Sulutnews

Sulutnews

Manado,Sulutnews.com - Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara dr. Fransiscus Andi Silangen, didampingi Sekretaris  Dewan Glady Kawatu SH. MH, menerima kunjungan Pengurus Harian Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulawesi Utara, di ruang kerja Ketua DPRD Provinsi Sulut, Senin (17/1/2022) Sekira Pukul 14: 00 Wita.

Mewakili Ketua PWI Sulut Voucke Lontaan Hadir langsung dalam audiensi yakni, Sekretaris PWI Sulut Merson Simbolon, Wakil Bidang Advokasi dan Pembelaan Wartawan Adrianus R. Pusungunaung, Wakil Ketua Bidang Pendidikan Fernando Lumanauw, Wakil Sekretaris Fanny Waworundeng dan Penasehat  PWI Sulut Lexi Kalesaran.

Sebelumnya, Silangen mengucapkan selamat atas pelantikan Pengurus PWI Sulut periode 2021-2026 yang lalu. Sambil berharap agar PWI Sulut  terus meningkatkan kerjasama dengan DPRD Provinsi Sulut yang telah terjalin dengan baik selama ini.

“Kerjasama dan sinergitas ini harus berlanjut, baik dalam pemberitaan maupun silaturahmi. Kita sama-sama memberikan kontribusi yang positif dalam menyajikan informasi yang benar untuk dipublikasikan,” ujar Silangen.

Silangen pun mendukung visi dan misi PWI Sulut untuk meningkatkan kualitas seluruh anggota PWI melalui UKW atau Uji Kompetensi Wartawan.

“Saya berharap ke depan seluruh wartawan di Sulut sudah berkompeten. "Apalagi hal ini sangat baik untuk kepentingan wartawan yang bersangkutan, sehingga melalui UKW ini seluruh wartawan di Sulut nantinya lebih profesional dalam menjalankan profesinya,” kata Silangen.

Lebih lanjut dijelaskan Silangen bahwa Pihaknya mendukung Kegiatan Hari Pers Nasional (HPN) yang bakal di gelar oleh PWI Sulut pada 9 Februari 2022.

"Kami Doakan agar  kegiatan ini dapat berlangsung dengan sukses, tentunya DPRD Provinsi Sulut siap mendukung HPN 2022, tukas Silangen.

Sementara itu Sekretaris PWI Sulut Merson Simbolon juga menghaturkan terima kasih kepada Ketua DPRD Provinsi Sulut yang telah menyambut baik kunjungan ini.

Mewakili seluruh Pengurus PWI Provinsi Sulut Kami sampaikan banyak terimakasih atas dukungan DPRD Provinsi di HPN 2022 yang akan digelar di Sulawesi Utara.

Dijelaskan Merson saat ini Panitia HPN 2022 sudah terbentuk dan sementara mempersiapkan program - progaram yang bakal di sukseskan untuk memeriahkan kegiatan di HPN nanti.

Atas dukungan Dari DPRD Provinsi Sulut, kami haturkan banyak terimakasih ucap Simbolon.

Lanjut dijelaskan Merson, jumlah anggota PWI Sulut yang telah berkompoten sampai saat ini kurang lebih 600 orang yang tersebar di Kabupaten/Kota di Sulut.

Pihaknya juga berharap seluruh anggota PWI Sulut dapat membangun sinergitas yang baik dengan DPRD Provinsi Sulut. "Kerja sama yang telah terjalin dengan baik antara PWI Sulut dan DPRD Provinsi Sulut harus dijaga dengan baik,” Imbuhnya. (Adrian)

Bolmut, Sulutnews.com - Wakil Ketua Dewan Pengurus Nasional (DPN) Peradi 2020-2025 Shalih Mangara Sitompul, SH, MH dalam materi pemaparan "Fungsi dan Peran Organisasi Advokat" pada program Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Desember 2021-Batch yang dilaksanakan oleh DPD Peradi Manado kemarin. Jumat (31/12/2021).

Polemik ini terjadi melalui ketika Surat Ketua MA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, MA intinya menyatakan bahwa Ketua Pengadilan Tinggi (KPT) memiliki kewenangan untuk melakukan penyumpahan terhadap advokat yang memenuhi syarat dari organisasi manapun.

Dikutip dari tulisan Shalih Mangara Sitompul dalam tajuk Kolom, Kamis, 30 Desember 2021 di https://www.hukumonline.com "Menggugat Autentikasi Surat KMA Nomor 73 Tahun 2015." Dinyatakan Surat KMA Nomor 73 harus batal demi hukum (van rechtwageneting) melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Dalam menapaki 17 tahun perjuangan para advokat untuk diakui sebagai profesi yang bebas dan mandiri dalam sebuah wadah tunggal yang padu (single bar) bernama Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), merupakan perjuangan yang relatif panjang dan tidak mudah. Setelah lama menanti, perjuangan yang tidak kenal lelah tersebut akhirnya berbuah manis dengan lahirnya payung hukum yang ‘melindungi’ profesi Advokat.

Payung hukum berwujud Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) yang diundangkan pada 5 April 2003 menjadi tonggak sejarah yang penting atas kebangkitan profesi advokat yang mandiri dan independen. Kemandirian dan independensi demikian tentu menjadi aspek penting sekaligus kata kunci yang dilindungi oleh UU Advokat ini.

Melalui UU Advokat yang dilengkapi dengan eksistensi sebuah wadah organisasi profesi advokat yang menaungi seluruh kepentingan advokat Indonesia, tentu saja diharapkan memberikan penguatan atas hak dan kewajiban profesi advokat di Indonesia.

Lahirnya UU Advokat tersebut seakan menjadi jawaban perjuangan setelah sekian lama profesi advokat berpraktik di bawah pengawasan Pemerintah secara langsung. Oleh karenanya, UU Advokat inilah yang disebut sebagai titik balik bagi profesi advokat dalam meraih kemandirian pada segala urusan pembinaan dan pengawasan yang diberikan kepada organisasi profesi advokat untuk menentukan sendiri proses dan mekanismenya.

Pasca lahirnya PERADI pada 21 Desember 2004, maka wewenang pembinaan dan pengawasan profesi advokat sepenuhnya dijalankan oleh wadah tunggal (single bar system) sebagaimana yang diamanatkan UU Advokat. Wewenang tersebut antara lain: (1) Melaksanakan pendidikan khusus profesi Advokat; (2) Pengujian calon Advokat; (3) Pengangkatan Advokat; (4) Membuat kode etik; (5) Membentuk Dewan Kehormatan; (6) Membentuk Komisi Pengawas; (7) Melakukan pengawasan; dan (8) Memberhentikan Advokat.

Dapat dicermati bahwa mulai dari proses pendidikan, pengujian, pengangkatan, pengawasan pelaksanaan praktik profesi advokat sehari-hari, semuanya telah menjadi kewenangan PERADI. Satu-satunya wewenang yang tidak dimiliki oleh wadah tunggal organisasi advokat ini adalah pengangkatan sumpah advokat yang masih saja menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi di bawah Mahkamah Agung.

Pada konteks demikian, sejatinya terdapat contradictio in terminis, dikarenakan meski UU Advokat secara jelas menganut wadah tunggal dalam sistem organisasi advokat, namun khusus mengenai pengangkatan seorang advokat melalui sebuah prosesi sumpah profesi advokat, kewenangan penyumpahan ini masih menjadi kewenangan lembaga peradilan tinggi.

Kondisi mengenai kewenangan penyumpahan demikian semakin diperunyam dengan keluarnya Surat Ketua MA Nomor: 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 (Surat KMA Nomor 73) yang justru ‘membukakan pintu’ bagi organisasi advokat selain PERADI untuk mengusulkan penyumpahan calon advokat di Pengadilan Tinggi pada wilayah hukum domisili Advokat.

Kondisi contradiction in terminis kembali terjadi ketika mengkaitkan Surat KMA Nomor 73 dengan beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi dan bahkan dengan Putusan Mahkamah Agung yang in krach van guisde mengenai berakhirnya langkah litigatif pada gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan Fauzie Yusuf Hasibuan-Thomas E. Tampubolon terhadap kubu Luhut MP Pangaribuan.

Putusan Mahkamah Agung demikian memunculkan beberapa implikasi yuridis berkaitan dengan eksistensialisme PERADI. Sebagaimana diketahui, gugatan Fauzi-Thomas tersebut telah diputus oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 3085 K/PDT/2021 tanggal 4 November 2021 yang amar putusannya menyatakan "mengabulkan gugatan Penggugat sebagian", serta "menyatakan sah Penggugat Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.H. dan Thomas E. Tampubolon, S.H., M.H. masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) Periode 2015-2020 berdasarkan keputusan Musyawarah Nasional II PERADI di Pekanbaru pada tanggal 12-13 Juni 2015". Adapun dalam rekonpensi putusan Kasasi ini juga menegaskan "Menolak Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya".

Pada kulminasi demikian, pertanyaan yang kemudian muncul adalah bagaimana kategorisasi (Nomenklatur) Surat KMA Nomor 73 dalam perspektif instrumen hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung? Bagaimana validitas Surat KMA Nomor 73 terhadap Putusan Mahkamah Agung maupun Putusan Mahkamah Konstitusi? Dua pertanyaan inilah yang selanjutnya menjadi fokus kajian pada tulisan sederhana dimaksud.

Menggugat Kategorisasi Nomenklatur Surat KMA Nomor 73 Sebagai Instrumen Hukum Mahkamah Agung.

Menelaah kewenangan diskresioner Ketua Mahkamah Agung (MA) yang diwujudkan dalam instrumen yuridis tekstual, tentu berakibat hukum melahirkan peraturan kebijaksanaan. Pada konteks demikian, maka peraturan kebijaksanaan hanya berfungsi sebagai bagian dari operasional penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan sehingga tidak dapat mengubah ataupun menyimpangi peraturan perundang-undangan. Kewenangan diskresioner Ketua MA disebut psudeowetgeving (Per-uu-an semu) atau spigelsrecht (hukum bayangan).

Kekuatan mengikat Surat Edaran Ketua MA RI sebenarnya merupakan peraturan kebijaksanaan yang pada dasarnya ditujukan kepada lingkungan MA sendiri. Artinya peraturan kebijaksanaan hanya mengikat lingkungan MA atau di bawahnya. Pembuatan peraturan kebijaksanaan harus memperhatikan hal-hal: 1). Tidak boleh bertentangan dengan peraturan dasar yang mengandung wewenang diskresioner yang dijabarkan itu; 2). Tidak boleh nyata bertentangan dengan nalar yang sehat; 3). Dipersiapkan dengan cermat; 4). Isi dari kebijaksanaan harus memberikan kejelasan yang cukup mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari warga yang terkena peraturan tersebut; 5). Tujuan dan dasar pertimbangan mengenai kebijaksanaan yang akan ditempuh harus jelas; 6). Harus memenuhi syarat kepastian hukum material.

Sedangkan penggunaan peraturan kebijaksanaan harus memperhatikan: 1). Sesuai dan serasi dengan tujuan UU yang memberikan ruang kebebasan bertindak; 2). Serasi dengan asas-asas hukum umum yang berlaku (a. asas perlakuan yang sama menurut hukum, b. asas kepatutan dan kewajaran, c. asas keseimbangan, d. asas pemenuhan kebutuhan dan harapan, e. asas kelayakan mempertimbangkan kepentingan publik dan warga masyarakat); 3). Serasi dan tepat guna dengan tujuan yang hendak dicapai.

Oleh karenanya, jika dibaca dalam batas penalaran hukum yang wajar maka Surat KMA Nomor 73 ini tidak memenuhi kualifikasi peraturan kebijakan berdasarkan prinsip-prinsip tersebut. Lebih dari itu, jika dilihat dari kebiasaan kebijakan administrasi di lingkungan MA, berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung (KMA) Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyatakan bahwa bentuk-bentuk perbuatan atau tindakan administrasi di lingkungan Mahkamah Agung secara limitatif hanya terdiri dari: Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Surat Keputusan.

Maka ketika mencermati Keputusan Mahkamah Agung (KMA) Nomor 57 Tahun 2016 tersebut, tidak disebutkan jenis Surat Ketua MA sebagai bagian dari bentuk pedoman penyusunan kebijakan di lingkungan MA. Oleh karenanya, Surat KMA Nomor 73 ini telah menyimpangi secara nyata terhadap peraturan kebijakan internal MA, yaitu Keputusan Mahkamah Agung (KMA) Nomor 57 Tahun 2016.

Lalu bagaimana kategorisasi atau nomenklatur Surat KMA Nomor 73 tersebut? Berdasarkan kajian teoritis, dalam perkembangan hukum administrasi diperkenalkan konsep tentang perbuatan pemerintah tidak hanya dalam pengertian eksekutif, namun juga legislatif dan yudikatif sepanjang perbuatan administrasi itu dilakukan sebagai bagian dalam pelaksanaan teknis pelayanan publik (public services).

Maka setiap lembaga/badan yang terkualifikasikan sebagai pelayanan publik itu dapat diberikan kewenangan mengambil kebijakan yang tidak secara eksplisit diatur dalam norma peraturan perundang-undangan yang rigid. Namun atas dasar kewenangannya untuk melakukan perbuatan pelayanan publik dengan cepat sementara tidak terdapat norma peraturan perundang-undangan, maka badan/lembaga bebas melakukan tindakan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance) sepanjang dilakukan secara terbuka, efektif, dan efisien.

Asas kebebasan melakukan perbuatan bagi jalannya pemerintah untuk pelayanan publik ini dikenal dengan diskresi (discretion) yang biasanya ditujukan untuk: 1). mengatasi keadaan darurat (emergency) terkait dengan hajat hidup orang banyak yang menuntut segera diputuskan dalam kebijakan pemerintahan; 2). agar badan/lembaga pemerintah tidak terjebak pada formalisme hukum di mana dalam penyelenggaraan pelayanan publik tidak hanya terpaku pada pengaturan norma perundangan, sehingga tidak berani bertindak jika tak terdapat mandat norma perundang-undangan; 3). agar badan/lembaga pemerintahan dalam pelayanan publik bersifat fleksibel dan bertindak sesuai dengan tujuan bernegara dan kesejahteraan.

Membaca Surat Ketua MA ini dalam batas-batas tertentu adalah bagian dari pelaksanaan pelayanan publik yang bersifat diskresi karena dalam Surat tersebut juga dinyatakan beberapa alasan sosiologis kenapa diperlukan MA bertindak cepat yang ditujukan kepada para Ketua PT agar melayani penyumpahan advokat yang diusulkan oleh organisasi advokat selain PERADI karena banyaknya permintaan dan kekurangan advokat sementara publik butuh jasa layanan advokat.

Namun demikian dalam penggunaan diskresi ini badan hukum seharusnya mematuhi beberapa batasan dari diskresi selain asas pemerintahan yang baik (AAUPB) atau good governance adalah asas the principle of prohibition of misuse of power/ the principle of prohibition detourment de pouvoir (larangan menyalahgunakan kekuasaan/kewenangan). Berdasarkan telaah rumusan preskripsi yang negatif maka dianggap sebagai tindakan menyalahgunakan kekuasaan diskresi jika tindakan pemerintah tidak sesuai atau bertentangan dengan tujuan dari kekuasaan tersebut.

Dianggap sebagai tindakan menyalahgunakan diskresi jika tujuan di balik tindakan diskresi tersebut tidak benar. Jika sebaliknya dirumuskan secara positif maka suatu tindakan -diskresi pemerintah dianggap tidak bertentangan dengan asas larangan menyalahgunakan kekuasaan jika pemerintah menggunakan kekuasaan diskresinya secara patut dan atau benar tindakan diskresi pemerintah tersebut sejalan dengan tujuannya.

Maka sesungguhnya persyaratan suatu diskresi lembaga/badan dalam pelayanan publik adalah sesuai dengan prinsip negara hukum Pancasila yang merupakan resultante dari penerapan nilai-nilai moralitas hukum dalam kebijakan publik. Oleh karenanya, dalam menjalankan diskresi ini dapat menggunakan kebiasaan yang biasa dilakukan dalam praktik pemerintahan di negara-negara Eropa, paling tidak dibagi dalam dua jenis, yakni: 1). kebijaksanaan (diskresi) bebas, yaitu kebebasan administrasi negara untuk mengambil keputusan apa saja asalkan tidak melampaui/melanggar batasan-batasan yang ditetapkan oleh undang-undang; 2). kebijakan (diskresi) terikat, yaitu kebebasan administrasi negara untuk memilih salah satu alternatif yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Hal demikian telah diatur dalam Pasal 17 ayat (1) dan (2) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan, bahwa badan atau pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang. Larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi: a). Larangan melampaui wewenang, b). Larangan mencampuradukkan wewenang; dan/atau c). Larangan bertindak sewenang-wenang.

Menggugat Validitas Surat KMA Nomor 73 Sebagai Instrumen Hukum Mahkamah Agung.

Terbitnya Surat Ketua MA yang membuka ruang bagi setiap organisasi profesi advokat untuk mengajukan penyumpahan calon advokat ke Pengadilan Tinggi pada prinsipnya merupakan perwujudan penafsiran bahwa organisasi advokat dimaknai dalam bentuk multi bar system. Maka Surat KMA Nomor 73 demikian validitasnya tidak dapat dibenarkan karena telah nyata bertentangan dengan semangat Putusan MK yang menghendaki single bar system organisasi advokat.

Berdasarkan kajian teoretik tentu saja Surat Ketua MA demikian telah melanggar UU yang menjadi dasar pertimbangan dalam Surat Ketua MA karena menafsirkan Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah berkepastian hukum dalam kebijakan hukum (legal policy) tentang organisasi advokat Indonesia menjadi tidak berkepastian hukum. Itulah sebabnya mengapa Surat MA ini telah berkali-kali dipertanyakan eksistensinya oleh PERADI dan telah memicu ketidakpercayaan publik pada institusi MA karena kuat dugaan MA telah menelikung secara sepihak pada putusan MK padahal Putusan MK adalah setara dengan UU.

Karena prinsip dasar putusan MK berlaku saat dibaca dalam sidang terbuka dan tidak perlu menunggu revisi terhadap UU yang dinyatakan bertentangan dengan konstitusi (UUD) oleh MK. Keberlakuan Putusan MK adalah untuk umum (erga omnes) bukan saja pada para pihak (inter parties), namun juga semua warga negara dan lembaga-lembaga negara.

Oleh sebab itu, jika dilihat dari aspek kebijakan publik seolah-olah Surat KMA tersebut telah mengubah cara pandang publik terhadap organisasi advokat dari single bar system ke multi bar system. Maka dengan demikian Surat KMA ini telah nyata menyulut ketidakpastian hukum dalam aspek pelaksanaan atau penerapan UU Advokat dalam praktik pengusulan sumpah advokat.

Padahal dari sudut pandang hukum administrasi setiap kebijakan publik yang dibuat dalam bentuk kebijakan administrasi diperlukan kepercayaan publik yang dalam hal ini salah satu syarat dari adanya public trust adalah pembuatan peraturan pelaksana suatu undang-undang berdasarkan asas: “…those qualities of a decision process that provide arguments for the acceptable ofits decisions".

Pada konteks demikian, artinya kualitas suatu keputusan dalam kebijakan publik dapat dianggap berkualitas jika keputusan itu dapat diterima baik oleh orang/badan yang secara langsung berhubungan dengan keputusan itu atau orang/badan yang tidak secara langsung terkena dampak dari keputusan dalam kebijakan publik itu.

Oleh karena itu SKMA ini harus batal demi hukum (van rechtwageneting).

Maka suatu keputusan yang dinyatakan batal demi hukum, akan berakibat keputusan yang dibatalkan itu berlaku surut, terhitung mulai saat tanggal dikeluarkannya keputusan yang dibatalkan itu. Keadaan dikembalikan pada keadaan semula sebelum dikeluarkannya keputusan tersebut (ex-tunc) dan akibat hukum yang telah ditimbulkan oleh keputusan itu dianggap tidak pernah ada.

Penutup

Berdasarkan uraian dan paparan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa surat KMA Nomor 73 merupakan produk diskresi pengaturan kebijakan yang berlaku secara internal di lingkungan MA. Maka ketika diperbandingkan dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 57 Tahun 2016, maka Surat Ketua MA ini tidak lazim, baik secara nomenklatur maupun validitasnya karena kategorisasi yang dikenal hanya Peraturan Mahkamah Agung (Perma), Surat Edaran MA (Sema) dan Surat Keputusan.

Oleh karenanya, Surat KMA Nomor 73 tersebut dengan demikian tidak valid karena bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 3085 K/PDT/2021 tanggal 4 November 2021, maupun semangat Putusan MK Nomor 35/PUU-XVI/2018 serta putusan-putusan MK sebelumnya yang menyatakan organisasi advokat berformat single bar system yakni PERADI.

Maka ketika ditafsirkan oleh Ketua MA melalui Surat KMA Nomor 73 bahwa organisasi profesi advokat sebagai multi bar system karena memberikan peluang kepada Ketua PT untuk melakukan penyumpahan advokat yang diusulkan oleh berbagai organisasi profesi advokat selain PERADI, maka produk hukum demikian dapat dilakukan gugatan melalui Peradilan Tata Usaha Negara. Hal demikian dikarenakan Surat KMA Nomor 73 ini bertentangan dengan AAUPB dan prinsip diskresi negara hukum Pancasila atau bahkan dapat dikategorisasi sebagai abuse of power. Maka Surat KMA Nomor 73 harus batal demi hukum (van rechtwageneting) ketika diajukan melalui Peradilan Tata Usaha Negara. (**/Tim Redaktur)

Tomohon, Sulutnews.com – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Tomohon melaksanakan ibadah natal bersama Wartawan Biro Tomohon, bertempat di Terung Kabasaran Kolongan, Rabu (29/12/2021).

Kegiatan  dihadiri langsung Walikota Caroll Senduk, Wakil Walikota Wenny Lumentut, Ketua TP PKK Jeand’arc Senduk Karundeng, Sekretaris TP PKK Elenora Lumentut Sangi. Serta
Sekretaris Daerah Edwin Roring.

Perayaan Natal itu didahului dengan ibadah yang dipimpin oleh Ketua TP PKK Penatua Jeand’arc Senduk Karundeng, menyampaikan berita kelahiran Yesus dalam Lukas 2:1-20.

Dalam sambutannya Caroll Senduk mengajak seluruh wartawan biro Kota Tomohon untuk menjadi pewarta kabar baik untuk seluruh masyarakat Kota Tomohon. Sebagaimana yang disampaikan kadim Penatua Jeand’arc, “hendaknya ini juga harus dimaknai oleh seluruh wartawan untuk selalu memberitakan kabar baik itu,” kata Walikota.

Caroll juga turut menyampaikan terima kasih atas kerjasama yang telah terjalin antara pemerintah Kota Tomohon dengan pers ditahun 2021.

Perayaan Natal ini turut dihadiri Ketua PWI Sulut  Vocke Lontaan, Sekretaris PWI Sulut  Merson Simbolon, Ketua PWI Kota Tomohon John Paransi, Ketua KPU Kota Tomohon Haryanto Lasut, Anggota Bawaslu, Kepala Dinas Kominfo Novi Politon serta para undangan. (/Prise)

Minut,Sulutnews.com – Kepolisian Resor Minahasa Utara melaksanakan Apel Gelar Pasukan dalam rangka operasi Kepolisian terpusat dengan sandi “Lilin Samrat – 2021”. Apel dipimpin oleh Kapolres Minut AKBP Bambang Yudi Wibowo, bertempat di lapangan apel Mapolres Minut, Kamis (23/12/2021).

“Dalam pengamanan kali ini, Polres Minut menurunkan sebanyak 254 personel untuk ditempatkan di Pos Pengamanan, Pos Pelayanan, Pos Wisata, Pengamanan Gereja, Regu Patroli dan Siaga Mako. Pengamanan ini untuk memberikan rasa aman dan nyaman , serta pelaksanaan yang berpedoman pada prokes,” ujar AKBP Bambang Yudi Wibowo.

Para personel diingatkan sudah pada tanggal 24 Desember 2021 sudah melaksanakan tugas sesuai plotingan surat perintah. Perwira bertanggung jawab atas personelnya dalam pelaksanaan tugas.

Ia juga mengingatkan personl agar dapat mengantisipasi kelompok – kelompok Intoleran dan radikal. “Jaga keselamatan, kesehatan dan juga berdoa, Saya beserta keluarga mengucapkan Selamat Natal bagi rekan-rekan yang merayakan semoga damai dan kasih suka cita Natal selalu menyertai tekan dan saudara sekalian,” ujar Kapolres.

Operasi Lilin Samrat – 2021 pengamanan Natal dan Tahun Baru akan dilaksanakan selama 10 hari mulai dari tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan 2 Januari 2022. (Adrian)

Manado,Sulutnews.com - Keberadaann ekosistem hutan mulai bergeser pada posisi yang tidak stabil akibat alih fungsi. Sehingga pengawasan dan pemeliharaan hutan dinilai sangat penting untuk diterapkan.

Anggota DPD RI Dapil Sulawesi Utara Ir Stefanus BAN Liow MAP, mengatakan hutan tidak boleh dirusak hanya karena kepentingan sesaat.

Menurutnya, Karena, ketidakstabilan hutan dapat memberikan dampak negatif bagi kehidupan sosial masyarakat atas pemenuhan air bersih.

“Hutan tidak boleh dirusak. Untuk itu peran pemerintah dalam hal ini sangat diperlukan, harus tegas dan ikut aturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Senator Stefanus Liow, kepada sejumlah wartawan. Selasa (21/12)

Dia menilai, penyuluhan pemahaman kepada masyarakat harus ada, agar terjadi pembatasan atas pengrusakan hutan itu sendiri.

“Apabila melanggar, harus ditindak sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya

Ia menambahkan, DPD RI dalam hal ini, sementara melakukan pengawasan pelaksanaan Undang-undang nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan.

 “Dalam masa reses, salah satunya yang dilakukan yakni melakukan pengawasan hutan lindung,” tandas Senator Stefanus Liow.(Adrian)

Pekanbaru, Sulutnews.com  - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara I Pahala Nugraha Mansury meresmikan tiga pembangkit tenaga biogas milik PT Perkebunan Nusantara V (PTPN V) sebagai anak perusahaan Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero).  Peresmian itu merupakan bagian dari upaya mendukung komitmen Indonesia dalam penanganan perubahan iklim yang disampaikan Presiden Jokowi pada World Leader Summit COP26 di Glasgow, Skotlandia, beberapa waktu lalu. 

Ketiga pembangkit tenaga biogas (PTBg) yang diresmikan tersebut adalah PTBg Sungai Pagar dan PTBg Sei Tapung yang berlokasi di Kabupaten Kampar serta PTBg Lubuk Dalam di Kabupaten Siak, Riau.  Saat ini PTPN telah dan segera memiliki Biogas Plant sejumlah 10 unit terdiri dari : 2 Unit PLTBG @1MW di PKS PTPN2, 1 Unit PLTBG di Sei Mangkei (2 MW) sudah dipakai , 1 Unit PLTBG di Hapesong (1MW), 1 unit PLTBG di Pasir Mandoge (2 MW), 2 unit dekarbonisasi PLTBg di PTPN V yaitu PKS Tandun dan di PKS Terantam, 3 unit Biogas Cofiring terdiri dari 1 unit di PKS Sei Pagar sebagai hasil kerja sama dengan BPPT/BRIN, dan 2 unit lainnya di PKS Lubuk Dalam dan PKS Sei Tapung, PLTS 2 MW di Sei Mangke sudah beroperasi (kerjasama dengan PPI).

Wakil Menteri I BUMN Pahala Nugraha Mansury bersama Deputi Pemanfaatan Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional, Dr Mego Pinandito didampingi Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) Mohammad Abdul Ghani, Direktur SDM PTPN III (Persero) Seger Budiarjo, dan Direktur PTPN V Jatmiko Krisna Santosa  meresmikan langsung ketiga PTBg yang memanfaatkan teknologi mutakhir tersebut.  "Saya ucapkan selamat kepada PTPN V atas kerja kerasnya melakukan transformasi dan sinergi bersama BRIN yang telah membangun PTBg," kata Pahala di Kabupaten Kampar, Senin (29/11/2021).

Dia mengatakan bahwa PTPN V sebagai anak perusahaan yang memiliki pertumbuhan kinerja dan produksi tinggi di lingkungan Holding Perkebunan Nusantara, perusahaan plat merah yang beroperasi di Bumi Lancang Kuning, Provinsi Riau ini juga terus mewujudkan transformasi dan inovasi, salah satunya melalui pembangunan ketiga PTBg tersebut.  Dengan diresmikannya ketiga PTBg, PTPN V sendiri tercatat sebagai perusahaan perkebunan milik negara terbesar yang mengelola pembangkit biogas di lingkungan PTPN Group, dengan memanfaatkan gas metana dari limbah cair kelapa sawit atau Palm Oil Mill Effluent (POME).  

Keberadaan PTBg ini, lanjut dia, sejalan dengan komitmen Indonesia dalam melaksanakan dekarbonisasi menuju Indonesia Net Zero Emissions pada 2060 mendatang.  "Ini memang tidak mudah, tapi kita terus berupaya.  PTPN Group sudah berkomitmen untuk mengurangi emisi 29 persen pada tahun 2030, termasuk mengubah energi yang digunakan.  Hari ini yang kita saksikan dimana biogas mengganti energi yang digunakan selama ini.  Terima kasih kepada BRIN yang aktif mewujudkan dekarbonisasi bersama PTPN," urainya. 

Sementara itu, Direktur Utama PTPN III (Persero) Mohammad Abdul Ghani mengatakan bahwa PTBg yang terpasang di PKS Sei Pagar PTPN V ini merupakan model yang efesien karena memanfaatkan reaktor. Keberadaan PTBg ini, lanjut Ghani, selain memberikan dampak efesiensi bagi perusahaan, juga memberikan keuntungan insentif harga produk premium.  "Tahun ini kita dapat insentif dari sertifikasi ISCC hampir Rp 150 miliar, dimana Rp 40 miliar nya berasal dari PTPN V.  Keberadaan PTBg PTPN V yang sebagian hasilkan listrik dan sebagian lain menghasilkan gas untuk bahan bakar boiler sangat bermanfaat. Program ini akan senantiasa kita teruskan," tuturnya. 

Ghani pun memaparkan sebelum adanya Biogas Cofiring, PKS Sei Pagar menghasilkan emisi CH4 sekitar 809 ton/tahun atau setara emisi karbon kurang lebih 17.000 ton CO2 eq per tahun, dengan dioperasikan Cofiring Biogas, maka emisi tersebut menjadi nol.  “Saat ini PTPN telah memiliki Biogas Plant sejumlah 10 unit dan akan terus dibangun sesuai total PKS di PTPN sebanyak 75 unit selambatnya tahun 2050 melalui dana sendiri ataupun kerjasama dengan pihak lain”, jelas Ghani.

Deputi Pemanfaatan Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional Dr Mego Pinandito mengatakan bahwa program PTBg yang dilakukan PTPN V bersama BRIN merupakan terobosan konteks teknologi dalam isu lingkungan.  Lebih luas, dia berharap keberadaan yang memanfaatkan limbah menjadi energi listrik maupun gas dapat membantu menggerakkan sirkular ekonomi dan menekan pencemaran tanah maupun udara.  "Meningkatkan pembangunan ekonomi lebih hijau, kita ingin waste itu jadi nol atau zero waste.  Dalam konteks riset dan inovasi menuju Indonesia maju 2045 BRIN akan berperan penting dalam pemanfaatan teknologi dan riset lebih kuat," paparnya. 

Melengkapi Mego, Direktur PTPN V Jatmiko Krisna Santosa mengatakan pembangunan PTBg tersebut sejalan dengan program reduksi emisi CO2, untuk mengurangi potensi gas rumah kaca dalam satu siklus budidaya perkebunan, mulai dari pengambilan raw material, proses produksi, hingga pengelolaan limbah.  "Sejalan dengan grand strategy perusahaan untuk menghasilkan produk sustainable palm oil yang mulai diimplementasikan sejak 2019, upaya dekarbonisasi menjadi salah satu program yang terus kita akselerasi,” katanya. 

PTPN V kini menjadi perusahaan perkebunan milik negara terbesar yang memanfaatkan energi baru terbarukan (EBT) melalui pengelolaan pengelolaan limbah cair atau Palm Oil Mill Effluent atau POME.   Hingga kini, tercatat 5 dari 12 pabrik kelapa sawit (PKS) PTPN V telah memiliki pembangkit biogas, dan diharapkan pada awal tahun depan dapat bertambah satu melalui operasional Biogas Co-firing di Rokan Hulu.

Perusahaan negara yang memproduksi crude palm oil, palm kernel oil, dan palm kernel meal itu mulai membangun pembangkit listrik tenaga biogas (PLTBg) pertama di unit kebun PKS Tandun, Rokan Hulu, Provinsi Riau.  Pembangkit pertama di PTPN Group tersebut mengkonversi limbah cair sawit atau Palm Oil Mill Effluent (POME) menjadi listrik berkapasitas 1,6 MW.  Selain menghemat biaya penggunaan bahan bakar fosil hingga Rp 5,8 miliar pertahun, PLTBg tersebut juga turut menekan angka ambang batas rumah kaca mencapai 358,18 CO2eq atau jauh di bawah standar angka yang biasanya dimintakan oleh pembeli minyak sawit di 1.000 CO2eq. 

Selanjutnya pembangkit kedua ada di PKS Terantam berkapasitas 0,7 MW hasil kerjasama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang saat ini berada di bawah BRIN.  Keberadaan PLTBg Terantam menekan biaya produksi hingga Rp 2,4 miliar pertahun. Selain itu, PLTBg Terantam juga berkontribusi menekan angka gas rumah kaca sebesar 352,45 CO2Eq.

“Pada fasilitas PLTBG Terantam ini pula, telah dibangun pilot project Bio-methane Compressed Natural Gas/Bio-CNG yang mampu memurnikan methane sehingga hasilnya cocok untuk kendaraan ataupun gas rumah tangga.  Ini adalah salah satu bentuk komitmen kita untuk terus mendukung program pemerintah menuju net zero emissions", tambah Jatmiko.(/Mercys)

Minahasa,Sulutnews.com – Bupati Minahasa, Dr. Ir. Royke Octavian Roring, M.Si dan Wakil Bupati, Dr. (H.C) Robby Dondokambey, S.Si menghadiri Launcing Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bohusami Bakobong Klaster Pertanian Sereh Wangi di Kabupaten Minahasa yang digelar di Desa Tountimomor, Kecamatan Kakas Barat, Kamis (14/10).

Launching Pembiayaan KUR Bohusami Bakobong yang untuk pertama kali digelar di Sulawesi Utara itu dihadiri Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso bersama jajaran, Kepala Kantor Perwakilan BI Sulawesi Utara Arbonas Hutabarat, Kepala Perwakilan OJK Sulut Darwisman, Dirut Bank Sulutgo Revino Pepah juga Wakil Wali kota Tomohon Wenny Lumentut.

Bupati Royke Roring dalam sambutannya atas nama Pemerintah dan Rakyat Kabupaten Minahasa menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada OJK Sulutgo Malut, Bank Sulut dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara atas perhatian penuh kepada Kabupaten Minahasa terutama terkait dengan pembiayaan untuk membantu permodalan petani. Disampaikan bupati, sebagian besar masyarakat Minahasa adalah petani dan nelayan sehingga kemudian sektor pertanian menjadi penyumbang terbesar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Dengan demikian program Bohusami Bakobong yang sudah diinisiasi Bank Sulutgo dan OJK Sulutgo Malut ini pasti akan sangat membantu petani untuk kemudian menggerakan roda perekonomian di Kabupaten Minahasa.

Ia pun menyatakan rasa bangganya kepada para petani di Desa Tountimomor yang sudah memulai mengembangkan tanaman Sereh Wangi ini.

“Ke depan tentu kami berharap bukan hanya petani Sereh Wangi yang ada di sekitar Kakas Barat ini yang akan dikembangkan dan dibantu permodalannya tapi juga di seluruh Kabupaten Minahasa dan tidak menutup kemungkinan untuk komoditas pertanian lainnya,” harap Bupati.

Sebelumnya, Dirut Bank Sulutgo Revino Pepah, SE, MM dalam laporannya mengatakan petani Sereh Wangi ini dibiayai secara individual perorangan dengan nilai kurang lebih Rp.12 jt/ha juga bersama Opstaker yang ada.

Dikatakannya Sereh Wangi yang dikembangkan akan diolah menjadi minyak wangi, sabun, shampo dan produk lainnya.

Sementara itu Ketua Dewan Komisioner OJk, Prof. Wimboh Santoso memotivasi warga Kabupaten Minahasa agar jangan ragu untuk bertani apalagi saat ini sudah ada Peraturan Presiden (Perpres) tentang Badan Penyanggah Pangan. "Petani yang dibiayai ini tidak hanya dibantu permodalan tapi juga dari sisi pengembangan bibit, subsidi pupuk yang tentu harus dieksplor termasuk juga pengolahan komoditas ini,” terang Wimboh Santoso sambil menambahkan hal ini dilakukan melihat dampak besar terhadap perekonomian rakyat akibat pandemi Covid-19 yang masih berlangsung sampai saat ini.

Sesudah itu, Bupati dan Wabup Minahasa bersama semua yang hadir melihat langsung penyulingan daun Sereh Wangi ini serta melakukan panen komoditas tersebut. Turut hadir mendampingi Bupati dan Wakil Bupati, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Ir. Wenny Talumewo, Kepala Dinas Pertanian Dr. Margaretha Ratulangi, Camat Kakas Barat Jeane Sumendap, SP dan Camat Kakas Veky Rombot, SPt. (Advertorial/Adrian)

Jakarta,Sulutnews.com - Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Ali Mukartono mempercepat penuntasan kasus pelanggaran HAM berat masa kini. Jaksa Agung Burhanuddin meminta penuntasan kasus itu tetap dilakukan berdasarkan ketentuan hukum.

Pakar Hukum Pidana, Suparji Ahmad mengatakan bahwa intruksi Jaksa Agung sangat bagus demi mewujudkan keadilan dan menjunjung Hak Asasi Manusia. Maka, hal itu patut didukung.

"Permintaan Jaksa Agung sangat bagus demi terwujudnya keadilan masyarakat. Karena selama ini, pelanggaran HAM berat selalu rakyat yang menjadi korban namun penegakan hukum terkesan tak jalan," kata Suparji dalam keterangan persnya, Sabtu (20/11/2021).

"Maka wacana Jaksa Agung harus diapresiasi dan didukung bersama," sambung akademisi Unuversitas Al-Azhar Indonesia ini.

Ia juga menyebutkan bahwa memang perlu diakui jika terobosan tersebut cukup beresiko. Hal ini dikarenakan Kejagung akan ambil alih penyelidikan komnas HAM yang secara yuridis belum memenuhi syarat dengan mengupayakan penambahan alat bukti.

"Resiko yang bisa saja terjadi yaitu  bebasnya perkara ham di pengadilan. Seperti kejadian masa lalu dalam perkara Timor Timur, Tanjung Priok dan Abepura. Namun ini menjadi tantangan bagi Kejaksaan," tuturnya.

Suparji berharap, Jampidsus bisa merealisasikan permintaan Jaksa Agung dengan baik. Yakin penyelidikan yang mendalam dan kuat, serta tetap berdasarkan aturan yang berlaku. (Adrian)

Jakarta,sulutnews.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan bahwa kehadiran Korps Brimob Polri akan terus memberikan pelayanan dan pengabdian terbaik untuk masyarakat dan Negara Indonesia.

Menurutnya, Brimob Polri saat ini memiliki peran besar dalam rangka pengendalian situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (sitkamtibmas) dan operasi bantuan kemanusiaan. Karenanya, Sigit mengungkapkan bahwa, saat ini, sedang dilakukan restrukturisasi organisasi atau pengembangan organisasi untuk menghadapi segala tantangan yang ada saat ini.

Hal tersebut disampaikan Sigit saat memperingati momentum HUT ke-76 Korps Brimob Polri di Mako Korbrimob, Kelapa Dua, Depok, Minggu (14/11/2021).

"Sehingga kita berikan pelayanan terbaik dan cepat ke masyarakat yang membutuhkan. Karena itu kehadiran Brimob dalam menghadapi situasi kamtibmas dan kegiatan-kegiatan yang membutuhkan kehadiran Brimob dalam operasi kemanusiaan betul-betul bisa kita laksanakan," kata Sigit.

Lebih dalam, Sigit menekankan, kehadiran Brimob ketika operasi kemanusiaan seperti membantu warga yang menjadi korban bencana alam, mulai dari banjir, tanah longsor dan lainnya, merupakan keterwakilan dari wujud hadirnya negara di saat masyarakat membutuhkan pertolongan.

"Kita implementasikan sebagai representasi negara yang hadir pada saat masyarakat membutuhkan dan memerlukan bantuan. Mohon dukungan dan doanya agar Brimob Polri baik pusat maupun daerah terus bisa eksis berikan layanan terbaik untuk masyarakat dan negara," ujar mantan Kapolda Banten tersebut.

Terkait dengan pengembangan organisasi, Sigit menyatakan bahwa, saat ini sedang berproses untuk menyiapkan peningkatan status Dankor Brimob Polri menjadi Jenderal bintang tiga atau Komjen, yang dimana saat ini dijabat oleh Jenderal bintang dua atau Irjen.

Menurut Sigit, pengembangan organisiasi itu dilakukan lantaran, Korps Brimob Polri dewasa ini memiliki tanggung jawab dan tantangan yang semakin berat dan kompleks. Tak hanya itu, demi menjawab segala tantangan, nantinya akan ditambah pula jumlah personel Brimob di Indonesia bagian Tengah, bagian Timur, bagian Barat dan Ibu Kota Negara.

"Saat ini sedang beproses tentunya. Korbrimob dengan pengembangan ini akan kita tingkatkan, kita dorong untuk tambahan beberapa bintang dan juga Dankor Brimob sendiri kita tingkatkan untuk menjadi bintang tiga. Karena tugas dan tanggung jawabnya semakin berat," ucap eks Kabareskrim Polri ini.

Sigit menegaskan, semua ini dalam rangka memberikan respon cepat terhadap dinamika yang terjadi di lapangan. Sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik dan cepat ke masyarakat yang membutuhkan.

Disisi lain, Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Brimob baik di pusat maupun daerah yang telah memberikan pengabdian terbaik untuk Bangsa Indonesia.

Menurutnya, Brimob selalu berada di garis terdepan ketika menghadapi segala bentuk tantangan Kamtibmas yang bereskalasi tinggi. Diantaranya adalah pemberantasan terorisme, unjuk rasa besar dan masalah kemanusiaan serta penanganan Pandemi Covid-19.

"Pada saat pelaksanaan bantuan bencana baik tanah longsor, banjir dan bencana lain, tentunya saya berikan apresiasi karena rekan-rekan Korbrimob selalu hadir dalam waktu cepat," tutur Sigit.

Lebih dalam, selain tantangan tadi, Sigit mengingatkan kepada seluruh jajaran Brimob Polri, soal dinamika situasi politik di Indonesia yang bakal dihadapi kedepannya. Hal ini terkait dengan Pemilu 2024 yang akan datang. Kesiapan harus dimulai dari sekarang demi mencegah terjadinya ancaman yang tidak diinginkan.

"Tentunya ancaman terkait masalah kamtibmas terkait dengan kegiatan nasional maupun kinerja yang perlu pengamanan dan pengawalan dan juga tentunya rangkaian kegiatan politik kedepan yang tentunya akan mulai berlangsung baik rangkaian dari Pileg, Pilkada ataupun agenda Pilpres sendiri. Pengalaman ini menimbulkan berbagai macam ancaman," papar Sigit.

Dalam kesempatan itu, Sigit juga menyempatkan waktu untuk menyapa secara virtual sejumlah personel Brimob yang bertugas di Satgas Madago Raya dan pasukan perdamaian dunia atau FPU UNAMID di Negara Sudan. (Adrian)

Jayapura, Sulutlnews.com - Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani menegaskan, tidak boleh ada lagi Penyelewengan Dana Otsus, Korupsi, dan pungli, dalam mekanisme penyaluran Dana Otsus ke depan untuk menjamin efektivitas program dan mencegah kebocoran Dana Otsus yang tidak tepat sasaran. Pernyataan ini disampaikan, dalam diskusi dengan Papua Corruption Watch, di Jayapura Kamis 11 November 2021.

Jaleswari menyampaikan salah satu kritik yang dialamatkan dalam pengelolaan dan pemanfaatan Otonomi Khusus di Papua adalah masih rendahnya peningkatan kesehateraan masyarakat. Salah satu indikatornya ditunjukkan oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua yang berada di skor 60.44 turun 0.40 dibanding tahun 2019. Pun demikian IPM Papua Barat yang sedikit lebih baik di skor 65.09 walaupun tetap berada di bawah rata-rata IPM nasional tahun 2020 (71.94). Hal ini mencerminkan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan Dana Otsus selama 20 tahun terakhir ini belum efektif dan harus dievaluasi akuntabilitasnya.

Kondisi yang belum ideal ini, harus menjadi evaluasi bagi semua pihak bahwa pendekatan kebijakan pembangunan  di Papua tidak boleh biasa-biasa saja, tidak bolah parsial dan sporadis, serta tidak boleh asal terserap tanpa memperhatikan dampaknya.

Disahkannya UU 2/2021 tentang Otsus Papua ini dapat menjadi momentum perubahan. Beleid ini menekankan pada mekanisme baru pendanaan otsus, yaitu peningkatan alokasi dana otsus menjadi 2.25% setara dana alokasi umum nasional dimana 1% merupakan block grant (hibah) dan 1.25% perbasis kinerja. "Namun harus diingat bahwa hibah tersebut harus memiliki alokasi sesuai aturan dan tujuan bagi peningkatan kesejahteraan masayarakat dengan akuntabilitas pelaporan dan evaluasi yang kuat. Hal ini untuk membuka ruang partisipasi publik dalam perencanaan sehingga diharapkan kontrol sosial menjadi lebih kuat dan pembangunan dapat dirasakan hasilnya secara siginifikan"

Jaleswari menyampaikan bahwa pemerintah sudah menyiapkan mekanisme Pencegahan Korupsi melalui Stranas PK yang dapat  diterapkan untuk membantu pengelolaan dan implementasi Otsus ke depan.

Sesuai dengan Peraturan Presiden 54 Tahun 2018 Aksi Stranas PK Tahun 2021-2022, pemerintah daerah di Papua dan Papua Barat dapat melaksanakan aksi yang relevan untuk memperbaiki Tata kelola pemerintah, contohnya untuk penguatan pengendalian internal pemerintah, pengukuhan kawasan hutan dan one map, pengadaan barang jasa berbasis elektronik, serta sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, yang dapat semakin memperkuat tata kelola pemanfaatan dana Otsus ke depan.(/Orgenes)