Dance Hanukh Wartawan NTT: Kejaksaan Tinggi Bali Di Minta Serius Tangani Kasus Korupsi yang di lakukan Koni Bali

Written by  Robby Dance Henukh Apr 10, 2022

Bali,Sulutnews.com -  Ketum KONI BALI telah menyusun pengurus baru dan diharapkan KONI Pusat untuk segera melantik dikarenakan telah menunggu 3 agenda kerja PORPROV 2022, PRA PON 2023 dan PON 2024.

Togar Situmorang,sebagai peserta Caketum KONI BALI melihat dalam susunan pengurus yang baru belum mencerminkan Reformasi dan Demokrasi dimana terlihat jelas ada titipan dari oknum pejabat Penguasa dalam susunan pengurus KONI BALI terpilih tersebut terbukti beberapa OKNUM adalah ASN oleh sebab itu telah meminta Klarifikasi terhadap KEMENPORA RI dan Komisi X DPR RI serta PRESIDEN RI JOKO WIDODO diperbolehkan dalam aturan atau tidak.

Disamping KEMENPORA RI dan PRESIDEN juga DPR RI akan melakukan diskusi dengan tim hukum untuk segera ambil langkah hukum dengan mengajukan Gugatan demi merubah semangat sportifitas dan management keterbukaan publik wajib diterapkan dikemudian hari tanpa ada campur tangan Penguasa dalam melaksanakan MUSPROV KONI BALI dikemudian hari.

Masyarakat perlu juga mengawal jalan penyelenggaran kegiatan KONI BALI kedepan karena sebelumnya juga bertiup ada dugaan korupsi yang telah dilayangkan secara terbuka oleh seorang pecinta Olah Raga karena terbukti ada pengaduan di Kajati Bali diduga melibatkan mantan Ketua Umum Koni dan Ketua Umum Koni terpilih namun telah dicabut akibat ada tekanan untuk mencabut pengaduan tersebut.

Kejaksaan Tinggi Provinsi Bali diharapkan segera menjalankan kewajiban sebagai salah satu aparat penegak hukum dalam pemberantasan korupsi wajib berupaya keras melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi serta berupaya mengembalikan Kerugian Negara akibat Korupsi.

Advokat Togar Situmorang yang bermimpi jadi Gubernur DKI 2024 mengingatkan Indonesia Negara Hukum sesuai pasal 1 Ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan berdasarkan UU No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan dasar hukum kewenangan Jaksa sebagai Penyidik terdapat dalam Pasal 30 ayat 1 Huruf D serta diatur juga dalam Pasal 6 ayat 1 KUHAP maka peran Jaksa dalam penyidikan Tindakan Pidana Korupsi sudah memiliki dasar hukum.

Togar Situmorang Doktor muda Ilmu Hukum ini meminta Jaksa untuk memproses setiap pengaduan masyarakat tentang korupsi merupakan pintu masuk untuk mengusut tuntas serta diharapkan bisa konsisten dan profesional dalam penegakkan hukum juga peraturan perundang undangan karena bila tidak demikian maka itu berakibat timbulnya prilaku koruptif.

Togar Situmorang berharap penanganan laporan Korupsi dari masyarakat tersebut dapat ditindak lanjutin oleh Kejaksaan agar marwah kepercayaan publik akibat ada oknum jaksa nakal menyalahgunakan jabatan serta kewenangan ,” ungkap Advokat Kondang yang punya kantor berjaringan di Jakarta, Bali, Bandung.

Kejaksaan Tinggi Provinsi Bali punya kewenangan memeriksa pengelolaan anggaran di induk organisasi olahraga tersebut dimana Korupsi , suatu penyalahgunaan kekuasaan, Mal Administrasi dan praktik KKN

KONI adalah Badan Publik seperti yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UU NO 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik KIP dengan itu diingatkan karena anggaran induk organisasi olahraga tersebut bersumber dari APBN dan APBD. pengelolaan maupun penggunaan anggaran KONI mesti transparan, terbuka dan informasinya dapat diakses publik, apakah anggaran untuk pembinaan atlet, cabang olahraga ataupun honor pengurus KONI BALI harus transparan

Mengimpimplementasikan Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), apakah KONI Bali selama ini telah menjalankan kewajibannya selaku Badan Publik terutama tentang transparansi penggunaan dana hibah APBD yang diterima induk organisasi olahraga tersebut.

Kuat dugaan ada pihak tertentu tidak transparan dalam pengelolaan anggaran di Induk Organisasi tersebut, sehingga ada dugaan Korupsi, penyalahgunaan kekuasaan sampai Mall Administrasi serta praktik kolusi maupun nepotisme wadah olahraga harus memberikan suatu informasi yang terpecaya dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat guna sebagai parameter atau kontrol sosial check and balance dimasyarakat untuk kemajuan sektor olahraga di Bali,” tutup Togar Situmorang.

Reporter : Dance Henukh