Kerjasama Dengan BBAT Tatelu, Dinas Perikanan Mitra Restocking 250.000 Bibit Tawes

Mitra,Sulutnews.com – Upaya terus meningkatkan populasi perikanan di Kabupaten Mitra terus di gencarkan , kali ini lewat Program Restocking Perairan Umum, kerjasama BBAT Tatelu dan Dinas Perikanan Mitra di Danau Derel dan Danau Useban kecamatan Tombatu dengan melepas 250.000 bibit ikan tawes, Jumat (5 Agustus 2022).

Wakil Bupati Mitra, Jesaya Joke Legi yang turut hadir dalam program Restocking kali ini mengapresiasi akan program dari BBAT Tatelu yang turun di kabupaten Mitra dan berharap masih adalagi program lainnya yang datang dan bisa di nikmati masyarakat Mitra.

“ tentunya kami Pemerintah kabupaten sangat mengapresiasi program restoking ini dan berharap kedepannya mendapat bantuan minapadi karena kurang lebih 12 kecamatan untuk padi sawah ada sekitaran 300 hektar dan tentunya atas nama Pak Bupati dan seluruh masyarakat mengucapkan terima kasih atas sumbangsih yang ada,” terang Legi

Sementara Kadis Perikanan Mitra mengatakan dengan kegiatan restocking kali ini diharapkan dapat terus melestarikan populasi ikan local yang saat ini statusnya hamper punah.

“ berharap tentu dengan program ini dapat meningkatkan produksi ikan dan ketersediaan pangan demi terciptanya kesejahteraan masyarakat di Mitra ,” Pungkas Raranta

Mitra Tuan Rumah, Wabup Jocke Legi Irup Harkopnas ke 75 Provinsi Sulawesi Utara

Mitra,Sulutnews.com – Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), kembali mendapatkan kepercayaan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), kali ini menjadi tuan rumah upacara Hari Koperasi Nasional ke 75, selasa 12 juli 2022.

Wakil Bupati Mitra Jocke Legi dipercayakan menjadi Inspektur Upacara, saat membawakan Pidato tertulis Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Teten Masduki menyampaikan perekonomian nasional secara bertahap mengalami pertumbuhan positif, yang pada tahun 2021 mencapai 3,69 persen, atau lebih baik dibandingkan tahun 2020 yang mengalami kontraksi di angka 2,07 persen. Kemudian berlanjut pada kuartal I tahun 2022 yakni sebesar 5,01 persen (y-on-y) , dimana capaian ini bahkan lebih tinggi dari negara anggota G20 lainnya, termasuk Jerman dan Tiongkok.

“Dengan mengusung tema "Recover Together Recover Stronger", Indonesia mengajak seluruh negara sahabat, khususnya yang tergabung dalam G20, untuk pulih dan bangkit bersama dalam menghadapi berbagai tantangan baik pandemi, ekonomi, maupun krisis pangan yang saat ini menjadi ancaman global”, tutur Jocke Legi.

Lebih lanjut disampaikan bahwa Kementerian Koperasi dan UKM mendukung penuh agenda penguatan ekonomi, khususnya oleh koperasi dan UKM. Fokus pemberdayaan koperasi saat ini menyasar sektor riil, sebagai sektor yang memiliki koefisien tumbuh tinggi dan potensi nilai tambah yang besar.

 

Legi juga menyampaikan beberapa pilot projects yang sedang dijalankan sebagai manifestasi program pengembangan koperasi pangan modern, yaitu pertama, pengembangan budi daya dan hilirisasi kacang koro, sebagai substitusi kacang kedelai yang sebagian besar masih diimpor. Kedua, hilirisasi sawit rakyat berbasis koperasi untuk melakukan pengolahan minyak makan merah sebagai alternatif minyak goreng.

Terakhir, pendampingan bagi koperasi perikanan untuk memperbaiki tata kelola manajemen usaha dan peningkatan kapasitas produksi, perluasan akses pasar, dan peningkatan nilai tambah produk olahan perikanan. Pendampingan bagi koperasi pengelola Rumah Produksi Bersama (RPB) pada beberapa komoditas seperti minyak nilam, jahe, kayu/rotan, kelapa, dan daging sapi. Melalui RPB diharapkan terjadi standarisasi produk, sehingga UMKM yang tergabung memiliki produk dengan kualitas sama dan terbaik.

Moment perayaaan Harkopnas Provinsi Sulawesi Utara kali ini juga dirangkaikan dengan penyerahan penghargaan bagi koperasi berprestasi di beberapa kabupaten Kota yang ada di Sulawesi utara.

Turut hadir dalam rangkaian upacara Harkopnas Provinsi Sulut yang di pusatkan di Lapangan Kantor DPRD Mitra, Forkopimda Mitra, Jajaran Dinas Koperasi UMKM Sulut, Dinas Koperasi Kabupaten Kota serta Koperasi penerima penghargaan dan Jajaran Pemerintah Kabupaten Mitra.

Belum Miliki Kasus PMK, Distan Mitra Terus Berikan Edukasi ke Peternak

Mitra,Sulutnews.com – Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), menegaskan hingga saat ini, belum di dapati adanya  kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)  Hewan Ternak di Mitra. (17/6/2022)

“ Mitra belum ada PMK, meskipun begitu segala upaya terus kami laksanakan untuk mencegah masuknya PMK di Mitra,” ungkap Kadis Pertanian Mitra Vecky Monigir .

Dirinya juga mengatakan pihak Dinas Pertanian terlebih Bidang Peternakan terus memberikan sosialisasi kepada peternak terlebih untuk ternak berkuku seperti sapi yang rentan kena PMK.

“ selain sosialisasi kami juga sudah koordinasi dengan pihak imigrasi untuk mengecek masuknya hewan dari luar daerah dan hasilnya semua hewan harus terlebih dahulu melewati proses karantina,” terang Monigir.

Ditambahkan Kepala Bidang Peternakan Meis Hatidjah, diharapkan peternak Mitra untuk terus memperhatikan kesehatan Hewan Peliharaan terutama memperhatikan Biosecurity, sanitasi dan pemberian pakan pada ternak.

“ tentunya kami berharap kerjasama juga dari peternak, mari kita terus memperhatikan setiap perkembangan Hewan agar terhindar penyakit,” pungkasnya.

Membangun Reputasi dan Berprestasi, Pemkab Mitra Raih Opini WTP Ketujuh Secara Beruntun

Minahasa Tenggara - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Tenggara terus mencatatkan capaian luar biasa dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.Sesuai dengan tema, yang telah dicanangkan Bupati James Sumendap pada tahun 2022 yakni 'Membangun Reputasi dan Berprestasi', maka kali ini rekor baru kembali dicatatkan Pemkab Minahasa Tenggara.Pemkab Minahasa Tenggara berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terhadap Laporan Keuangan dan Aset tahun anggaran 2021, yang telah diterima di kantor BPK RI perwakilan provinsi Sulawesi Utara di Manado, Jumat (13/5).

Opini WTP ini merupakan rekor baru bagi Pemkab, karena telah mempertahankannya selama tujuh kali secara berturut-turut, sejak dipimpin Bupati Minahasa Tenggara James Sumendap.Bupati Minahasa Tenggara sendiri berterima kasih kepada seluruh jajaran Pemkab Minahasa Tenggara yang berkomitmen untuk bekerja profesional, khususnya dalam pengelolaan keuangan."Ini tentunya komitmen dan kerja dari seluruh jajaran, dan kami mampu mempertahankan opini WTP tujuh kali secara berturut-turut," katanya.

Lebih lanjut kata James, pihak Pemkab Minahasa Tenggara berkomitmen untuk melaksanakan pengelolaan keuangan, dan aset sesuai dengan, kepatuhan terhadap ketentuan, serta aturan perundang-undangan."Dengan capaian ini, maka pengelolaan keuangan dan aset di Minahasa Tenggara untuk pemenuhan pembangunan demi kepentingan rakyat dapat terpenuhi," ujarnya.Bupati juga bersyukur karena capaian dan prestasi ini menjadi kado manis bagi Pemkab dan jajarannya menjelang hari ulang tahun Kabupaten Minahasa Tenggara ke-15 tahun.(Advetorial)

James Sumendap Minta BPMS Datang Di Jemaat Paparkan Program Bukan Hanya Khotbah

 

Mitra, Sulutnews.com - Bupati Minahasa Tenggara (Mitra) James Sumendap SH,MH memberikan masukan positif bagi Badan Pekerja Majelis Sinode (BPMS) GMIM.

"datang dijemaat jangan hanya khotbah tapi paparkan program, karena selama ini jemaat tidak tau program sinode, karena pola itu pola lama ," ungkap JS Sapaan akrab Bupati James Sumendap saat mengikuti ibadah pembukaan Sidang Majelis Sinode (SMS) ke-81 di Kabupaten Ratahan secara daring di Kantor Bupati Mitra, Senin (28/3/2022).

JS bahkan mengatakan, tugas BPMS yakni pekabaran terkait program yang ada karena untuk pekabaran injil sudah ada yang ditugaskan khusus. 

" ini cara pandang saya sebagai jemaat moderen, kalau perlu ketua jemaat yang khotbah dan sinode yang memberikan sambutan terkait program, " ucap Sumendap. 

Dirinya bahkan mengatakan mempunyai kerinduan sebagai anggota jemaat yakni mendengarkan program saat sinode datang di setiap jemaat. 

" menyampaikan program sangatlah penting, bukannya belum riki amin sudah minta permisi karena ada agenda lain yang harus di hadiri, " pungkas Sumendap

Simbolis di Serahkan Bupati James Sumendap, Ratusan Pelaku Usaha Terima Bantuan

Mitra,Sulutnews.com – Perhatian Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) terhadap pelaku usaha terus di perlihatkan, kali ini dibuktikan dengan di realisasikan bantuan bagi ratusan pelaku Usaha Mikro Kecil yang secara simbolis diserahkan Bupati Mitra James Sumendap, Senin (20/12/2021) di Sporth Hall Pemkab Mitra.

Penyerahan bantuan yang dianggarkan lewat APBD Mitra sebesar 1.213.498.000 diawali dengan laporan kegiatan yang disampaikan oleh Kepada Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan, Silfia Eva Makaenas yang menyampaikan pemberian bantuan kali ini  berdasarkan usulan yang masuk dan sudah melalui tahapan verifikasi dan mempunyai maksud dan tujuan dalam rangka pemulihan ekonomi dampak pandemi Covid 19 .

“ Bantuan kali ini bertujuan meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga serta pemberdayaan masyarakat dimasa pandemi, dengan bantuan kali ini diharapkan mambu membantu mengembangkan usaha secara tangguh dan mandiri,” ungkap Makaenas yang juga mengatakan dengan bantuan kali ini bisa meningkatkan pemasukan dan struktur perekonomian Mitra berjalan dengan baik.

Sementara Bupati James Sumendap dalam arahan kepada Penerima bantuan mengatakan agar bantuan yang didapat dipergunakan sesuai peruntukan dan jangan disalahgunakan dan tentu ada konsekuensi Hukum jika kedapatan.

“ januari inspektorat periksa, bantuan jangan dijual, saya tau kalian orang beriman jangan jadi dosa, sayangi diri kita,kalau ada yang kedapatan disalah gunakana saya proses hukum” tegas Bupati.

Bupati bahkan menegaskan kepada Pihak Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan untuk Segera menyalurkan Bantuan kepada seluruh pelaku Usaha sesuai dengan jadwal yang telah diatur.

Rapat paripurna LKPJ T.A 2020 Kepala Daerah Kab. Minahasa Tenggara Berjalan Sesuai Protap Kesehatan

Mitra,Sulutnews.com - Bupati Minahasa Tenggara James Sumendap,S.H didampingi Wakil Bupati Drs Jesaja J.O. Legi, Menghadiri Rapat Paripurna Penyampaian Keputusan DPRD Tentang Rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawanan Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2020, Jumat (23 april 2020) di Sport Hall Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Mitra Marty Mareyke Ole, SMn dan dihadiri kapolres Mitra AKBP Dr. Rudi Hartono, S.I.K, M.Si mewakili Dandim 1302 Minahasa Danramil Ratahan Kapten Inf Sulistyo, Kepala Pos BIN Minahasa Tenggara Alfons Sumenge,S.S.T.P, Sekretaris Daerah Minahasa Tenggara David Lalandos,A.P,MM., para Staf Ahi Bupati, para Asisten, Kepala SKPD, Staf Khusus Bupati serta undangan lainnya.

Bupati Minahasa Tenggara James Sumendap,SH dalam sambutannya mengatakan,LKPJ dibuat sebagai wujud kepatuhan terhadap aturan normatif yakni amanat Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Mendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Menyatakan bahwa, kepala daerah mempunyai kewajiban menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah, dan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati sebagai perwujudan kewajiban kepala daerah untuk melaporkan kepada DPRD capaian keberhasilan dan kendala dari pelaksanaan pembangunan yang digunakan  sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

Dalam peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah menyatakan bahwa, kepala daerah mempunyai kewajiban menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati sebagai perwujudan kewajiban kepala daerah untuk melaporkan kepada DPRD capaian keberhasilan dan kendala dari pelaksanaan pembangunan yang digunakan  sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2020 di buat sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, sekaligus menjadi bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten minahasa tenggara, dan di harapkan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) ini, dapat memacu terwujudnya pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih  yang melibatkan stakeholder, sehingga kedepan akan tercapai hasil kerja optimal yang dapat di pertanggungjawabkan, dan  adanya komitmen yang kuat serta terciptanya keharmonisan antara pihak eksekutif dan legislatif dalam melangkah bersama guna membangun Kabupaten Minahasa Tenggara yang berdaulat, berdikari dan berkepribadian, dengan melihat capaian keberhasilan dan prestasi yang di raih oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara selama tahun 2020.

”Secara khusus saya ingin menyampaikan penghargaan atas kinerja panitia khusus  LKPJ  DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara yang telah memberikan rekomendasi yang sangat penting bagi Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan kepada seluruh masyarakat.”

Dan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Minahasa Tenggara tahun anggaran 2020,    masing-masing perangkat daerah melaksanakannya sesuai dengan target kinerja yang telah di tetapkan pada program dan kegiatan dengan memperhatikan kebijakan strategis yang meliputi peraturan-peraturan dan keputusan atau tindakan yang di ambil dalam menyelesaikan masalah masyarakat

Dengan demikian pada kesempatan yang berbahagia ini, saya atas nama seluruh jajaran eksekutif, menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada pimpinan dan anggota dewan yang terhormat, terutama  panitia khusus DPRD yang telah  melaksanakan pengkajian dan pembahasan secara obyektif dan mendalam, sehingga pada hari ini dapat mengeluarkan suatu keputusan rekomendasi DPRD atas laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ)  kepala daerah  Kabupaten Minahasa Tenggara   tahun anggaran 2020 dengan beberapa saran maupun catatan sebagai rekomendasi DPRD kepada Bupati Minahasa Tenggara untuk perbaikan kedepannya diantaranya:

  1. Bagi SKPD yang memiliki pengelolah PAD agar lebih memperhatikan target PAD dan termasuk dengan ranperda tentang retribusi khususnya dinas perikanan agar secepatnya dapat mengajukan ke pimpinan DPRD.
  2. Salah satu kebutuhan yang tidak kalah pentingnya yakni penambahan unit damkar dan biaya pemeliharaan dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
  3. Khusus sarana dan prasarana serta fasilitas air bersih yang dibangun oleh SKPD teknis bila pekerjaannya telah 100%, maka secepatnya melakukan serah terima dengan pihak PDAM untuk dikelolah sehingga pemanfaatan dan pemeliharaan sarana air bersih tersebut menjadi tanggung jawab pdam.

“Saran, masukan dan koreksi, baik yang menyangkut substansi materi maupun redaksi adalah dalam rangka perbaikan dan peningkatan efisiensi, efektifitas, produktifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah serta fungsi pengawasan legislatif terhadap jalannya pemerintahan daerah kami terima dengan baik”Tegas Bupati Sumendap.(*Advertorial/Indri)