Jakarta, Sulutnews.com - Permohonan Pengujian Judicial Review UU PERS No. 40 Tahun 1999 Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, telah dilangsungkan Persidangan Pleno Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) dalam perkara dengan Nomor 38/PUU-XIX/2021, perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU PERS 40/1999) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

Adapun pasal-pasal dalam UU PERS 40/1999 yang diuji-materikan sebagai berikut:

  • Pasal 15 ayat (2) huruf f

“Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

f. memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan.”

  • Pasal 15 ayat (3)

“Keanggotaan Dewan Pers sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Presiden.”

Permohonan Judicial Review UU PERS 40/1999 ini diajukan/dimohonkan oleh Heintje Grontson Mandagie, Hans M. Kawengian, dan Soegiharto Santoso selaku Para Pemohon melalui kuasanya pada Kantor Hukum Mustika Raja Law pada 12 Agustus 2021. Adapun permohonan Para Pemohon dalam Petitumnya meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan bahwa Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5) UU PERS 40/1999 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pada persidangan 11 Oktober 2021 tersebut, telah disampaikan dan dibacakan keterangan dari Pemeritah selaku salah satu Termohon yang diwakili oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hadir juga Dewan Pers selaku Pihak Terkait, dan para perwakilan konstituen Dewan Pers.

Terhadap Keterangan Pemerintah selaku salah satu Termohon, yang dibacakan oleh Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi, Usman Kansong, Dewan Pers menyampaikan penjelasan sebagai berikut :

  1. Pemerintah melalui Keterangan resminya pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, dengan komitmen yang kuat dan tegas, mengakui keberadaan Dewan Pers yang lahir melalui mandat dan amanat UU PERS 40/1999 hingga saat ini, yang telah melaksanakan fungsi-fungsinya sebagaimana diamanatkan Pasal 15 UU PERS 40/1999. Pemerintah dalam Keterangannya tegas menyampaikan bahwa :
    1. Para Pemohon dalam hal ini tidak dalam posisi dirugikan, dikurangi, atau setidak[1]tidaknya dihalang-halangi hak konstitusionalnya dengan keberlakuan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5) UU Pers; SIARAN PERS Permohonan Pengujian Judicial Review UU PERS No. 40 Tahun 1999 Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Harus Ditolak
    2. Para Pemohon Judicial Review tidak memiliki kerugian atas hak konstitusional berdasarkan UUD NRI 1945;
    3. Dalil Para Pemohon dalam Permohonan Judicial Review tidak jelas (obscuur libel);
    4. Implementasi Pasal 15 ayat (2) huruf f UU PERS 40/1999, berkenaan dengan peraturan-peraturan yang disusun oleh organisasi-organisasi pers diterbitkan dalam bentuk Peraturan Dewan Pers, hal tersebut lebih kepada konsensus di antara organisasi-organisasi pers agar terciptanya suatu peraturan-peraturan bidang pers yang kohesif yang dapat memayungi seluruh insan pers, sehingga tidak terdapat peraturan-peraturan organisasi pers yang bersifat terpisah, sporadis, dan bahkan justru bertentangan antara satu dengan yang lainnya, yang akan menyebabkan ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan kemerdekaan pers dan menghambat terciptanya peningkatan kehidupan pers nasional yang sehat.
    5. Surat Ketua Dewan Pers yang ditujukan kepada pejabat institusi pemerintahan termasuk Menteri Kominfo dan para pimpinan perusahaan, yaitu Surat Nomor: 339/DP/K/IV/2021 perihal Penyampaian Legitimasi Dewan Pers Terkait Adanya Kegiatan Plagiarisme dan Penyemu (Imposter) yang Dilakukan oleh Pihak Lain secara Tidak Sah terhadap Penamaan dan Fungsi Dewan Pers tertanggal 28 April 2021 mengartikan nampak nyata adanya upaya mendelegitimasi Dewan Pers yang hanya 1 (satu) entitas ini oleh pihak-pihak tertentu yang juga menginginkan berperan seperti Dewan Pers;
    6. Bahwa dalam Pasal 15 ayat (1) UU PERS 40/1999 telah jelas memberikan nomenklatur “Dewan Pers” dan tidak ada nomenklatur-nomenklatur lainnya dalam Pasal 15 UU Pers, sehingga apabila Para Pemohon mendalilkan “organisasinya” bernama “Dewan Pers Indonesia” maka itu bukanlah nomenklatur dan entitas yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) UU Pers. Berdasarkan hal tersebut, Dewan Pers Indonesia (“organisasi” atau “forum” dimana Para Pemohon menjadi anggotanya) tidak memerlukan penetapan dari Presiden dalam bentuk Keputusan Presiden, dan tidak ditanggapinya permohonan penetapan Anggota Dewan Pers Indonesia oleh Presiden bukanlah suatu perlakuan diskiriminatif yang melanggar Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945 melainkan suatu tindakan yang telah sesuai hukum yang berlaku. Dengan demikian Organisasi dan/atau forum yang menamakan dirinya Dewan Pers Indonesia bukanlah Dewan Pers sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU PERS 40/1999;
    7. Pasal 15 ayat (5) UU PERS 40/1999 yang merujuk Pasal 15 ayat (3) UU PERS 40/1999, perihal pelaksanaan pemilihan Anggota Dewan Pers oleh insan pers, sesunggguhnya normanya telah mencerminkan suatu tindakan yang demokratis pada masing-masing organisasi sesuai lingkup kewenangannya. Dan Presiden bukanlah orang yang menentukan terpilih atau tidaknya seseorang menjadi Anggota Dewan Pers karena Anggota Dewan Pers telah dipilih oleh masing-masing organisasi yang menaungi setiap unsur dalam Pasal 15 ayat (3) UU PERS 40/1999;
    8. Pemerintah berpendapat Para Pemohon dalam permohonan judicial review ini ini tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (vide Putusan Nomor: 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007).
  2. Dewan Pers menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh insan pers termasuk konstituen Dewan Pers dan seluruh elemen masyarakat lainnya yang telah bersama-sama mengawal kemerdekaan pers dengan memberikan perhatian terhadap perkara permohonan judicial review di Mahkamah Konstitusi ini.
  3. Dewan Pers menegaskan, tetap dan selalu berkomitmen melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana amanat UU PERS 40/1999 dalam rangka mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional serta bersama-sama konstituen Dewan Pers dan masyarakat sipil lainnya menjaga dan melawan adanya upaya mendelegitimasi Dewan Pers dan UU PERS 40/1999 dari pihak manapun.
  4. Dewan Pers menegaskan bahwa berbagai peraturan-peraturan pers dibuat dan disusun oleh para konstituen yang difasilitasi oleh Dewan Pers, secara keseluruhan memberikan pedoman dan standar yang diikuti oleh organisasi pers baik organisasi wartawan maupun organisasai perusahaan pers.
  5. Dewan Pers mengimbau masyarakat insan pers dan elemen masyarakat lainnya agar tidak terpengaruh dan terprovokasi dengan adanya upaya dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk mediskreditkan Dewan Pers melalui segala cara dan segala saluran informasi apapun. Karena itu diharapkan selalu menguji dan memverifikasi informasi tersebut kepada Dewan Pers dan perwakilan Konstituen Dewan Pers.
  6. Dewan Pers mengajak semua insan pers tetap menjaga Pers Indonesia sebagai salah satu pilar demokrasi, menjaga dan melawan terhadap upaya-upaya pelemahan kemerdekaan pers yang profesional dan bertanggungjawab yang terus menerus disempurnakan.

(*/Parmin)

Minsel, SulutNews.com -- Kepala satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Kepolisian Resort (Polres) Minahasa Selatan (Minsel) AKP Rio Gumara, SIK, di ruang kerjanya pada Jumat (15/10/2021) memberikan penjelasan bahwa telah melakukan penahanan terhadap tersangka M (49).

Penahanan tersangka M dilakukan pihak kepolisian karena dari hasil pemeriksaan Polisi diketahui melakukan tindak pidana cabul terhadap anak pada Bulan September 2021, di ruang guru di salah satu sekolah menengah di Minsel.

Aksi tak terpuji tersangka kemudian sempat di foto oleh seorang siswi dan ramai di media sosial ini mengundang perhatian warganet hingga pihak pemerintah setempat.

"Dasar penyidikan tindak pidana cabul yaitu Laporan Polisi nomor LP/B/54/X/2021/SPKT/Res Minsel/Polda Sulut, tanggal 11 Oktober 2021 dan SP.Sidik/127/X/2021/Reskrim, tanggal 11 Oktober 2021," terang AKP Rio Gumara.

Sebelumnya, Sat Reskrim Polres Minsel telah memeriksa 6 (enam) orang saksi serta telah melakukan gelar perkara dan menetapkan lelaki M selaku tersangka.

Terhadap tersangka M ditetapkan pasal persangkaan yakni pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang RI no. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

"Untuk ancaman hukuman sesuai pasal yang dipersangkakan yaitu pidana penjara paling singkat 5 (Lima) tahun dan paling lama 15 (Lima belas) tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah," tambah Kasat Reskrim.

(***/Tamura)

Manado Sulutnews.com - Komisi III DPR-RI yang membidangi Hukum dan HAM serta Kepolisian Kamis (14/10) melakukan tatap muka masa reses pertama 2021-2022 dengan Mitra Kerja di Sulut yakni Kanwil Kementrian Hukum dan Ham Sulut Di Hotel Swisbell Manado.

Ketua rombongan Pangeran Khairul Saleh bersama sembilan angota Komisi III diterima Plt Kanwil Hukum dan HAM Sulut Jhony Pentas Simamora dan staf. Menurut Pangeran kunjungan ke Sulut untuk memantau dan mencari masukan terkait kerja para mitra kerja di daerah.

Kepada wartawan Nasir J salah satu angota Komisi III dari Partai Keadilan Sejahtra usai tatap muka mengatakan pihaknya ingin mencari masukan dari daerah dan juga kami memantau kondisi daerah. Terkait dengan Kementrian Hukum dan HAM kita ingin tau mengenai isu isu orang asing dan juga kondisi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) seperti apa kondisinya. Karena isu orang asing dan masalah Lapas atau penjara itu menjadi isu menarik."Jadi dua isu ini sering ramai. Seperti belum lama ini ada penjara yang terbakar" kata Nasir. Ini jangan terjadi lagi didaerah daerah.

Terkait pegawasan orang asing didaerah,  bidang imigrasi tentunya harus mekakukan pengawsan ketat bagi orang asing karena isu orang asing masuk ke Indonesia secara ilegal juga sering ramai diperbincangkan, jadi harus ketat pengawasanya.

Mengenai adanya warga asal Sangihe yang sudah kawin mawin dengan warga Philipina negara tetanga kita  dan sudah tingal di Kota Bitung yang status kewarganegarannya belum jelas itu harus diselesaikan agar tidak ada masalah kalau pemerintah akan memberikan bantuan seperti Bansos atau bantuan lainya.'"Kalau status jelas akan dapat bantuan" katanya.

Terus Diawasi

Sementara itu Kakanwil Hukum dan HAM Sulut Jonny Pentas Simamora kepada wartawan mengatakan pihaknya terus tingkatkan kinerja. Mengenai orang asing seperti status kewarganegaraan warga sanger yang sudah kawin mawin dengan warga Philipina kita awasi dan terus berupaya untuk mengurus status mereka. Ada ratusan warga. "Kami tetap terus mengurus warga di Bitunh" kata Simamora.

Saleh menambahkan, usai tatap muka dengan Kakanwil Hukum dan HAM Komisi III melanjutkan tatap muka dengan jajaran Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri se- Sulut, dimana sebelumnya dengan Kejaksaan Tingi Sulut dan Kapolda Sulut. (fany)

Manado,Sulutnews.com – Sepak terjang lelaki berinisial VS alias Gopes (32) akhirnya terhenti di tangan Tim Maleo Polda Sulut bersama Tim Totosik Polres Tomohon.

Saat dikonfirmasi Jumat (15/10/2021) siang, Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Jules Abraham Abast menerangkan, lelaki yang berprofesi sebagai sopir, yang berdomisili di Kelurahan Bumi Nyiur Kecamatan Wanea Kota Manado ini diamankan tim gabungan pada Rabu, 13 Oktober 2021 sekitar pukul 20.30 Wita di depan Kantor Balai POM Kelurahan Winangun Atas.

“Tersangka diamankan oleh tim gabungan karena telah melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dan pencurian barang elektronik,” ujar Kombes Pol Jules Abraham Abast.

Menurut Kombes Pol Jules Abraham Abast, terungkapnya kasus ini berawal dari aksi pencurian yang dilakukan tersangka di rumah korban Inggrit Julike Faransine Palit (48) di Kakaskasen Tiga, Tomohon pada hari Minggu, 10 Oktober 2021.

Pagi itu sekitar pukul 09.00 Wita, korban bersama suami dan anak-anaknya pergi ke gereja. Saat kembali lagi pada pukul 10.20 Wita, korban mendapati jendela rumahnya sudah dalam keadaan terbuka.

Merasa curiga korban kemudian melihat rekaman CCTV yang terpasang di sekitar rumah. Dari hasil pemeriksaan rekaman CCTV, terlihat ada dua orang yang masuk ke halaman parkir rumah korban dan terlihat salah seorang pelaku sedang mencongkel jendela dan masuk ke dalam rumah korban.

Dalam rekaman CCTV tersebut, kedua pelaku keluar dari dalam rumah sambil membawa 2 buah tas berwarna hitam dan selanjutnya langsung naik kendaraan R2 meninggalkan TKP.

Korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tomohon, yang langsung ditanggapi oleh Tim Totosik Polres Tomohon bekerja sama dengan Tim Maleo Polda Sulut.

Berdasarkan hasil rekaman CCTV yang ada, Tim yang sudah mengantongi ciri-ciri pelaku, kemudian melakukan pengembangan ke wilayah Kota Manado, dimana sesuai data dan identitas dari nomor Polisi R2 yang digunakan oleh kedua pelaku.

“Tim gabungan berhasil mengamankan tersangka Gopes yang sedang menuju ke arah Manado dengan sepeda motor, tepatnya di depan Kantor Balai POM, sedangkan tersangka lainnya melarikan diri dan saat ini sedang dalam pengejaran Polisi,” ujar Kombes Pol Jules Abraham Abast.

Dari hasil interogasi, tersangka Gopes mengakui perbuatannya telah melakukan beberapa kali pencurian bersama rekannya lelaki JL alias Rombe.

“Tersangka Gopes masih menjalani Pembebasan Bersyarat hingga bulan Agustus 2022. Ia merupakan residivis pencurian ternak dan ditahan di Lapas Papakelan pada tahun 2017 dan baru bebas bulan Agustus 2021. Gopes pernah juga pernah ditahan di Rutan Malendeng atas kasus penggelapan pada tahun 2009 dan bebas tahun 2010,” terang Kombes Pol Jules Abraham Abast.

Barang bukti yang berhasil diamankan, diantaranya 3 unit ranmor R2, 2 buah laptop, 1 buah kamera foto, 2 buah HP, kunci T, sajam berukuran 30 cm, palu dan obeng plat.(Adrian)

Manado,Sulutnews.com - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Sulawesi Utara (Sulut) bersama Polda Sulut menggelar aksi kepedulian terhadap mahasiswa dan masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

Koordinator Daerah BEM Nusantara Sulut Kurnia Surentu, mengatakan, kegiatan dilakukan dalam bentuk pemberian bantuan sosial (bansos) berupa paket sembako, pada Selasa dan Kamis tanggal 12 dan 14 Oktober 2021.

"Sebanyak 400 paket sembako diberikan kepada 13 kampus yang ada di Manado, Tomohon, dan Minahasa," ujarnya.

Selain itu, lanjut Kurnia, sembako juga diberikan kepada Panti Asuhan Daru Saadah, Wonasa, dan para lansia di Lingkungan I dan II Kelurahan Pinaesaan Manado, masing-masing sebanyak 40 paket.

“Terima kasih atas dukungan dan kerjasama dari Polda Sulut yang selalu mendukung kegiatan BEM Nusantara Sulut,” pungkas Kurnia.

Sementara itu Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Jules Abraham Abast menambahkan, pemberian bansos ini sejalan dengan program Empathy Building yang digagas langsung oleh Kapolda Sulut Irjen Pol Nana Sudjana.

“Program Empathy Building adalah wujud nyata kepedulian dan solidaritas Polda Sulut bersama pihak terkait serta elemen masyarakat terhadap sesama terutama di tengah pandemi Covid-19,” ujarnya, Jum'at (15/10) pagi, di Mapolda Sulut.

Lanjut Kombes Pol Jules Abraham Abast, pemberian bansos ini bertujuan untuk sedikit meringankan beban mahasiswa dan masyarakat di tengah pandemi.

“Kami juga mengapresiasi kegiatan bersama BEM Nusantara Sulut ini. Dengan harapan kerjasama dalam program-program BEM akan berlanjut, sehingga dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkas Kombes Pol Jules Abraham Abast. (Adrian)

Foto : Salah satu lokasi Galian C ilegal yang masi beroprasi.

Minahasa, Suputnews.com - Aktivitas Tambang galian C di perkebunan Kasuang kelurahan Tataaran 2 Kecamatan Tondano Selatan kabupaten Minahasa, kembali menuai sorotan warga. Pasalnya aktivitas penambangan ini dinilai merugikan masyarakat umum dan mengancam sumber mata air yang ada di Tombkakar Tataaran dan Uluran Roong Koya.

"Namun hingga saat ini belum ada upaya dari pemerintah setempat untuk menghentikan kegiatan tersebut.

Padahal sebelumnya pada Maret 2021 Pemerintah Kabupaten Minahasa melalui Pemerintah Kecamatan  dan  Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemkab Minahasa telah melakukan penertipan sebagai tindak lanjut atas laporan warga.

"Sayangnya sampai hari ini penertipan yang telah dilakukan oleh pemerintah belum di indahkan oleh sejumlah oknum yang masi bertahan di dalam area tersebut.

Dari pantauan media ini, Kamis (14/10/2021) tampak sejumlah alat dan puluhan mobil truk pengangkut material  masi beroperasi di dalam area.

Bahkan kepada wartawan saat berbincang - bincang, sejumlah pekerja di lokasi ini menuturkan bahwa aktivitas yang mereka jalankan itu aman sebab sudah berkordinasi.

"Torang ada bakarja disini aman. torang pe bos soberkoordinasi kaatas, "solama torang ada bakarja sini bukang nanti sekarang, "lia toh torang aman - aman deng  nyanda ada masalah", ucap mereka dengan dialeg manado.   Sayangnya siapa oknum atasan yang dimaksut enggan dibeberkan oleh mereka.

Kepada media ini sejumlah  masyarakat setempat dan  pemilik lahan yang berada di sekitar lokasi galian C mendesak agar masalah ini harus di ditangani serius oleh TNI - Polri.

Pasalya kata mereka jika penertipan hanya di lakukan oleh pemerintah setempat  tanpa melibatkan unsur TNI - Polri,  oknum - oknum penambang di galian C ini tidak bisa dihentikan tanpa diberikan sangsi hukum yang tegas, ungkap ibu kori dan bapak Dani Warga setempat.

Kalaupun ada penertipan dari pemerintah tunggu seminggu setelah aman para oknum ini diam - diama akan kembali  beroperasi.

Ini terjadi karna kurangnya keseriusan dan tindakan tegas yang di ambil dari pemerintah.

"kita ini heran kok ada tambang galian C di wilayahnya  trus kok pemerintah seperti tutup mata seolah olah tidak mengetahui itu, ini ada apa sebenarnya, ” tegas sejumlah warga.

Seharusnya kalau kedapatan ada aktivitas tambang galian C ilegal yang beroperasi di kabupaten Minahasa siapapun dia harus diberikan sangsi hukum yang tegas agar ada efek jerah.

kalaupun didapati eksplorasi tambang tersebut diback-up oleh oknum-oknum tertentu kami minta  tangkap dan penjarakan, imbuh mereka.

 

Terpisah kepada media ini, Jumat (15/10) Kepala Dinas Energi, Sumber Daya Mineral (ESDM) Daerah Provinsi Sulut Drs Franciscus Maindoka dalam keteranganya menegaskan bahwa Galian C yang berada di di jalan Kasuang kecamatan Tondano Barat tidak diijinkan oleh Pemerintah, "karena di daerah itu terdapat wilayah sumber mata air ujar Maindoka saat di konfrimasi.

Karena dampaknya akan merusak lingkungan bahkan bisa mempengaruhi resapan air di uluna dekat dengan galian batu tersebut, maka Dinas ESDM Provinsi Sulut tidak mengeluarkan ijin tukas Maindoka.

Terkait ancaman kerusakan lingkungan akibat beroperasinya  lokasi tambang galian C di wilayah kecamatan Tondano Selatan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemkab Minahasa, Vicky Kaloh saat  di konfirmasi Kamis (15/10) kemarin, sampai berita ini diturunkan tidak memberikan tanggapan. (Adrian)

Manado, Sulutnews.com - Kepala Bidang SMA Diknas Sulut Arthur Tumipa M.Ed mengatakan sejak dilaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di 230 SMA baik negeri dan swasta yang ada di 15 Kabupaten Kota sejak awal September hinga awal Oktober  belum ada laporan ada siswa atau guru yang terkena covid 19. "Jadi kita bersyukur belum ada yang terkena Covid 19 baik siswa dan guru guru serta staf" kata Arthur Tumipa kepada Sulutnews Rabu (13/10) dikantornya.

Menurut Tumipa dalam PTM dengan siswa sekitar 100 ribu pihaknya melakukan pengawasan ketat bekerja sama degan satgas Covid disetiap sekolah. Setiap sekolah harus lakukan prokes ketat. "Sekolah yang lalai dan tidak lakukan Prokes ketat diberikan sangsi."Ujar Tumipa.

Dikatakan dalam PTM ada sekolah yang lakukan satu sif ada juga dua sif terutama sekolah yang banyak siswa. PTM hanya dua jam. Siswa yang belum mendapat ijin dari orang tua untuk ikut PTM tetap mengikuti lewat belajar daring"Tidak ada siswa yang tidak belajar. Semua harus ikut belajar baik PTM maupun belajar daring"kata Tumipa.

Sementara itu Kepala Sekolah ( Kepsek) SMA Negeri 2 Manado Berti Dondokambey SPd secara terpisah mengatakan PTM disekolah berjalan lancar dan prokes ketat. Hinga saat ini belum ada yang terkena Covid 19. Usai PTM siswa langsung pulang kerumah.(fany)

Jakarta,Sulultnews.com - PWI Pusat bekerja sama dengan PT Astra kembali menggelar Safari Jurnalistik batch 3, Rabu (13/10/2021). Acara ini dibuka oleh Ketua Umum PWI Pusat Atal S. Depari.

Para pembicara yang hadir di antaranya ialah Ketua KPI, Agung Suprio, Ketua ATVSI, Syafril Nasution, Ketua ATVLI, Bambang Santoso, dan pengamat televisi, Apni Jaya Putra dengan dimoderatori Ahmed Kurnia, yang merupakan Direktur Sekolah Jurnalisme Indonesia.

Safari Jurnalistik kali ini mengambil tema 'Masa Depan Free to Air di Era Digital dan 5G'

Atal S. Depari dalam sambutannya menjelaskan, teknologi 5G terus disuarakan PWI karena dianggap sangat penting. Teknologi nirkabel ini merupakan generasi kelima yang akan sangat mengubah landscape digital ke depan.

“Ketika TV 60 tahun lalu televisi tiba di rumah kita, konten disiarkan oleh sejumlah kecil stasiun TV yang mengontrol akses ke gelombang udara. Namun sekarang televisi berkembang pesat menjadi sangat luas dan beragam secara langsung maupun demand yang didukung teknologi broadband,” ujar Atal.

Atal menambahkan, wartawan harus bersiap memanfaatkan peluang-peluang yang ada melalui teknologi 5G. Sembari tentunya meng-upgrade diri untuk meraih kesempatan-kesempatan yang terbuka lebar kala inovasi teknologi 5G seperti migrasi siaran televisi terestrial dari analog ke digital pada 2022 mendatang.

“Ini suka atau tidak suka kita telah masuk dunia digitalisasi, dengan hadirnya teknologi 5G akan membuka banyak peluang sekaligus tantangan bagi wartawan dan masyarakat. Lahirnya banyak televisi digital akan butuh banyak SDM kapabel dan kompeten. Lebih penting lagi media TV akan butuh konten unik dan spesifik yang menyasar wilayah dan komunitas tertentu," terang Atal yang pernah menjabat ketua umum SIWO Pusat.

"Maka siapa pun yang mengedepankan keberagaman, lokalitas dan edukasi akan memenangkan persaingan ini. Program tersebut dibutuhkan pemirsa dan Tv butuh mengisi slotnya masing-masing,” sambungnya.

Ketua KPI Pusat Agung Suprio sependapag masyarakat, termasuk insan pers harus mulai bersiap dengan peralihan ke siaran digital.

“Kami juga meminta masyarakat mulai memahami sistem siaran digital serta apa saja manfaat yang akan mereka peroleh,” ujar Agung Suprio.

Menurutnya, migrasi digitalisasi keniscayaan sehingga media televisi pun dipaksa untuk terus berinovasi.

“Milenial bahkan anak usia 11 tahun cenderung konsumsi konten melalui smartphone, sudah jarang menonton TV dan nangis kalau handphone-nya diambil. Mereka ingin mengendalikan konten melalui smartphone. Inilah perubahan perilaku yang membuat TV free to air ditinggalkan oleh penontonnya walaupun secara subjektif kaum perempuan tetap suka nonton TV Free to air seperti sinetron,” ujar Agung.

Agung berharap agar free to air digital di Indonesia segera bisa dinikmati secara gratis oleh masyarakat Indonesia seperti di Jerman.

“Ini demi menyesuaikan kebiasaan milenial melalui perubahan perilaku mereka seperti yang terjadi di Jerman,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) Syafri Nasution menyatakan stasiun TV pada umumnya telah siap dengan peralihan siaran ke digital. Malah, sebagian anggota ATVSI secara bertahap sudah memulainya. Sehingga pada waktu yang  ditentukan, 2 November 2022, seluruh siaran televisi berbasis analog betul-betul setop.

“Kami sudah memiliki infrastruktur dan tenaga kerja sumber daya manusia di setiap wilayah siaran contoh saja di RCTI sudah ada infrastruktur dari Aceh hingga Papua namun dari pelaksanaan ASO ini kami tidak mendapatkan semua provinsi sehingga begitu banyaknya investasi sudah dilakukan oleh kami baik itu untuk peralatan bangunan tanah terutama SDM nya akan muazir," tutur Syafri.

Dari sisi TV lokal, Ketua Umum Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Bambang Santoso mengharapkan perlakuan sama dengan TV nasional agar tetap bisa eksis ke depannya.

“Ada tiga hal yang harus dilakukan (pemerintah). Pertama harus mendapat regulasi yang jelas, kedua TV lokal harus mendapatkan perlakuan sama tidak bisa dibedakan karena akan semakin menggerus dan menyulitkan. Ketiga perlindungan investasi jadi tidak hanya TV besar tapi semua media cetak juga,” paparnya.

Tantangan TV lokal, menurut Bambang, cenderunh teknis karena akan menjadi broadcaster kedua secara konten dan ketiga terkait bisnis.

“Namun, menyikapi perubahan ini, ATVLI sudah menyiapkan satu skim yang namanya TVLI Channel untuk berdayakan dan menyatukan TV TV lokall,” bebernya.

Apni Putra Jaya mengatakan, ketika proses migrasi berjalan maka yang memenangi kompetisi di antara televisi maupun media ialah pemilik konten menarik.

“Siapa yang akan menang dari seluruh proses kompetisi ini? Mereka yang memegang konten kawan-kawan. Pada saat ini konten and game sudah tidak terlihat lagi siapa pemain global dan lokal, akan terjadi banyak partnership, akan ada akuisisi arus modal dari luar juga dan jalur distribusi di broadband,” jelasnya.

Apni berpendapat migrasi TV digital tak hanya membuat siaran TV free to air terestrial menghasilkan kualitas gambar dan audio yang jernih di layar kaca.

"Migrasi TV digital merupakan wujud nyata bahwa negara sedang melayani masyarakatnya untuk mempermudah akses terhadap berbagai platform media," tegasnya.

Dia juga meminta agar masyarakat mendukung upaya migrasi ke TV digital agar pembangunan infrastruktur internet dengan kecepatan tinggi dapat segera terlaksana.

“Digitalisasi akan mengubah fungsi produksi, distribusi dan rekomendasi konten,” tutupnya.(*/Parmin)

Mitra,Sulutnews.com - Hukum Tua Desa Rasi Satu, Alfian Kapahang, memimpin langsung Pemerintah Desa (Pemdes) Rasi Satu bertugas di Pos Penyekatan Vaksinasi Akses Masuk Ibukota Mitra, Ratahan (14/10/2021).

 

" Penyekatan ini bukan hanya ceremonial saja, tapi ini sebagai langkah pemerintah untuk mengendalikan juga penyebaran covid 19," terang Kapahang.

 

Lebih lanjut dirinya mengatakan, dirinya bersama seluruh jajaran pemerintah dan BPD desa Rasi Satu terus berkomitmen untuk menunjang setiap program baik dari Pusat hingga daerah.

 

" Tentu kami perpanjangan tangan dalam setiap program, terlebih saat ini gencar gencarnya untuk vaksinasi, harapan dengan metode ini pandemi bisa cepat berakhir," pungkas Kapahang.

 

Kapahang bahkan mengatakan, dalam tugas di pos penyekatan, bersama jajaran yang ada, terus berkomunikasi secara santun kepada pengendara yang melintas.

Tomohon, Sulutnews.com - Walikota Tomohon Caroll J.A. Senduk, SH menghadiri wisuda Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon angkatan XVII T.A 2020/2021.Yang dilaksanakan di Auditorium Bukit Inspirasi (ABI) Tomohon, Kamis 14 Oktober 2021.

Walikota Caroll mengatakan dalam sambutannya Syukur Tomohon saat ini berada pada level II maka bisa dilaksanakan Wisuda secara tatap muka. Atas nama masyarakat dan pemerintah Kota Tomohon, saya mengucapkan selamat dan sukses kepada para Wisudawan Akademi Keperawatan yang telah berhasil menyelesaikan studi dengan hasil yang sangat memuaskan dan membanggakan. Semoga acara Wisuda saat ini akan memotivasi semangat dan tekad kita untuk terus berkarya dan berusaha membangun diri masing – masing terlebih bagi bangsa dan negara serta Kota Tomohon tercinta khususnya dalam bidang kesehatan.",kata Walikota Caroll.

"Ya tentunya dalam peran Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon sangat penting dengan pembangunan pendidikan kesehatan keperawatan yang merupakan salah satu komponen dari tenaga kesehatan yang tersebar di berbagai tatanan pelayanan kesehatan. Dimana dengan pelaksanaan seremonial wisuda ini membuktikan keberhasilan penyelenggaraan proses pendidikan dan berhasil mencetak sumber daya manusia berkualitas yang siap pakai sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. "Ucapnya.

Tambahnya,"untuk itu dengan peran sumbangsih pemikiran bahkan kontribusi nyata yang telah diberikan Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon, saya atas nama jajaran pemerintah Kota Tomohon dan bahkan segenap masyarakat Kota Tomohon, mengucapkan terima kasih yang setinggi–tingginya, atas segala yang telah ditunjukan dan dibhaktikan bagi Kota Tomohon dan besar harapan saya bagi para Wisudawan Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon dengan kemampuan yang telah dimiliki hendaknya dapat dimanfaatkan dengan baik dan terus membangun dan mengembangkan potensi diri sehingga menjadi insan yang profesional, kompeten dan bermoral. Ada yang sempat magang kerja ke Jepang, besar harapan setelah diwisuda lebih banyak lagi sarjana Keperawatan selain memberi diri di Kota Tomohon bersama-sama berjuang melawan Covid 19, dapat juga berkarya diluar daerah bahkan diluar negeri mengingat pemerintah Kota Tomohon sudah menandatangani MoU dengan BP2MI."tutup Walikota Caroll.

Turut hadir,Khadim Pdt. DR. Hein Arina selaku Ketua BPMS GMIM, Mewakili Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 16 Akub Zainal S. Busurah, SH, MH, Badan Pengurus Yayasan GMIM Domeni AZR Wenas Ir. David Sompie, M.SE, Rohaniwan Pastor Stefanus Ardi Watuseke, MSC, Imam Rival Roring dan Pdt. DR. Antonius Dan Sompe, M.Theol, Direktur Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon DR. Ns. Joice Kaunang, SPd, S.Kep, M.Kes, Ketua Senat Intan Kotabunan, S.Pd, M.Kes, APTISI Sulut, PPNI Sulut, PPNI Tomohon serta para Wisudawa dan Wisudawati.(prise)