Sulutnews

Sulutnews

Bandung,Sulutnews.com - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau langsung kegiatan serbuan vaksinasi massal Covid-19 di Bandung, Jawa Barat, Kamis (10/6/2021). Setidaknya, kegiatan itu bakal diikuti oleh 7.010 masyarakat se-Bandung Raya.

Sigit menekankan, masyarakat yang sudah melalui proses vaksin harus tetap displin menerapkan protokol kesehatan (prokes) dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu demi mencegah penyebaran virus corona.

"Selanjutnya, bagi masyarakat yang telah melaksanakan vaksin maupun yang masih dalam proses, saya mengingatkan tentang pentingnya mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan," kata Sigit usai meninjau kegiatan serbuan vaksinasi massal Covid-19.

Sigit mengungkapkan, upaya yang dilakukan TNI-Polri ini merupakan implementasi dari kebijakan Pemerintah terkait percepatan program vaksinasi massal demi memutus mata rantai penyebaran virus corona.

Selain itu, dengan adanya vaksinasi massal, kata Sigit, maka hal itu kembali menguatkan perekonomian nasional yang terganggu akibat Pandemi Covid-19.

"TNI-Polri telah melakukan langkah-langkah dalam mengendalikan laju Covid-19 melalui pandampingan dan penguatan personel dalam rangka pendisiplinan protokol kesehatan," ujar mantan Kapolda Banten itu.

Menurut Sigit, sampai dengan saat ini, program vaksinasi tahap I dan tahap II yang dilakukan di Jawa Barat sudah mencapai 6.781.022 orang.

"Jumlah tenaga vaksinator TNI-Polri yang dilibatkan sejumlah 288 vaksinator," ucap Sigit.(Adrian)

Tomohon, Sulutnews.com  - Jebolan Doktor dari The Graduate School of Marine Science and Engineering Nagasaki University, Jepang (1993), yang diketahui juga sebagai penemu teknologi kapal ikan bersirip, yang bernama lengkap, Prof Dr Ir Alex Kawilarang Warouw Masengi MSc, akhirnya angkat bicara terkait dengan kinerja Kepolisian Sektor (Polsek) Tomohon Utara, yang dipimpin oleh Iptu Hence A Supit selaku Kapolsek di wilayah hukum tersebut.

Dikatakan Profesor Masengi, Selasa (8/6) siang tadi, dalam Merespon Kejadian yang Tidak Diinginkan, Polsek Tomohon Utara dinilainya sangat cepat saat merespon kejadian yang berkaitan dengan keamanan masyarakat.

"Pengalaman Saya, karena tinggal berdekatan dengan Polsek Tomohon Utara ini, apabila terjadi hal yang tidak diinginkan, responnya sangat cepat. Hal inilah yang patut dipertahankan," ucapnya.

Menurut Prof Masengi, kehadiran Polsek Tomohon Utara di Kota Tomohon sangat  positif,  apa lagi sudah lama menjadi basis Kepolisian di Kota Tomohon.

"Dengan begitu, dapat dikatakan untuk hal-hal yang berbau kriminal yang dulunya tinggi, sekarang relatif kurang. Itu karena, seluruh Polsek Tomohon Utara ini bekerja dengan maksimal," terangnya.

Ia juga berharap, tugas pokok para Polisi di di Polsek tersebut tetap dilaksanakan, karena wilayah hukum Polsek Tomohon Utara terbilang besar.

"Apa lagi jika ada masalah yang terjadi di daerah Tinoor,  saat akan dilanjutkan ke Polres, itu sangat jauh. Apalagi, tidak ada trayek angkutan umum yang langsung ke Polres.

Oleh karena itu  Kami berharap agar Polsek Tomohon Utara tetap menjalankan tugas pokoknya dengan baik, pungkasnya. (Adrian)

Caption : Tommy Wuwungan

Minahasa, Sulutnews.com - Dalam upaya mencegah penularan Covid-19, Dinas Pendidikan (Dispend) Kabupaten (Pemkab) Minahasa meluncurkan sebuah program berbasis pelayanan prima melalui moda daring. Program dimaksud adalah Pelayanan Administrasi dan konsultasi layanan publik Via WhatsAPP(WA), Senin (7/6/2021).

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa, Drs. Riviva Marikangka M.Si melalui  Sekertaris Dinas Tommy Wuwungan S.Pd, M.Eng saat di wawancarai Media Koran Manado mengatakan bahwa program ini dimaksudkan sebagai upaya nyata.

"Program ini untuk meminimalisir terjadinya mobilisasi lokal serta mencegah terjadinya kerumunan disaat para pendidik dan tenaga kependidikan mengurus layanan publik di kantor Dispend Minahasa," ujar Wuwungan.

Tambahnya, melalui program ini pendidik dan tenaga kependidikan tidak perlu lagi hadir secara tatap muka di kantor ketika membutuhkan layanan, melainkan cukup di sekolah saja dan mengirimkan berkasnya melalui media WA.

"Semua pelayanan tidak dipungut biaya, alias gratis," pungkasnya. Diketahui pelayanan administari dan konsultasi layanan publik Dispend Minahasa, melalui nomer via WA 082346596070. Dengan persyaratan foto berkas/dokument yang asli dengan jelas dan terang agar mempermudah petugas dalam proses. Hasilnya pun akan dikirimkan oleh Dispend Minahasa dalam bentuk file yang dapat di print out di sekolah atau di rumah sendiri.(Adrian)

Tomohon, Sulutnews.com - Wakil Walikota Tomohon Wenny Lumentut, S.E. menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan Pemerintah Kota Tomohon tahun 2021 yang dilaksanakan di aula Inspektorat Kota Tomohon. Wakil Walikota Tomohon memimpin rakor ini didampingi Sekretaris Daerah Kota Tomohon Jemmy Ringkuangan, A.P., M.Si. dan Inspektur Kota Tomohon Jeane Bolang, S.H., M.H.

Dalam sambutan Wakil Walikota Tomohon Wenny Lumentut, S.E. menyatakan " Ya tentunya Tahun 2021 adalah tahun percepatan penanggulangan covid-19 dan juga percepatan pemulihan ekonomi nasional (PEN). Dan dalam rangka penanggulangan covid–19 pemerintah telah melakukan refocusing dan realokasi anggaran APBD pergeseran tahun 2021 menjadi sebesar Rp.650 miliar.

Lanjutnya,Pemerintah juga telah mengusulkan pinjaman dana pemulihan ekonomi nasional kurang lebih Rp.300 miliar yang harus direalisasikan secara cepat dan tepat, karena kita dikejar dengan waktu agar covid-19 cepat teratasi dan ekonomi kita bisa bangkit kembali."ucapnya.

Dan tentunya,saya ingin menekankan beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian seluruh jajaran perangkat daerah kota tomohon serta aparat pengawas intern pemerintah (APIP) :

Pertama, percepatan realisasi pendapatan dan belanja daerah untuk terus ditingkatkan, terutama untuk proses usulan pinjaman dana pen/pemulihan ekonomi nasional yang sangat dibutuhkan daerah.

Dan kepada kepala perangkat daerah dalam pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan secara efektif dan efisien serta direalisasikan dengan cepat dan akuntabel serta inspektorat daerah untuk dapat memberikan solusi, menawarkan jalan keluar untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam proses pembangunan.

Kedua, kualitas perencanaan yang perlu terus ditingkatkan. jangan sampai terjadi adanya program yang tidak jelas ukuran keberhasilannya, tidak jelas sasarannya, hal ini menyebabkan tidak optimalnya daya ungkit program yang dilaksanakan dan masyarakat juga yang dirugikan karena tidak mendapatkan manfaat dari program itu.

Ketiga, yang berkaitan dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan baik oleh apip (inspektorat kota, inspektorat provinsi, dan bpkp), terutama hasil pemeriksaan oleh badan pemeriksa keuangan RI. efektivitas pengawasan intern membutuhkan komitmen dan manajemen yang baik. "Jelasnya.

Maka dari itu  semua rekomendasi harus ditindaklanjuti dan tuntaskan sampai ke akar masalah sehingga tidak terjadi masalah yang sama di tahun berikutnya.Jika sudah tau salah jangan sampai terus di ulang setiap tahun.

Selain itu saya tekankan kepada bapak-ibu kepala perangkat daerah bahwa tindak lanjuti dengan serius rekomendasi dari hasil pengawasan APIP dan BPK-RI. jangan dibiarkan berlarut-larut, membesar dan akhirnya nanti bisa menjadi masalah hukum.

Pada kesempatan ini pula saya akan serahkan rekomendasi dan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan BPK-RI atas laporan keuangan pemerintah daerah kota tomohon tahun anggaran 2020 yang harus diperhatikan dan diselesaikan tepat waktu.

Disamping itu,Saya juga menjamin APIP bekerja secara independen dan profesional, dengan memberikan akses dan informasi yang akurat, jangan ada yang ditutup-tutupi dalam pelaksanaan pengawasan oleh apip. sebagai wujud dari jaminan tersebut saat ini kita akan menandatangani piagam audit intern yang merupakan visi, misi, tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab apip yang dinyatakan secara tertulis disetujui dan ditandatangani oleh pimpinan daerah dan kepala perangkat daerah, serta inspektur daerah. tetapi saya juga ingin ingatkan lagi kepada seluruh jajaran apip, keberadaan apip untuk membantu mencapai tujuan pembangunan, bukan menakut-nakuti dan bukan mencari-cari kesalahan. di masa sulit seperti sekarang ini kita perlu bekerja cepat, perkuat sinergi, perkuat kolaborasi, perkuat checks and balances, saling bekerja sama, saling koreksi, saling memperbaiki agar program-program pemerintah berjalan efektif, masyarakat mendapatkan manfaat sebesar-besarnya sehingga visi dan misi kami dapat tercapai dengan baik untuk tomohon maju, berdaya saing, dan sejahtera."Tutupnya.

Pada rakor ini juga dilaksanakan juga Penandatanganan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI tahun anggaran 2020 oleh Para Kepala Perangkat Daerah. (Prise)

Jakarta,Sulutnews.com - Enam orang yang terkait dengan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan dalam Proses Pengalihan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, Kamis (03/6) hari ini,  diperiksa oleh Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) Kejaksaan Agung.

Adapun keenam orang saksi yang diperiksa antara lain,         AL selaku Direktur Utama PT. Antam, Tbk periode 2008-2013,   HW selaku Direktur Operasional PT. Antam, Tbk.

BM selaku Mantan Direktur Utama PT. ICR tahun 2008 s/d 2014. MH selaku Komisaris PT. Tamarona Mas Internasional periode 2009 s/d sekarang.

BT selaku Karyawan PT. Antam, Tbk. dan DM selaku SM Legal PT. Antam, Tbk tahun 2007 s/d 2019.

Keenam orang tersebut diperiksa terkait mekanisme/Standard Operating Procedure (SOP) akuisisi PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (CTSP) oleh PT. Indonesia Coal Resources (ICR).

Setelah selesai pemeriksaan, 4 (empat) dari 6 (enam) orang yang diperiksa (yang juga berstatus sebagai Tersangka dalam perkara ini), dilakukan penahanan Rumah Tahanan Negara untuk waktu 20 (dua puluh) terhitung 02 Juni 2021 s/d 21 Juni 2021, yaitu,

"AL selaku Direktur PT. Antam, Tbk periode 2008-2013.     HW selaku Direktur Operasional PT. Antam, Tbk. BM selaku Mantan Direktur Utama PT. ICR tahun 2008 s/d 2014. dan       MH selaku Komisaris PT. Tamarona Mas Internasional (TMI) periode 2009 s/d sekarang.

Terhadap Tersangka BM dilakukan penahanan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, sedangkan 3 (tiga) orang lainnya yaitu Tersangka AL, Tersangka HW, Tersangka MH dilakukan penahanan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak, SH. MH. Kepada media ini lewat rilisnya menerangkan, dalam perkara ini telah ditetapkan 6 (enam) orang Tersangka, terhadap 2 (dua) orang Tersangka yang belum hadir yaitu Tersangka AT selaku Direktur Operasional PT. ICR dan Tersangka MT selaku Direktur PT. CTSP (pihak penjual), seyogyanya turut diperiksa pada hari ini, namun karena berhalangan hadir dengan alasan sakit, pemeriksaan kepada yang bersangkutan akan dilanjutkan pada minggu depan.

Diterangkan Simanjuntak, bahwa duduk perkara atau kasus posisi tindak pidana yang disangkakan adalah sebagai berikut,

"Bahwa Tersangka BM selaku Direktur Utama PT. ICR periode tahun 2008 s/d 2014 melakukan akuisisi PT. TMI yang memiliki Ijin Usaha Pertambangan Batubara di Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun dalam rangka mengejar ekspansi akhir tahun PT. ICR.

Lanjut, setelah mendapat hasil laporan site visite dari Saksi A, Tersangka BM melakukan pertemuan dengan Tersangka MT selaku penjual (kontraktor batubara) pada tanggal 10 November 2010 dan telah ditentukan harga pembelian yaitu Rp. 92.500.000.000 (sembilan puluh dua milyar lima ratus juta rupiah) padahal belum dilakukan due dilligence.

Pada 19 November 2010 di Jakarta dilaksanakan MOU antara PT. ICR-PT. CTSP-PT.TMI-PT. RGSR dalam rangka akuisisi saham PT. CTSP yang memiliki IUP dengan luas lahan 400 hektare.

Karena PT. ICR tidak memiliki dana untuk akuisisi PT. CTSP, Saksi AA yang menjabat selaku Komisaris Utama PT. ICR meminta penambahan modal kepada PT. Antam, Tbk sebesar Rp. 150.000.000.000 (seratus lima puluh milyar rupiah).

Setelah dilakukan Kajian Internal oleh PT. Antam, Tbk yang dikoordinir oleh Tersangka HW, Tersangka AL melalui Keputusan Direksi PT. Antam Tbk Tentang Persetujuan Atas Permohonan Penambahan Modal kepada PT. ICR tanggal 04 Januari 2011 dengan dasar Nota Dinas SM Corporate Strategic Development Nomor 515.a/CS/831/2010 tanggal 31 Desember 2010, Direksi PT. Antam (Persero), Tbk menyetujui untuk dilakukannya penambahan modal disetor kepada PT. ICR sebesar Rp. 121.975.600.00 (seratus dua puluh satu milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) untuk mengakuisisi 100% saham PT. CTSP yang mempunyai aset batubara di Sarolangun Provinsi Jambi.

Dengan tidak dilakukannya Kajian Internal oleh PT. Antam, Tbk secara komprehensif, ditemukan bahwa SK Bupati Sarolangun No.32 Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. TMI (KW.97 KP.211210) tanggal 22 Desember 2010 diduga fiktif, karena pada kenyataannya pada lahan 201 Ha ijin usaha pertambangan masih eksplorasi.

Due dilligence pada lahan 199 hektare yang memiliki IUP OP hanya dilakukan terhadap lahan 30 hektare (tidak komprehensif).

Bahwa Tersangka BM dan Tersangka ATY tidak pernah menunjukkan IUP asli atas lahan tambang batubara yang menjadi objek akuisisi.

Setelah dilakukan perjanjian jual beli saham pada tanggal 12 Januari 2011, Tersangka MH mendapat pembayaran sebesar Rp. 35.000.000.000 (tiga puluh lima milyar rupiah), dan Tersangka MT mendapatkan pembayaran Rp. 56.500.000.000 (lima puluh enam milyar lima ratus juta rupiah).

Perbuatan Tersangka BM bersama-sama dengan Tersangka ATY, Saksi AA, Tersangka HW, Tersangka MH, dan Tersangka MT tersebut telah sebagaimana hasil audit Kantor Akuntan Publik (KAP) Pupung Heru merugikan keuangan negara sebesar Rp. 92.500.000.000 (sembilan puluh dua milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal sangkaan yang diterapkan terhadap Tersangka yakni, Primair,             Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkab Subsidair, Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, urai Simanjuntak.

Untuk diketahui bahwa penanganan perkara ini merupakan program prioritas Jaksa Agung RI tentang penyelesaian penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh Tim Penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus.

Sebelum dilakukan penahanan, para Tersangka telah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan swab antigen serta dinyatakan sehat, kunci Simanjuntak. (Adrian)

Jakarta,sulutnews.com - Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) orang saksi yang terkait dengan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pembelian Gas Bumi oleh Perusahaan Daerah (PD) Pertambangan Dan Energi (PDE) Sumatera Selatan.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak, SH. MH. Kepada media ini lewat rilisnya menerangkan bahwa saksi yang diperiksa yaitu, ML selaku Staf Ahli Gubernur Sumsel Bidang Ekonomi dan Keuangan selaku Sekretaris Badan Pengawas Perusahaan Daerah tahun 2010.

"Saksi tersebut diperiksa terkait tupoksi pengawas PDPDE Sumsel, ungkap Simanjuntak.

Lanjut dijelaskan Simanjutak, adapun maksut Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri guna menemukan fakta hukum tentang tindak pidana korupsi yang terjadi pada Perusahaan Daerah (PD) Pertambangan Dan Energi (PDE) Sumatera Selatan, pungkasnya.(Adrian)

Sulut,Sulutnews.com - Perhimpunan Budi Utomo telah meletakan dasar kebangkitan nasional bagi bangsa Indonesia pada 113 tahun yang lampau, yang pada masa kini menjadi momentum Indonesia berbuat bagi dinamika cita-cita pembangunan.

Ada tiga point penting yang diretas Budi Utomo disaat itu, yang perlu dihayati dan dipertahankan oleh seluruh lintas generasi, yaitu, cita-cita memerdekakan cita-cita kemanusiaan, satu nusa dan bangsa, serta mewujudkan kehidupan bangsa yang terhormat dan bermartabat di mata dunia.

Tiga poin penting ini perlu diingat oleh seluruh lintas generasi di Indonesia dalam konteksnya berbuat untuk cita-cita Indonesia merdeka.

Hal tersebut dikatakan Wakil Gubernur Prov Sulawesi Utara Drs Steven Kandouw saat membacakan amanat Menteri Komunikasi Dan Informatika (KOMINFO) DR Johnny Plate pada Upacara Peringatan ke-113 Hari Kebangkitan Nasional (HARKITNAS), berlangsung di Lapangan Apel Kantor Gubernur Jalan 17 Agustus, Teling, Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Kamis (20/5).

Wagub menambahkan pada pra kemerdekaan kebangkitan nasional Budi Utomo mampu menjadi ruh gerakan perlawanan egoisme penjajah kolonial Hindia Belanda, dan pada pasca kemerdekaan kebangkitan nasional menjadi masa inspirasi bangsa, sedangkan pada era reformasi kebangkitan nasional menjadikan Indonesia lebih dinamis dan terbuka dalam pergaulan dengan bangsa lainnya.

Dalam konteks ini seyogjalah kebangkitan nasional yang diperingati bangsa Indonesia sejak 113 tahun lalu dijadikan faktor pemandu terwujudnya demokratisasi di segala bidang, keadilan sosial, penegakan hukum, dan kemakmuran rakyat. Beberapa hal tersebut, menurutnya sangat selaras dengan cita-cita ketiga Budi Utomo yaitu mewujudkan kehidupan bangsa yang terhormat dan bermartabat di mata dunia seiring dengan laju dan dinamika pembangunan di saat ini.

Dibagian lain Wagub mengungkapkan sekarang ini dimana pandemik masih berlangsung sangat penting upaya kita terus melakukan perbaikan ekonomi masyarakat dengan menggunakan teknologi digitalisasi. Menolak hoax dan ujaran kebencian, katanya.

Peringatan Harkitnas tahun 2021, turut dihadiri Sekprof Edwin Silangen, Walikota Manado Andrei Angkouw, Wawali Ricard Sualang, Sekot Micler Lakat, Forkopimda Prov Sulut dan undangan lainnya dengan menerapkan Prokes COVID-19. (*/yuk).

Jakarta,Sulutnews.com — Aksi pengeboman yang dilakukan Angkatan Bersenjata Israel dalam serangan hari Sabtu hingga Minggu dinihari (16/5/2021)  terhadap  bangunan kantor Al Jazeera dan Associated Press (AP) di Gaza, Palestina mendapat kecaman dari berbagai pihak.

Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), organisasi perusahaan media Siber yang berkantor pusat di Jakarta, dan beranggotakan 1.225 media, menilai tindakan militer Israel tersebut sebagai perbuatan barbar, seperti ketika manusia belum mengenal hukum dan aturan.

“Tidak pantas tentara Israel melakukan perbuatan barbar di zaman yang sudah modern ini. Jangan biarkan tindakan barbar tentara Israel,”  kata Ketua Umum SMSI Firdaus didampingi M. Nasir Sekretaris Jenderal SMSI dalam keterangan pers hari Minggu, 16 Mei 2021 di Jakarta.

Sebagai pimpinan organisasi media online terbesar di Indonesia selanjutnya turut mengecam tindakan militer Israel yang menghancurkan bangunan, termasuk kantor media Al Jazeera dan Associated Press.

Firdaus sangat menyayangkan aksi brutal angkatan bersenjata Israel tersebut. Apalagi bangunan tersebut tidak hanya disewa oleh Al Jazeera dan AP melainkan  bangunan tersebut  menampung berbagai kantor berita di dalamnya.

Melihat konflik yang seolah tidak berujung ini, Firdaus yang juga owner Majalah Teras dan Group ini juga cemas akan terus bertambahnya korban jiwa akibat pertempuran antara Palestina dan Israel.

Sementara itu, dari data terakhir yang dapat kantor berita Reuters, total ada 149 korban jiwa manusia di Palestina, 41 di antaranya adalah anak-anak yang mayoritas  berada di wilayah Gaza.

Sementara Israel sendiri  baru  melaporkan ada 10 warga mereka yang meninggal termasuk dua anak-anak.

Hari ini, Dewan Keamanan PBB (DK PBB) diagendakan akan menggelar pertemuan yang membahas situasi Israel dan Palestina.

Pertemuan tersebut akan menjadi pertemuan ketiga DK PBB soal isu kedua negara.

Sebelumnya, DK PBB sempat mencoba untuk mengeluarkan resolusi atau pernyataan bersama terkait pertempuran Israel - Palestina pada Kamis lalu. Namun, upaya itu mendapat pertentangan dari Amerika yang menganggap rancangan DK PBB "kontra-produktif".

Selain itu, Amerika juga ingin mengupayakan langkah diplomasi langsung ke Palestina dan Israel terlebih dahulu. Dan, akhirnya  disepakati rapat yang digelar hari Minggu ini.

Sejauh ini, langkah diplomasi yang dilakukan Amerika sejak hari Jumat belum membuahkan hasil. Ketegangan antara Palestina dan Israel, yang terburuk sejak tahun 2014, tetap saja meningkat dengan indikasi gencatan senjata belum tampak. Hal inilah yang nantinya akan dibahas di DK PBB.

Tantangan  ke depan dari apapun hasil rapat DK PBB soal de-eskalasi adalah milisi Palestina, Hamas. Mereka berperan besar dalam pertempuran dengan Israel.

Kebanyakan negara, terutama negara Barat, tidak memiliki kontak dengan organisasi tersebut yang mereka cap sebagai kelompok teroris. Di sisi lain, Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, tidak punya pengaruh besar ke Hamas.(/SMSI)

Manado, Sulutnews.com - Sekolah Menegah Kejuruan Negeri (SMKN) Pertanian milik Pemda Sulut di Desa Kalasey Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa terus tingkatkan kualitas para siswa dan guru serta dilengkapi sarana dan prasrana yang memadai. Hal itu dikatakan Kepala Sekolah  SMKN Pertanian Kalasey Drs Jemmy Jermias kepada Sulutnews.com Selasa (4/5) di Kalasey.

Menurut Jermias SMKN Pertanian saat ini siswanya ratusan dan tahun ini akan selesai studi sekitar 188 siswa yang berasal dari 15 Kabupaten dan Kota."Jadi 188 siswa saya optimis akan lulus semua karena kualitas tidak diragukan"Kata Kepsek Jermias. Bahkan ini ada peningkatan meskipun dimasa pandemi dengan proses belajar sejak tahun lalu hanya lewat daring. Dikatakan saat ujian akhir  bulan April lalu siswa yang tingal jauh di beberapa Kabupaten Kota didatangi  pihak sekolah."Jadi saya sebagai Kepsek datang langsung kepada siswa yang jauh dan tidak ada jaringan telepon dan internet sehinga semua siswa ikut ujian termasuk  siswa yang miskin"katanya.

Para lulusan nanti dipastikan berkualitas dan siap pakai terutama disektor pertanian yang memang potensi terbesar Di Sulut. Terkait rencana belajar tatap muka SMKN Pertanian, Kepsek mengatakan sudah siap dengan menerapan Protokol Kesehatan yang ketat.

SMKN Pertanian yang lokasinya berada disekitar lahan Pertanian memiliki asrama yang lengkap. Bagi masyarakat yang berminat masuk SMKN Pertanian tidak perlu ragu karena SMKN lengkap dan kualitas tidak kalah dengan sekolah lain. Sejumlah petani yang ditemui Sulutnews menyatakan bangga dengan SMKN Pertanian karena sangat membantu petani "Saya bangga dengan SMKN Pertanian"kata Jhonny W petani di Minahasa.

Tenaga disektor pertanian perlu yang trampil diera saat ini, hal lain dikatakan Rein M petani dari Minsel. Sektor pertanian Sulut perlu ada sentuan tenaga trampil agar menghasilkan produk pertanian yang berkualitas.(/Fanny)

Tomohon, Sulutnews.com - Pansus Prasarana, Sarana & Ultilitas Umum Perumahan dan pemukiman Daerah DPRD Kota Tomohon mengikuti rapat  fasilitasi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tomohon tentang penyerahan Prasarana, Sarana & Ultilitas Umum Perumahan dan pemukiman Daerah bersama Biro Hukum Provinsi Sulawesi utara.

Hadir dalam rapat Ketua Pansus PSU James Kojongian, ST., Toar Polakitan, Donald Pondaag, SE., Stanly Wuwung, ST. Asisten II Setda Kota Tomohon Enos Pontororing, Kadis Perkim Kota Tomohon Hengky Supit, SIP, Kabag Hukum Setda Kota Tomohon Denny Mangundap, SH. Rapat fasilitasi ini di pimpin oleh Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Utara Dr. Flora Krisen, SH, MH bersama jajaran, Inspektorat Prov. Sulawesi utara, BAPEDA Prov. Sulawesi Utara, Dinas Perkim Prov. Sulawesi Utara.(/Merson)