Tipikor PT. ASABRI, Terdakwa Lukman Purnomosidi Dihukum 10 Tahun Penjara

Written by  Adrianus Pusungunaung Jan 07, 2022

Jakarta,Sulutnews.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur menghadiri persidangan dengan agenda persidangan Pembacaan Putusan Pengadilan terhadap Terdakwa Lukman Purnomosidi (LP), dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi oleh PT. ASABRI (Persero) pada beberapa perusahaan periode tahun 2012 s/d 2019, bertempat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus.

Lewat siaran Pers, Rabu (5/1/2022)  Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak,SH.MH kepada media menerangkan bahwa dalam Agenda persidangan Pembacaan Putusan Pengadilan terhadap Terdakwa LP, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus membacakan putusan yang amarnya sebagai berikut.

  1. Menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun serta membayar denda sebesar Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
  3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp.715.000.000.000 (tujuh ratus lima belas miliar rupiah), dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka hartanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 4 (empat) tahun.
  4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
  5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
  6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000.

Atas putusan Majelis Hakim tersebut, baik Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan pikir-pikir, sambung Kapuspenkum Kejagung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak,SH.MH. (Adrian)