Gorontalo

Gorontalo (4)

Gorontalo,Sulutnews.com - Kodam XIII/Merdeka menggelar Rapat Koordinasi Bersama Unsur Forkopimda Provinsi Gorontalo  bertempat di Aula Grhadika Jaya Sakti Makodam XIII/Merdeka, Rabu (17/3/2021).

Pangdam XIII/Merdeka Mayjen TNI Santos G. Matondang, M.M., M.Tr (Han) dalam kegiatan tersebut mengatakan bahwa untuk meningkatkan koordinasi antar instansi diperlukan rapat bersama seperti ini guna membangun komunikasi, terutama dalam mencermati dan memahami setiap permasalahan yang terjadi di wilayah.

"Rapat bersama ini sangatlah penting bagi kita untuk memelihara dan meningkatkan koordinasi guna membangun komunikasi dialogis di tataran pimpinan." Ujar Pangdam dalam sambutannya.

Lanjut Pangdam,  untuk menjamin keberhasilan pembangunan pemerintah di daerah, maka diperlukan sinergitas antar instansi terkait guna membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Oleh karena itu, Pangdam berharap agar kerjasama yang terjalin antara TNI, Polri dan Pemerintah Daerah dapat semakin solid sehingga dapat menciptakan keamanan serta keberhasilan pembangunan di wilayah.

"Sinergitas antara TNI, Polri dan Pemerintah Daerah dapat semakin optimal guna mewujudkan stabilitas keamanan dan keberhasilan pembangunan wilayah." Ucap Pangdam

Gubernur Provinsi Gorontalo  Rusli Habibie mengatakan rapat ini akan mengusung beberapa materi diantaranya penimbunan dan penyelundupan bahan kebutuhan masyarakat, pelanggaran lalulintas antar wilayah, penanganan Covid-19 serta radikalisme dan terorisme sebagai materi prioritas.

"Rapat ini untuk mendiskusikan tentang radikalisme dan terorisme sebagai materi prioritas." Ujar Gubernur Gorontalo

Rapat tersebut diikuti oleh unsur Forkopimda Provinsi Gorontalo diantaranya Kapolda Gorontalo, Danrem 133/NWB dan perwakilan Kajati Gorontalo, Kasdam XIII/Merdeka, Sekda Provinsi Gorontalo dan para Asisten, Para Kadis dan Kabiro Pemerintahan Gorontalo, serta para pejabat utama Kodam XIII/Merdeka.(Adrian)

Gorontalo, SulutNews.com 12-02-2021 Dalam pertemuan Dengan Presiden Marten ditanya terkait dengan perkembangan penanganan covid 19 di  Gorontalo.

" Alhamdulillah pak presiden penanganan pandemi di Kota Gorontalo dilakukan secara sinergitas, dengan Pemprov, TNI, Polri" jelas Marten.

Berkat upaya itu, lanjut Marten laju penularan dapat dikendalikan. Mendagri Tito Karnavian, dihadapan presiden membenarkan hal itu.

Sebagaimana di tirukan Marten, Mendagri  juga menjelaskan Bahwa Gorontalo, adalah daerah yang memiliki trend kesembuhan yang cukup tinggi.

Kehadiran Walikota Gorontalo diistana, merupakan rangkaian agenda Munas Apeksi ke VI. Marten terpilih menjadi Wakil Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, berdasarkan Hasil Munas Tersebut.( Muh. Alghifari )

Gorontalo, Sulutnews.com - Dinas Penanaman Modal, ESDM & Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tingkatkan Kerjasama dan Inovasi Perlindungan kepada Pekerja melalui Program Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan Provinsi Gorontalo.

Hal tersebut tertuang dalam MoU yang di tandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Bambang Trihandoko, SP, M. Si bersama Chandra Nurcahyo Deputi Direktur BPJS Kesehatan Wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara, di aula kantor BPJS Kesehatan, Senin 14 Desember 2020.

Turut Hadir menyaksikan penandatangan MoU tersebut Kepala Kantor Cabang BPJS Kesehatan Gorontalo Yusrizal dan Raymond J. Liuw Asisten Deputi SDM, Umum, dan Komunikasi Publik, M. Yodi Panto Biludi, Korwil III Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi Gorontalo.(Muhammad AZ Nur)

Gorontalo, Sulutnews.com Patut di Syukuri "polemik omnibus law" membangkitkan kepedulian elemen masyarakat/mahasiswa terhadap norma ketenagakerjaan.

Karena selama ini khususnya di daerah kita, banyak oknum pengusaha, oknum pejabat, politisi, yang bertahun tahun memiliki usaha, mempekerjakan buruh, tapi membayar upah di bawah UMP, tidak mendaftarkan pekerjanya di BPJS, PHK sepihak pekerja tanpa pesangon, sudah dibina, ditindaki namun kerap berlindung pada "kekuatan penguasa" dan tak pernah di demo layaknya RUU ini...

Semoga "gerakan" penolakan omnibus law ini benar benar didasarkan atas kepedulian terhadap perlindungan hak pekerja / buruh, kajian yang matang dan bersumber pada draft UU yang resmi, bukan pada hoaks hoaks yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Salut untuk teman teman Serikat Pekerja Gorontalo yang menolak omnibus law namun memilih mematuhi instruksi Gubernur tentang pengendalian penularan COVID 19 dengan tidak melakukan aksi turun ke jalan serta mengambil langkah taktis dan smart, mempersiapkan materi gugatan judicial review di MK. tutup Korwil Ketenagakerjaan Mohammad Yodi Panto Biludi atau yang sering disapa bang Yodi.(Muhmmad AZN)