Sulutnews

Sulutnews

Tomohon, Sulutnews.com – Gubernur Sulut Olly Dondokambey, SE (OD) menghadiri Rapat Paripurna hari ulang tahun (HUT) ke-19 Kota Tomohon yang dilaksanakan di Aula Edelweis Kolongan Tomohon, Sabtu (29/01/22).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Tomohon Djemmy Sundah SE didampingi Wakil Ketua Drs Johny Runtuwene DEA dan Erens Kereh AMKL.

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey SE dalam sambutannya mengatakan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, menyampaikan selamat merayakan hari jadi ke-19 kepada jajaran Pemerintah Daerah, DPRD, serta segenap komponen pembangunan dan seluruh lapisan masyarakat Kota Tomohon.

“Meskipun perayaan saat ini dalam situasi pandemic covid-19, namun tidak mengurangi antusias dan makna perayaan atas pertumbuhan serta perkembangan Kota Tomohon yang terus bergerak maju dari waktu ke waktu dan dalam menanggulangi Covid-19 berharap dukungan dari Pemerintah Daerah dan seluruh masyarakat Sulawesi Utara”, kata Gubernur.

Pemerintah daerah harus terus mendorong masyarakat untuk ikut menyukseskan vaksinasi pertama dan kedua bahkan vaksin booster ketiga.

“yang terpenting harus kita lakukan dalam menanggulangi penyebaran covid 19 yakni harus divaksin dan terapkan protokol kesehatan, ini tentu akan mendorong peningkatan ekonomi ditiap daerah, sehingga ekonomi kita tidak terpuruk,” ujar Gubernur.

Gubernur Olly mengajak semua untuk tetap menjaga imun, tetap jaga iman, mari tetap bersatu dalam menghadapi tantangan, pandemi harus dikendalikan, sektor-sektor yang sempat mengalami perlambatan harus dipacu dan pulihkan, begitu juga stabilitas keamanan dan ketenteraman di tengah masyarakat harus kita ciptakan.“Sinergitas harus kita kedepankan dalam pembangunan, untuk memastikan, kemajuan yang signifikan dan kesejahteraan bukan sekedar angan, dan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi dan menyertai kerja kita semua dalam mengisi pembangunan di daerah tercinta,” ujarnya .

Sebelumnya, Wali Kota Tomohon Caroll J A Senduk SH, didampingi Wakil Wali Kota Wenny Lumentut SE dalam sambutannya menguraikan bahwa torehan tinta emas telah tercatat dalam sejarah perkembangan dan kemajuan yang patut kita syukuri bersama, dari segi usia Kota Tomohon telah dewasa dengan capaian pembangunan yang merata dan menyentuh kebutuhan masyarakat.

Hal ini merupakan hasil dari totalitas kerja, pengabdian dan sinergitas yang tinggi antara eksekutif, legislatif, yudikatif dan masyarakat bersama lembaga terkait lainnya.
Adapun tema pembangunan dan prioritas pembangunan Kota Tomohon tahun 2022 adalah pemulihan ekonomi melalui peningkatan kualitas SDM, daya saing daerah, ketahanan pangan, pariwisata dan lingkungan hidup.

Kata Senduk, peringatan hari ulang tahun ke-19 tahun Kota Tomohon adalah komitmen kerjasama dan sinergitas antara eksekutif, legislatif, yudikatif dengan masyarakat yang senantiasa terjalin dengan baik untuk Tomohon hebat, serta menjadikan hari jadi kota Tomohon ini sebagai acuan dalam melanjutkan perjuangan para pendahulu kita.

“Ditengah pandemi covid 19, saatnya kita harus memiliki keyakinan yang kokoh, tetap optimis bahwa covid-19 tidak akan menghentikan inovasi dan kreatifitas kita. Tantangan yang kita hadapi saat ini harus menjadi peluang bagi kita, untuk melakukan lompatan besar kedepan karena dalam setiap krisis pasti ada peluang. Kita akan terus melangkah maju dan menatap masa depan, untuk mewujudkan Tomohon maju berdaya saing dan sejahtera,” ujar Senduk.

Peringatan hari jadi Kota Tomohon ke-19 ini mengusung tema menuju Tomohon Herd Immunity, SDM unggul, dan pemulihan ekonomi. Ini harus dimaknai sebagai sarana memahami pentingnya menjaga kesehatan, meningkatan disiplin kerja, mengembangkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia serta terobosan dalam perbaikan ekonomi yang memanfaatkan pola pikir cerdas dan inovasi.

“Dirgahayu Kota Tomohon, semoga Tuhan selalu memberkati Kota Tomohon dan memberkati kita semua,” ungkap Senduk.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kapolda Sulut Irjen Pol Drs Mulyatno SH MM, Pangdam VIII Merdeka Mayjen TNI Alfret D Tuejeh, Plt Kajati Sulut Fredy Runtu SH, Danlantamal VIII Manado Brigjen TNI (MAR) I Wayan Ariwijaya SE, Danlanudsri Manado Marsekal Pertama TNI Mohammad Satrio Utomo SH, perwakilan Kepala BIN Sulut Ahmad Firgaus.

Paripurna HUT ke-19 Kota Tomohon turut dihadiri Forkopimda Kota Tomohon, para Kepala dan Wakil Kepala Daerah di Sulawesi Utara, para anggota DPRD Provinsi Sulut, para anggota DPRD Kota Tomohon, unsur Jajaran Pemkot Tomohon, ketua TP PKK Kota Tomohon Ny drg Jeand’arc Senduk-Karundeng bersama Sekretaris TP PKK Ny Eleonora Lumentut-Sangi, unsur BUMN, BUMD dan istansi vertikal, para tokoh agama dan masyarakat.(/Merson)

Jakarta,Sulutnews.com - Sehubungan dengan beberapa pemberitaan yang berkembang di beberapa media massa mengenai “Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara”, melalui Siaran Pers Jumat (28/1/2022),  Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung menyampaikan beberapa hal sebagai berikut,  Pertama, kami ingin menyampaikan pada Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI pada Senin 17 Januari 2022, beberapa Anggota Komisi III DPR RI memberikan pertanyaan kepada Jaksa Agung RI.

Anggota Komisi III DPR RI Bapak Benny K. Harman yang pada pokoknya menyampaikan kepada Bapak Jaksa Agung RI “Kasus korupsi di bawah 1 juta janganlah diproses. Tapi sampai saat ini, kami dapat data banyak kasus korupsi di bawah Rp1 juta masih diproses. Ini yang kemudian dibilang hukum kita ini tumpul ke atas tajam ke bawah.

"Alangkah baiknya kalau pak JA membuat kebijakan supaya kasus korupsi 1 juta ke bawah tidak diproses.

Lebih baik proses kasus besar daripada kasus kecil”.

Selanjutnya, Anggota Komisi III DPR RI Bapak Supriansa juga menyampaikan kepada Bapak Jaksa Agung RI, “Tidak sedikit kasus dana desa dengan nilai rendah yang anggaplah hanya beda 7 juta, beda 5 juta tapi karena masuk di pengadilan mesti ada tuntutan dan akhirnya diputus sekian tahun.

Kalau dipikir-pikir, kalau nilainya kecil seperti itu, saya mengharapkan Jampidsus ada terobosan pengembalian uang daripada di penjara orang ini. Lebih banyak biaya makan dia didalam ketimbang dengan apa yang kita kejar. Toh juga bangsa ini memiliki keterbatasan soal ketersediaan Lapas yang sudah over capacity. Luar biasa kalau kita paksa masuk tapi nilainya rendah. Apa ada solusi atau memang kita harus lurus tegak memenjarakan orang meskipun nilainya cukup kecil?.”

Atas kedua pertanyaan tersebut, Bapak Jaksa Agung RI pada Rapat Kerja hari Kamis 27 Januari 2022, memberikan penjelasan bahwa terhadap perkara-perkara Dana Desa yang kerugiannya tidak terlalu besar dan perbuatan tersebut tidak dilakukan secara terus menerus (keep going) maka dihimbau untuk diselesaikan secara administratif dengan cara mengembalikan kerugian tersebut dan terhadap pelaku dilakukan pembinaan melalui Inspektorat untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Selanjutnya, Bapak Jaksa Agung menjelaskan, terkait perkara korupsi dengan nilai kerugian keuangan negara Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), sesuai data yang kami terima, terdapat 1 (satu) penyidikan yang dilakukan oleh Polresta Pontianak dalam perkara Pungutan Liar (Pungli) yang melibatkan seorang wasit dengan nilai Rp2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan saat ini perkara tersebut masih dalam tahap Pra-Penuntutan di Kejaksaan Negeri Pontianak.

Perkara tersebut tidaklah berkaitan dengan kerugian keuangan negara, namun terkait dengan upaya pemberantasan pungutan liar (saber pungli). Oleh Karenanya penanganannya diharapkan dilakukan secara profesional dengan memperhatikan hati nurani dan/atau menggunakan instrumen lain selain Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan untuk perkara Tipikor yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara, Kejaksaan Agung telah memberikan himbauan kepada jajaranya untuk tindak pidana korupsi yang kerugian keuangan negaranya di bawah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk diselesaikan dengan cara pengembalian kerugian keuangan negara sebagai upaya pelaksanaan proses hukum secara cepat, sederhana dan biaya ringan.

Adapun penjelasan di atas, merupakan respon Bapak Jaksa Agung RI dan himbauan yang sifatnya umum untuk menjadi pemikiran bersama dan diperoleh solusi yang tepat dalam penindakan tindak pidana korupsi yang menyentuh baik pelaku dan masyarakat di level akar rumput, yang secara umum dilakukan karena ketidaktahuan atau tidak ada kesengajaan untuk menggarong uang negara, dan nilai kerugian keuangan negaranya pun relatif kecil.

Seperti misalnya, seorang Kepala Desa tanpa pelatihan tentang bagaimana cara pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, ia harus mengelola dana desa senilai Rp1 Miliar untuk pembangunan desanya. Hal ini tentunya akan melukai keadilan masyarakat, apabila dilakukan penindakan tindak pidana korupsi padahal hanya sifatnya kesalahan administrasi (misalnya kelebihan membayar kepada para tukang atau pembantu tukang dalam pelaksanaan pembangunan di desanya dan nilainya relatif kecil serta Kepala Desa tersebut sama sekali tidak menikmati uang-uang tersebut).

Contoh lainnya, seorang bendahara gaji membuat nilai gaji yang lebih besar dari yang seharusnya diterima oleh beberapa pegawai di suatu instansi pemerintah. Ini pun suatu maladministrasi, yang akan melukai keadilan masyarakat, jika kasus-kasus tersebut ditangani dengan menggunakan instrumen Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Oleh karena itu, Bapak Jaksa Agung RI menghimbau untuk dijadikan renungan bersama bahwa penegakan hukum tindak pidana korupsi pun harus mengutamakan nilai keadilan yang substantif selain kemanfaatan hukum dan kepastian hukum.

“Upaya preventif pendampingan dan pembinaan” terhadap Kepala Desa oleh jajaran Kejaksaan atau inspektorat kabupaten/kota, menjadi hal yang sangat penting dan prioritas. Selain itu, upaya penyadaran kepada pelaku untuk secara sukarela mengembalikan kerugian keuangan negara yang timbul akibat perbuatannya merupakan hal-hal yang meringankan apabila pengembalian kerugian keuangan negara dilakukan pada tahap penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di persidangan.

Kejaksaan mengapresiasi, jika terduga pelaku telah mengembalikan secara sukarela, ketika tim inspektorat telah turun dan menemukan kerugian keuangan negara sebelum tindakan penyidikan dilakukan oleh aparat penegak hukum, dan perkara itu sifatnya kesalahan administratif serta kerugian keuangan negara yang timbul juga relatif kecil. Untuk perkara yang model inilah Bapak Jaksa Agung RI wacanakan dalam bentuk himbauan untuk ditangani dengan menggunakan instrumen lain selain instrumen undang-undang tindak pidana korupsi.

Himbauan Bapak Jaksa Agung RI bukanlah untuk impunitas pelaku tindak pidana korupsi dengan kerugian keuangan negara yang relatif kecil, tetapi wacana itu dibuka untuk dibahas ke publik agar penindakan tindak pidana korupsi pun berdasarkan pemikiran yang jernih atas hakikat penegakan hukum itu sendiri, yaitu pemulihan pada keadaan semula.

Kedua, terkait perkara korupsi dengan nilai kerugian keuangan negara di bawah Rp1.000.000 (satu juta rupiah), perkara tersebut tidaklah berkaitan dengan kerugian keuangan negara, namun terkait dengan upaya pemberantasan pungutan liar (saber pungli). Oleh karenanya, Bapak Jaksa Agung RI menyampaikan pada saat di DPR RI agar penanganannya diharapkan dilakukan secara profesional dengan memperhatikan hati nurani dan/atau menggunakan instrumen lain selain Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Selanjutnya, Bapak Jaksa Agung RI juga menyampaikan untuk perkara tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara, Kejaksaan Agung telah memberikan himbauan kepada jajarannya untuk tindak pidana korupsi yang kerugian keuangan negaranya di bawah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) agar diselesaikan dengan cara pengembalian kerugian keuangan negara sebagai upaya pelaksanaan proses hukum secara cepat, sederhana dan biaya ringan.

Sedangkan pandangan terkait analisis nilai ekonomi dalam tindak pidana korupsi juga perlu menjadi perhatian aparat penegak hukum dimana dapat dibayangkan korupsi Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) harus ditangani oleh aparat penegak hukum (dari penyidikan sampai dengan eksekusi) dengan biaya operasional penanganan perkara yang dikeluarkan oleh Negara bisa melebihi dari Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari kerugian Negara yang ditimbulkan tersebut, hal ini akan menjadi beban pemerintah seperti biaya makan, minum dan sarana lainnya kepada Terdakwa apabila Terdakwa tersebut diproses sampai dengan eksekusi (di Lembaga Pemasyarakatan). Artinya, analisis cost and benefit penanganan perkara tindak pidana korupsi juga penting menjadi pertimbangan dalam rangka mencapai nilai keadilan masyarakat dan nilai kemanfaatan hukum. (Adrian)

Malang, Sulutnews.com - Anggota DPR-RI Ridwan Hisjam dapil malang raya deklarasikan gerakan 234 sekaligus doa bersama untuk nusantara.

Gerakan 234 memiliki arti sendiri yaitu (2) Raka'at subuh (3) raka'at mangrib (4) raka'at sholat isyak, dhuhur dan Ashar, Ridwan Hisjam juga menjelaskan bahwa gerakan ini merupakan ikhtiar untuk mencari sosok pemimpin di 2024 mendatang. Pemimpin yang dimaksud ialah sesuai dengan ciri-ciri yang sudah terterah di dalam alquran, al-hadits maupun yang di contohkan oleh baginda Nabi Muhammad yang di antaranya (1) Siddiq (jujur) sehingga ia dapat dipercaya (2) Tabligh (penyampai) atau kemampuan berkomunikasi dan bernegosiasi; (3) Amanah (bertanggung jawab) dalam menjalankan tugasnya; (4) Fathanah (cerdas) dalam membuat perencanaan, visi, misi, strategi dan mengimplementasikannya.

Politisi senior tersebut meyakini bahwa indonesia akan memasuki masa kejayaan seperti masa majapahit, Coba kita lihat diturki memiliki sejarah Konstantinopel dengan Sultan Muhammad al-Fatih, Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan dalam hadits Ahmad berikut ini:

Kota Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam. Pemimpin yang menaklukkannya adalah sebaik-baik pemimpin dan pasukan yang berada di bawah komandonya adalah sebaik-baik pasukan.

Kemudian Al-Fatih berkuasa yakni tahun 1451 Masehi hingga 1484 selama berkuasa Gereja Aya (Hagia) Sophia diperintahkan agar dialihfungsikan menjadi masjid dengan nama (Hagia) Aya Sofia Camii Kabir, Masjid Agung Aya Sofia.

tahun 1934 diubah fungsinya menjadi musium namun 11 Juli 2020, pengadilan menyatakan bahwa Hagia Sophia secara resmi terdaftar sebagai masjid sesuai fungsi awalnya, menambahkan bahwa penggunaannya dalam bentuk apa pun selain masjid secara hukum tidak mungkin.

Keputusan Kabinet pada tahun 1934 yang mengakhiri penggunaannya sebagai masjid dan mendefinisikannya sebagai museum tidak mematuhi hukum yang artinya Presiden Recep Tayyip Erdogan sukses mengembalikan sejarah keemasan Sultan Muhammad al-Fatih. Dia sudah sukses Penakluk ketidakadilan, kemiskinan, kesenjangan sosial dan menjalankan syariat islam dengan baik dan benar.

Namun bukan hanya turki, indonesia memiliki sejarah keemasan majapahit yang menguasai Nusantara dan dianggap sebagai kerajaan terbesar dalam sejarah Indonesia, Menurut Negarakertagama, kekuasaannya terbentang dari Jawa, Sumatra, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Filipina (Kepulauan Sulu, Manila (Saludung)), Sulawesi, Papua, dan lainnya

Dengan adanya sejarah tersebut Ridwan Hisjam meyakini 2024 akan lahir sosok pemimpin yang mengembalikan kejayaan nusantara seperti masa majapahit, tentu hal tersebut akan hadir jika gerakan 234 kita implementasikan dan yakini. Sehingga Ridwan Hisjam mencanangkan untuk melakukan Khatmil Qur'an dari Hari Rabu - Kamis 26 s.d 27 Januari 2022 Hingga puncaknya dilakukan Hari Jum'at 28 Januari 2022 dilakukan Berdizikir dan berdo'a bersama untuk membumikan Indonesia makmur yang Gemah Ripah Loh Jinawi, Toto Tentrem Kerto Raharjo yang dalam Terjemahan harafiahnya adalah negeri yang memiliki kekayaan alam berlimpah, aman dan tentram.

Ridwan Hisjam juga mengharapkan pada Gerakan 234 ini secara bersama sama mengikhtiarkan mendapatkan seorang pemimpin pada pemilu dan pilkada serentak pada tahun 2024 yang akan datang dengan target yang akan dicapai atau diikuti sebanyak 30% rakyat Indonesia nantinya.

Kegiatan tersebut dihadiri Mbah Mansyur atau K.H. Mansyur Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Darul Ulum Asy-ariyah di daerah Jolotundo Mojokerto beserta santri, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Kelompok Sholawat Nariyah,  Pemerhati Budaya kalangan Pondok Pesantren dan Kelompok yang lainnya.

Ketua RHC (Ridwan Hisjam Center) Achmad Fajar Ridwan Hisjam menjelaskan peserta yang hadir sebanyak 500 Orang dan yang hadir secara langsung sekitar 250 orang Se-Malang Raya. Beliau juga menjelaskan bahwa yang hadir merupakan koordinator antar kecamatan dari memantapkan gerakan 234 tersebut yang kemudian akan menggelar dan mendelekrasikan hingga plosok desa dengan harapan mencerdaskan pemilih masa yang akan datang dalam pemilu legislatif 14 Februari 2024 maupun eksikutif 27 November 2024.(/SMSI)

Manado,Sulutnews.com  – Polres Minahasa Utara (Minut) merespons cepat kasus penganiayaan terhadap sesama siswi SMP yang viral di media sosial, dengan memeriksa terlapor.

Terpisah, Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Jules Abraham Abast, kepada sulutnews.com  membenarkan hal tersebut.

“Terlapor dan korban sama-sama berusia 13 tahun, kelas 8 SMP, namun berasal dari sekolah yang berbeda di Airmadidi, Minut,” ujarnya, Sabtu (22/01/2022) siang.

Lanjut Kombes Pol Jules Abraham Abast, diduga pemicu penganiayaan karena terlapor tersinggung atas tatapan korban, saat mereka bertemu di warung makan dekat sekolah terlapor, pada Rabu (19/01/2022), siang.

“Terlapor menganiaya korban dengan cara ditendang, dipukul, dan dijambak. Kejadian ini direkam dengan handphone kemudian disebarkan melalui WhatsApp,” jelasnya.

Pihak korban yang tidak terima atas kejadian tersebut, kemudian melapor ke SPKT Polres Minut.

“Setelah menerima laporan, Penyidik Polres Minut mendatangi rumah terlapor, pada Rabu malam. Terlapor didampingi orang tuanya kemudian dibawa ke Polres Minut untuk dimintai keterangan,” kata Kombes Pol Jules Abraham Abast.

Ditambahkan Kombes Pol Jules Abraham Abast, untuk kasus ini mulai Sabtu (22/01) sudah dinaikkan dari penyelidikan ke penyidikan, namun terlapor tidak ditahan karena masih dibawah umur dan masih bersekolah.

“Kejadian ini dalam penanganan lebih lanjut pihak Satreskrim Polres Minut, dengan tetap mengacu pada UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,” pungkas Kombes Pol Jules Abraham Abast. (Adrian)

Boltim, Sulutnews.com - Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), dalam waktu dekat ini akan turun ke lapangan untuk melakukan verifikasi daftar penerima Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2022.

Hal tersebut, dikatakan oleh Kepala Dinas (Kadis) Dinsos Boltim, Drs Imran Golonda, saat ditemui awak media di ruang kerjanya, Senin 17 Januari 2022.

Kadis mengatakan, tim akan turun untuk melakukan verifikasi kembali, karena daftar penerima yang ada di DTKS itu, dalam tiap tahun itu ada perubahan.

“Seperti ada penerima yang sudah meninggal atau lain sebagainya secara otomatis keluar dari daftar, sehingga jika ada pengusulan pengganti maka Sangadi akan melakukan rapat untuk pengajuan kembali lewat Dinsos sesuai kriteria yang masuk dalam persyaratan,”jelas Kadis.

Lanjut dia, sama seperti tahun sebelumnya, total anggaran bantuan PKH untuk masyarakat di wilayah Kabupaten Boltim sebesar 6,7 Miliar yang bersumber dari APBN melalui Kementerian Sosial.

“Anggarannya langsung dari pusat ke rekening masing-masing penerima. Kami disini hanya memfasilitasi sekaligus pengawasan terkait data penerima. Anggaran untuk tahun ini berkisar Rp 6,7 Miliar. Bantuan ini diberikan per 6 bulan. Masing-masing penerima sebesar 200 ribu per bulannya,imbuhnya.

Diketahui, PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

PKH adalah program reguler tahunan tak terkecuali tahun 2022 yang masuk dalam pos perlindungan Program Pemulihan Ekonomi Nasional. (Ayla)

Manado,Sulutnews.com - Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara dr. Fransiscus Andi Silangen, didampingi Sekretaris  Dewan Glady Kawatu SH. MH, menerima kunjungan Pengurus Harian Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulawesi Utara, di ruang kerja Ketua DPRD Provinsi Sulut, Senin (17/1/2022) Sekira Pukul 14: 00 Wita.

Mewakili Ketua PWI Sulut Voucke Lontaan Hadir langsung dalam audiensi yakni, Sekretaris PWI Sulut Merson Simbolon, Wakil Bidang Advokasi dan Pembelaan Wartawan Adrianus R. Pusungunaung, Wakil Ketua Bidang Pendidikan Fernando Lumanauw, Wakil Sekretaris Fanny Waworundeng dan Penasehat  PWI Sulut Lexi Kalesaran.

Sebelumnya, Silangen mengucapkan selamat atas pelantikan Pengurus PWI Sulut periode 2021-2026 yang lalu. Sambil berharap agar PWI Sulut  terus meningkatkan kerjasama dengan DPRD Provinsi Sulut yang telah terjalin dengan baik selama ini.

“Kerjasama dan sinergitas ini harus berlanjut, baik dalam pemberitaan maupun silaturahmi. Kita sama-sama memberikan kontribusi yang positif dalam menyajikan informasi yang benar untuk dipublikasikan,” ujar Silangen.

Silangen pun mendukung visi dan misi PWI Sulut untuk meningkatkan kualitas seluruh anggota PWI melalui UKW atau Uji Kompetensi Wartawan.

“Saya berharap ke depan seluruh wartawan di Sulut sudah berkompeten. "Apalagi hal ini sangat baik untuk kepentingan wartawan yang bersangkutan, sehingga melalui UKW ini seluruh wartawan di Sulut nantinya lebih profesional dalam menjalankan profesinya,” kata Silangen.

Lebih lanjut dijelaskan Silangen bahwa Pihaknya mendukung Kegiatan Hari Pers Nasional (HPN) yang bakal di gelar oleh PWI Sulut pada 9 Februari 2022.

"Kami Doakan agar  kegiatan ini dapat berlangsung dengan sukses, tentunya DPRD Provinsi Sulut siap mendukung HPN 2022, tukas Silangen.

Sementara itu Sekretaris PWI Sulut Merson Simbolon juga menghaturkan terima kasih kepada Ketua DPRD Provinsi Sulut yang telah menyambut baik kunjungan ini.

Mewakili seluruh Pengurus PWI Provinsi Sulut Kami sampaikan banyak terimakasih atas dukungan DPRD Provinsi di HPN 2022 yang akan digelar di Sulawesi Utara.

Dijelaskan Merson saat ini Panitia HPN 2022 sudah terbentuk dan sementara mempersiapkan program - progaram yang bakal di sukseskan untuk memeriahkan kegiatan di HPN nanti.

Atas dukungan Dari DPRD Provinsi Sulut, kami haturkan banyak terimakasih ucap Simbolon.

Lanjut dijelaskan Merson, jumlah anggota PWI Sulut yang telah berkompoten sampai saat ini kurang lebih 600 orang yang tersebar di Kabupaten/Kota di Sulut.

Pihaknya juga berharap seluruh anggota PWI Sulut dapat membangun sinergitas yang baik dengan DPRD Provinsi Sulut. "Kerja sama yang telah terjalin dengan baik antara PWI Sulut dan DPRD Provinsi Sulut harus dijaga dengan baik,” Imbuhnya. (Adrian)

Bolmut, Sulutnews.com - Wakil Ketua Dewan Pengurus Nasional (DPN) Peradi 2020-2025 Shalih Mangara Sitompul, SH, MH dalam materi pemaparan "Fungsi dan Peran Organisasi Advokat" pada program Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Desember 2021-Batch yang dilaksanakan oleh DPD Peradi Manado kemarin. Jumat (31/12/2021).

Polemik ini terjadi melalui ketika Surat Ketua MA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, MA intinya menyatakan bahwa Ketua Pengadilan Tinggi (KPT) memiliki kewenangan untuk melakukan penyumpahan terhadap advokat yang memenuhi syarat dari organisasi manapun.

Dikutip dari tulisan Shalih Mangara Sitompul dalam tajuk Kolom, Kamis, 30 Desember 2021 di https://www.hukumonline.com "Menggugat Autentikasi Surat KMA Nomor 73 Tahun 2015." Dinyatakan Surat KMA Nomor 73 harus batal demi hukum (van rechtwageneting) melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Dalam menapaki 17 tahun perjuangan para advokat untuk diakui sebagai profesi yang bebas dan mandiri dalam sebuah wadah tunggal yang padu (single bar) bernama Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), merupakan perjuangan yang relatif panjang dan tidak mudah. Setelah lama menanti, perjuangan yang tidak kenal lelah tersebut akhirnya berbuah manis dengan lahirnya payung hukum yang ‘melindungi’ profesi Advokat.

Payung hukum berwujud Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) yang diundangkan pada 5 April 2003 menjadi tonggak sejarah yang penting atas kebangkitan profesi advokat yang mandiri dan independen. Kemandirian dan independensi demikian tentu menjadi aspek penting sekaligus kata kunci yang dilindungi oleh UU Advokat ini.

Melalui UU Advokat yang dilengkapi dengan eksistensi sebuah wadah organisasi profesi advokat yang menaungi seluruh kepentingan advokat Indonesia, tentu saja diharapkan memberikan penguatan atas hak dan kewajiban profesi advokat di Indonesia.

Lahirnya UU Advokat tersebut seakan menjadi jawaban perjuangan setelah sekian lama profesi advokat berpraktik di bawah pengawasan Pemerintah secara langsung. Oleh karenanya, UU Advokat inilah yang disebut sebagai titik balik bagi profesi advokat dalam meraih kemandirian pada segala urusan pembinaan dan pengawasan yang diberikan kepada organisasi profesi advokat untuk menentukan sendiri proses dan mekanismenya.

Pasca lahirnya PERADI pada 21 Desember 2004, maka wewenang pembinaan dan pengawasan profesi advokat sepenuhnya dijalankan oleh wadah tunggal (single bar system) sebagaimana yang diamanatkan UU Advokat. Wewenang tersebut antara lain: (1) Melaksanakan pendidikan khusus profesi Advokat; (2) Pengujian calon Advokat; (3) Pengangkatan Advokat; (4) Membuat kode etik; (5) Membentuk Dewan Kehormatan; (6) Membentuk Komisi Pengawas; (7) Melakukan pengawasan; dan (8) Memberhentikan Advokat.

Dapat dicermati bahwa mulai dari proses pendidikan, pengujian, pengangkatan, pengawasan pelaksanaan praktik profesi advokat sehari-hari, semuanya telah menjadi kewenangan PERADI. Satu-satunya wewenang yang tidak dimiliki oleh wadah tunggal organisasi advokat ini adalah pengangkatan sumpah advokat yang masih saja menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi di bawah Mahkamah Agung.

Pada konteks demikian, sejatinya terdapat contradictio in terminis, dikarenakan meski UU Advokat secara jelas menganut wadah tunggal dalam sistem organisasi advokat, namun khusus mengenai pengangkatan seorang advokat melalui sebuah prosesi sumpah profesi advokat, kewenangan penyumpahan ini masih menjadi kewenangan lembaga peradilan tinggi.

Kondisi mengenai kewenangan penyumpahan demikian semakin diperunyam dengan keluarnya Surat Ketua MA Nomor: 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 (Surat KMA Nomor 73) yang justru ‘membukakan pintu’ bagi organisasi advokat selain PERADI untuk mengusulkan penyumpahan calon advokat di Pengadilan Tinggi pada wilayah hukum domisili Advokat.

Kondisi contradiction in terminis kembali terjadi ketika mengkaitkan Surat KMA Nomor 73 dengan beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi dan bahkan dengan Putusan Mahkamah Agung yang in krach van guisde mengenai berakhirnya langkah litigatif pada gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan Fauzie Yusuf Hasibuan-Thomas E. Tampubolon terhadap kubu Luhut MP Pangaribuan.

Putusan Mahkamah Agung demikian memunculkan beberapa implikasi yuridis berkaitan dengan eksistensialisme PERADI. Sebagaimana diketahui, gugatan Fauzi-Thomas tersebut telah diputus oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 3085 K/PDT/2021 tanggal 4 November 2021 yang amar putusannya menyatakan "mengabulkan gugatan Penggugat sebagian", serta "menyatakan sah Penggugat Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.H. dan Thomas E. Tampubolon, S.H., M.H. masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) Periode 2015-2020 berdasarkan keputusan Musyawarah Nasional II PERADI di Pekanbaru pada tanggal 12-13 Juni 2015". Adapun dalam rekonpensi putusan Kasasi ini juga menegaskan "Menolak Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya".

Pada kulminasi demikian, pertanyaan yang kemudian muncul adalah bagaimana kategorisasi (Nomenklatur) Surat KMA Nomor 73 dalam perspektif instrumen hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung? Bagaimana validitas Surat KMA Nomor 73 terhadap Putusan Mahkamah Agung maupun Putusan Mahkamah Konstitusi? Dua pertanyaan inilah yang selanjutnya menjadi fokus kajian pada tulisan sederhana dimaksud.

Menggugat Kategorisasi Nomenklatur Surat KMA Nomor 73 Sebagai Instrumen Hukum Mahkamah Agung.

Menelaah kewenangan diskresioner Ketua Mahkamah Agung (MA) yang diwujudkan dalam instrumen yuridis tekstual, tentu berakibat hukum melahirkan peraturan kebijaksanaan. Pada konteks demikian, maka peraturan kebijaksanaan hanya berfungsi sebagai bagian dari operasional penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan sehingga tidak dapat mengubah ataupun menyimpangi peraturan perundang-undangan. Kewenangan diskresioner Ketua MA disebut psudeowetgeving (Per-uu-an semu) atau spigelsrecht (hukum bayangan).

Kekuatan mengikat Surat Edaran Ketua MA RI sebenarnya merupakan peraturan kebijaksanaan yang pada dasarnya ditujukan kepada lingkungan MA sendiri. Artinya peraturan kebijaksanaan hanya mengikat lingkungan MA atau di bawahnya. Pembuatan peraturan kebijaksanaan harus memperhatikan hal-hal: 1). Tidak boleh bertentangan dengan peraturan dasar yang mengandung wewenang diskresioner yang dijabarkan itu; 2). Tidak boleh nyata bertentangan dengan nalar yang sehat; 3). Dipersiapkan dengan cermat; 4). Isi dari kebijaksanaan harus memberikan kejelasan yang cukup mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari warga yang terkena peraturan tersebut; 5). Tujuan dan dasar pertimbangan mengenai kebijaksanaan yang akan ditempuh harus jelas; 6). Harus memenuhi syarat kepastian hukum material.

Sedangkan penggunaan peraturan kebijaksanaan harus memperhatikan: 1). Sesuai dan serasi dengan tujuan UU yang memberikan ruang kebebasan bertindak; 2). Serasi dengan asas-asas hukum umum yang berlaku (a. asas perlakuan yang sama menurut hukum, b. asas kepatutan dan kewajaran, c. asas keseimbangan, d. asas pemenuhan kebutuhan dan harapan, e. asas kelayakan mempertimbangkan kepentingan publik dan warga masyarakat); 3). Serasi dan tepat guna dengan tujuan yang hendak dicapai.

Oleh karenanya, jika dibaca dalam batas penalaran hukum yang wajar maka Surat KMA Nomor 73 ini tidak memenuhi kualifikasi peraturan kebijakan berdasarkan prinsip-prinsip tersebut. Lebih dari itu, jika dilihat dari kebiasaan kebijakan administrasi di lingkungan MA, berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung (KMA) Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyatakan bahwa bentuk-bentuk perbuatan atau tindakan administrasi di lingkungan Mahkamah Agung secara limitatif hanya terdiri dari: Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Surat Keputusan.

Maka ketika mencermati Keputusan Mahkamah Agung (KMA) Nomor 57 Tahun 2016 tersebut, tidak disebutkan jenis Surat Ketua MA sebagai bagian dari bentuk pedoman penyusunan kebijakan di lingkungan MA. Oleh karenanya, Surat KMA Nomor 73 ini telah menyimpangi secara nyata terhadap peraturan kebijakan internal MA, yaitu Keputusan Mahkamah Agung (KMA) Nomor 57 Tahun 2016.

Lalu bagaimana kategorisasi atau nomenklatur Surat KMA Nomor 73 tersebut? Berdasarkan kajian teoritis, dalam perkembangan hukum administrasi diperkenalkan konsep tentang perbuatan pemerintah tidak hanya dalam pengertian eksekutif, namun juga legislatif dan yudikatif sepanjang perbuatan administrasi itu dilakukan sebagai bagian dalam pelaksanaan teknis pelayanan publik (public services).

Maka setiap lembaga/badan yang terkualifikasikan sebagai pelayanan publik itu dapat diberikan kewenangan mengambil kebijakan yang tidak secara eksplisit diatur dalam norma peraturan perundang-undangan yang rigid. Namun atas dasar kewenangannya untuk melakukan perbuatan pelayanan publik dengan cepat sementara tidak terdapat norma peraturan perundang-undangan, maka badan/lembaga bebas melakukan tindakan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance) sepanjang dilakukan secara terbuka, efektif, dan efisien.

Asas kebebasan melakukan perbuatan bagi jalannya pemerintah untuk pelayanan publik ini dikenal dengan diskresi (discretion) yang biasanya ditujukan untuk: 1). mengatasi keadaan darurat (emergency) terkait dengan hajat hidup orang banyak yang menuntut segera diputuskan dalam kebijakan pemerintahan; 2). agar badan/lembaga pemerintah tidak terjebak pada formalisme hukum di mana dalam penyelenggaraan pelayanan publik tidak hanya terpaku pada pengaturan norma perundangan, sehingga tidak berani bertindak jika tak terdapat mandat norma perundang-undangan; 3). agar badan/lembaga pemerintahan dalam pelayanan publik bersifat fleksibel dan bertindak sesuai dengan tujuan bernegara dan kesejahteraan.

Membaca Surat Ketua MA ini dalam batas-batas tertentu adalah bagian dari pelaksanaan pelayanan publik yang bersifat diskresi karena dalam Surat tersebut juga dinyatakan beberapa alasan sosiologis kenapa diperlukan MA bertindak cepat yang ditujukan kepada para Ketua PT agar melayani penyumpahan advokat yang diusulkan oleh organisasi advokat selain PERADI karena banyaknya permintaan dan kekurangan advokat sementara publik butuh jasa layanan advokat.

Namun demikian dalam penggunaan diskresi ini badan hukum seharusnya mematuhi beberapa batasan dari diskresi selain asas pemerintahan yang baik (AAUPB) atau good governance adalah asas the principle of prohibition of misuse of power/ the principle of prohibition detourment de pouvoir (larangan menyalahgunakan kekuasaan/kewenangan). Berdasarkan telaah rumusan preskripsi yang negatif maka dianggap sebagai tindakan menyalahgunakan kekuasaan diskresi jika tindakan pemerintah tidak sesuai atau bertentangan dengan tujuan dari kekuasaan tersebut.

Dianggap sebagai tindakan menyalahgunakan diskresi jika tujuan di balik tindakan diskresi tersebut tidak benar. Jika sebaliknya dirumuskan secara positif maka suatu tindakan -diskresi pemerintah dianggap tidak bertentangan dengan asas larangan menyalahgunakan kekuasaan jika pemerintah menggunakan kekuasaan diskresinya secara patut dan atau benar tindakan diskresi pemerintah tersebut sejalan dengan tujuannya.

Maka sesungguhnya persyaratan suatu diskresi lembaga/badan dalam pelayanan publik adalah sesuai dengan prinsip negara hukum Pancasila yang merupakan resultante dari penerapan nilai-nilai moralitas hukum dalam kebijakan publik. Oleh karenanya, dalam menjalankan diskresi ini dapat menggunakan kebiasaan yang biasa dilakukan dalam praktik pemerintahan di negara-negara Eropa, paling tidak dibagi dalam dua jenis, yakni: 1). kebijaksanaan (diskresi) bebas, yaitu kebebasan administrasi negara untuk mengambil keputusan apa saja asalkan tidak melampaui/melanggar batasan-batasan yang ditetapkan oleh undang-undang; 2). kebijakan (diskresi) terikat, yaitu kebebasan administrasi negara untuk memilih salah satu alternatif yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Hal demikian telah diatur dalam Pasal 17 ayat (1) dan (2) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan, bahwa badan atau pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang. Larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi: a). Larangan melampaui wewenang, b). Larangan mencampuradukkan wewenang; dan/atau c). Larangan bertindak sewenang-wenang.

Menggugat Validitas Surat KMA Nomor 73 Sebagai Instrumen Hukum Mahkamah Agung.

Terbitnya Surat Ketua MA yang membuka ruang bagi setiap organisasi profesi advokat untuk mengajukan penyumpahan calon advokat ke Pengadilan Tinggi pada prinsipnya merupakan perwujudan penafsiran bahwa organisasi advokat dimaknai dalam bentuk multi bar system. Maka Surat KMA Nomor 73 demikian validitasnya tidak dapat dibenarkan karena telah nyata bertentangan dengan semangat Putusan MK yang menghendaki single bar system organisasi advokat.

Berdasarkan kajian teoretik tentu saja Surat Ketua MA demikian telah melanggar UU yang menjadi dasar pertimbangan dalam Surat Ketua MA karena menafsirkan Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah berkepastian hukum dalam kebijakan hukum (legal policy) tentang organisasi advokat Indonesia menjadi tidak berkepastian hukum. Itulah sebabnya mengapa Surat MA ini telah berkali-kali dipertanyakan eksistensinya oleh PERADI dan telah memicu ketidakpercayaan publik pada institusi MA karena kuat dugaan MA telah menelikung secara sepihak pada putusan MK padahal Putusan MK adalah setara dengan UU.

Karena prinsip dasar putusan MK berlaku saat dibaca dalam sidang terbuka dan tidak perlu menunggu revisi terhadap UU yang dinyatakan bertentangan dengan konstitusi (UUD) oleh MK. Keberlakuan Putusan MK adalah untuk umum (erga omnes) bukan saja pada para pihak (inter parties), namun juga semua warga negara dan lembaga-lembaga negara.

Oleh sebab itu, jika dilihat dari aspek kebijakan publik seolah-olah Surat KMA tersebut telah mengubah cara pandang publik terhadap organisasi advokat dari single bar system ke multi bar system. Maka dengan demikian Surat KMA ini telah nyata menyulut ketidakpastian hukum dalam aspek pelaksanaan atau penerapan UU Advokat dalam praktik pengusulan sumpah advokat.

Padahal dari sudut pandang hukum administrasi setiap kebijakan publik yang dibuat dalam bentuk kebijakan administrasi diperlukan kepercayaan publik yang dalam hal ini salah satu syarat dari adanya public trust adalah pembuatan peraturan pelaksana suatu undang-undang berdasarkan asas: “…those qualities of a decision process that provide arguments for the acceptable ofits decisions".

Pada konteks demikian, artinya kualitas suatu keputusan dalam kebijakan publik dapat dianggap berkualitas jika keputusan itu dapat diterima baik oleh orang/badan yang secara langsung berhubungan dengan keputusan itu atau orang/badan yang tidak secara langsung terkena dampak dari keputusan dalam kebijakan publik itu.

Oleh karena itu SKMA ini harus batal demi hukum (van rechtwageneting).

Maka suatu keputusan yang dinyatakan batal demi hukum, akan berakibat keputusan yang dibatalkan itu berlaku surut, terhitung mulai saat tanggal dikeluarkannya keputusan yang dibatalkan itu. Keadaan dikembalikan pada keadaan semula sebelum dikeluarkannya keputusan tersebut (ex-tunc) dan akibat hukum yang telah ditimbulkan oleh keputusan itu dianggap tidak pernah ada.

Penutup

Berdasarkan uraian dan paparan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa surat KMA Nomor 73 merupakan produk diskresi pengaturan kebijakan yang berlaku secara internal di lingkungan MA. Maka ketika diperbandingkan dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 57 Tahun 2016, maka Surat Ketua MA ini tidak lazim, baik secara nomenklatur maupun validitasnya karena kategorisasi yang dikenal hanya Peraturan Mahkamah Agung (Perma), Surat Edaran MA (Sema) dan Surat Keputusan.

Oleh karenanya, Surat KMA Nomor 73 tersebut dengan demikian tidak valid karena bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 3085 K/PDT/2021 tanggal 4 November 2021, maupun semangat Putusan MK Nomor 35/PUU-XVI/2018 serta putusan-putusan MK sebelumnya yang menyatakan organisasi advokat berformat single bar system yakni PERADI.

Maka ketika ditafsirkan oleh Ketua MA melalui Surat KMA Nomor 73 bahwa organisasi profesi advokat sebagai multi bar system karena memberikan peluang kepada Ketua PT untuk melakukan penyumpahan advokat yang diusulkan oleh berbagai organisasi profesi advokat selain PERADI, maka produk hukum demikian dapat dilakukan gugatan melalui Peradilan Tata Usaha Negara. Hal demikian dikarenakan Surat KMA Nomor 73 ini bertentangan dengan AAUPB dan prinsip diskresi negara hukum Pancasila atau bahkan dapat dikategorisasi sebagai abuse of power. Maka Surat KMA Nomor 73 harus batal demi hukum (van rechtwageneting) ketika diajukan melalui Peradilan Tata Usaha Negara. (**/Tim Redaktur)

Tomohon, Sulutnews.com – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Tomohon melaksanakan ibadah natal bersama Wartawan Biro Tomohon, bertempat di Terung Kabasaran Kolongan, Rabu (29/12/2021).

Kegiatan  dihadiri langsung Walikota Caroll Senduk, Wakil Walikota Wenny Lumentut, Ketua TP PKK Jeand’arc Senduk Karundeng, Sekretaris TP PKK Elenora Lumentut Sangi. Serta
Sekretaris Daerah Edwin Roring.

Perayaan Natal itu didahului dengan ibadah yang dipimpin oleh Ketua TP PKK Penatua Jeand’arc Senduk Karundeng, menyampaikan berita kelahiran Yesus dalam Lukas 2:1-20.

Dalam sambutannya Caroll Senduk mengajak seluruh wartawan biro Kota Tomohon untuk menjadi pewarta kabar baik untuk seluruh masyarakat Kota Tomohon. Sebagaimana yang disampaikan kadim Penatua Jeand’arc, “hendaknya ini juga harus dimaknai oleh seluruh wartawan untuk selalu memberitakan kabar baik itu,” kata Walikota.

Caroll juga turut menyampaikan terima kasih atas kerjasama yang telah terjalin antara pemerintah Kota Tomohon dengan pers ditahun 2021.

Perayaan Natal ini turut dihadiri Ketua PWI Sulut  Vocke Lontaan, Sekretaris PWI Sulut  Merson Simbolon, Ketua PWI Kota Tomohon John Paransi, Ketua KPU Kota Tomohon Haryanto Lasut, Anggota Bawaslu, Kepala Dinas Kominfo Novi Politon serta para undangan. (/Prise)

Minut,Sulutnews.com – Kepolisian Resor Minahasa Utara melaksanakan Apel Gelar Pasukan dalam rangka operasi Kepolisian terpusat dengan sandi “Lilin Samrat – 2021”. Apel dipimpin oleh Kapolres Minut AKBP Bambang Yudi Wibowo, bertempat di lapangan apel Mapolres Minut, Kamis (23/12/2021).

“Dalam pengamanan kali ini, Polres Minut menurunkan sebanyak 254 personel untuk ditempatkan di Pos Pengamanan, Pos Pelayanan, Pos Wisata, Pengamanan Gereja, Regu Patroli dan Siaga Mako. Pengamanan ini untuk memberikan rasa aman dan nyaman , serta pelaksanaan yang berpedoman pada prokes,” ujar AKBP Bambang Yudi Wibowo.

Para personel diingatkan sudah pada tanggal 24 Desember 2021 sudah melaksanakan tugas sesuai plotingan surat perintah. Perwira bertanggung jawab atas personelnya dalam pelaksanaan tugas.

Ia juga mengingatkan personl agar dapat mengantisipasi kelompok – kelompok Intoleran dan radikal. “Jaga keselamatan, kesehatan dan juga berdoa, Saya beserta keluarga mengucapkan Selamat Natal bagi rekan-rekan yang merayakan semoga damai dan kasih suka cita Natal selalu menyertai tekan dan saudara sekalian,” ujar Kapolres.

Operasi Lilin Samrat – 2021 pengamanan Natal dan Tahun Baru akan dilaksanakan selama 10 hari mulai dari tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan 2 Januari 2022. (Adrian)

Manado,Sulutnews.com - Keberadaann ekosistem hutan mulai bergeser pada posisi yang tidak stabil akibat alih fungsi. Sehingga pengawasan dan pemeliharaan hutan dinilai sangat penting untuk diterapkan.

Anggota DPD RI Dapil Sulawesi Utara Ir Stefanus BAN Liow MAP, mengatakan hutan tidak boleh dirusak hanya karena kepentingan sesaat.

Menurutnya, Karena, ketidakstabilan hutan dapat memberikan dampak negatif bagi kehidupan sosial masyarakat atas pemenuhan air bersih.

“Hutan tidak boleh dirusak. Untuk itu peran pemerintah dalam hal ini sangat diperlukan, harus tegas dan ikut aturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Senator Stefanus Liow, kepada sejumlah wartawan. Selasa (21/12)

Dia menilai, penyuluhan pemahaman kepada masyarakat harus ada, agar terjadi pembatasan atas pengrusakan hutan itu sendiri.

“Apabila melanggar, harus ditindak sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya

Ia menambahkan, DPD RI dalam hal ini, sementara melakukan pengawasan pelaksanaan Undang-undang nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan.

 “Dalam masa reses, salah satunya yang dilakukan yakni melakukan pengawasan hutan lindung,” tandas Senator Stefanus Liow.(Adrian)