Jawa Tengah

Jawa Tengah (159)

Cilacap,Sulutnews.com - Hujan lebat yang mengguyur wilayah Kecamatan Jeruklegi dan sekitarnya mulai hari Selasa, (20/7) pukul 23.00 WIB telah menimbulkan dampak banjir. Salah satu titik yang terendam banjir adalah Jln. Raya Jeruklegi- Wangon tepatnya di perbatasan Desa Cilibang dan Desa Jeruklegi Wetan Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap dengan ketinggian air sekitar 1 meter, Rabu (21/7).

Akibat banjir tersebut akses jalan Jln. Raya Jeruklegi- Wangon sementara lumpuh  karena tidak bisa dilewati oleh kendaraan baik roda dua maupun roda empat.

Dikatakan Babinsa 02 Jeruklegi, Serka Budi Suwantoro yang berada dilokasi kondisi terkini pada pukul 07.00 WIB hujan lebat masih mengguyur wilayah Jeruklegi, kemungkinan apabila hujan tidak kunjung reda maka debit air bisa bertambah dan ruas jalan akan terendam air.

"Akibat banjir ini akses jalan lumpuh dan belum bisa dilewati pengguna jalan. Banyak pengendara dari arah Cilacap maupun dari arah Wangon terpaksa terhenti di lokasi tersebut. Sebagian dari mereka menunggu air surut dan banyak juga yang kembali atau balik arah," katanya.

Mengantisipasi perkembangan lebih lanjut, Babinsa Koramil 02 Jeruklegi sudah berkoordinasi dengan aparat terkait, serta membantu mengatur lalu lintas agar tidak terjadi penumpukan kendaraan atau kemacetan.

"Banjir ini luapan air dari Desa Cilibang dan Jeruklegi Wetan, karena hujan intensitasnya tinggi maka debit airnya pun sangat besar sehingga saluran air tidak sanggup menampung air hujan dan menyebabkan banjir, selain itu posisi jalan memang rendah jadi rawan terendam  banjir," tambahnya.

Lebih lanjut, Babinsa  masih terus memantau perkembangan situasi dan melaporkan ketinggian banjir.

"Kita akan pantau terus perkembangn situasi, kita semua berharap intensitas hujan berkurang, dan banjir di jalan raya jeruklegi ini dapat segera surut sehingga akses  jalan kembali lancar dan dapat dilewati oleh pengguna jalan," tandasnya.(/Sugeng)

SOLO, Sulutnews.com— Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bersama Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo meninjau serbuan vaksinasi di Solo, Jawa Tengah, Jumat (9/7/2021). Lokasi pertama yang disambangi Gedung Perkumpulan Masyarakat Solo (PMS) dan yang kedua Gedung Wanita Sarana Krida Kusuma.

Kapolri menyampaikan, peningkatan kasus Covid-19 beberapa hari terakhir secara nasional mencapai 38 ribu kasus dan keterisian tempat tidur Rumah Sakit atau Bed Occupancy Rate ( BOR) mencapai 80-90 persen harus diwaspadai.

Untuk itu, Kapolri meminta Forkompimda Jawa Tengah agar betul-betul bisa mengendalikan mobilty indeks dengan mengoptimalkan PPKM Darurat yang didalamnya ada pembatasan pergerakan dengan memisahkan sektor esensial dan kritikal, di luar itu tetap di rumah sehingga laju perkembangan penularan Covid-19 bisa diminimalkan.

“Titik penyekatan dari tingkat Kecamatan dan Kabupaten agar diperiksa betul sehingga bisa menyaring yang boleh lewat,” kata Kapolri dalam keteranganya.

Mantan Kabareskrim Polri itu juga meminta agar PPKM Mikro yang dilaksanakan terus memaksimalkan testing dan tracing, ditambah memperkuat treatment dengan menyuplai obat-obatan ataupun kebutuhan sehari-hari bagi warga yang melakukan isolasi mandiri atau isoman. “Juga kelola limbah Covid dengan baik sehingga tidak menular,” tandas Kapolri.

Disamping itu, guna mempercepat target herd immunity, Kapolri mengharapkan adanya akselerasi Forkompimda untuk memperluas vaksinasi massal sehingga dalam satu minggu masyarakat yang telah mendapat vaksin mencapai 1 juta.

Sementara itu, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menambahkan, percepatan proses vaksinasi merupakan forumla yang ampun untuk mengurangi kasus positif Covid-19. "Percepatan vaksinasi dengan target masing-masing 4.000 maka diawal Agustus herd iminity bisa tercapai,” kata Hadi.

Seperti diketahui, sasaran vaksinasi Jawa Tengah telah mencapai 5.508.595 orang. Rinciannya dosis pertama 3.772.042 orang (68,48%) dan dosis kedua 1.955.834 orang (35,51%). Rata-rata vaksinasi harian periode 1 sampai 7 Juli  2021 sebanyak 72.466 orang pe hari.

Sementara jumlah titik penyekatan PPKM Darurat  sebanyak 236 titik. Rinciannya 4 titik cek point antar provinsi, 39 titik cek point antar kabupaten/kota 141 pos pembatasan dan 52 pos pengendalian. Jumlah personel yang dilibatkan sebanyak 2.526. (Adrian)

Yagyakarta, Sulutnews.com  - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Kepala BNPB Letjen Ganip Warsito melanjutkan rangkaian kunjungan kerjanya ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Rombongan meninjau vaksinasi massal Covid-19 di Gedung Serba Guna Lanud Adi Sutjipto yang menargetkan 1.000 orang disuntik vaksin.

Dalam kesempatan itu, Sigit mengaku siap untuk memfasilitasi seluruh elemen masyarakat yang ingin mengadakan kegiatan vaksinasi massal. Menurutnya, hal itu sebagai upaya untuk akselerasi pembentukan Herd Immunity atau kekebalan kelompok terhadap virus corona.

"Apabila ada masayarakat berminat untuk mengadakan vaksinasi, TNI-Polri akan membantu untuk memberikan fasilitas dan menyiapkan vaksin sehingga akselerasi terbentuknya Herd Immunity segera tercapai," kata Sigit di Lanud Adi Sutjipto, Yogyakarta, Kamis (8/7/2021).

Mantan Kapolda Banten ini juga mengajak elemen masyarakat ataupun mahasiswa yang menempuh jurusan Kedokteran di DIY, untuk turut serta dan berperan aktif dalam proses vaksinasi massal tersebut.

Sigit berpandangan, semakin banyak kerjasama dengan berbagai elemen masyarakat, maka target dari Pemerintah untuk menciptakan Herd Immunity bakal segera terealisasi dengan segera.

"Oleh karena itu, dalam kesempatan ini seperti di Yogya banyak sekali Universitas seperti Kedokteran atau tempat lain yang memang memilik tenaga kesehatan, dipersilahkan bagi yang mau bergabung dan mau membantu kegiatan vaksinasi yang diadakan oleh pemerintah baik TNI-Polri dan Dinkes setempat," papar mantan Kabareskrim Polri ini.

Usai meninjau vaksinasi itu, rombongan menuju pos penyekatan Prambanan, Yogyakarta, yang berlokasi di Jalan Solo TWC, Yogyakarta.

Pada kesempatan itu, Sigit kembali memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat soal perlunya dilakukan kebijakan penyekatan. Menurutnya, hal itu sebagai strategi untuk menekan mobilitas masyarakat, sehingga dapat memutus mata rantai penyebaran virus corona.

"Upaya yang kami laksanakan salah satunya adalah pembatasan mobilitas karena salah satu kunci penanganan Covid-19 yaitu pembatasan mobilitas," ujar mantan Kadiv Propam Polri ini.

Dari hasil tinjauannya, kata Sigit, dalam proses penyekatan belakangan masih ditemukan kemacetan dan kepadatan. Namun, menurut Sigit, kejadian di awal kebijakan itu lantaran masih ada warga yang belum memahami soal kategori esensial dan kritikal terkait syarat pelaku perjalanan.

Setelah dilakukan sosialisasi yang masif saat ini  masyarakat sudah jauh lebih memahami soal kategori sektor tersebut. Serta, adanya kesadaran bahwa apa yang dilakukan ini berdasarkan tujuan untuk menyelamatkan seluruh rakyat Indonesia.

"Oleh karena itu, perlu di sosialisasikan dan hari ini Alhamdulillah masyarakat perlahan sudah mulai paham bahwa yang boleh bekerja yang esensial dan kritikal. Semua yang kami lakukan ini adalah demi keselamatan rakyat," tutup Sigit. (Adrian)

Kudus,Sulutnews.com  - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Menteri Kesehtan Budi Gunadi Sadikin meninjau vaksinasi di Pabrik Sukuntex Kecamatan Ngebok Kudus dan Pura Terban Kudus, Jawa Tengah, Kamis (17/6/2021).

Sebelumnya Dinas Kesehatan telah mengirimkan sebanyak 50.000 vaksin di Kota Kudus. Vaksinasi Ini dalam rangkat menindaklnjuti program vaksinasi presiden 1 juta dalam 1 hari dengan sasaran masyarakat umum seperti lansia, dewasa dan pra lansia. 

Mengingat kasus harian yang terjadi di Kota Kudus masih cukup tinggi, Kapolri meminta dilakukanya penguatanya testing dan tracing pada masyarakat yang pernah melakukan kontak erat dengan pasien yang dinyatakan covid. 

"Begitu tau pernah melakukan kontak erat tolong segera datang ke satgas atau ke PPKM Mikro minta untuk di cek, bila positif maka selanjutnya ikuti arahan dari PPKM,"jelas Kapolri.

Menurut dia, dalam mendukung program presiden, potensi TNI dan Polri serta pemda harus dimaksimalkan dengan baik.

Kapolri meminta masyarakat yang dinyatakan reaktif atau positif untuk melakukan isolasi mandiri ditempat isolasi terpusat yang telah disiapkan oleh Pemerintah Daerah, sehingga masyarakat mudah dipantau oleh tenaga medis yang telah ditugaskan ditempat tersebut.

"Tolong bagi Masyarakat yang kedapatan reaktif untuk mau melaksanakan isolasi mendiri di tempat isolasi terpusat yang sudah dipersiapkan didalamnya ada tenaga kesehatan dan obat-obatanya sehingga kesembuhanya akan lebih cepat," terang Kapolri.

"Mohon dukungan media untuk untuk sosialisasi ke masyarakat bagi yang belum vaksin agar datang di titik tertentu yang telah ditentukan seperti di polsek, polres, kodim, koramil puskesmas atau stadion dan tempat tempat lain," ungkap mantan Kabareskrim Polri ini.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto juga mendukung program vaksinasi Presiden dengan target 1 juta 1 hari. Dia berharap program tersebut dapat berjalan dengan baik. Selain program vaksin, PPKM Mikro juga akan dilakukan Secara ketat baik di zona merah, zona orange dan zona kuning.

Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan PPKM Mikro dengan penjelasan diantaranya adalah melakukan tracing pada orang yang telah kontak erat dan melakukan isolasi mandiri termasuk juga mengawasi berkumpulnya masyarakat tidak boleh lebih dari 3 orag dan menutup kegiatan sesuai dengan kesepakatan dengan warga dan Ketua RT.

"PPKM Mikro yang akan dilaksanakan ini sangat menunjang kesembuhan sehingga bisa menekan angka kasus covid-19 sampai angka yang terendah ,"Katanya

Dia berharap 2 Strategi tersebut bisa terlaksana di Kudus sehingga kasus positif bisa segera dihindari. (Adrian)

Grobongan,Sulutnews  – Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit, bersama Kepala BNPB Ganip Warsito dan Gubenur Jateng Ganjar Pranowo, meninjau langsung vaksinasi di kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Minggu siang (6/6/2021).

Dalam kesempatan itu, Sigit mengatakan, beberapa hari ini TNI Polri melakukan peninjauan di jawa tengah terkait Covid di Kudus. Karena efeknya bagi wilayah wilayah di perbatasaan dengan Kabupaten Kudus yang terdampak Covid 19 ini.

 “Kami sudah meninjau di beberapa daerah Kabupaten yang ada di jawa tengah, diantaranya, Cilacap, Pati Kudus, Blora dan Grobogan. Untuk diwilayah kudus dengan melakukann langkah langkah dengan menambah personil PPKM Mikro dengan kekuatan TNI Polri,” kata Sigit dalam keterangan tertulisnya.

Penambahan ini, Kata Sigit, Untuk melakukan Tracing dan juga yang sudah dilakukan Tracing, kemudian dilakukan pemeriksaan lanjutan PCR.  Karena saat ini angkanya sudah demikian tinggi, untuk itu yang melakukan isolasi mandiri di rumah, mulai hari ini akan dilakukan evakuasi di Asrama G Donyudan.

“Karena disana salah satu sentral rujukan isolasi mandiri yang sudah kita siapkan tenaga kesehatan dan pengobatan. Kemudian secara bertahap, untuk  tempat tempat rujukan yang ada diwilayah kudus, juga kita persiapkan, sehingga kemudian ada dua wilayah yang sudah kita persiapkan, yaitu wilayah Kudus dan Donoyudan,” ujar Sigit.

Selanjutnya, Sigit menambahkan, untuk wilayah perbatasan, saat ini angkanya masih cukup bagus, namun situasi kudus harus bisa dikendalikan, jangan sampai berkembang hingga kemana mana. Oleh karena itu, harus diperkuat lagi edukasi 3M, PPKM Mikro, kepatuhan terhadap penggunaan masker, hal itu harus diingatkan kepada masyarakat.

Sementara itu, Panglima TNI MAserkal Hadi Tjahjanto, mengungkapkan, permasalahan Covid-19 merupakan tanggung jawab bersama bukan hanya pemerintah, TNI ataupun Polri saja. Tetapi hal ini menjadi tanggung jawab bersama dalam memutus mata rantai Covid-19.

Dikatakan Hadi, saat ini pemerintah, TNI dan Polri membutuhkan peran serta masyarakat untuk mencegah penularan Covid-19. Minimal, kata dia, semua saling mengingatkan untuk disiplin terhadap protokol kesehatan yaitu 3 M (memakai masker, mencuci tangan dan menghindari kerumunan).

“Dengan cara pola berjalan sesuai dengan arah, pertama untuk menyehatkan situasi, kedua memberikan wawasan kepada masyarakat, ketiga PPKM Mikro harus lebih maksimal dalam penangan Covid di Kudus dan Grobogan ini,” ujar Hadi.

Hadir dalam kunjungan tersebut, Gubenur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, yang diwakili Sekda Provinsi Jateng, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Luthfi, Pandam IV Kodam Diponegoro Mayjend TNI Rudianto, pejabat utama Polda Jateng dan Kodam IV Diponegoro, mendampingi Panglima TNI dan Kapolri usai mengecek Kabupaten Kudus yang terdampak Covid 19. (Adrian)

Blora,sulutnews.com -- Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala BNPB Letjen Ganip Warsito dan Kabaharkam Polri Komjen Arief Sulistyanto mengunjung berkunjung ke Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Sabtu (5/6/2021).

Saat melakukan tatap muka dengan Forkompinda Blora di Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora, Kapolri mengingatkan agar mewaspadai lonjakan kasus Covid-19 seperti yang terjadi di Kabupaten Kudus, dimana kasus Covid-19 meningkat signifikan 30 kali lipat dalam sepekan.

"Hal tersebut harus diwaspadai. Karena wilayah Rembang, Pati, Dan Blora adalah dekat dengan Kudus. Untuk itu harus betul-betul diperhatikan, jangan sampai kejadian serupa terjadi di Blora," kata Sigit dalam keterangan tertulis.

Forkompimda juga diminta terus aktif mengedukasi masyarakat akan pentingnya penegakan protokol kesehatan (prokes), walaupun kesadaran masyarakat terhadap prokes menurun.

Mantan Kabareskrim ini menekankan, bahwa hingga saat ini virus corona masih berada di sekitar kita. Abainya masyarakat dengan protokol kesehatan dikhawatirkan menimbulkan lonjakan Covid-19 seperti yang terjadi di negara tetangga Malaysia dan India.  

"Untuk itu harus kita antisipasi. Gelorakan 5 M dalam kehidupan apalagi saat kegiatan hajatan warga ataupun hal lain yang bisa menimbulkan kerumunan," tekan Sigit. 

Disisi lain, Sigit juga meminta agar Forkompimda mempersiapkan langkah-langkah kontigensi mulai dari sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan yang dimulai dari PPKM mikro disetiap wilayah. Serta 3T untuk antisipasi penularan Covid-19.

Bahkan tak kalah penting ruang isolasi harus disiapkan untuk antisipasi lonjakan Covid-19.

Kasus Covid-19 di kabupaten Blora hingga saat ini mencapai 7.068 kasus positif dan pasien sembuh mencapai 6.486. Presentase kesembuhan mencapai 91,8 persen. Sedangkan untuk vaksinasi di wilayah Kabupaten Blora hingga kini telah mencapai 141.016 warga. Dengan rincian 3.667 tenaga kesehatan, 53.743 tenaga pelayanan publik dan 83.607 warga lanjut usia.

Sementara itu, Panglima TNI  menekankan dua hal untuk penanganan Covid-19 terutama di kabupatan Blora. Pertama pengetatan PPKM Mikro serta pengetatan disiplin prokes. "Ada dua hal yang harus kita tegaskan yaitu PPKM Mikro dan disiplin protokol kesehatan. Jika berhasil kita terapkan maka Covid-19 akan bisa kita kendalikan," beber Panglima.

Lebih lanjut Panglima berpesan agar seluruh lintas sektoral di Kabupaten Blora kompak dan bahu membahu dalam kegiatan penanganan Covid-19. Karena Covid-19 adalah musuh bersama yang harus kita hadapi dengan kebersamaan terutama dalam disiplin protos.

Hadi juga meminta agar sinergitas setiap petugas dengan koordinasi dan kolaborasi dengan lintas sektoral yang ada terus ditingkatkan. "Antisipasi kegiatan budaya ataupun kearifan lokal diwilayah seperti acara adat pasca panen atau sedekah bumi. Jangan sampai terjadi kerumunan yang dikhawatirkan menimbulkan penularan Covid-19," beber Panglima TNI. Selain ke Blora, kunjungan dilanjutkan ke Kabupaten Pati dan Grobogan. (Adrian)

Purwokerto,Sulutnews.com - Kementerian Hukum dan HAM menjanjikan perlindungan hukum bagi seluruh petugas pemasyarakatan yang menangani narapidana (napi) tindak pidana terorisme. Jaminan tersebut disampaikan Kepala Biro (Karo) Humas, Hukum, dan Kerja Sama Kementerian Hukum dan HAM Heni Susila Wardoyo pada Rapat Koordinasi Fasilitasi Pengamanan Petugas Pemasyarakatan dalam Penanganan Tindak Terorisme di Hotel Java Heritage, Purwokerto (02/05) siang. Rapat koordinasi ini diprakarsai Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai koordinator kementerian/ lembaga dalam penanganan tindak pidana terorisme.

“Bapak Ibu petugas pemasyarakatan tidak usah takut dengan pelanggaran HAM selama menjalankan tugas sesuai aturan yang ada. Justru ketika Bapak Ibu menjalankan tugas, itu berarti sedang menjalankan HAM,” Kepala Biro (Karo) Humas, Hukum, dan Kerja Sama Kementerian Hukum dan HAM Heni Susila Wardoyoujar Heni pada Rapat Koordinasi Fasilitasi Pengamanan Petugas Pemasyarakatan dalam Penanganan Tindak Terorisme di Purwokerto (02/05) yang diselenggarakan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Garansi Karo Humas, Hukum, dan Kerja Sama tersebut berdasar pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja (Orta) dimana pada Pasal 104 disebutkan bahwa Bagian Layanan Advokasi Hukum (LAH) memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan advokasi hukum kementerian. Aturan tersebut diperkuat lagi dengan terbitnya Permenkumham Nomor 66 Tahun 2016 tentang Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Dengan kedua aturan tersebut, seluruh pegawai Kementerian Hukum dan HAM berhak mendapatkan bantuan hukum dari kuasa hukum kementerian, termasuk petugas pemasyarakatan yang menangani tindak pidana terorisme.

Selain bantuan hukum secara internal dari Kementerian Hukum dan HAM, perlindungan hukum terhadap petugas pemasyarakatan juga sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan. PP tersebut merupakan turunan dari UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Pada rapat koordinasi ini turut hadir sebagai narasumber Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Batu Jalu Yuswa Panjang, Kepala Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas IIA Purwokerto yang diwakili oleh Pembimbing Kemasyarakatan Madya Hadi Prasetyo, dan Kepala Bapas Kelas IIA Nusakambangan yang diwakili oleh Kepala Sub Seksi Bimbingan Klien Dewasa Raden Adhi Hindarto, dengan dimoderatori Direktur Penegakan Hukum BNPT Brigjen Edy Hartono. Jalu menjelaskan bahwa petugas pemasyarakatan kerap mendapatkan ancaman bukan hanya di kantor, melainkan juga di rumah. Alhasil, petugas pemasyarakatan membutuhkan dukungan lebih pada segi komumikasi dan keamanan. “Nusa Kambangan terkenal sebagai daerah yang hilang sinyal (telepon seluler). Karena itu, kami membutuhkan alat komunikasi yang sangat tidak terbatas. Saat ini yang dimanfaatkan hanya handy talkie (HT),” ucapnya. Jalu menambahkan bahwa petugas pemasyarakatan juga membutuhkan senjata yang bersifat melumpuhkan sementara dalam menjaga keselamatan diri mereka. “Kalau pun saat ini ada yang punya, itu karena beli sendiri. Kami sudah meminta kepada Ditjen Pemasyarakatan namun belum dipenuhi,” kata Jalu.

Selain faktor komunikasi dan keamanan, Kepala Lapas Kelas IIA Pasir Putih Fajar Nur Cahyono pada sesi diskusi menekankan bahwa pada penanganan tindak pidana terorisme yang juga dibutuhkan adalah koordinasi yang kuat. “Harapan kami negara benar-benar hadir dalam penanganan tindak pidana terorisme ini melalui BNPT. Secara teknis, kami membutuhkan contact person yang bisa kami hubungi,” ujarnya. Pernyataan tersebut juga sejalan dengan pendapat Kepala Polsek Nusa Kambangan  Widyantoro yang juga meminta koordinasi agar lebih mudah. Lebih lanjut Widyantoro menyatakan bahwa instansinya memiliki peran dalam penanganan tindak pidana terorisme namun seakan-akan pernah jelas harus berperan seperti apa dan bagaimana. “Selama ini tidak ada koordinasi yang jelas. Kami juga meminta contact person dalam penanganan terorisme ini,” jelasnya.

Menutup rapat koordinator tersebut, Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama menekankan kembali kepada seluruh peserta rapat koordinasi bahwa sebagai aparatur pemerintah sudah seyogyanya untuk saling mendukung. “Pemerintah harus solid. Jangan sampai ada kementerian/ lembaga yang saling mencibir. Ketika suatu kementerian/ lembaga yang sudah diamanatkan suatu tugas namun tidak dijalankan, yang salah bukan instansinya, namun pimpinannya,” tegas Heni. (/Merson/Laila)

 

Semarang,Sulutnews.com - Dirlantas Polda Jateng Kombes Pol M. Rudy Syafirudin, SIK, SH ingatkan anggotanya untuk siap sedia dan iklas dalam memberikan pengabdian dan pelayanan pada masyarakat, hal tersebut disampaikan dalam Apel Sosialisasi program WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dalam menuju WBBM (Wilayah Birokrasi Bebas Melayani) yang dilaksanakan di Halaman Mako Ditlantas Polda Jateng, Selasa (25/05/2021).

Selain program WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dalam menuju WBBM (Wilayah Birokrasi Bebas Melayani), Ditlantas Polda Jateng juga melaksanakan penandatanganan pakta integritas dan memberikan reward pada anggota yang berprestasi. Dalam  menuju WBBM, Ditlantas Polda Jateng membuat beberapa aplikasi ETLE, SIM dan STNK online tujuan utamanya untuk membatasi kontak langsung antara petugas dan masyarakat.

Ditlantas menyampaikan tak ingin mendengar adanya pungli dari anggotanya yang bisa merusak citra institusi Ditlantas Polda Jateng menjadi rusak. Kombes Pol M. Rudy Syafirudin SIK, SH kembali menceritakan saat sebelum menjabat sebagai Dirlantas Polda Jateng. "Saya dengar informasi dari luar kalo Ditlantas Polda Jawa angka pungli di jalan raya-nya tinggi, ini terkenal Jawa Tengah," terangnya.

Tak hanya itu, Saat itu pungli di Jateng lanjut Dirlantas cukup tinggi. Dirlantas mencontohkan banyak pelanggar yang tak ingin repot datang ke pengadilan hingga akhirnya berkolusi dengan anggota agar pelanggaran di selesaikan di tempat.

Untuk menuju wilayah WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bebas Melayani) e-tilang hadir sebagai solusi dari hal tersebut. E-tilang ini juga mempersempit kesempatan pungli dari anggota pada pelanggar.

"Untuk memberantas hal-hal tersebut e-tilang hadir, jadi sudah tidak terdengar itu pungli dan lainnya" jelas Dirlantas.

Dengan hadirnya e-tilang, terlihat sekali bahwa anggota polisi memperlihatkan perubahan perilaku yang baik, serta masyarakat pengguna jalan pun sudah sudah mulai kooperatif dan tak lagi berkolusi dengan anggota di lapangan.

Selain E-tilang, Ditlantas Polda Jateng juga munculkan aplikasi lain untuk memudahkan masyarakat dalam membuat SIM dan memperpanjang STNK yaitu dengan aplikasi SIM dan STNK online. Sehingga masyarakat tak perlu datang ke kantor polisi saat ingin SIM atau STNK habis masa berlakunya.

Dengan Slogan Sosialisasi Menuju WBBM (Wilayah Birokrasi Bebas Melayani) sudah saatnya institusi Ditlantas Polda Jateng berbenah, Kombes Pol M. Rudi Syafirudin, SIK, SH juga mengajak anggotanya untuk mawas diri dalam melakukan segala sesuatu.

"Mulai hari ini, Ayo kita senyum pada siapa saja jangan kita merasa hebat jangan kita merasa-wah, ayo kita tetap merunduk," ujar Rudy.

Dirlantas juga ingatkan anggotanya untuk jaga keselamatan dan jaga kesehatan sebab virus Covid-19 mutasi baru yang berasal dari India sudah sampai di Jawa Tengah tepatnya di Cilacap. Dirlantas menyampaikan pesan dari Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi untuk para anggotanya yang memberi pelayanan pada masyarakat umum untuk tidak berjabat tangan sama sekali. (/Dyah)

Boyolali, Sulutnews.com – Jeritan penumpang perahu yang menyayat hati, disaat hari raya Idul Fitri 1442 H beberapa waktu lalu, masih menyisakan pilu yang mendalam bagi keluarga korban, yaitu sebuah kecelakaan air di Waduk Kedung Ombo, Kecamatan Kemusuk, Kabupaten Boyolali, yang menelan korban jiwa 20 orang ini, akibat dari perahu wisata air oleng menghujam kedepan, hal tersebut dikarenakan para penumpang yang ingin berselfie nuansa keindahan danau.

Dalam insiden itu, menyebabkan 11 penumpang berhasil terselamatkan dan 9 orang Meninggal Dunia dan tidak tertolong. Berkat kesigapan warga masyarakat dan Tim SAR, 6 korban dapat ditemukan di Waduk Kedung Ombo.

Diketahui, bahwa di hari pertama pencarian korban tenggelam tersebut, Minggu 16 Mei 2021, Subuh sekira pukul 05.00 WIB Kapten Ajik dan Kapten Pangat, melawan lelah demi kemanusiaan. Sebelumnya, selama 3 jam dicash batrey dengan menggunakan alat SRV 8 MS Drone nya, kemudian mereka menggotong alat tersebut ke titik kumpul Bibir Waduk Posko SAR Gabungan.

Sementara itu, tampak Perwira Sarnas Semarang selaku Koordinator dengan sigap langsung memberikan Komando kepada tim Sarnas, untuk menentukan Triangle Point di tiga titik sudut sebagai poros- porosnya.

“Sebelum Penyelaman dilakukan, Tim Drone Under Water lebih awal berangkat. Kemudian Poros  terhubung tali dengan berpatokan Datum sebagai titik tengah. 85 penyelam dari Instansi BASARNAS, Polairud, Brimob, Potensi SAR siap dengan pembagian Tripnya,” Ucap Seorang Perwira Sarnas, (Dalam Sebutan SOP).

Disinilah kepiawaian Bripka Capt Ajik dan Capt Pangat di uji. Dua Personel Ditpolairud Polda Jateng ini, nampak serius memainkan remote SRV 8 MS dengan mengawasi di layar monitor, peralatan diturunkan diseputaran Datum. “Memang butuh kemahiran khusus dalam mengoperasionalkan alat canggih ini,” katanya.

Setelah mereka mendapatkan data awal area TKP waduk, Ketenangan dan kecerahan air harus terjaga. Dengan perlahan tapi pasti SRV 8 MS Drone di arahkan turun dengan kedalaman 15 meter, walaupun banyaknya jaring ikan dan tumbuh tumbuhan ranting yang mati, hal ini dikarenakan lahan ini dahulunya adalah hutan, dan disitulah ada aliran sungai besar dari arah tenggara menuju timur laut.

“Disaat menit ke 25, capt Ajik dan capt Pangat tampak lega, dikarenakan mereka melihat ada benda yang mencurigakan dari dalam air, dengan sigap tim selam Ditpolairud Polda Jateng bersama dengan Diver capt Dedy disitu juga dive, mengambil benda tersebut dengan membawanya keatas. Allhamdullilah target ke 7 berhasil ditemukan Korban laka air tersebut,” jelas Koordinator Sarnas ini.

Namun pada saat itu, ada Kejadian fatal di sore hari, saat Drone SRV 8 MS observasi diturunkan di kedalaman 30 meter, sempat tersangkut jaring nelayan. kemudian di remote layar monitor, Drone SRV tidak dapat terangkat, hal ini memang naas bagi capt Ajik dn Capt Pangat.

Pada saat penyelaman pertama gagal. Disinilah keahlian selam Capt Ajik dan Capt Pangat di uji, dengan sigap dan tanggap Capt Ajik menyelam dengan kedalaman 30 meter, serta tingkat jarak pandang dibawah air  sangat rendah, keruh dan tidak terlihat. Dengan perlahan tapi pasti DRONE SRV 8 MS yang tersangkut jaring nelayan, mereka dapat melepaskan dengan belati di kedalaman 30 meter. Akhirnya DRONE SRV 8 MS dapat terangkat.

Seperti yang diungkapkan, Dirpolairud Polda Jateng, Kombes Pol Raden Setijo Nugroho H.H.P, S.I.K., mengatakan, ia mengucapkan selamat kepada  rekan rekan tim SAR Ditpolairud Polda Jateng dan tim Gabungan atas kerja keras mereka, hingga tak kenal waktu untuk menemukan seluruh korban tenggelam laka air ini.

“Selama 3 hari, siang malam ia berharap kejadian ini jangan sampai terulang kembali di seluruh objek wisata di wilayah Jawa Tengah, dengan memperhatikan keselamatan berlayar, life jacket, kelayakkan kapal, situasi cuaca, dan lain lain," Kata Dirpolairud Polda Jateng.

Bahkan Kepala Kantor SAR Semarang, Yahya menyampaikan pada saat penutupan OPS SAR ini, Semoga Sinergitas dan Kerjasama dari berbagai instansi dan Potsar ini tetap solid, demikian juga dukungan Masyarakat Kedung Ombo.

“Kami mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya dengan berbagai intansi, Semoga Sinergitas dan Potsar ini semakin tetap solid. Dan semua ini atas doa dan dukungan dari masyarakat yang berada di Kedung Ombo,” ungkapnya. (/Dyah)

Semarang,Sulutnews.com - Dirlantas Polda Jateng Kombes Pol Rudy Syafiruddin ingatkan anggotanya untuk siap sedia dan iklas dalam memberikan pengabdian dan pelayanan pada masyarakat, hal tersebut disampaikan dalam Apel Sosialisasi program WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dalam menuju WBBM (Wilayah Birokrasi Bebas Melayani) yang dilaksanakan di Halaman Mako Ditlantas Polda Jateng, Senin (24/05/2021).

Selain program WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dalam menuju WBBM (Wilayah Birokrasi Bebas Melayani), Ditlantas Polda Jateng juga melaksanakan penandatanganan pakta integritas dan memberikan reward pada anggota yang berprestasi. Dalam  menuju WBBM, Ditlantas Polda Jateng membuat beberapa aplikasi ETLE, SIM dan STNK online tujuan utamanya untuk membatasi kontak langsung antara petugas dan masyarakat.

Ditlantas dalam amanahnya menyampaikan tak ingin mendengar adanya pungli dari anggotanya yang bisa merusak citra institusi Ditlantas Polda Jateng menjadi rusak. Kombes Pol Rudy Syafiruddin kembali menceritakan saat sebelum menjabat sebagai Dirlantas Polda Jateng. "Dulu waktu saya belum masuk, namanya Ditlantas Polda Jawa Tengah itu ngeri, ngeri punglinya, ngeri 86-nya dan ngeri tidak mau tau-nya, ini terkenal Jawa Tengah," terangnya.

Dengan Slogan Sosialisasi Menuju WBBM ((Wilayah Birokrasi Bebas Melayani) sudah saatnya institusi Ditlantas Polda Jateng berbenah, Kombes Pol Rudi Syafiruddin juga mengajak anggotanya untuk mawas diri dalam melakukan segala sesuatu.

"Mulai hari ini, Ayo kita senyum pada siapa saja jangan kita merasa hebat jangan kita merasa-wah, ayo kita tetap merunduk," ujar Rudy.

Dirlantas juga ingatkan anggotanya untuk jaga keselamatan dan jaga kesehatan sebab virus Covid-19 mutasi baru yang berasal dari India sudah sampai di Jawa Tengah tepatnya di Cilacap. Dirlantas menyamiapikan pesan dari Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi untu para anggotanya yang memberi pelayanan pada masyarakat umum untuk tidak berjabat tangan sama sekali.(/Dyah)