Letkol Laut (E) Rudy Sokabla, S.T., M.Tr. Opsla diserahterimakan kepada Mayor Laut (P) Mochamad Zaki Hartawan M.Tr. Opsla. Setelah selama setahun menjabat sebagai Dantim Intel Lantamal VIII Letkol Laut (E) Rudy Sokabla S.T., M.Tr. Opsla selanjutya akan melanjutkan tugas sebagai Paban Pamgal Guspurla Koarmada II, sementara itu Mayor Laut (P) Mochamad Zaki Hartawan M.Tr. Opsla merupakan perwira lulusan AAL Angkatan-49 Tahun 2003 yang baru saja menyelesaikan Pendidikan Regular Seskoal Angkatan-LIX Tahun 2021.

Usai pelaksanaan acara Sertijab, Danlantamal VIII memberikan cinderamata kepada pejabat lama, yang dirangkai dalam acara ramah tamah bertempat di Gedung Yos Sudarso.

Pada kesempatan tersebut Danlantamal VIII menyampaikan bahwa serah terima jabatan pada hakekatnya adalah proses regenerasi sebagai bentuk manajemen organisasi dan pembinaan personel dalam pemenuhan kebutuhan organisasi untuk mencapai kinerja organisasi yang optimal.

Danlantamal VIII juga mengucapkan terima kasih atas dedikasi, loyalitas dan pengabdian Letkol Laut (E) Rudy Sokabla S.T., M.Tr. Opsla selama menjabat sebagai Dantim Intel Lantamal VIII dan berharap dapat lebih sukses di penugasan yang baru.

Ucapan selamat juga disampaikan Danlantamal VIII kepada Mayor Laut (P) Mochamad Zaki Hartawan M.Tr. Opsla sebagai Dantim Intel Lantamal VIII yang baru. Turut hadir pada kegiatan tersebut diantaranya Wadan Lantamal VIII Kolonel Laut (P) May Frangky Pasuna Sihombing CHMRP, Para Asisten Danlantamal VIII, Dansatrol Lantamal VIII, Kepala Dinas dan Kepala Satuan Kerja jajaran Lantamal VIII.

(***/Tamura)

Manado, SulutNews.com -- TNI Angkatan Laut (TNI AL) melalui Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) VIII Manado menggelar Rapat Internal Komite Perbatasan Indonesia-Philipina di Ruang Serbaguna Mako Lantamal VIII, Jalan Yos Sudarso No.1 Kairagi Weru, Paal Dua, Manado, pada Selasa (23/11/2021).

Danlantamal Vlll Brigjen TNI (Mar) I Wayan Ariwijaya, S.E., CFrA selaku Wakil Ketua Indonesia-Philipina Border Commite (ID-PHBC) dalam sambutannya yang dibacakan Wadanlantamal VIII Kolonel Laut (P) May Franky Pasuna Sihombing CHMRP antara lain mengatakan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan untuk membahas dan mencari solusi bersama tentang keberadaan pos lintas batas yang sampai saat ini belum dapat difungsikan dengan mestinya.

Lebih lanjut Danlantamal VIII menyampaikan bahwa pengelolaan perbatasan bukanlah tugas yang mudah. Hal ini dikarenakan Kedua bangsa memiliki kawasan perbatasan laut yang luas dan memiliki permasalahan internal sendiri yang perlu diselesaikan. “Namun kita percaya bahwa tidak ada permasalahan yang tidak dapat diselesaikan apabila kita bekerja sama dengan tujuan yang sama.

Dalam rapat tersebut juga dibacakan review hasil rapat ID-PHBC Internal 2021 dilanjutkan dengan dialog serta diskusi secara virtual dengan Direktur Hukum dan Perjanjian Kewilayahan Kemenlu RI dan Kadiv Imigrasi Provinsi Sulut.

Hadir pada kegiatan tersebut Asintel, Asops dan Aspotmar Danlantamal VIII, Asintel dan Asops Danguskamla Koarmada II, Asops Danlantamal XIII, Kasiops Korem 131/Stg, Kabidops Bakamla Zona Maritim Tengah, Kepala BPPD Provinsi Sulut, Kepala Karantina Pelabuhan Manado, Kakanwil Bea Cukai Provinsi Sulut serta Perwakilan Pemerintah Kabupaten Talaud dan Kabupaten Sangihe.

(***/Tamura)

Minsel, SulutNews.com -- Bupati Minahasa Selatan (Minsel) Franky Donny Wongkar SH menghadiri pertemuan tahunan Bank Indonesia (BI) Tahun 2021.

Acara digelar di Kantor Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut), Jalan 17 Agustus, Manado, Rabu (24/11/2021). Kegiatan ini mengusung tema 'Bangkit dan Optimis: Sinergi dan Inovasi Untuk Pemulihan Ekonomi.'

Acara dihadiri secara virtual oleh Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo serta sejumlah Menteri.

Di kegiatan ini, Bupati Minsel mendengarkan langsung arahan dari Presiden Jokowi dan penyampaian dari Gubernur Bank Indonesia tentang arah strategis kebijakan Bank Indonesia.

Gubernur Bank Indonesia juga mengupas prospek perekonomian dan arah kebijakan BI pada Tahun 2022.

(***/Tamura)

Bitung, SulutNews.com -- Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Sulawesi Utara kembali merangkul masyarakat dan pelajar untuk melakukan vaksinasi di Bitung Timur guna mendorong percepatan vaksinasi nasional dalam program satu juta vaksin kontra Covid-19, pada Sabtu (20/11/2021).

Dalam pelaksanaan vaksinasi tersebut Binda Sulut mengerahkan tim taktis medical Intelligence yang bergerak mobile menargetkan sasaran vaksinasi sebanyak 2000 target yang terdiri atas pelajar dan masyarakat yang dilaksanakan secara door to door dengan mengedepankan protokol kesehatan (prokes) yang ketat.

Kepada awak media Kabinda Sulut, Laksma TNI Adriansyah, SE,. menyampaikan target percepatan vaksinasi di Kota Bitung.

"Kegiatan vaksinasi yang kita laksanakan di sejumlah lokasi di Kota Bitung merupakan program satu juta vaksin dari Badan Intelijen Negara yang dilaksanakan secara serentak di 34 provinsi di Indonesia," ucap Kabinda Sulut.

Lanjutnya, "Hari ini kami dari Badan Intelijen Daerah Sulawesi Utara melaksanakan kegiatan vaksinasi untuk masyarakat dan pelajar di sejumlah lokasi di Kota Bitung dimana dalam vaksinasi tersebut lokasi yang disasar salah satunya yaitu masyarakat di Kelurahan Bitung Timur dengan total target capaian sebanyak 2000 dosis vaksin," jelasnya.

Adriansyah juga menghimbau agar masyarakat ambil bagian dalam setiap kegiatan vaksinasi yang di gelar di daerah masing masing.

"Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat dan pelajar yang belum melaksanakan vaksinasi agar segera melaksanakan vaksinasi, karena vaksinasi itu aman dan akan meningkatkan imunitas tubuh kita," ajak Kabinda Sulut.

Tim taktis medical Intelligence BIN Daerah Sulut bersinergi dengan Pemkot Bitung, Dinas Kesehatan dan Puskesmas di beberapa kecamatan serta TNI dan Polri.

(***/Tamura)

Boltim, SulutNews.com -- Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Sulawesi Utara kembali merangkul masyarakat dan pelajar untuk melakukan vaksinasi di Desa Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk mendorong percepatan vaksinasi nasional dalam program satu juta vaksin kontra Covid-19, pada Sabtu (20/11/2021).

Kepada awak media Kabinda Sulut, Laksma TNI Adriansyah, SE,. menyampaikan target percepatan vaksinasi di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

"Kegiatan vaksinasi yang kita laksanakan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, merupakan program satu juta vaksin dari Badan Intelijen Negara yang dilaksanakan secara serentak di 34 provinsi di Indonesia," ucap Kabinda Sulut.

Lanjutnya, "Hari ini kami dari Badan Intelijen Daerah Sulawesi Utara melaksanakan kegiatan vaksinasi untuk masyarakat dan pelajar di sejumlah lokasi di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dimana dalam vaksinasi tersebut lokasi yang disasar salah satunya yaitu masyarakat di desa Modayag, Kecamatan Modayag dengan total target capaian sebanyak 500 dosis vaksin," jelasnya.

Adriansyah juga menghimbau agar masyarakat ambil bagian dalam setiap kegiatan vaksinasi yang di gelar di daerah masing masing.

"Kami menghimbau Kepada seluruh masyarakat dan pelajar yang belum melaksanakan vaksinasi agar segera melaksanakan vaksinasi, karena vaksinasi itu aman dan akan meningkatkan imunitas tubuh kita," ajak Kabinda Sulut.

Dalam pelaksanaan vaksinasi tersebut Binda Sulut mengerahkan tim taktis medical Intelligence yang bergerak mobile menargetkan sasaran vaksinasi sebanyak 500 target yang terdiri atas pelajar dan masyarakat yang dilaksanakan secara door to door dengan mengedepankan protokol kesehatan (prokes) yang ketat.

Tim taktis medical Intelligence BIN Daerah Sulut bersinergi dengan Pemkab Boltim, Dinas Kesehatan dan Puskesmas di beberapa kecamatan serta TNI dan Polri.

(***/Tamura)

Minsel, SulutNews.com -- Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Sulawesi Utara (Sulut) kembali merangkul masyarakat dan pelajar untuk melakukan vaksinasi di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel).

Vaksinasi ini untuk mendorong percepatan vaksinasi nasional dalam program satu juta vaksin kontra Covid-19, pada Sabtu (20/11/2021).

Dalam pelaksanaan vaksinasi tersebut Binda Sulut mengerahkan tim taktis medical Intelligence yang bergerak mobile menargetkan sasaran vaksinasi sebanyak 2200 target yang terdiri atas pelajar dan masyarakat yang dilaksanakan secara 'door to door' dengan mengedepankan protokol kesehatan (prokes) yang ketat.

Kepada awak media Kabinda Sulut, Laksma TNI Adriansyah, SE, menyampaikan target percepatan vaksinasi di Kabupaten Minahasa Selatan.

"Kegiatan vaksinasi yang kita laksanakan di Tumpaan Raya dan Amurang Barat, Kabupaten Minahasa Selatan, merupakan program satu juta vaksin dari Badan Intelijen Negara yang dilaksanakan secara serentak di 34 Provinsi di Indonesia," ucap Kabinda Sulut.

"Hari ini kami dari Badan Intelijen Daerah Sulawesi Utara melaksanakan kegiatan vaksinasi untuk masyarakat dan pelajar di sejumlah lokasi di Kabupaten Minahasa Selatan. Dimana dalam vaksinasi tersebut ada tiga lokasi yang disasar yaitu masyarakat di wilayah Kecamatan Tumpaan dan Kecamatan Amurang Barat serta vaksinasi pelajar di SMK Negeri 1 Tumpaan dengan total target capaian 2200 dosis vaksin," jelasnya.

Adriansyah juga menghimbau agar masyarakat ambil bagian dalam setiap kegiatan vaksinasi yang di gelar di daerah masing masing,

"Kami menghimbau Kepada seluruh masyarakat dan pelajar yang belum melaksanakan vaksinasi agar segera melaksanakan vaksinasi, karena vaksinasi itu aman dan akan meningkatkan imunitas tubuh kita," ajak Kabinda Sulut.

Pelaksanaan vaksinasi masih terus berlanjut, bergerak bersama Dinkes Minsel, Puskesmas di beberapa kecamatan serta dukungan yang solid dari TNI dan Polri.

(***/Tamura)

Minsel, SulutNews.com -- Sejumlah nelayan di sekitar Pantai Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), Sulawesi Utara (Sulut), mengeluhkan adanya pembuangan limbah pabrik PT. Sakura Mas Sinar Pratama ke lautan.

Pembuangan limbah ini, telah menyebabkan lautan tercemar dan nelayan makin sulit mendapatkan ikan di dekat pantai.

Adanya pencemaran laut tersebut disampaikan tokoh masyarakat Tumpaan Jimmy Tumiwa saat dijumpai wartawan pada Kamis (18/11/2021).

"Dulunya itu perusahaan ikan, kalau limbahnya dibuang ke laut akan banyak ikan di pantai Tumpaan. Tapi kalau perusahaan ini, limbahnya membuat semua ikan pada menjauh dari pesisir pantai dan menyebabkan nelayan sulit mencari ikan," ungkap Tumiwa.

"Sekarang nelayan Tumpaan harus pergi agak jauh ke tengah laut untuk mencari ikan," katanya.

Ia meminta ada peran aktif dari pemerintah Kabupaten Minsel melalui sejumlah dinas terkait untuk bisa mencegah pencemaran di pantai Tumpaan.

Untuk diketahui, pemakaian organisme laut sebagai indikator pencemaran didasarkan pada kenyataan bahwa alam atau lingkungan yang tidak tercemar akan ditandai oleh kondisi biologi yang seimbang dan mengandung kehidupan yang beranekaragam. Salah satu organisme yang sering dijadikan sebagai indikator pencemaran adalah ikan.

(Tamura)

Minsel, SulutNews.com -- Terus memberikan perhatian yang terbaik dan selalu berdoa telah menjadi sumber kekuatan bagi seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dalam merawat buah hatinya yang mengalami lumpuh layu sejak berumur 3 tahun.

Namanya Lusye Tombokan (53) warga Desa Paslaten Satu, salah satu desa di Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minsel.

Saat dijumpai wartawan SulutNews.com beberapa waktu lalu, ia terlihat tegar merawat anaknya Mater (15).

Mater terlihat hanya bisa duduk ataupun berbaring dengan tangan yang terikat dengan kain di lantai yang beralaskan tikar plastik.

"Awalnya, dia (Mater) lahir normal. Tapi tiba-tiba ketika berumur 3 tahun dia menderita sakit seperti ini. Nanti di usia 5 tahun kami lihat sakit yang dideritanya semakin parah," ungkap Lusye.

Ia menambahkan, beruntung anaknya sudah mendapatkan jaminan kesehatan dari pemerintah dengan menerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) pemerintah pusat.

Di tengah pergumulan, bantuan pemerintah yang diterima keluarga mereka berhenti sejak 3 tahun lalu. Kondisi ini seakan menambah beban keluarga yang harus rutin mengambil obat kronis untuk anak mereka itu.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Minsel, melalui Kabid Rehabilitasi Sosial Stelma Tumbel saat dijumpai wartawan berjanji akan membantu keluarga ini.

"Nanti kami akan mencoba bantu. Kirimkan saja foto dan KK, nanti kami akan coba mengusulkan ke Balai untuk dilihat seperti apa bantuan yang dapat diberikan," ujar Tumbel.

"Saat ini kan ada perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) semoga keluarga ini bisa terbantukan," katanya.

(Tamura)

Minsel, SulutNews.com -- Upaya mencari keadilan para perangkat desa di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) yang diberhentikan sepihak oleh Penjabat Hukum Tua, terus berlanjut. Kali ini Komisi Informasi (KI) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menjadi tujuan mereka.

Arther Rindengan, salah seorang mantan perangkat Desa Kinamang Satu Kecamatan Maesaan Kabupaten Minsel saat dihubungi wartawan SulutNews.com lewat telepon pada Senin (15/11) membenarkan adanya upaya ini.

'Kami mencari keadilan dengan mendatangi KI. Hal ini kami lakukan karena sejak diberhentikan dengan tidak hormat sampai saat ini Hukum Tua tidak memberikan SK pemberhentian," tutur Arther.

"Alasannya tidak jelas. Hukum Tua beralasan para mantan perangkat desa ada ikut di Politik. Kalau ada perangkat desa yang ikut seperti itu, pasti ada teguran dari Bawaslu, tapi itu tidak pernah ada," katanya.

Ia pun menambahkan kalau ada juga masalah penghasilan tetap (Siltap) yang tidak diberikan.

"Misalnya siltap yang seharusnya milik saya, tapi oleh Penjabat Hukum Tua diberikan ke mantan Pala yang sudah masuk masa pensiun dan sudah berumur 63 tahun," aku Arther.

Ketua Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Sulut, Adv E K Tindangen SH yang dihubungi wartawan SulutNews.com membenarkan dirinya sementara mendampingi perangkat desa yang diberhentikan tanpa SK dan belum menerima gaji mereka.

"Itu kan uang negara, bukan uang Penjabat Hukum Tua yang seharusnya diberikan kepada perangkat desa malah justru Pejabat Hukum Tua memberikan kepada mantan perangkat desa yang umurnya sudah 63 tahun. Jadi ada indikasi korupsi," ungkap Tindangen.

Ia yang mendampingi perangkat desa dari Desa Kinamang Satu, Kinamang, Temboan dan Pinaesaan menambahkan bahwa kalau di KI dalam Undang-Undang ada Pidananya.

"Kalau dari Penjabat Hukum Tua dia tidak bisa memenuhi apa yang dibuktikan, itu ada pidana 1 tahun. Siltap perangkat desa yang tidak dibayar oleh Penjabat Hukum Tua itu harus dibayarkan," tegasnya.

Di kesempatan terpisah, Penjabat Hukum Tua Desa Kinamang Satu, Theresia Mamahit yang dihubungi di no telepon miliknya (0813xxxxxxxx), pada Selasa (16/11/2021), ternyata tidak aktif.

Ketua LSM Lembaga Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Minsel, melalui Sekretaris Charmen Kasenda berjanji akan mengawal kasus perangkat desa sampai tuntas.

"LAKI tegas akan mengawal sampai tuntus. Apalagi untuk masalah ini ada uang negara yang bersumber dari Pajak yang tertata dalam APBDes 2021, dalam Alokasi Dana Desa (ADD). Kuat dugaan Penjabat Hukum Tua melakukan tindak pidana Korupsi karena tidak patuh kepada UU," tukas Kasenda.

"Kewenangan Penjabat Hukum Tua sudah melampaui batas amanah UU. Ingat Penjabat Hukum Tua bukan Raja," tegasnya.

Untuk diketahui, upaya mencari keadilan mantan perangkat desa di Kabupaten Minahasa Selatan yang diberhentikan dengan tidak hormat telah ditempuh melalui Ombudsman perwakilan Sulawesi Utara, Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara.

(Tamura)

Minsel, SulutNews.com -- Vian Rafael Ruus, warga Desa Tenga Jaga II Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) meradang. Betapa tidak, ia tiba-tiba menerima surat peringatan pertama (SP1) dari Bank BRI tertanggal 9 September 2021.

SP1 dari Bank BRI Kantor Cabang (KC) Tondano Unit Tenga di Desa Kapitu tersebut terkait adanya hutang dirinya ke pihak Bank.

Saat dijumpai wartawan di kediamannya, Vian mengakui kalau dirinya pernah mengajukan permohonan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bulan Mei tahun ini ke Bank BRI.

"Saya tidak tau kalau sudah ada pencairan. Tiba-tiba saya menerima SP1, itu artinya sudah ada pencairan," tukas Vian.

Setelah terima SP1, keesokan harinya ia langsung melakukan konfirmasi ke pihak Bank.

"Memang kemarin pihak Bank sudah sempat memfasilitasi saya untuk menelepon orang yang melakukan survey. Saat ditanya siapa yang ditemui saat datang ke rumah, orang survey itu mengatakan sudah lupa. Saya pun dijanjikan pihak Bank BRI akan melakukan klarifikasi lanjutan tapi sampai saat ini belum ada," ujar Vian.

Kepada wartawan ia juga mengaku telah memeriksa tanda tangan kwitansi, ternyata tanda tangan dirinya sudah ditiru, walaupun ada beda sedikit. Namun tanda tangan istrinya tidak sama atau tidak berhasil diikuti (karena istrinya tidak memasukkan KTP dalam berkas permohonan). Karena adanya permasalahan ini, dirinya merasa dirugikan dan khawatir terkait nama baik dan resiko dari hutang.

Adanya permasalahan ini, wartawan pun mengunjungi BRI Kapitu dan menjumpai Kepala Unit Vially V. Manoppo.

Saat ditanya wartawan, ia mengaku belum bisa mengambil kesimpulan, itu butuh penyelidikan. Hal ini sudah laporkan dirinya ke Bagian Hukum Bank BRI.

'Kalau dari berkas yang saya lihat memang semua tanda tangan ada, mulai dari pembukaan rekening sampai pada pencairan," terang Manoppo.

"Di sini saya lihat ada pasal pemalsuan dokumen, pemalsuan tanda tangan itu semua jelas, kami (Bank BRI) itu korban. Kan sudah kasih pinjaman, sudah kasih keluar uang dan kami bisa urus ini sampai tuntas. Kami sudah berkoordinasi dengan bagian hukum, bagi siapa yang memalsukan tanda tangan dan sebagainya itu ada pasalnya," ujarnya.

Saat ditanya wartawan soal bukti yang bisa didapatkan dari CCTV dirinya tidak bisa memberikan kepastian.

"Memang CCTV sementara kami olah sekarang, sementara kami periksa," kata Manoppo. Dirinya memastikan akan mengusut tuntas apakah pelakunya dari internal atau eksternal.

(Tamura)