Simbolis di Serahkan Bupati James Sumendap, Ratusan Pelaku Usaha Terima Bantuan

Mitra,Sulutnews.com – Perhatian Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) terhadap pelaku usaha terus di perlihatkan, kali ini dibuktikan dengan di realisasikan bantuan bagi ratusan pelaku Usaha Mikro Kecil yang secara simbolis diserahkan Bupati Mitra James Sumendap, Senin (20/12/2021) di Sporth Hall Pemkab Mitra.

Penyerahan bantuan yang dianggarkan lewat APBD Mitra sebesar 1.213.498.000 diawali dengan laporan kegiatan yang disampaikan oleh Kepada Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan, Silfia Eva Makaenas yang menyampaikan pemberian bantuan kali ini  berdasarkan usulan yang masuk dan sudah melalui tahapan verifikasi dan mempunyai maksud dan tujuan dalam rangka pemulihan ekonomi dampak pandemi Covid 19 .

“ Bantuan kali ini bertujuan meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga serta pemberdayaan masyarakat dimasa pandemi, dengan bantuan kali ini diharapkan mambu membantu mengembangkan usaha secara tangguh dan mandiri,” ungkap Makaenas yang juga mengatakan dengan bantuan kali ini bisa meningkatkan pemasukan dan struktur perekonomian Mitra berjalan dengan baik.

Sementara Bupati James Sumendap dalam arahan kepada Penerima bantuan mengatakan agar bantuan yang didapat dipergunakan sesuai peruntukan dan jangan disalahgunakan dan tentu ada konsekuensi Hukum jika kedapatan.

“ januari inspektorat periksa, bantuan jangan dijual, saya tau kalian orang beriman jangan jadi dosa, sayangi diri kita,kalau ada yang kedapatan disalah gunakana saya proses hukum” tegas Bupati.

Bupati bahkan menegaskan kepada Pihak Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan untuk Segera menyalurkan Bantuan kepada seluruh pelaku Usaha sesuai dengan jadwal yang telah diatur.

Rapat paripurna LKPJ T.A 2020 Kepala Daerah Kab. Minahasa Tenggara Berjalan Sesuai Protap Kesehatan

Mitra,Sulutnews.com - Bupati Minahasa Tenggara James Sumendap,S.H didampingi Wakil Bupati Drs Jesaja J.O. Legi, Menghadiri Rapat Paripurna Penyampaian Keputusan DPRD Tentang Rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawanan Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2020, Jumat (23 april 2020) di Sport Hall Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Mitra Marty Mareyke Ole, SMn dan dihadiri kapolres Mitra AKBP Dr. Rudi Hartono, S.I.K, M.Si mewakili Dandim 1302 Minahasa Danramil Ratahan Kapten Inf Sulistyo, Kepala Pos BIN Minahasa Tenggara Alfons Sumenge,S.S.T.P, Sekretaris Daerah Minahasa Tenggara David Lalandos,A.P,MM., para Staf Ahi Bupati, para Asisten, Kepala SKPD, Staf Khusus Bupati serta undangan lainnya.

Bupati Minahasa Tenggara James Sumendap,SH dalam sambutannya mengatakan,LKPJ dibuat sebagai wujud kepatuhan terhadap aturan normatif yakni amanat Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Mendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Menyatakan bahwa, kepala daerah mempunyai kewajiban menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah, dan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati sebagai perwujudan kewajiban kepala daerah untuk melaporkan kepada DPRD capaian keberhasilan dan kendala dari pelaksanaan pembangunan yang digunakan  sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

Dalam peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah menyatakan bahwa, kepala daerah mempunyai kewajiban menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati sebagai perwujudan kewajiban kepala daerah untuk melaporkan kepada DPRD capaian keberhasilan dan kendala dari pelaksanaan pembangunan yang digunakan  sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2020 di buat sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, sekaligus menjadi bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten minahasa tenggara, dan di harapkan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) ini, dapat memacu terwujudnya pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih  yang melibatkan stakeholder, sehingga kedepan akan tercapai hasil kerja optimal yang dapat di pertanggungjawabkan, dan  adanya komitmen yang kuat serta terciptanya keharmonisan antara pihak eksekutif dan legislatif dalam melangkah bersama guna membangun Kabupaten Minahasa Tenggara yang berdaulat, berdikari dan berkepribadian, dengan melihat capaian keberhasilan dan prestasi yang di raih oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara selama tahun 2020.

”Secara khusus saya ingin menyampaikan penghargaan atas kinerja panitia khusus  LKPJ  DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara yang telah memberikan rekomendasi yang sangat penting bagi Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan kepada seluruh masyarakat.”

Dan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Minahasa Tenggara tahun anggaran 2020,    masing-masing perangkat daerah melaksanakannya sesuai dengan target kinerja yang telah di tetapkan pada program dan kegiatan dengan memperhatikan kebijakan strategis yang meliputi peraturan-peraturan dan keputusan atau tindakan yang di ambil dalam menyelesaikan masalah masyarakat

Dengan demikian pada kesempatan yang berbahagia ini, saya atas nama seluruh jajaran eksekutif, menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada pimpinan dan anggota dewan yang terhormat, terutama  panitia khusus DPRD yang telah  melaksanakan pengkajian dan pembahasan secara obyektif dan mendalam, sehingga pada hari ini dapat mengeluarkan suatu keputusan rekomendasi DPRD atas laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ)  kepala daerah  Kabupaten Minahasa Tenggara   tahun anggaran 2020 dengan beberapa saran maupun catatan sebagai rekomendasi DPRD kepada Bupati Minahasa Tenggara untuk perbaikan kedepannya diantaranya:

  1. Bagi SKPD yang memiliki pengelolah PAD agar lebih memperhatikan target PAD dan termasuk dengan ranperda tentang retribusi khususnya dinas perikanan agar secepatnya dapat mengajukan ke pimpinan DPRD.
  2. Salah satu kebutuhan yang tidak kalah pentingnya yakni penambahan unit damkar dan biaya pemeliharaan dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
  3. Khusus sarana dan prasarana serta fasilitas air bersih yang dibangun oleh SKPD teknis bila pekerjaannya telah 100%, maka secepatnya melakukan serah terima dengan pihak PDAM untuk dikelolah sehingga pemanfaatan dan pemeliharaan sarana air bersih tersebut menjadi tanggung jawab pdam.

“Saran, masukan dan koreksi, baik yang menyangkut substansi materi maupun redaksi adalah dalam rangka perbaikan dan peningkatan efisiensi, efektifitas, produktifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah serta fungsi pengawasan legislatif terhadap jalannya pemerintahan daerah kami terima dengan baik”Tegas Bupati Sumendap.(*Advertorial/Indri)