Bolmut, Sulutnews.com -  Tahapan Pemilu ini berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu) Pasal 167 ayat 6, dimulai 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Jumat (01/07/2022).

Berikut Tahapan Pemilu 2024 :

  1. Pendaftaran dan verifikasi calon peserta Pemilu pada 29 Juli hingga 13 Desember 2022.
  2. Penetapan peserta Pemilu pada 14 Desember 2022.
  3. Pencalonan anggota DPD pada 6 Desember 2022 hingga 25 November 2023.
  4. Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada 24 April 2023-25 November 2023.
  5. Pencalonan presiden dan wakil presiden pada tanggal 19 Oktober 2023 hingga 25 November 2023.
  6. Kampanye selama 75 hari mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024
  7. Pemungutan suara Pemilu 2024 diselenggarakan pada 14 Februari 2024.

Dilansir dari hukumonline.com, karya tulisan Wakil Ketua Dewan Pengurus Nasional (DPN) Peradi 2020-2025 Hi. Shalih Mangara Sitompul, SH, MH,  tertanggal 28 Juni 2022 "Peran Advokat dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum" berpendapat advokat dengan bekal kemampuan dan pengetahuan hukum yang cukup dapat menjalankan perannya lewat kerja-kerja pembelaan para calon dan/atau bakal calon sehingga proses Pemilu berjalan dengan fair dan objektif.

Ketentuan Pasal 1 angka 2 UUD 1945 telah menegaskan “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar”. Akhir kalimat dari pasal undang-undang dasar ini menegaskan bahwa kedaulatan itu ada di tangan rakyat, namun pelaksanaannya tidak-lah bisa sesuka hati, melainkan harus mengikuti tata cara yang telah ditentukan dalam UUD 1945.

Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimanakah cara menggunakan atau meng-exercise kedaulatan itu? Apakah 277 juta rakyat Indonesia langsung saja menggunakannya untuk menjalankan roda pemerintahan? Nyatanya tidak. Ketentuan Pasal 22E UUD 1945 sudah menjabarkan satu-satunya cara yang konstitusional untuk itu yakni melalui Pemilihan Umum (Pemilu).

Dalam ketentuan Pasal 22E ayat (1) disebutkan bahwa Pemilu diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam termin yang tetap yakni setiap 5 tahun sekali. Untuk apa? Untuk memilih wakil-wakil yang akan mengisi pilar-pilar jabatan eksekutif dan legislatif dan nantinya akan mewakili rakyat menjalankan roda pemerintahan.

Pemilu Tahun 2024 akan diselenggarakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota pada tanggal 14 Februari 2024 sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan KPU RI Nomor 21 Tahun 2022. "Keputusan KPU RI ini berdasarkan pasal 167 ayat (2) dan pasal 347 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, perlu ditetapkan hari dan tanggal pemungutan suara pada Pemilihan Umum Serentak 2024.”

Sedangkan terhadap Pilkada Serentak, disepakati dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Perubahan Pasal 201 UU Pilkada disebutkan bahwa, “Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024.”

Pada akhir tahun 2021, kerangka hukum Pemilu dan Pilkada tidak mengalami perubahan, maka aturan main dari Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 nanti tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan Pemilu 2019. Awalnya peluang untuk merevisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum masih ada dikarenakan DPR RI dan Pemerintah bermaksud menyatukan regulasi pemilihan tersebut.

Namun, RUU Pemilu ditarik dari Daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2021 sehingga UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tetap berlaku. Sama halnya, UU Nomor 1 Tahun 2015 yang telah mengalami 3 kali perubahan juga tetap berlaku dan seluruhnya akan menjadi landasan hukum pelaksanaan Pemilu dan Pilkada pada tahun 2024 mendatang.

Peran Advokat Menjaga Kualitas Pemilihan Umum :

Oleh karena Pemilu adalah satu-satunya jalan untuk menjamin keberlanjutan sebuah negara demokrasi, maka kualitas yang baik penting dalam pelaksanaan pemilu. Atas dasar itu, UUD tidak hanya mengatur dan mengedepankan aspek-aspek demokrasi saja, melainkan juga mengedepankan aspek-aspek hukum dalam penyelenggaraan Pemilu. Pelaksanaan pemilu tidak hanya melibatkan penyelenggara Pemilu saja, tetapi melibatkan pengawasan dari institusi dan aparat penegak hukum. Salah satunya adalah dengan mengatur dan menyediakan saluran penyelesaian perselisihan.

Sebagaimana diketahui, sepanjang proses penyelenggaraan Pemilu, sangat rawan sekali terjadi perselisihan-perselisihan. Baik itu perselisihan yang terjadi antar peserta pemilu satu dengan lainnya maupun perselisihan antara peserta dengan penyelenggara pemilu. Pasal 468 dan 469 UU Pemilu mengatur bagaimana proses penyelesaian sengketa pemilu dilakukan sesuai dengan tingkatannya masing-masing, baik di tingkat Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Pasal 468 dan 469 UU Pemilu tersebut, penyelesaian sengketa proses Pemilu adalah sebuah proses hukum yang di dalamnya terdapat dua tahapan proses. Atas perselisihan yang terjadi itu, mula-mula harus dicoba selesaikan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat. Proses penyelesaian ini wajib dilakukan baik oleh Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, dan maupun Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai di mana perselisihan itu terjadi.

Apabila penyelesaian melalui mediasi atau musyawarah itu tidak membuahkan hasil, maka Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota meneruskan penyelesaiannya melalui Ajudikasi. Kemudian apabila keputusan Ajudikasi ternyata tidak menyelesaikan perselisihan menyangkut verifikasi Partai Politik, penetapan Daftar Calon Tetap dan Penetapan Pasangan Calon, maka proses hukum penyelesaian harus dilanjutkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Untuk menjalani proses penyelesaian di tiga tahap itu, baik tahap mediasi atau musyawarah, tahap Ajudikasi dan dan lebih jauh lagi di tahap PTUN tentulah memerlukan pengetahuan yang cukup tentang aspek-aspek hukum, baik hukum tentang penyelenggaraan Pemilu dan maupun hukum-hukum acara di setiap tingkatan penyelesaian sengketa.

Di sanalah peran advokat sebagai penasihat atau pemberi jasa hukum diperlukan. Advokat dibutuhkan untuk mendampingi dan membela calon ataupun bakal calon untuk mempertahankan hak-haknya sebagai peserta atau calon peserta dalam Pemilu. Advokat membantu memberikan panduan agar tidak ada tindakan-tindakan yang keliru yang berisiko merugikan kepentingan hukum calon ataupun bakal calon peserta nantinya.

Peran advokat yang signifikan dalam sengketa proses Pemilu itu dijabarkan lebih jelas dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019, khususnya Pasal 10.

Berdasarkan hal tersebut, advokat sebagai salah satu penegak hukum jelas memiliki posisi yang signifikan untuk menyelesaikan sengketa proses pemilihan umum. Advokat dengan bekal kemampuan dan pengetahuan hukum yang cukup dapat menjalankan perannya lewat kerja-kerja pembelaan para calon dan/atau bakal calon dalam pemilu. Kerja-kerja advokat itu tidak hanya berkenaan dengan kerja profesionalismenya saja, melainkan advokat telah turut pula mengawal proses pemilihan umum berjalan dengan fair dan objektif sesuai asas pemilihan umum langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. (**/Gandhi Goma)

Jakarta,sulutnews.com- Kepolisian Republik Indonesia (Polri) hari ini tepat berusia 76 tahun. Selama itu, sudah banyak hal yang dilakukan Polri. Khusus HUT Bhayangkara ke-76, kali ini membahas kinerja Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Jenderal Sigit sudah memimpin institusi Polri selama kurang lebih satu setengah tahun. Dalam perjalanannya, Sigit sudah melakukan banyak hal guna mewujudkan visi yang ia usung yaitu Transformasi menuju Polri yang Presisi, yang merupakan akronim dari kata Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi Berkeadilan.

Hal itu dituangkan dalam empat transformasi dengan 16 program prioritas, 51 kegiatan 177 aksi, dan delapan komitmen. Selama menjadi Kapolri, Sigit pun telah melakukan mewujudkan semangat transformasi Polri yang Presisi dengan memaksimalkan fungsi pokok Polri yang melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat.

Dalam pelaksanaan Transformasi menuju Polri yang Presisi tak melulu bicara soal penegakan hukum. Kapolri pun mengenalkan konsep restorative justice yaitu penyelesaian perkara di luar peradilan.

Dalam rilis akhir tahun 2021, Polri telah merampungkan sebanyak 11.811 perkara melalui restorative justice. Angka ini meningkat sebesar 28,3 persen dibanding tahun 2020, dimana perkara yang diselesaikan melalui restorative justice sebanyak 9.199 perkara.

Di masa transformasi menuju Presisi, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, Kapolri memang menginstruksikan pendekatan-pendekatan secara restorative justice untuk menyelesaikan masalah, khususnya pada kasus yang dinilai dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

"Karena justru masyarakat menginginkan ini bisa diselesaikan khususnya masalah-masalah kecil. Kalau dinaikkan memunculkan polemik dimana rasa keadilan, khususnya masyarakat harusnya kita bantu," kata Dedi.

"Hanya karena kepastian hukum berjalan, akhirnya bermunculan kasus memunculkan pandangan yang tidak bagus terkait rasa keadilan yang harus diperjuangkan khususnya masyarakat kecil," sambungnya.

Sepanjang tahun 2021 dan 2022, Polri juga mempunyai tugas penanganan pandemi Covid-19. Dedi menuturkan, Polri melakukan akselerasi percepatan vaksinasi hingga pelosok daerah.

"Sepanjang 2021, capaian vaksinasi Covid-19 yang dilakukan Polri serta jajarannya hingga tingkat Polsek mencapai 61,24 persen dosis 1 dan 41,46 persen untuk dosis 2," ujarnya.

Kontribusi Polri dalam upaya Pemerintah menciptakan kekebalan komunal atau herd immunity sebesar 17,73 persen dosis 1 dan 16,79 persen dosis 2.

Polri mencatat pelayanan vaksinasi di tingkat pusat hingga jajaran dengan menggunakan jenis vaksin Sinovac, Astrazeneca, Moderna, Coronavac, Biovac sebanyak lebih dari 30 juta kali kegiatan sepanjang 2021.

Pelayanan vaksinasi ini turut serta membuat Polri meningkatkan fasilitas kesehatan di 52 rumah sakit Bhayangkara. Sehingga rumah-rumah sakit milik Polri mampu merawat pasien Covid-19.

"Dalam upaya vaksinasi selama 2021, Polri mengerahkan tenaga medis yang terdiri dari 128 dokter, 162 bidan, dan 360 hingga 7.534 vaksinator," katanya.

Berbicara mengenai penegakan hukum, Polri mencatat sepanjang tahun 202, terjadi penurunan laporan kejahatan sebesar 19,3 persen atau 53.360 perkara sepanjang tahun 2021. Sementara itu jumlah kasus yang telah dituntaskan oleh Polri peningkatan.

Adapun kejahatan paling dominan sepanjang 2021 adalah kejahatan konvensional. Jumlahnya sebanyak 174.043 perkara atau 79 persen dari seluruh jumlah kejahatan. Bila dibandingkan 2020 yakni sebanyak 199.725 perkara, jumlah kasus kejahatan menurun.

Selain kejahatan konvensional, kejahatan transnasional yang terjadi selama 2021 sebanyak 40.562 perkara. Dibanding 2020, kejahatan transnasional di 2021 juga mengalami penurunan dibandingkan sebanyak 45.425 perkara.

Kemudian, pada jenis kejahatan terkait kekayaan negara, Polri menangani 4.018 perkara sepanjang 2021. Jumlah perkara menurun dibanding 2020, yang jumlahnya 4.372 perkara.

Penanganan Terorisme

Masih angka dalam rilis akhir tahun 2021, Polri menyebut jumlah terduga teroris yang diamankan sepanjang 2021 yakni sebanyak 370 tersangka, atau meningkat sebanyak 138 orang atau setara 42,7 persen jika dibandingkan dengan 2020.

Dedi menuturkan, pihaknya mengedepankan pencegahan kasus terorisme dengan melakukan penangkapan sebelum pelaku beraksi jika telah cukup bukti, atau preventive strike. Pencegahan dikedepankan agar tak muncul korban dari aksi teror.

Meningkatnya jumlah terduga teroris yang ditangkap membuahkan hasil di mana aksi teror menurun sebanyak 7 kasus atau 53,8 persen. Pada 2021, tercatat terjadi 6 aksi teror. Sementara 2020 terdapat 13 aksi terorisme.

Sejumlah operasi juga dilakukan Polri di daerah terkait aksi kelompok bersenjata. Di Papua ada Operasi Satgas Nemangkawi. Sepanjang 2021, sebanyak 27 anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) ditangkap. Sementara 26 anggota KKB lainnya menyerahkan diri pada aparat.

Sementara Operasi Madago Raya di Poso tercatat sebanyak 7 teroris jaringan Mujahidin Indonesia Timur (MIT) ditangkap dan ditindak tegas. Salah satunya adalah Ali Kalora, yang merupakan pimpinan MIT Poso pengganti Santoso.

Komitmen Kesetaraan Gender

Tak hanya mengurusi permasalahan eksternal, Polri juga melakukan transformasi dan pembenahan di internal. Kapolri pun menepati komitmennya untuk mengembangkan karir polisi wanita (polwan). Hal ini sesuai dengan apa yang dijanjikan Sigit saat melakukan fit and proper test calon Kapolri di DPR.

Satu nama perwira tinggi menjadi sorotan dalam mutasi jabatan perdana di awal kepemimpinan Sigit, pada Kamis 19 Februari 2021. Perwira tinggi itu adalah Brigjen Ida Oetari Poernamasari. Ida dipercaya Sigit menduduki jabatan sebagai Wakapolda Kalimantan Tengah (Kalteng).

Di lingkungan Polda Metro Jaya pun, terdapat 8 polwan yang diberikan kepercayaan menjadi Kapolsek. Polwan dinilai mampu menyelesaikan permasalahan hukum khususnya yang melibatkan anak-anak.

Para polwan diharapkan lebih mampu mengayomi masyarakat demi mencegah terjadinya kejahatan. Polwan diyakini lebih mampu membedakan antara penyakit masyarakat, kenakalan remaja, dan kelompok kriminal.

Polda Maluku juga mengangkat tiga polwan dalam jabatan strategis di tingkat Polsek dan Polres. Diketahui, promosi jabatan ketiga polwan tertuang dalam ST/192/KEP./2022 dan ST/193/KEP./2022.

Dalam surat telegram tersebut tertulis Kompol Helda Misse Siwabessy yang sebelumnya menjabat Kepala Sub Bagian Pengaduan Masyarakat dan Pengawasan Itwasda Polda Maluku diangkat jadi Wakapolres Seram Bagian Barat.

Kemudian Ipda Sofia Christina Ester Alfons, yang sebelumnya menjabat Wakapolsek Baguala, mendapat promosi sebagai Kapolsek Leihitu Barat.

Selanjutnya adalah AKP Meity Jacobus sebelumnya menjabat Kasat Binmas, ditunjuk dalam jabatan baru Kapolsek Baguala.

Dalam telegram terakhir Kapolri, juga bermunculan nama polwan yang dipromosikan jabatan dan pangkatnya. Rotasi dan mutasi itu tertuang dalam surat telegram No ST/1214/VI/KEP./2022. Sebanyak 120 personel Polri dirotasi.

Dari jumlah yang dirotasi itu, terdapat satu orang Polwan yang mendapat kenaikan pangkat menjadi Inspektur Jenderal (Irjen) bintang dua, yaitu Brigjen Juansih. Dia dipromosikan menjabat Widyaiswara Kepolisian Utama Tk 1 Sespim Lemdiklat Polri.

Tak hanya Brigjen Juansih, terdapat seorang Polwan yang diamanahkan sebagai Kapolres Bukittinggi. Ada pula seorang Polwan mendapat promosi menjadi Kabag Penum Divisi Humas Polri, yaitu Kombes Nurul Azizah.

 

Selain itu, ada AKBP dr Siti Nur Imanta yang dipromosi sebagai Karumkit Tk 2 Bandung Polda Jabar. AKBP Titik Wahyuningsih sebagai Kabidkeu Polda Banten, Kombes Endang Sri wahyu Utami Kabidkeu Polda Bali, Kombes Heni Kresnowati Kabidkeu Polda Jabar, dan Kombes Yuliani Kabidkum Polda Banten.

Dedi mengatakan penempatan Polwan di posisi strategis ini merupakan komitmen Kapolri dalam kesetaraan gender.

"Penempatan Polwan merupakan komitmen Bapak Kapolri terhadap kesetaraan gender," kata Dedi.

Dedi mengatakan Polri akan terus memberikan ruang bagi Polwan. Dia menambahkan kesetaraan gender akan terus diperjuangkan. Oleh karena itu, Dedi mengatakan sejauh ini sejumlah Polwan sudah berpangkat perwira tinggi dan menempati jabatan operasional berisiko tinggi di Polri.

Tak hanya memberikan kesempatan pengembangan karir Polwan. Kapolri juga mengumumkan akan membentuk Direktorat Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Bareskrim Polri. Nantinya, Direktorat ini mayoritas kasus di sini akan ditangani oleh polisi wanita (polwan).

Direktorat Pelayanan Perempuan dan Anak nantinya sebagai organisasi khusus untuk melayani masyarakat dalam hal korban kekerasan perempuan dan anak.

Dalam catatan Polri, kasus kejahatan terhadap perempuan dan anak sepanjang 2021 yang ditangani telah tuntas sebanyak 5.637 dari total 7.059 kasus. Sementara itu, pada kasus kejahatan anak, Polri telah menyelesaikan 2.483 kasus dari total 4.957 kasus.

Rekrutmen SDM

Sepanjang 2021, Polri terus melakukan perekrutan terhadap bibit-bibit sumber daya manusia (SDM) unggul melalui jalur rekrutmen pro-aktif (rekpro). Salah satu upaya itu dengan menyaring lulusan pesantren atau santri untuk dijadikan anggota kepolisian.

Sepanjang tahun 2021, ada puluhan santri yang hafal Alquran atau hafiz Alquran direkrut menjadi anggota Polri melalui jalur rekpro.

Polri juga melakukan perekrutan terhadap 410 personel kepolisian dari suku pedalaman di Indonesia. Kemudian, sebanyak 3.500 personel dari Orang Asli Papua (OAP).

Dengan perekrutan OAP, kata dia, Polri memiliki kebutuhan dalam menjalin komunikasi yang baik guna melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas).

Berbagai hal yang dipaparkan adalah sebagian dari langkah Polri untuk menjadi lebih baik dalam memberikan pelayanan, pelindungan serta pengayoman terhadap masyarakat. Kapolri mengakui, banyak yang mengatakan bahwa konsep Polri yang Presisi ini adalah sebuah perjalanan panjang.

Ia juga meminta maaf dan meminta masyarakat terus mengoreksi dan mengkritik Polri agar lebih baik. Terlepas dari semua kekurangan yang dilakukan Polri, Kapolri berkomitmen menjadikan Polri yang semakin dicintai. Seperti sebuah pepatah klasik 'Perjalanan ribuan kilometer selalu dimulai dengan satu langkah'.

Penulis: ARP

Manado,Sulutnews.com - Kapolda Sulut Irjen Pol Mulyatno mendapat kejutan spesial dari Lantamal VIII Manado, tepat di momen spesial Hari Bhayangkara ke-76 tanggal 1 Juli 2022.

Danlantamal VIII Manado Laksamana Pertama TNI Nouldy J. Tangka bersama para PJU Lantamal VIII Manado dan beberapa staf menyambangi Rumah Jabatan Kapolda Sulut, di Jalan Bethesda Manado, Jumat (1/7/2022) pukul 06.30 Wita dan memberikan ucapan selamat Hari Bhayangkara ke-76 sambil membawa kue ulang tahun.

"Selamat Hari Bhayangkara ke-76, semoga dengan Hari Bhayangkara ini, Kepolisian Negara Republik Indonesia akan semakin solid, semakin luar biasa dan semakin Presisi dalam menjalankan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara," ujar Laksamana Pertama Nouldy Tangka.

Kedatangan Danlantamal dan jajarannya disambut hangat oleh Kapolda Sulut sekaligus menyampaikan apresiasinya.

"Terima kasih kepada Danlantamal atas perhatiannya, kami doakan semoga sinergitas kita semakin dekat dan kita selalu merasa seperti keluarga besar, dan kami doakan semoga seluruh jajarannya selalu diberikan kesehatan, kesuksesan dalam melaksanakan tugas dan senantias dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Sekali lagi terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya," singkat Irjen Pol Mulyatno.

Kejutan Hari Bhayangkara ke-76 di Rumah Jabatan ini ditandai dengan peniupan lilin kue ulang tahun oleh Kapolda Sulut.

Penulis: ARP

Manado,Sulutnews.com - Pangdam XIII/Merdeka Mayjen TNI Alfred Denny Tuejeh dan Danrem 131/Santiago Brigjen TNI Mukhlis, memimpin langsung para Komandan Satuan beserta pasukan mendatangi Mapolda Sulut untuk memberikan kejutan spesial peringatan Hari Bhayangkara ke-76, Jumat (1/7/2022) pagi.

Sontak, kedatangan Pangdam didampingi Irdam dan Kapoksahli beserta pasukan lengkap dengan membawa spanduk, kue ulang tahun, nasi tumpeng, balon merah putih, dan juga korps musik, sangat mengejutkan bagi Kapolda Sulut Irjen Pol Mulyatno maupun para Pejabat Utama serta seluruh personel.

Sesaat tiba di Mapolda, Pangdam bersama Irdam, Kapoksahli, dan Danrem bergegas menghampiri Kapolda di lobi lantai 2 sambil mengucapkan selamat Hari Bhayangkara ke-76.

Para pejabat tinggi TNI-Polri di Sulut tersebut kemudian turun ke depan lobi utama Mapolda untuk menggelar selebrasi sederhana Hari Bhayangkara ke-76 bersama para Pejabat Kodam XIII/Merdeka dan Korem 131/Santiago, Pejabat Utama Polda Sulut, juga personel TNI dan Polda Sulut.

Selebrasi diawali dengan pemasangan lilin berbentuk angka 76 yang terpasang di atas kue ulang tahun. Lilin lalu ditiup oleh Kapolda Sulut. Dilanjutkan pemotongan nasi tumpeng oleh Kapolda, kemudian pelepasan balon merah putih di halaman Mapolda Sulut.

Diakhiri santap kasih bersama nasi tumpeng di depan lobi utama Mapolda. Rangkaian selebrasi sederhana namun kental dengan nuansa sukacita dan kekeluargaan ini bertambah semarak dengan iringan musik yang dibawakan oleh Korps Musik TNI AD.

Kapolda Sulut dalam sambutannya, mengaku sangat terkejut atas kedatangan Pangdam dan Danrem beserta jajaran pagi ini.

"Terus terang saya kaget dengan adanya surprise spesial dari Pak Pangdam, Pak Danrem dan jajaran. Saya sulit mengatur kata-kata saya karena bercampur baur antara haru dan bangga atas kejutan di Hari Bhayangkara ke-76 ini," ujar Irjen Pol Mulyatno, disambut aplaus meriah seluruh hadirin.

Irjen Pol Mulyatno pun menghaturkan terima kasih kepada Pangdam XIII/Merdeka, Danrem 131/Santiago dan jajaran atas kunjungan spesial ini. 

"Saya beserta keluarga besar Polda Sulut mengucapkan terima kasih. Ini merupakan salah satu simbol sinergitas kita yang sebenarnya. Semoga Pak Pangdam, Pak Danrem beserta seluruh jajarannya selalu diberikan kekuatan, kesehatan untuk mengemban tugas-tugas negara, semakin sukses dalam mengemban tugas-tugas, serta selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa," tuturnya.

Irjen Pol Mulyatno mengungkapkan, baginya TNI adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan.

"Darah saya adalah darah tentara. Bapak saya tentara, pangkat terakhir Kopral. Makanya kalau saya sama tentara itu walaupun tidak terkata-kata, tetapi saya selalu menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Sekali lagi, saya menghaturkan terima kasih dan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada Pak Pangdam, Pak Danrem beserta jajaran. Semoga sinergitas kita ini akan terbangun terus, sehingga kita semua akan selalu sukses dalam menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara," pungkas Irjen Pol Mulyatno.

Sementara itu Pangdam XIII/Merdeka menuturkan, hari ini sengaja memberikan surprise kepada Kapolda Sulut dalam rangka peringatan Hari Bhayangkara ke-76.

"Selamat Hari Bhayangkara ke-76 tahun 2022. Dan kami memang sengaja mengaktualisasikan ini dengan cara yang kami lakukan pagi ini," kata Mayjen Tuejeh.

Surprise ini, lanjutnya, sebagai bentuk bahwa selaku Pangdam dirinya merasa selama ini sangat dibantu oleh Kapolda Sulut dan jajaran.

"Saya merasa hubungan kami sangat baik. Dan saya berharap (hubungan baik) itu tidak saja antara saya dengan Pak Kapolda untuk mengawal pemerintah daerah, memulihkan ekonomi, dan reformasi struktural menuju Indonesia yang tangguh dan Indonesia yang tumbuh. Mudah-mudahan sinergitas dan kolaborasi yang baik selama ini bisa terus lanjut kita kembangkan untuk kemajuan wilayah Sulawesi Utara," tutup Mayjen Tuejeh.

Penulis: ARP

Minahasa,Sulutnews.com – Kapolda Sulawesi Utara (Sulut) Irjen Pol Mulyatno menghadiri pelantikan hukum tua (kepala desa) Kabupaten Minahasa tahun 2022 yang dirangkaikan dengan serah terima tanah antara Polda Sulut dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa, Kamis (30/6) pagi, di gedung pertemuan Wale Ne Tou, Minahasa.

Kapolda dalam sambutannya, mengucapkan selamat dan sukses atas dilantiknya 98 hukum tua di Kabupaten Minahasa tahun 2022 ini.

“Pemimpin itu tidak lagi memikirkan dirinya sendiri tetapi harus memikirkan masyarakat yang dipimpinnya, termasuk masyarakat yang dulu berseberangan pilihan. Sekarang harus dirangkul, bekerjasama, bergotongroyong untuk membangun desa demi mewujudkan masyarakat yang tata tentrem kerta raharja,” ujar Irjen Pol Mulyatno.

Terkait serah terima tanah, Irjen Pol Mulyatno pun mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Gubernur Sulut, Bupati Minahasa, Wakil Bupati Minahasa, dan Ketua DPRD Minahasa yang telah merestui dan menyelenggarakan serah terima atau tukar guling tanah antara Polda Sulut dengan Pemkab Minahasa ini.

“Ini adalah sebuah upaya untuk mendukung tugas-tugas Polri dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum maupun dalam memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat,” kata Irjen Pol Mulyatno.

Lanjutnya, melalui serah terima tanah ini Polda Sulut telah memperoleh kepastian untuk membangun pada lokasi-lokasi yang telah diberikan sertifikat resmi.

“Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih atas serah terima tanah kepada kami. Sehingga bisa memberikan jaminan kepastian kami untuk membangun pada lokasi-lokasi yang telah diberikan sertifikat resmi. Dengan demikian Polri dapat meningkatkan pelaksanaan tugas-tugas pokoknya,” pungkas Irjen Pol Mulyatno.

Sementara itu Gubernur Sulut Olly Dondokambey mengatakan, seluruh pihak patut bersyukur atas terlaksananya proses serah terima tanah ini karena sempat tertunda beberapa waktu.

“Sehingga kerjasama antara pemerintah dengan kepolisian ini bisa berlangsung terus dalam setiap kegiatan, baik kegiatan di bidang sosial, keamanan, dan lainnya,” singkatnya.

Prosesi serah terima ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara (BMN) Tanah Milik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Utara kepada Pemkab Minahasa, oleh Kapolda Sulut Irjen Pol Mulyatno selaku Pihak Pertama dan Bupati Minahasa Royke Octavian Roring selaku Pihak Kedua. Pihak Pertama menyerahkan kepada Pihak Kedua berupa sebidang tanah milik Polres Minahasa yang berlokasi di Kelurahan Tounkuramber, Kecamatan Tondano Barat, Kabupaten Minahasa dengan luas 7.535 meter persegi.

Selanjutnya, penandatanganan Berita Acara Serah Terima Tanah Milik Pemkab Minahasa kepada Polda Sulut, oleh Bupati Minahasa selaku Pihak Pertama dan Kapolda Sulut selaku Pihak Kedua. Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat mengadakan serah terima Barang Milik Daerah Pemkab Minahasa berupa tanah sebagai berikut:

  1. Tanah yang berlokasi di Kelurahan Wewelen, Kecamatan Tondano Barat, Kabupaten Minahasa dengan luas 21034 meter persegi yang diperuntukkan sebagai kantor dan asrama Polres Minahasa;
  2. Tanah yang berlokasi di Kelurahan Tounkuramber, Kecamatan Tondano Barat, Kabupaten Minahasa dengan luas 598 meter persegi yang diperuntukkan sebagai kantor Polsek Tondano;
  3. Tanah yang berlokasi di Kelurahan Tounkuramber, Kecamatan Tondano Barat, Kabupaten Minahasa dengan luas 616 meter persegi yang diperuntukkan sebagai sekolah TK Bhayangkari;
  4. Tanah yang berlokasi di Kelurahan Rinegetan, Kecamatan Tondano Barat, Kabupaten Minahasa dengan luas 2840 meter persegi yang diperuntukkan sebagai rumah dinas dan asrama Polres Minahasa;
  5. Tanah yang berlokasi di Desa Tonsea Lama, Kecamatan Tondano Utara, Kabupaten Minahasa dengan luas 828 meter persegi yang diperuntukkan sebagai kantor Polsek Toulimambot;
  6. Tanah yang berlokasi di Kelurahan Sumalangka, Kecamatan Tondano Utara, Kabupaten Minahasa dengan luas 623 meter persegi yang diperuntukkan sebagai rumah dinas Kapolres Minahasa;
  7. Tanah yang berlokasi di Kelurahan Sumalangka, Kecamatan Tondano Utara, Kabupaten Minahasa dengan luas 4740 meter persegi yang diperuntukkan sebagai poliklinik dan barak Dalmas Polres Minahasa.

Kedua berita acara serah terima tersebut turut ditandatangani oleh saksi dari kedua belah pihak yaitu, Kapolres Minahasa AKBP Tommy Bambang Souissa dan Wakil Bupati Minahasa Robby Dondokambey.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut di antaranya, yang mewakili Ketua DPRD Sulut, Ketua DPRD Minahasa beserta Forkopimda, para Pejabat Pemkab Minahasa, beberapa Pejabat Utama Polda Sulut, tokoh agama, tokoh masyarakat serta tamu undangan lainnya.

Penulis: ARP

Minahasa,Sulutnews.com - Bupati Minahasa DR. Ir. Royke Octavian Roring, M.Si, IPU, ASEAN.Eng didampingi Wakil Bupati Minahasa DR (HC) Robby Dondokambey S.Si MM Melantik 98 Hukum Tua di Kabupaten Minahasa bertempat di Gedung Wale Ne Tou, Kamis (30/6/2022).

Pertama kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan karena proses pemilihan hukum tua di kabupaten Minahasa di 98 desa di dua kecamatan sudah berlangsung dengan baik, sehingga proses pelantikan dan sumpah janji berjalan sesuai dengan baik, ucap Bupati Minahasa.

Dalam sambutannya Bupati juga mengajak kepada 98 hukum tua yang baru di lantik dan di ambil sumpah agar bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi)  terutama membangun desa yang dipimpinnya serta membangun Kabupaten Minahasa tercinta.

Bupati juga mengingatkan agar para hukum tua yang baru dilantik dapat  menghimpun kembali warga masyarakat agar jangan terpecah-pecah.

"Karena tentu selama pemilihan dan setelah pemilihan masih ada masyarakat yang terkotak-kotak sesuai dengan pilihan mereka masing-masing ujarnya.

Kita berdoa semoga menyatu kembali untuk membangun desa dan untuk membangun Minahasa tercinta dan Sulawesi Utara," pungkas Bupati.

Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan Penandatanganan Hibah antara Polda Sulawesi Utara dengan Pemerintah Kabupaten Minahasa, turut Hadir, Forkopimda Sulut, Ketua DPRD Minahasa Glady Kandouw SE, Ketua Tim penggerak PKK kabupaten Minahasa Dra. Fenny Ch. Roring Lumanauw, SIP, Wakil Ketua TP-PKK  Ibu Martina Lengkong, SE, Forkopimda Minahasa, FKUB Minahasa dan Jajaran Pemkab Minahasa.

Penulis: ARP

Manado,Sulutnews.com - Tim Resmob Polres Tomohon mengamankan terduga pelaku pencurian handphone, yang terjadi di Kelurahan Kakaskasen III Kecamatan Tomohon Utara, Selasa (28/6/2022).

Dikonfirmasi Kamis (30/6/2022) siang, Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Jules Abraham Abast membenarkan hal tersebut.

"Polisi mengamankan 2 pria, yaitu masing-masing FW (31) oknum honorer warga Tomohon Tengah yang diduga melakukan pencurian, dan SO (44) yang melakukan pembelian barang hasil curian, pada hari Rabu (29/6/2022)," terangnya.

Pencurian tersebut dilaporkan oleh Ang Kok Thung (75) yang menjadi korban pencurian, yang terjadi di kios miliknya.

"Awalnya korban sedang melayani seorang pria yang sedang membeli sebungkus rokok. Setelah selesai melakukan transaksi, pria tersebut meninggalkan kios. Saat itu korban sadar jika handphone Samsung miliknya sudah hilang," ujar Kombes Pol Jules Abraham Abast.

Pasca kejadian tersebut, korban segera melapor ke Polres Tomohon dan langsung ditindaklanjuti oleh Tim Resmob.

"Polisi segera melakukan penyelidikan dengan mengecek kamera pemantau yang berada di kios milik korban. Berdasarkan video kamera pemantau tersebut, polisi mendapatkan ciri-ciri pelaku dan segera melakukan pengembangan," lanjutnya.

Saat diamankan Tim Resmob di sekitar Tomohon Tengah, terduga pelaku FW mengaku jika barang hasil curian telah dijual kepada sesorang.

"Berdasarkan pengakuan FW, polisi kemudian melakukan pencarian barang bukti dan berhasil mengidentifikasi keberadaan handphone. Selanjutnya polisi mengamankan barang bukti dan seorang warga yang membeli hasil curian, di wilayah Tomohon Selatan," pungkas Kombes Pol Jules Abraham Abast.

Saat ini kedua pria tersebut sudah diamankan di Mako Polres Tomohon guna pemeriksaan lebih lanjut.

Penulis: ARP

Jakarta,sSulutnews.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo meninggal dunia pada Jumat (1/7/2022) pukul 11.00 WIB setelah menjalani perawatan beberapa hari ini di rumah sakit.

"Ya-dapat info dari Ka-BKN telah berpulang jam 11.10," tulis Junimart dalam pesan singkat kepada wartawan, saat di konfirmasi.

Sebelum kabar duka datang, Tjahjo memang sempat dirawat di rumah sakit pada 20 Juni 2022.

Sebelumnya Tjahjo Kumolo diberitakan menjalani perawatan intensif di sebuah rumah sakit karena mengalami infeksi pada paru-paru. Selama Tjahjo sakit, Menteri Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo untuk menjabat sebagai Menpan RB ad interim.

"Sejauh ini, Mahfud mengatakan sudah melakukan beberapa pekerjaan Tjahjo seperti memberi pengarahan pada Rakornas tentang pegawai non-ASN, tenaga honorer, dan outsourcing.

Sebagai informasi Politisi Tjahjo Kumolo adalah seorang politikus Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia sejak 23 Oktober 2019 pada Kabinet Indonesia Maju.

Tjahjo sebelumnya pernah menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri Indonesia yang menjabat dari 27 Oktober 2014 hingga 20 Oktober 2019 pada Kabinet Kerja.

Ia juga merupakan salah seorang politikus indonesia dan terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) (DPR) Republik Indonesia periode 2009–2014 dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI-P) dengan wilayah pemilihan Jawa Tengah I dan sekaligus menjadi Ketua Fraksi PDI-P di DPR RI dan juga menjadi anggota Komisi I yang membidangi pertahanan, luar negeri, dan informasi di DPR RI.

Pada 1987 lalu ia menjadi Anggota DPR RI dari Golkar. Pada masa reformasi, pria kelahiran 1957 itu berlabuh ke PDI Perjuangan, di parpol ini lah Tjahjo mencatatkan capaian-capaiannya dalam karier politik.

Penulis: ARP

MINSEL, Sulutnews.com - Anggota DPRD Sulut Stella Runtuwene kembali turun dan bertemu dengan masyarakat. Ini dilakukan politisi Partai Nasdem untuk mensosialisasikan oemahaman Wawasan Kebangsaan. Pada giat yang menjadi program DPRD Sulut dalam upaya menggelorakan kembali semangat serta nilai- nilai luhur Pancasila sebagai Dasar Negara, UUD 45, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika agar terus ada ditengah kehidupan berbanssa dan bernegara tersebut dilaksanakan di Desa Teep Kecamatan Amurang Selatan ini menghadirkan pembicara Jeckly Sangari, SE sebagaibNara Sumner

" Wawasan kebangsaan yang mengedepankan Empat pilar kebangsaan yakni Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhineka Tugal Ika ini menjadi penting untuk terus disosialisasikan ditengah masyarakat agar tidak luntur," kata Runtuwene saat membuka kegiatan yang dilaksanakan Senin (27/6/2022)

Nilai Pancasila yang menjadi dasar NKRI dikuatirkan sudah mulai luntur sehingga perlu terus digaungkan agar rasa cinta tanah air akan terus melekat dihati setiap warga negara." Cinta tanah air harus tetap dijaga dengan terus memelihara sikap saling menghormati antar umat beragama, sebagai wujud menangkal ajaran radikalismen yang terus mengancam tatanan kehidupan berbabgsa dan bernegara," kata Sangari

Sangari uga mengingatkan masyarakat untuk tidak menggunakan kemajuan teknologi sebagai wadah yang bertujuan merusak persatuan, dengan menyebarkan hal- hal yang tidak benar, yang justru memecah belah persatuan." Tugas anggota DPRD melaksanakan sosialisasi wawasan kebangsaan adalah untuk terus mengingatkan kita sebagai warga negara jika perbedaan adalah sebuah kekayaan yang harus terus dijaga dari ancaman sekelompok orang yang tidak mau ada kehidupan yang damai ditengah masyarakat," ungkap Sangari

Kegiatan sosialisasi Wawasan kebangsaan yang turut dihadiri tokoh Agama dan juga tokoh masyarakat tersebut mendaoatkan anrusias dari warga sekitar yang rindu mendengarkan pemaparan terkait pentingnya Empat Pilar Kebangsaan.(josh tinungki)

BITUNG, Sulutnews.com - Anggota DPRD Sulut Jhonny Panambunan kembali bertemu dengan Masyarakat untuk mensosialisasikan Wawasan Kebangsaan. Terbukti Pada giat yang menjadi agenda rutin dilaksanakan oleh seluruh Anggota DPRD Sulut tersebut, kali ini digelar di Kelurahan Winenet Dua Kecamatan Aertembaga Kota Bitung ini dengan menghadirkan pembicara Euqinius R Paransi, SH, MH.

" Wawasan kebangsaan yang mengedepankan Empat pilar kebangsaan yakni Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhineka Tugal Ika ini menjadi penting untuk terus disosialisasikan ditengah masyarakat agar tidak luntur," kata Panambunan

Nilai Pancasila yang menjadi dasar NKRI dikuatirkan sudah mulai luntur sehingga perlu terus digaungkan agar rasa cinta tanah air akan terus melekat dihati setiap warga negara." Cinta tanah air harus tetap dijaga dengan terus memelihara sikap saling menghormati antar umat beragama, sebagai wujud menangkal ajaran radikalismen yang terus mengancam tatanan kehidupan berbabgsa dan bernegara," kata Paransi.

Dosen pengajar di fakultas hukum Unsrat Manado ini juga mengingatkan masyarakst untuk tidak menggunakan kemajuan teknologi sebagai wadah yang bertujuan merusak persatuan, dengan menyebarkan hal- hal yang tidak benar, berita bohong yang justru memecah belah persatuan." Tugas anggota DPRD melaksanakan sosialisasi wawasan kebangsaan adalah untuk terus mengingatkan kita sebagai warga negara jika perbedaan adalah sebuah kekayaan yang harus terus dijaga dari ancaman sekelompok orang yang tidak mau ada kehidupan yang damai ditengah masyarakat," ungkap Paransi

Hadir pada acara yang dilaksanakan Kamis (30/6/2022) tersebut Lurah Winenet Dua Gerry Lalogiroth yang juga bertindak sebagai moderator kegiatan.(josh tinungki)