Bali

Bali (23)

Denpasar Sulutnews.com Law Firm Dr.Togar Situmorang Menang kembali dan berhasil atas Gugatan Perdata Nomor 973 pada Pengadilan Negeri Denpasar terkait Wanprestasi atau Gagal Janji dengan Cemerlang.

Advokat dan Pengamat Kebijakan Publik Dr. Togar Situmorang, SH.,MH.,MAP.,C.Med.,CLA menjelaskan awal kasus ini adalah atas kesepakatan antara Mr Wally ( WNA ) dengan Mr. Hong terkait pembuatan 5 rumah kayu di Lokasi Lembeng dengan kesepakatan tertuang dalam Invoice bernomor 00356 tertanggal 22 Agustus 2017 Rp. 2,400.000.000,- ( dua milyar empat ratus juta rupiah ) yang akan diselesaikan oleh pihak Tergugat Mr. Hong pada Bulan September 2018 namun ternyata tidak selesai bahkan fisik bangunan tidak terlihat .

Dan Penggugat telah melakukan pembayaran atas 5 (lima) rumah kayu yang dibeli nya dengan cara melakukan pembayaran secara berkala sebanyak 8 (delapan) kali dengan total pembayaran mencapai Rp. 1.673.876.000,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tujuh enam ribu rupiah) Lantas setelah tidak ada penyelesaian pada tanggal 13 Januari 2018 Tergugat Mr.Hong membuat surat pernyataan bahwa telah mengakui menerima pembayaran dari Penggugat Mr.Wally sebanyak Rp. 1.606.876.000,- (satu milyar enam ratus enam juta delapan ratus tujuh puluh enam rupiah) untuk membangun rumah kayu 5 (lima) didaerah Lembeng, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar dan apabila Tergugat Mr.Hong tidak bisa menyelesaikan pembangunan lima rumah kayu tersebut sebagai ganti dari telah menerima uang dari Penggugat Mr. Wally maka akan memberikan tanah plus bangunan seluas lebih kurang empat ribu meter persegi bersertifikat Nomor 03849 atas nama Hong dengan IMB bernomor 368 Tahun 2004 yang dikenal dengan sebutan VILLA SANA secara cuma cuma dan gratis seketika kepada Penggugat Mr. Wally.

Penggugat Mr. Wally karena melihat gelagat tidak baik segera datang ke Law Firm DR.TOGAR SITUMORANG untuk meminta tolong agar bisa dibantu permasalahan hukum yang dihadapinya. Sehingga dari Law Firm DR. TOGAR SITUMORANG mengirimkan SOMASI tertanggal 25 Agustus 2021 namun kembali Penggugat Hong tidak mengindahkan jadi jelas tampak sikap tidak koperatif dengan tidak menunjukan Itikad Tidak Baik untuk menyelesaikan permasalahan hukum secara Musyawarah.

Law Firm DR. Togar Situmorang segera memasukkan gugatan di Pengadilan Negeri Denpasar yang terdaftar dengan Nomor Gugatan : 973 /Pdt.G 2021/Pn Dps tertanggal 6 Oktober 2021 agar kepastian hukum terkait dana yang telah diterima HONG bisa ada kepastian hukum.

Setelah memperoleh proses yang panjang, akhirnya Gugatan Wanprestasi atau Gagal Janji tersebut sudah mendapatkan Putusan dari Ketua Majelis Hakim PN Denpasar telah Mengabulkan Gugatan Wanprestasi atau Gagal Janji telah dilakukan Tergugat HONG dan terkait dana yang telah diterima HONG wajib dikembalikan kepada Mr. Wally sebesar Rp. 1.606. 876.750,- ( satu milyar enam ratus enam juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah ) dan INVOICE 00356 Tertanggal 22 Agustus 2017 yang dikeluarkan Tergugat HONG itu SAH dan telah berjalan lancar dan professional serta sudah sesuai dengan koridor hukum yang ada.

Dan telah diberikabar langsung kepada pihak Penggugat Mr. Wally dirinya sangat bersuka cita dan mengucapkan terima kasih atas hasil gugatan wanprestasi di pengadilan negeri Denpasar dimana hak sebagai Warga Negara Asing saat mencari keadilan di Kota Denpasar Bali berjalan sesuai aturan hukum dan telah memberikan kepuasan juga keyakinan bahwa keadilan dalam hukum di Indonesia sangat profesional dan tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Mejelis Hakim Perkara Nomor 973 Sehingga kedepannya diharapkan Tergugat HONG taat menjalanin putusan pengadilan negeri Kota Denpasar tersebut .

Dalam hal ini, selain gugatan perdata Mr Wally juga melalui Istrinya May juga telah melaporkan kasus pidana terhadap HONG terkait lahan di Lembeng, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar ternyata Milik dari seorang mantan Sekda Gianyar dan proses hukum tersebut masih berjalan ditanganin pihak Polsek Denpasar Timur dan semoga dengan ada putusan pengadilan negeri Denpasar diharapkan pihak aparat kepolisian segera bisa melakukan gelar untuk menentukan proses hukum pidana itu selanjutnya,” tutup Pemilik Law Firm DR.TOGAR SITUMORANG,SH,MH,MAP,CMED,CLA “kantor Bali Jl. Raya Gumecik Gg Melati No.8, By Pass Prof. IB Mantra, Ketewel atau Jl. Teuku Umar Barat No.10, Krobokan, Kantor Jakarta di Jl. Pejaten Raya Nomor 78, Rt6/5 Pejaten Barat, Pasar Minggu serta Kantor Bandung Jl. Terusan Jakarta No.181 Ruko Harmoni Kav.18, Antipani Bandung.

Reporter ; Dance Henukh

Bali,Sulutnews.com -  Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, Polri bersama stakeholder terkait telah menyiapkan strategi pengaturan lalu lintas untuk menghadapi arus balik Lebaran 2022. Beberapa strategi yang digunakan sama dengan arus mudik yakni mulai dari Contraflow hingga One Way.

Menurut Sigit, strategi rekayasa lalu lintas itu, untuk mencegah serta mengurai kepadatan arus balik Lebaran, yang mana pada hari ini juga telah dimulai. Pasalnya, telah terjadi peningkatan volume kendaraan di beberapa ruas jalan, khususnya wilayah Jawa Barat yang mengarah ke Jakarta.

"Sama seperti pada saat mudik kemarin maka rekayasa ataupun strategi mulai dari bagaimana mengatur Confraflow, lalu bagaimana pengaturan One Way," kata Sigit usai meninjau lokasi wisata Garuda Wisnu Kencana (GWK) di Bali, Kamis (5/4/2022).

Sigit menjelaskan, penerapan rekayasa lalu lintas akan tetap bersifat situasional dengan memperhatikan dinamika yang berkembang dilapangan.

"Jadi memang kita memiliki indikator-indikator dimana pada saat di jalan tol sudah melebihi 5000 per jam kita mulai dengan Contraflow. Begitu lewat dari 6000 masuk ke 7000 kendaraan, maka kita laksanakan One Way. Sehingga secara periodik ini akan kita ikuti," jelas Sigit.

Selain rekayasa di jalan tol, Sigit menuturkan ada strategi pengaturan lalu lintas di wilayah Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Adapun persiapannya adalah dengan menambah kapal dan dermaga guna mengurai kemacetan.

"Kemudian rest area yang ada di sekitar Bakauheni juga tentunya sudah kita persiapkan. Sehingga masyarakat yang harus antri bisa istirahat di rest area sambil menunggu informasi dari petugas tentang kesiapan kapal dan dermaga yang kosong. Sehingga kemudian masyarakat dapat menunggu dengan nyaman," ujar Sigit.

Dalam kesempatan ini, mantan Kabareskrim Polri ini pun menyampaikan imbauan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk kembali ke Jakarta lebih awal sebelum tanggal 6, 7, 8 Mei 2022, yang diprediksi sebagai puncak arus balik.

Namun, apabila masyarakat terpaksa harus kembali pada tanggal 6 sampai 8 Mei, maka Polri bersama stakeholder lainnya juga telah mempersiapkan beberapa strategi untuk mengantisipasi dan mengurai potensi kemacetan.

"Strategi untuk menghadapi arus balik sudah kita siapkan, mulai dari rencana One Way yang mungkin kita laksanakan mulai dari tol Kalikangkung sampai KM 70. Kemudian akan kita atur dari KM 70 ke KM 42 sampai Halim, dengan strategi yang ada, apakah one way atau contraflow," ucap Sigit.

Lebih lanjut, mantan Kapolda Banten ini menuturkan, setiap kebijakan rekayasa lalu lintas yang akan diterapkan akan disosialisasikan terlebih dahulu ke masyarakat.

"Kita akan informasikan kepada masyarakat, kita sosialisasikan sebelumnya, sehingga masyarakat kita harapkan mendapatkan info lebih awal dan tidak menunggu pada saat mulai ada rekayasa yang kita laksanakan," tutur Sigit.

Untuk mengurai kemacetan pada arus balik, Sigit juga mengimbau kepada instansi baik swasta maupun pemerintah yang masih memungkinkan dalam satu minggu ke depan bisa melaksanakan aktivitas kantor dengan online atau Work From Home (WFH) bisa dilaksanakan. Hal ini dilakukan untuk mengurai potensi kemacetan arus balik.

"Tentunya perlu dikoordinasikan sehingga antara perusahaan, instansi perkantoran yang ada, kemudian bisa koordinasi dengan karyawannya sehingga proses kegiatan tetap bisa berjalan, namun masyarakat juga tidak menghadapi risiko arus balik di tanggal 6, 7, 8 Mei," papar Sigit.

Strategi dan imbauan tersebut, kata Sigit bisa dilakukan dengan harapan arus balik Lebaran pada tahun ini berjalan dengan aman dan lancar.

"Masyarakat bisa kembali beraktivitas ke kantor untuk bekerja dan di dalam perjalanannya bisa tetap nyaman serta petugas kita akan all out memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat," tutup Sigit.

Penulis: ARP

Bali,Sulutnews.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk menerapkan protokol kesehatan (prokes) di seluruh objek wisata saat menghadapi libur Lebaran tahun 2022.

Instruksi tersebut disampaikan Kapolri saat meninjau langsung kesiapan penerapan protokol kesehatan libur Lebaran di objek wisata Garuda Wisnu Kencana (GWK) Cultural Park, Bali, Kamis (5/5/2022).

"Oleh karena itu, tentunya dalam kesempatan ini saya selalu mengingatkan, agar masyarakat tetap menjaga dan melaksanakan protokol kesehatan, utamanya memakai masker. Demikian juga seluruh lokasi-lokasi wisata yang menjadi kunjungan masyarakat," kata Sigit usai melakukan pengecekan di GWK Bali.

Mantan Kabareskrim Polri ini menekankan, kepada seluruh pengelola tempat wisata untuk menyiapkan strategi serta aturan penerapan protokol kesehatan kepada wisatawan.

Kepada seluruh  masyarakat, Sigit juga mengimbau, untuk tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan ketika menghabiskan waktu libur Lebaran 2022, bersama keluarganya.

"Tolong juga disiapkan, aturan terkait protokol kesehatan. Sehingga, antara pengunjung dan kemudian lokasi yang dikunjungi sama-sama saling mengingatkan bahwa prokes tetap harus kita laksanakan sampai dengan saat ini," ujar eks Kapolda Banten tersebut. 

Menurut Sigit, penerapan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin, merupakan bentuk antisipasi untuk tetap bisa melakukan pengendalian terhadap laju pertumbuhan Covid-19 setelah hari raya Idul Fitri 2022.

"Karena memang harus diantisipasi pasca Idul Fitri nanti, harapan kita laju Covid-19 bisa kita kendalikan. Oleh karena itu, kunjungan wisata tentunya akan terus berlangsung sampai dengan hari minggu, kurang lebih ini akan terus meningkat. Tadi disampaikan bahwa saat ini kunjungan di GWK  juga sudah seperti saat situasi normal bahkan ada peningkatan," ucap Sigit.

"Tentunya ini juga, di wilayah-wilayah lain kita juga memperkirakan terjadi hal yang sama. Karena itu kami tidak bosan-bosan untuk mengingatkan terkait masalah prokes yang harus selalu kita jaga. Sehingga laju Covid-19, setelah ini tetap bisa kita kendalikan," tambah Sigit menegaskan.

Khusus di wilayah Bali, Sigit mendapatkan laporan bahwa sekitar 435.308 orang baik melalui transportasi udara maupun laut, telah memasuki Pulau Dewata ketika memasuki musim libur Lebaran 2022.

Hal tersebut, dikatakan Sigit, disatu sisi dapat mendorong pertumbuhan perekonomian dan pariwisata di Bali. Namun, hal tersebut juga harus dibarengi dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat terhadap seluruh wisatawan lokal maupun mancanegara.

"Sehingga tentunya potensi ini disatu sisi, pasti meningkatkan perekonomian di wilayah Bali. Namun disisi lain, tentunya ada hal-hal yang harus kita jaga. Khususnya terkait masalah protokol kesehatan," tutur Sigit.

Disisi lain, terkait peninjauannya di GWK Bali, Sigit mengungkapkan bahwa, pengelola di lokasi wisata ini, telah menyiapkan strategi dan aturan dalam menerapkan protokol kesehatan bagi masyarakat yang berlibur.

"Tadi kita ikuti satu per satu mulai dari bagaimana pembelian tiket dilaksanakan, kita lihat bahwa di setiap corner-corner tertentu telah disiapkan aplikasi PeduliLindungi dan juga masker yang bisa dibagikan secara gratis. Tadi kita cek satu per satu, sampai dengan salah satu titik yang banyak dikunjungi masyarakat yakni monumen Garuda Wisnu Kencana. Didalamnya juga sama, seluruh prokes tetap dilaksanakan dengan baik," tutup Sigit.

Penulis: ARP

Bali,Sulutnews.com  - Jangan diam seribu bahasa terkait atas dugaan penggunaan Sertifikat Prestasi Palsu untuk masuk ke dunia pendidikan dan ternyata banyak diduga digunakan oleh para legislator untuk melanggengkan perolehan suara mereka masuk menjadi anggota Dewan baik Kota/Kabupaten dan DPRD juga DPR RI di Pulau Bali ini.

Bulan penerimaan siswa siswi yang akan tiba sangat rawan penggunaan Sertifikat Prestasi Palsu untuk Jalur PPDB, dimana sempat mencuat dan membuat gaduh bahkan ada anggota Dewan yang melaporkan Disdikpora Kota Denpasar dalam penggunaan surat pengumuman terkait penambahan jalur prestasi.

Para Legislator banyak yang membantu warga sekitar dalam hal penerimaan siswa baru PPDB karena bila berhasil membantu maka minimal Anggota Dewan tersebut akan dapat simpati dari keluarga tersebut dan sudah ada hak suara memilih akan diarahkan ke Anggota Dewan tersebut dan praktek seperti ini sudah lama berlangsung tapi tidak ada yang bongkar permainan aman untuk melanggengkan menjadi Anggota Dewan tersebut.

Dr. Togar Situmorang mengatakan "potensi penumpukan pendaftar pada jalur afirmasi disekolah klaster bawah dan sekolah favorit kekurangan pendaftar dari jalur afirmasi, dimana untuk sekolah favorit justru akan menumpuk pendaftar dari jalur prestasi baik akademik maupun nonakademik. Sehingga ini yang harus diwaspadai serta diawasin penerimaan dari jalur prestasi karena diunggah melalui daring oleh calon siswa."

"Perlu diwaspadai akan ada penggunaan sertifikat prestasi palsu atau rapor palsu juga terkait surat pindah palsu orang tua sehingga diharapkan pihak sekolah lebih hati hati untuk melakukan verifikasi atas surat surat atau Kartu Keluarga bahkan dibuatkan surat pernyataan dari para orang tua siswa berupa apabila ditemukan dugaan penggunaan surat palsu dalam syarat pendaftaran PPDB maka siap untuk siswa tersebut dikeluarkan dan menjadi catatan hitam untuk tidak bisa didaftarkan dimanapun di lingkungan sekolah negeri dan bahkan akan diteruskan kepihak kepolisian setempat," tegas Dr.Togar Situmorang, SH,MH,MAP, CMed,CLA.

"Begitu banyak celah kecurangan dalam penerimaan siswa termasuk titipan dari berbagai pihak terutama para anggota Dewan untuk bisa mengisi bangku kosong disekolah tujuan dan termasuk ada pungutan liar kepada calon siswa PPDB 2022 dan disini perlu adanya sosialisasi dari pihak sekolah agar orang tua mengetahui syarat penerimaan dengan aturan yang sangat jelas," ujar Togar Situmorang, Doktor Hukum Kondang yang punya jaringan Kantor di Bali, Jakarta dan Bandung.

Selain surat pindah orang tua atau kartu keluarga yang wajib diverifikasi adalah Sertifikat Prestasi yang diunggah calon siswa saat mendaftar dan diharapkan tidak menggunakan Sertifikat Prestasi Palsu dan harus dicek Bukti Prestasi Olahraga atau Prestasi apa yang berhasil ditorehkan oleh calon siswa dari sekolah asal dan jumlah kursi wajib dihitung atau jumlah kelas yang disediakan untuk Jalur PPDB Tahun 2022 karena sistim Online lebih mudah untuk diverifikasi jumlah kursi sekolah sehingga tidak ada penyalahgunaan bahkan penambahan ruangan kelas untuk meraih untung pihak sekolah.

"Terkait aparat Hukum termasuk OMBUSMAN RI wajib menindak lanjutin temuan atau pengaduan yang masuk bukan secara hanya diplomasi panjang dan tidak ada tindakan bahkan melaporkan kepihak aparat hukum terkait sehingga membuat masyarakat skeptis dan membuat Tagline #Percumamelapor apalagi dalam jajaran KONI Bali ada Wakil Ketua III sebagai Kepala Dinas Disdikpora Bali ”tandas Dr. Togar Situmorang.

Ia berharap pemerintah melalui Disdikpora bisa meringankan masyarakat apalagi akibat Covid 19 perekonomian pasti turun dan berharap jangan ada pungutan liar berselubung “Suka Rela” untuk pembangunan Gedung atau Peralatan Sekolah karena Undang Undang sudah Tercantum Dalam Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2022 dimana dalam Dikdas dan Dikmen menjelaskan terkait BOS regular yaitu Program Pemerintah Pusat untuk menyediakan pendanaan operasional bagi sekolah bersumber dari DAK Non Fisik tujuan jelas untuk membantu operasional sekolah dan BOS Kinerja dan Dana yang mengalir kerekening pemda sangat luar biasa besar dan diharapkan dapat dipergunakan maksimal oleh pihak sekolah bukan malah untuk belanja kepentingan Pribadi Oknum pejabat apalagi anggota Dewan daerah .

Dr. Togar Situmorang praktisi hukum berharap aliran dana tersebut dapat diawasin oleh pihak Aparat Hukum selain Kejaksaan Tinggi Bali diharapkan KPK atau Komisi Pemberantas Korupsi dapat turun langsung demi menjalankan kewajiban sesuai Amanah Undang Undang Korupsi untuk melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap pelaku berupaya tindak pidana korupsi serta dapat menghindari kerugian negara akibat korupsi dalam penerimaan siswa PPDB.

"Dasar Hukum saat ini yang digunakan adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2021 tentang Pengelolaan DAK Non Fisik kemudian terkait dengan Tata Kelola pencatatan, penatausahaan dan pertanggung jawaban keuangan ini juga diatur dalam Permendagri dimana ada Permendagri pertama Permendagri Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Dana BOS pada Pemda dan Permendagri kedua Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan APBD dan aturan Terakhir Terkait Format Rekening sudah terlampir dalam Persesjen Nomor 19 Tahun 2021 serta menjadi catatan apabila ada Perubahan Rekening hahya dapat dilakukan satu kali pertahun pada Bulan Juli dan Agustus apabila terjadi diluar bulan tersebut itu jelas pelanggaran hukum dan tidak diperbolehkan ," tandas Dr. Togar Situmorang,SH,MH,MAP,CMed,CLA .

"Integritas dan sistim pengawasan ketat dalam aturan penerimaan siswa PPDB pasti akan selalu ada celah dicurangi sehingga masyarakat diharapakan wajib mengawasi dan harus waspada sehingga pelaksanaan PPDB berjalan dengan baik termasuk Dinas Pendidikan dan bila ada hal yang bertentangan dengan hukum masyarakat bisa melaporkan kepihak aparat hukum dan Satgas Saber Pungli", tutup Dr. Togar Situmorang,SH,MH,MAP,CMed, CLA.

Reporter : Dance henukh

Bali,Sulutnews.com - Lebaran 2022 telah tiba,saatnya Umat Islam menyambut Hari Raya Idul Fitri dengan penuh suka cita dan rasa syukur. Salah satu bentuknya dengan memberikan ucapan Selamat Idul Fitri yang Islami dan penuh makna dan Sholat Akbar di Mesjid dan Lapangan lain sambil mengalunkan suara Takbir yang Merdu.

Kementerian Agama (Kemenag) RI akan menetapkan tanggal Lebaran 2022 berdasarkan putusan sidang isbat. Sidang isbat, Minggu, 1 Mei 2022. Hari raya Idul Fitri adalah salah satu momen yang tepat untuk mempererat tali silaturrahim dan memperkuat hubungan persaudaraan sesama muslim dan sesama anak bangsa.

Kami dari Law Firm Dr. Togar Situmorang mengucapkan selamat Idul Fitri Minal Aidin Wal Faizin mohon maaf lahir dan batin Idul Fitri 1 syawal 1443 Hijriah.

Advokat dan Kebijakan Publik Dr. Togar Situmorang, SH,MH,MAP,CMed,CLA mengungkapkan arti penting Idul Fitri bagi umat Islam. Pada hari tersebut, umat muslim merayakan usainya puasa Ramadan satu bulan penuh dan kembali ke Fitri artinya Bersih. Di Indonesia makna Idul Fitri diserap dan diselaraskan bersama budaya yang ada.

Perayaan Idul Fitri tahun ini akan menjadi momentum yang sangat membahagiakan sebab setalah beberapa tahun tidak bisa melaksanakan mudik karena pandemi covid 19, namun tahun ini bisa melaksanakannya

Namun demikian, jangan sampai membuat kita lengah terhadap covid 19. Kita harus tetap menjaga protokol kesehatan dan jangan sampai adanya pelonjakan kasus covid 19 terjadi kembali.

Dengan adanya pandemi covid 19, harus menjadikan pribadi muslim dan seluruh umat beragama menjalani hidup sesuai nilai dan etika sosial yang diajarkan agama. Saling menolong, gotong royong, silaturahim dalam arti mengenal lebih dekat kesulitan saudara-saudara kita, serta saling menguatkan dan memberi dukungan. Inilah momentum untuk menghadirkan manfaat dan keberkahan bagi masyarakat, bangsa, dan negara

Jadi pada kesempatan istimewa dan berbahagia ini saya Dr. Togar Situmorang mewakili Law Firm Togar Situmorang, PBH Panglima Hukum dan PT. Bali Global Service mengucapkan Minal Aidzin Walfaizin 1 Syawal 1143 Hijriah, mohon maaf lahir dan bathin ,” tutup Dr.Togar Situmorang,SH,MH,MAP,CMed,CLA yang memiliki kantor Bali Jl. Raya Gumecik Gg Melati No.8, By Pass Prof. IB Mantra, Ketewel atau Jl. Teuku Umar Barat No.10, Krobokan, Kantor Jakarta di Jl. Pejaten Raya Nomor 78, Rt6/5 Pejaten Barat, Pasar Minggu serta Kantor Bandung Jl. Terusan Jakarta No.181 Ruko Harmoni Kav.18, Antipani Bandung.

Reporter : Dance henukh

Bali,Sulutnews.com -  Kebahagiaan tengah menyelimuti Advokat dan Kebijakan Publik Togar Situmorang, tepat pada tanggal 22 April 2022, Advokat Kondang Togar Situmorang mendapatkan gelar tambahan didepan nama menjadi Doktor Hukum dari Universitas Udayana.

Togar Situmorang yang dikenal sebagai orang tangguh dalam menjalani hidup dan tidak mengenal putus asa berhasil membuat bangga orang tuanya dengan menjadikan dirinya sebagai Advokat papan atas yang bisa bersaing di tingkat Nasional.

28 April 2022, Hari Kamis telah berhasil mempertahankan Desertasi berjudul PENGATURAN OBLIGASI DAERAH SEBAGAI SUMBER DAYA PEMBANGUNAN DAERAH dan telah berjalan dengan lancar serta tidak lupa saya ucapan terima kasih Kepada Tim Penguji Sidang Terbuka Promovendus yaitu ; Dr. Putu Gede  Arya Sumerta Yasa,SH,MHum (Ketua Sidang), Prof. Dr. Ida Bagus Wyasa Putra,SH,M.Hum (Promotor/Penguji),Dr. I Ketut Westra,SH,MH (Kopromotor 1/Penguji),Dr. Putu Tuni Cakabawa Landra,SH,MHum (Kopromotor 2/Penguji), Prof. Yohanes Usfunan, Drs,SH,MH (Penguji), Prof. Dr. Putu Sudarma Sumadi, SH,SU (Penguji), Dr. Gede Mahendra Wija Atmaja, SH,MHum (Penguji) dan Dr. Made Gde Subha Karma Resen,SH,MKn (Penguji) serta Sekretariat S3 Ilmu Hukum Udayana.

Saya pribadi sangat senang bisa menyelesaikan sidang Ujian terbuka dan telah resmi menyandang gelar Doktor Ilmu Hukum dengan baik dan lancar. Tapi hal ini tidak membuat saya tinggi hati, tentunya hal ini membuat saya tambah semangat untuk melayani masyarakat dengan Ilmu Hukum secara profesional.

Karangan bunga bertebaran dihalaman Kampus Udayana Kamis ini dan dikesempatan ini ucapkan terima kasih Karangan Bunga yang Indah dari Gubernur Bali dan Ibu Gubernur Bali, Wayan Koster dan Ibu Putri Koster, Wakil Bupati Badung, Ketut Suiasa, Advokat Andar Situmorang,SH,MH dan Dr. Razman Nasution,SH,MH juga Ketum FBI sekaligus Advokat Top Leo Situmorang,SH,MH, Advokat Farhat Abbas dan Notaris Wayan Sugitha, Ketua BPW dan LSM Jarak Ray Sukarya, Ketua Yayasan Dwijendra Dr. Ketut Wirawan,SH,MHum, Direktur Herbali Dewata Nusantara, Jared dan Monica, Youtuber Kondang Rachel Goddard dan DJ Kondang Asal Inggris Ben Goddard dari Law Firm Teddy Raharjo dan masih banyak lagi yang tidak bisa disebut satu persatu.

Obligasi daerah sangat-sangat dibutuhkan pemanfaatan tersebut di Indonesia adalah alternatif baru untuk menambah keuangan pemerintah daerah saat ini belum banyak dilakukan karena pihak pemerintah daerah masih mengandalkan PAD dan investasi lain atau pemerintah masih merasa belum mencari alternatif pembiayaan yang lain.

Padahal melihat perkembangan pembangunan dan dunia bisnis saat ini obligasi memiliki potensi karena dapat dipergunakan dalam rangka membangun daerah produktif yang dapat menambah keuangan daerah, bukan sebaliknya menjadi beban bagi daerah.

Konsekuensi hukum dari dilakukannya penerbitan obligasi daerah adalah pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran hutang kepada kreditur sesuai dengan batas waktu dan nominal yang diperjanjikan, baik kewajiban membayar hutang pokok dan juga bunganya,” imbuhnya

Oleh karena itu penggunaan investasi daerah harus diupayakan dengan penuh perhitungan, agar daerah tidak merugi. Investasi daerah sesungguhnya jika dilakukan dengan penuh perhitungan, maka akan dapat dimanfaatkan dengan baik dan dapat meningkatkan kemampuan daerah dalam bidang keuangan dan dapat meningkatkan pembangunan di daerah yang bermanfaat bagi masyarakat disamping itu dapat mendatangkan keuntungan juga bagi daerah dalam jangka waktu yang lama.

Obligasi pada dasarnya adalah surat utang yang perjanjiannya berlaku untuk jangka panjang dan dapat diterbitkan bukan hanya oleh lembaga swasta, perseorangan, bahkan perusahaan milik negara pun dapat melakukannya, bahkan negara pun dapat menerbitkan obligasi. Daerah yang menerbitkan obligasi, artinya posisi daerah adalah sebagai subjek yang berutang atau berada pada posisi sebagai debitur.

Obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah saat ini sedang marak di Indonesia. Kegiatan bisnis bidang obligasi merupakan upaya bi snis yang termasuk jenis usaha yang baru kembangkan mulai tahun 2000. Dengan bisnis ini para pebisnis dan juga pihak pemerintah baik pusat maupun daerah dapat memanfaatkan sektor obligasi sebagai usaha untuk memperoleh tambahan keuangan selain dari PAD.

Dan tentunya hal ini akan selaras dengan Visi pembangunan Bali dibawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali yaitu “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru. Yang bermakna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan krama Bali yang sejahtera dan bahagia, sekala dan niskala menuju kehidupan krama dan gumi Bali sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno : Berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila

Sudah saatnya Bali mempunyai Trobosan dengan meluncurkan Obligasi Daerah untuk pembiayaan Proyek seperti pembangunan Kawasan Segita Emas Sanur Nusa Penida dan Lembongan untuk meningkatkan Kenyamanan dan Menjadi Budaya baru kebangkitan Ekonomi Bali yang kita cintai supaya lebih maju, tutup Dr.Togar Situmorang,SH,MH,MAP,CMed,CLA

Reporter : Dance henukh

Bali,Sulutnews.com -  Ketum KONI BALI telah menyusun pengurus baru dan diharapkan KONI Pusat untuk segera melantik dikarenakan telah menunggu 3 agenda kerja PORPROV 2022, PRA PON 2023 dan PON 2024.

Togar Situmorang,sebagai peserta Caketum KONI BALI melihat dalam susunan pengurus yang baru belum mencerminkan Reformasi dan Demokrasi dimana terlihat jelas ada titipan dari oknum pejabat Penguasa dalam susunan pengurus KONI BALI terpilih tersebut terbukti beberapa OKNUM adalah ASN oleh sebab itu telah meminta Klarifikasi terhadap KEMENPORA RI dan Komisi X DPR RI serta PRESIDEN RI JOKO WIDODO diperbolehkan dalam aturan atau tidak.

Disamping KEMENPORA RI dan PRESIDEN juga DPR RI akan melakukan diskusi dengan tim hukum untuk segera ambil langkah hukum dengan mengajukan Gugatan demi merubah semangat sportifitas dan management keterbukaan publik wajib diterapkan dikemudian hari tanpa ada campur tangan Penguasa dalam melaksanakan MUSPROV KONI BALI dikemudian hari.

Masyarakat perlu juga mengawal jalan penyelenggaran kegiatan KONI BALI kedepan karena sebelumnya juga bertiup ada dugaan korupsi yang telah dilayangkan secara terbuka oleh seorang pecinta Olah Raga karena terbukti ada pengaduan di Kajati Bali diduga melibatkan mantan Ketua Umum Koni dan Ketua Umum Koni terpilih namun telah dicabut akibat ada tekanan untuk mencabut pengaduan tersebut.

Kejaksaan Tinggi Provinsi Bali diharapkan segera menjalankan kewajiban sebagai salah satu aparat penegak hukum dalam pemberantasan korupsi wajib berupaya keras melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi serta berupaya mengembalikan Kerugian Negara akibat Korupsi.

Advokat Togar Situmorang yang bermimpi jadi Gubernur DKI 2024 mengingatkan Indonesia Negara Hukum sesuai pasal 1 Ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan berdasarkan UU No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan dasar hukum kewenangan Jaksa sebagai Penyidik terdapat dalam Pasal 30 ayat 1 Huruf D serta diatur juga dalam Pasal 6 ayat 1 KUHAP maka peran Jaksa dalam penyidikan Tindakan Pidana Korupsi sudah memiliki dasar hukum.

Togar Situmorang Doktor muda Ilmu Hukum ini meminta Jaksa untuk memproses setiap pengaduan masyarakat tentang korupsi merupakan pintu masuk untuk mengusut tuntas serta diharapkan bisa konsisten dan profesional dalam penegakkan hukum juga peraturan perundang undangan karena bila tidak demikian maka itu berakibat timbulnya prilaku koruptif.

Togar Situmorang berharap penanganan laporan Korupsi dari masyarakat tersebut dapat ditindak lanjutin oleh Kejaksaan agar marwah kepercayaan publik akibat ada oknum jaksa nakal menyalahgunakan jabatan serta kewenangan ,” ungkap Advokat Kondang yang punya kantor berjaringan di Jakarta, Bali, Bandung.

Kejaksaan Tinggi Provinsi Bali punya kewenangan memeriksa pengelolaan anggaran di induk organisasi olahraga tersebut dimana Korupsi , suatu penyalahgunaan kekuasaan, Mal Administrasi dan praktik KKN

KONI adalah Badan Publik seperti yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UU NO 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik KIP dengan itu diingatkan karena anggaran induk organisasi olahraga tersebut bersumber dari APBN dan APBD. pengelolaan maupun penggunaan anggaran KONI mesti transparan, terbuka dan informasinya dapat diakses publik, apakah anggaran untuk pembinaan atlet, cabang olahraga ataupun honor pengurus KONI BALI harus transparan

Mengimpimplementasikan Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), apakah KONI Bali selama ini telah menjalankan kewajibannya selaku Badan Publik terutama tentang transparansi penggunaan dana hibah APBD yang diterima induk organisasi olahraga tersebut.

Kuat dugaan ada pihak tertentu tidak transparan dalam pengelolaan anggaran di Induk Organisasi tersebut, sehingga ada dugaan Korupsi, penyalahgunaan kekuasaan sampai Mall Administrasi serta praktik kolusi maupun nepotisme wadah olahraga harus memberikan suatu informasi yang terpecaya dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat guna sebagai parameter atau kontrol sosial check and balance dimasyarakat untuk kemajuan sektor olahraga di Bali,” tutup Togar Situmorang.

Reporter : Dance Henukh

Bali, Sulutnews.com - Bupati Asahan H. Surya, BSc didampingi Sekretaris Daerah Kab. Asahan Drs. John Hardi Nasution, MSi, Kepala Bappeda, Kepala Dinas PU, Kepala BPKAD, Kadis Kopdag, Kadis Kominfo hadiri Pertemuan aksi Afirmasi Bangga Buatan Indinesia, bertempat di Hotel Grand Hyatt Nusa Dua Bali, Jumat (25/03/ 2022).

Acara tersebut dibuka langsung oleh Presiden RI Ir. H. Joko Widodo, Menteri, Kepala Lembaga, Gubernur Seluruh Indonesia, Bupati/Walikota , Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan undangan lainnya.

Pada cara itu, Presiden RI Joko Widodo memberikan pengarahan mengenai Gerakan BBI yang telah diluncurkan sejak 14 Mei 2020.

Aksi afirmasi BBI merupakan komitmen pemerintah menjadikan produk lokal sebagai tuan rumah di negeri sendiri.

Hal itu sejalan dengan arahan presiden Jokowi yang meminta seluruh daerah mengalokasikan anggaran sebesar 40 persen untuk belanja produk lokal.

Jokowi menyatakan sebetulnya APBN maupun APBD hingga anggaran BUMN bisa memicu pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Caranya adalah dengan membeli produk-produk dalam negeri.

Sayangnya, hal itu belum banyak dilakukan oleh instansi pemerintah.

"Kita diam saja, tapi konsisten beli barang yang diproduksi pabrik-pabrik, industri-industri, UKM-UKM kita, kok enggak kita lakukan. Sangat disayangkan sekali kalau kita  tidak melakukan ini," ujar Jokowi.

Menurut dia, impor barang-barang itu hanya akan menguntungkan negara-negara lain.

Terdapat tiga prinsip utama aksi afirmatif bagi pembelian produk dalam negeri. Belanja pemerintah wajib untuk Produk Dalam Negeri, termasuk belanja barang dan jasa. Jika ada impor, maka hal tersebut menjadi pengecualian dengan besaran impor maksimal 10%. Untuk Kementerian dan Lembaga (K/L) yang mengusulkan impor harus menyampaikan kebijakan, program, dan langkah pengurangan impor sampai dengan 5% pada tahun 2023.

Sementara itu Bupati Asahan H. Surya, BSc usai mengikuti Pertemuan mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Asahan  sangat mendukung langkah kebijakan yang di Ambil Pemerintah Republik Indonesia untuk Bangga Menggunakan Produk Dalam Negeri

"Arahan bapak presiden sangat bagus. Afirmasi BBI ini akan menumbuhkan UMKM semakin meningkat dan UMKM baru akan ikut maju. Untuk produk makanan olahan, tentu saja harus terdaftar PIRT, higienis, packaging menarik dan paling penting kualitas rasa " Ucap Bupati

Terkait hal itu, H. Surya juga meminta jajarannya agar menerapkan seluruh kegiatan pengadaan dengan produk-produk lokal yang tersedia dan berkualitas.

"Kita harus bangga dengan produk dalam negeri, produk lokal Kabupaten Asahan. Jadi saya perintahkan seluruh penyelenggara kegiatan pengadaan agar melibatkan pelaku usaha lokal," pungkas Bupati.(Daniel)

Denpasar,Sulutnews.com - Nampaknya lembaga Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bali ke depan mengalami meriang panas dingin. Pasalnya dibalik terpilihnya kepengurusan baru secara aklamasi terdapat pengaduan masyarakat kepada aparat penegak hukum (APH) akan adanya dugaan penyimpangan uang negara di tubuh KONI Bali.

Tak plak keadaan ini membuat ngeri-ngeri sedap dan tidak main-main lantaran di mata hukum setiap orang adalah sama. Apalagi sebelumnya disebut-sebut terbentuknya kepengurusan baru disinyalir sarat dengan nepotisme.

"Ya sayang dan memalukan jika kepengurusan atau ketua sekarang sampai ikut terseret nanti dalam dugaan ranah korupsi yang diadukan masyarakat. Semoga saja tidak seperti itu. Tentunya sebelumnya kan dilakukan audit dan dibuktikan. Ini kan baru sebatas pelaporan atau aduan dan masih perlu proses penyelidikan lebih lanjut ," terang Ketua DPD KAI Bali, Anak Agung Kompiang Gede, SH, MH, CIL yang akrab disapa Gung Kompiang kepada wartawan, Minggu (20/03/2022)

Gung Kompiang yang juga mantan Wasit Nasional FORKI menjelaskan, mestinya kalau tidak ada masalah seharusnya memaparkan secara terbuka pelaporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran. Kalau memang tidak jelas pasti ada keraguan, kekhawatiran dan ketakutan.

"Dalam suatu pengelolan dana manajemen olah raga tetap harus mengedepankan transparansi. Menghindari polemik atau tudingan miring. Kita akan terus dorong mengawal pihak terkait seperti kejaksaan untuk dilakukan audit anggaran uang negara di tubuh KONI," jelas Gung kompiang.

Untuk diketahui sebelumnya, Drs. I Wayan Sueta sebagai pencinta olah raga dan sering menyelenggarakan kegiatan olah raga baik bersifat daerah maupun nasional mendatangi Kejati Bali.

Pihaknya melaporkan, adanya dugaan penyimpangan anggaran negara di tubuh KONI Bali. Meminta kepada kejaksaan untuk mengusut dan melakukan audit penggunaan anggaran keuangan secara mendalam.

Ia menegaskan, bahwa setiap warga negara berhak untuk melapor, apalagi ada kaitan korupsi. Hal tersebut dikatakan, tentunya dilindungi undang-undang serta dapat reward dari negara.

"Jelas kami sebagai pelapor dilindungi undang-undang, kejaksaan jamin itu juga. Kan banyak sekali perlu diaudit seperti anggaran PON kemarin. Dalam pengadaan barang juga, apakah penunjukan langsung atau tidak ini nanti kan diungkap kejaksaan. Begitu juga tiket pesawat, kwetansi hotel dan lain-lain jelas nanti pasti disusuri," pungkas pemilik Club Sepak Bola Bali All Stars.

Wayan Suata yang juga mantan Ketua Forki Badung beralasan, pelaporan dilakukan tidak lain lantaran sekarang ini dalam tubuh KONI Bali dirasa sarat dengan permainan. Tidak saja disinyalir terjadi penyimpangan anggaran namun juga disebutkan, kuatnya nepotisme kepengurusan dinasti.

Sementara Kasi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali, A Luga Harlianto ketika dikonfirmasi wartawan membenarkan telah menerima laporan pengaduan masyarakat, akan adanya dugaan korupsi di tubuh KONI Bali.

"Iya benar. Terima kasih saya sampaikan bagi masyarakat yang telah menyampaikan laporan tersebut ke Kejati Bali. Sebagaimana SOP di Kejaksaan, tentunya hal ini akan ditelaah terlebih dahulu pelaporan tersebut. Dan kami juga akan melakukan penelusuran untuk mendapatkan info awal apakah merupakan kewenangan Kejaksaan dan kebenaran adanya  pelaporan tersebut," ungkap Luga Harlianto

Reporter : Ray/Dance henukh

Bali,Sulutnews.com  – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo meninjau langsung pabrik minyak goreng PT Sawit Tunggal Arta Raya (STAR) Bali, di Pelabuhan Benoa, Kota Denpasar, Bali, Jumat (18/3/2022).

Tinjauan secara langsung ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan dan harga minyak goreng curah yang dijual dipasaran sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET). 

Menurut Sigit, kebijakan pemerintah untuk minyak curah diputuskan HET Rp14.000 per liter atau 15.500 per kilogram. Artinya ini adalah harga yang harus diterima masyarakat saat dilepas di pasar modern atau tradisional

“Baru saja saya tanyakan langsung bahwa sampai hari ini setelah keluar aturan harga eceran tertinggi dari PT STAR bahwa tidak ada masalah dengan ketersediaan minyak curah. Saya juga tanyakan langsung ke distributor bahwa mereka juga mendapatkan minyak curah seperti biasa. Artinya tidak ada kekurangan. Mungkin kalau datang malam juga tetap dilayani,” kata Sigit dalam kunjungannya.

Mantan Kapolda Banten itu mengapresiasi para distributor yang melepas harga minyak sampai ke pasaran Rp14.000. Hal ini kata dia, harus terus dijaga karena yang terpenting adalah harga untuk konsumen sesuai yang sudah ditentukan.

“Saya sudah tanyakan satu-satu harga dilepas sampai dengan pasar Rp 14.000. Kita juga harus menjaga harga minyak curah yang peruntukannya untuk konsumen jangan sampai berbelok untuk kebutuhan industri. Ini yang harus diawasi baik dari Kemendag ataupun kepolisian. Sehingga harapan kita subsidi ini, HET ini betul-betul tepat sasaran dan bisa sampai ke masyarakat yang membutuhkan,” ungkap Sigit.

Mantan Kabareskrim Polri itu meminta masyarakat untuk mengawasi harga minyak goreng dipasaran. Ia berharap, warga aktif melaporkan apabila memang tidak sesuai dengan harga yang telah ditetapkan.

“Untuk masyarakat bantu awasi jika distribusi minyak goreng tidak sesuai sasaran. Kami ingin minyak konsumen ini diberikan sesuai kebutuhan masyarakat,” tutup Sigit. (Adrian)