Jakarta

Jakarta (395)

Jakarta, Sulutnews.com - Penanganan COVID-19 di Tanah Air membutuhkan terobosan seiring ancaman yang meningkat dari virus SARS-CoV-2.

Baru saja, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperingatkan dampak virus corona varian Delta yang lebih menular.

Menurut WHO, varian Delta yang telah muncul di 132 negara dan wilayah adalah peringatan bahwa virus ini berkembang cepat sehingga negara-negara perlu merespons lebih cepat sebelum varian yang lebih berbahaya muncul.

Di Indonesia, mutasi perkembangan varian virus corona bergerak jauh lebih cepat dari program vaksinasi yang dikerjakan pemerintah. Penularan yang terus-menerus di dalam negeri menjadikan Indonesia sebagai episentrum baru COVID-19 dan baru-baru ini mendapat stigma negara terburuk dalam penanganan pandemi dari media asing.

Kini, varian Delta Plus yang disebut lebih berbahaya sudah terdeteksi di sejumlah daerah. Walau belum cukup data, tetapi varian baru ini sangat dikhawatirkan bisa menurunkan efikasi vaksin yang selama ini dipakai Indonesia.

Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Zubairi Djoerban, mengatakan, yang paling diwaspadai dari Delta Plus adalah membuat pengobatan bagi pasien COVID-19 semakin sulit.

Melihat situasi terakhir pandemi di dalam negeri, muncul desakan agar pemerintah membuat terobosan selain kampanye Protokol Kesehatan, pembatasan mobilitas dan program vaksinasi menggunakan vaksin yang sudah ada.

“Pemerintah harus membuat terobosan, dan terobosan itu ada di dalam negeri kita sendiri yaitu inovasi anak negeri berupa Vaksin Nusantara,” kata praktisi media yang juga salah satu pendiri Beranda Ruang Diskusi, Dar Edi Yoga, kepada wartawan, Senin (2/8/2021).

Menurut Yoga, selama ini pemerintah terkesan menghambat penelitian Vaksin Nusantara yang dirintis mantan Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto, Tak hanya menghambat, pemerintah juga terlihat menutup-nutupi kemanjurannya.

“Padahal, kalau mau jujur, sudah banyak eks pejabat negara dan bahkan pejabat negara saat ini yang sudah menerima Vaksin Nusantara. Beberapa dari mereka, berdasar informasi saya terima, mau membantu pengembangan Vaksin Nusantara,” ujar Yoga.

Memang, sejumlah tokoh nasional diketahui sudah menerima Vaksin Nusantara langsung dari tangan Dokter Terawan.

Sebut saja mantan Sekretaris Kabinet, Sudi Silalahi; mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan; mantan Panglima TNI, Gatot Nurmantyo; tokoh politik dan pengusaha nasional, Aburizal Bakrie; mantan Menteri Kesehatan, Siti Fadillah; dan yang teranyar adalah Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko.

Sejumlah pimpinan dan anggota DPR RI periode 2019-2024 juga diberitakan sudah menerima Vaksin Nusantara, antara lain Sufmi Dasco Ahmad (Pimpinan DPR), Melkiades Laka Lena (Pimpinan Komisi IX), Saleh Partaonan Daulay (Anggota Komisi IX) dan Adian Napitupulu (Anggota Fraksi PDIP).

Bulan lalu, sebuah petisi bertajuk ”Survey Minat Gotong Royong Vaksin Nusantara” beredar untuk mendesak penghentian pengadaan impor vaksin dan mendukung Vaksin Nusantara untuk diproduksi massal dan gratis.

Dar Edi Yoga berharap, dukungan yang konkret dari para tokoh nasional dan publik ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan dukungan kuat terhadap pengembangan Vaksin Nusantara.

“Saya juga mendapat informasi bahwa sejumlah pengusaha berkenan memberikan dukungan kepada Dokter Terawan untuk memproduksi Vaksin Nusantara lebih banyak,” ucap Yoga.

Dia bahkan mendengar informasi tentang negara kaya yang berminat membeli hak paten Vaksin Nusantara seharga triliunan rupiah, namun ditolak oleh Dokter Terawan.

“Vaksin Nusantara bisa jadi terobosan di tengah meningkatnya ancaman virus corona dengan catatan pemerintah mau memberikan dukungan penuh. Saya yakini vaksin ini akan sangat menguntungkan buat rakyat dan negara kita,” jelas Yoga.

Vaksin Nusantara dibuat berbasis sel dendritik. Awalnya, pengembangan vaksin tersebut dipimpin Kementerian Kesehatan bersama tim peneliti Universitas Diponegoro.

Dalam sebuah kesempatan rapat kerja di DPR RI pada Maret lalu, Terawan Agus Putranto selaku Ketua Tim Pengembang Vaksin Nusantara, menegaskan bahwa Vaksin Nusantara yang berbasis sel dendritik sangat aman untuk digunakan.

Dia juga mengaku telah mengembangkan pengobatan dengan metode sel dendritik di Cell Cure Center RSPAD Gatot Soebroto Jakarta sejak 2015.

Menkes 2019-2020 itu tegaskan, vaksin berbasis dendritik sel untuk melawan virus corona bersifat autologous atau individual sehingga bisa dikatakan sangat aman.

Dia berharap pengembangan Vaksin Nusantara mendapat dukungan dari Kemenkes dan BPOM karena diyakini bisa menjadi alternatif bagi pasien COVID-19 dengan komorbid (penyakit penyerta) berat atau yang terkendala menggunakan vaksin-vaksin lain.(/Parmin)

Jakarta,Sulutnews.com  - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi melaunching Gerakan Vaksinasi Merdeka sebagai strategi untuk mencapai target 70 persen vaksinasi sebagai hadiah di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia (RI), pada 17 Agustus 2021.

Gerakan Vaksinasi Merdeka dilakukan di wilayah DKI Jakarta. Kegiatan itu merupakan kolaborasi dari Polda Metro Jaya, Pemprov DKI, Kodam Jaya, Satgas Covid-19, ikatan dokter, mahasiswa, akademisi, beserta relawan, yang dilaksanakan mulai tanggal 1 Agustus hingga 17 Agustus dengan target 3.060.000 orang disuntik vaksin pada Hari Kemerdekaan RI.

Sigit mengapresiasi kepada seluruh stakeholder yang telah memiliki semangat bersama untuk mempercepat target dari Pemerintah terkait pembentukan Herd Immunity atau kekebalan kelompok terhadap virus corona.

"Dimana Vaksinasi Merdeka merupakan strategi vaksinasi yang akan dilaksanakan untuk merayakan Hari Kemerdekaan kita 17 Agustus.Tadi targetnya 3 juta lebih yang akan divaksinasi dan di tanggal 17 Agustus vaksinasi untuk mencapai dosis pertama diikuti dosis kedua tercapai. Tentunya ini menjadi semangat yang dalam kesempatan ini saya apresiasi," kata Sigit di Polda Metro Jaya, Minggu (1/8/2021).

Mantan Kapolda Banten ini menyebut, kegiatan tersebut juga akan menyasar warga DKI khususnya yang belum mendapatkan suntikan vaksin. Disisi lain, Sigit berharap strategi percepatan vaksinasi massal seperti ini bisa dilakukan di seluruh wilayah Indonesia terutama di wilayah Aglomerasi yang saling memengaruhi.

"Dan ini kami harapkan muncul dan bergelora di seluruh wilayah lain selain DKI, tapi saya apresiasi DKI dalam hal ini Polda Metro sebagai inisiatornya," ujar Sigit.

Dalam hal ini, Sigit mengungkapkan bahwa, strategi percepatan vaksinasi harus menyentuh lapisan masyarakat sampai tingkat RT/RW. Sebab itu, kata Sigit, diperlukan kekompakan dan pengorganisasian yang kuat dari seluruh stakeholder terkait.

"Oleh karena itu pada kesempatan ini saya serukan bagi rekan-rekan yang akan bergabung untuk ikut sama-sama dalam kegiatan vaksinasi saya persilahkan demikian juga ditempat-tempat lain. Sehingga target Pemerintah untuk segera percepat Herd Immunity, di Jakarta harapannya 17 Agustus. Di tempat lain juga saya harapkan bisa lakukan hal sama, atau segera menyusul sehingga kemudian kegiatan ini dalam upaya akselerasi wujudkan Herd Immunity betul-betul bisa dilaksanakan seluruh wilayah," papar Sigit.

Dengan segeranya terwujud target percepatan vaksinasi, menurut Sigit, itu akan memengaruhi pertumbuhan perekonomian masyarakat. Mengingat, kesehatan menjadi prioritas di untuk bergeraknya aktivitas dan ekonomi warga di tengah Pandemi Covid-19.

"Karena dua hal ini tak bisa dipisahkan. Namun kesehatan tentunya jadi salah satu faktor atau syarat mutlak. Sehingga seluruh aktivitas kegiatan masyarakat bisa berjalan," ucap Sigit.

Selain itu, mantan Kabareskrim Polri ini menekankan, saat ini sebagian besar wilayah Indonesia masih dalam status PPKM Level 4. Dengan begitu, aktivitas atau mobilitas masyarakat masih dibatasi.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengeluarkan assesmen di setiap wilayah Indonesia terkait dengan level PPKM. Sampai saat ini, di seluruh Provinsi Indonesia masih berada di level 3 dan 4. Atau dengan kata lain, penerapan protokol kesehatan masih harus terus dilaksanakan secara disiplin dan ketat. Penentuan asesmen situasi sendiri menggunakan dua perbandingan yakni, indikator transmisi komunitas dan indikator kapasitas respon.

Sigit menyatakan, untuk menurunkan level PPKM tersebut diperlukan kerjasama dan sinergitas dari Pemerintah, Pemda, Satgas Covid-19, TNI, Polri dan seluruh elemen masyarakat. Salah satunya adalah percepatan vaksinasi dan penegakan protokol kesehatan (prokes) yang ketat.

"Oleh karena itu, kalau kita bersatu mau laksanakan kegiatan prokes secara kuat, kita laksanakan 3M atau 5M, kemudian rekan-rekan laksanakan 3T secara kuat kemudian vaksinasi kami lakukan akselerasi maka tentunya akan ada asesmen-assesmen dari Kemenkes untuk turunkan level," tutur eks Kadiv Propam Polri itu.

Dengan menurunnya level PPKM itu, Sigit menegaskan, bakal menggerakan roda perekonomian masyarakat. Sebab itu, seluruh pihak harus bergandengan tangan unruk melaksanakan seluruh target Pemerintah dalam rangka penanganan virus corona.

Oleh karena itu, Sigit kembali mengingatkan kepada seluruh masyarakat untuk tetap melakukan protokol kesehatan dengan ketat, meskipun sudah di suntik vaksin. Apalagi, tren harian di DKI Jakarta belakangan ini cenderung sudah menurun. Hal itu, kata Sigit harus dipertahankan.

"Untuk dilapangan masyarakat yang sudah melaksanakan vaksin tetap protokol kesehatan, patuh terhadap masker, kami cegah laju pertumbuhan Covid-19. Alhamdulillah dalam beberapa hari ini terjadi penurunan khususnya di Jakarta, terjadi penurunan yang signifikan dan ini yang harus kita pertahankan. Syaratnya laksanakan prokes dan vaksinasi," ujar Sigit.

Diketahui, Gerakan Vaksinasi Merdeka akan diselenggarakan di 668 titik Gerai Vaksinasi yang tersebar di 900 RW, yang berada di Jakarta dengan melibatkan 4.500 relawan yang terdiri dari 1.800 orang tenaga medis dokter pelaksana screening dan vaksinator dan 2.700 orang non tenaga medis observator dan input administrasi.

Target yang akan dicapai yaitu 200 suntikan per-RW per-hari mulai dari 1 Agustus, sehingga dapat mencapai 3.060.000 suntikan pada saat hari Kemerdekaan RI ke-76 tanggal 17 Agustus nanti. (Adrian)

Jakarta,Sulutnews.com  - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan strategi vaksinasi massal sebagai hadiah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) pada 17 Agustus 2021 nanti, pelaksanaan percepatan vaksinasi massal bisa mencapai 70 persen.

Terkait dengan target tersebut, Sigit mengungkapkan bahwa, telah menginstruksikan kepada seluruh Kapolda jajaran untuk melakukan percepatan vaksinasi guna meraih target di Hari Kemerdekaan RI tersebut.

"Kami laksanakan Vicon dengan para Kapolda pada tanggal 17 Agustus, Insya Allah kami dibantu dengan kerjasama rekan-rekan baik Pemda, TNI serta seluruh relawan akan mampu capai target 70 persen  untuk vaksin bersama," kata Sigit di Polda Metro Jaya, Minggu (1/8/2021).

Menurut Sigit, guna mencapai target 70 persen vaksinasi tersebut diperlukan pengorganisasian dan strategi yang baik. Diantaranya, adalah seperti yang akan dilaksanakan di Jakarta yakni melakukan 'Gerakan Vaksinasi Merdeka'.

"Perlu ada pengorganisasian yang bagus kemudian strategi yang bagus. Tadi setelah dipaparkan, kami kemudian jadi jelas bahwa target ini bisa tercapai," ujar Sigit.

Selain gerakan vaksinasi massal, Sigit menekankan, dalam percepatan pembentukan Herd Immunity atau kekebalan kelompok terhadap virus corona, pihak kepolisian juga telah membuka gerai-gerai vaksinasi.

Diketahui, 'Gerakan Vaksinasi Merdeka' di Jakarta akan diselenggarakan di 668 titik gerai vaksinasi yang tersebar di 900 RW, yang berada di Jakarta dengan melibatkan 4.500 relawan yang terdiri dari 1.800 orang tenaga medis, dokter pelaksana screening dan vaksinator. Dan 2.700 orang non tenaga medis, observator dan input administrasi.

Setiap relawan akan mendapatkan penggantian ongkos transportasi melalui aplikasi Gojek dan insentif. Target yang akan dicapai yaitu 200 suntikan per-RW per hari mulai dari 1 Agustus, sehingga dapat mencapai 3.060.000 suntikan pada saat hari Kemerdekaan RI ke-76 tanggal 17 Agustus nanti. (Adrian)

Jakarta,Sulutnews.com  - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengapresiasi mahasiswa yang ikut berperan aktif dalam mendukung target Pemerintah dalam melakukan percepatan Herd Immunity dan pengendalian terhadap Covid-19 yang salah satunya melalui vaksinasi.

Hal tersebut disampaikan Sigit saat meninjau vaksinasi massal yang dilaksanakan atas kolaborasi Polri dalam rangka bakti 30 tahun pengabdian alumni Akpol 1991 atau Batalion Bhara Daksa, bersama BEM Nusantara, BEM Seluruh Indonesia, DEMA Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, BEM PTMI, DEMA PTAI, Permikomnas, serta Aliansi Mahasiswa dan Aktivis Nasional Indonesia di Universitas Bhayangkara, Kota Bekasi, Sabtu (31/7/2021).

"Tentunya sangat mengapresiasi kerjasama dari rekan-rekan yang tergabung dalam aliansi BEM, dan khususnya rekan-rekan yang tergabung dalam Batalion Bhara Daksa yang hari ini telah membantu melaksanakan dan prakarsai akselerasi terkait kegiatan vaksinasi massal yang merupakan salah satu program strategis Pemerintah dalam rangka melakukan upaya percepatan Herd Immunity," kata Sigit dalam sambutannya.

Selain itu, Sigit juga meninjau vaksinasi massal yang diselenggarakan oleh DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia

(GMNI) Jakarta Timur berkolaborasi dengan alumni Akpol 1991, di GOR Pulogadung.

Mantan Kapolda Banten ini berharap, sinergitas Polri dengan elemen pemuda ataupun mahasiswa dalam penanganan Pandemi Covid-19, kedepannya harus dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia.

Menurut Sigit, untuk menekan laju pertumbuhan virus corona di Indonesia, diperlukan sinergitas dan kerjasama yang kuat antara Pemerintah dengan seluruh elemen masyarakat.

"Oleh karena itu tentunya kami, tentunya sangat senang bahwa kolaborasi bisa dilaksanakan dan ini tidak berhenti sampai disini, akan dilaksanakan terus di wilayah.  Kami tentunya sangat senang melihat adik-adik mahasiswa siap dan mau jadi relawan dengan kemampuan yang dimiliki. Semuanya ternyata ikut didalam kegiatan tersebut," ujar mantan Kabareskrim Polri ini.

Disisi lain, Sigit juga mengapresiasi Batalion Bhara Daksa yang mau menggelar vaksinasi massal bersama dengan mahasiswa. Menurutnya, bentuk pengabdian saat ini adalah dengan melakukan akselerasi target kekebalan kelompok.

"Seluruh rekan-rekan Batalon Bhara Daksa terima kasih di hari ulang tahun ke-30 ini rekan-rekan mengisi dengan kegiatan yang betul-betul ditunggu oleh seluruh masyarakat.  Dimana kita bisa menghadapi Pandemi Covid-19 ini dengan baik," ucap Sigit.

Sementara itu, Sigit tetap mengingatkan kepada seluruh mahasiswa maupun peserta vaksinasi, untuk tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes) dalam kehidupan sehari-hari, meskipun sudah disuntik vaksin.

"Rekan-rekan mahasiswa yang telah vaksinasi, saya selalu ingatkan tetap laksanakan protokol kesehatan. Karena kita harus tetap menjaga baik diri kita, untuk tidak menularkan ataupun tertular, karena itu protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan. Walaupun kita semua sudah vaksinasi," tutur Sigit.

Untuk diketahui, vaksinasi massal yang digelar bersama aliansi BEM  di Universitas Bhayangkara, Bekasi, menargetkan 1.100 orang disuntik vaksin jenis Sinovac. Petugas vaksinator yang dilibatkan dalam kegiatan ini sejumlah 81 orang, yang terdiri dari 60 orang vaksinator Dinkes, 10 orang relawan, dan 11 vaksinator Polri.

Sementara, vaksinasi massal yang diselenggarakan GMNI bersama Polri di GOR Pulogadung, Jakarta Timur, menargetkan 1.000 orang disuntik vaksin. Petugas vaksinator yang dilibatkan dalam kegiatan ini sejumlah 39 orang, yang terdiri dari 14 orang vaksinator Polri dan 25 orang relawan.

Selain vaksinasi massal, dalam dua kegiatan tersebut, Kapolri juga memberikan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat. Tujuannya untuk membantu meringankan beban warga yang terdampak perekonomiannya di saat Pandemi Covid-19. (Adrian)

Jakarta, Sulutnews.com - Konstituen Dewan Pers  perlu mempunyai keterwakilan di Dewan Pers (DP) agar setiap asosiasi  konstituen memiliki akses informasi dan kebijakan dalam mengantisipasi berbagai persoalan masyarakat pers yang semakin kompleks.

Dengan demikian, diharapkan setiap asosiasi konstituen memiliki kesempatan untuk terus berkembang bersama.

Itulah gagasan yang muncul dari peserta rapat pleno Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), yang menaungi sekitar 1.300 media siber di seluruh Indonesia.

Rapat pleno itu sendiri barlangsung Rabu sore (28/7/2021) via online yang diikuti oleh para ketua pengurus SMSI daerah dan pengurus lainnya yang tersebar di 34 provinsi.

Rapat dihadiri juga Pengurus harian SMSI Pusat  antara lain, Bendahara Iwan Jamaluddin, Ketua Bidang Pendataan dan Verifikasi SMSI Wilson Bernardus Lumi, Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan Dr Retno Intani ZA, M.Sc, Ketua Bidang Luar Negeri Aat Surya Safaat, Wasekjen Heru.

Sidang pleno yang dipimpin oleh Ketua Umum SMSI Firdaus memutuskan SMSI akan mengirimkan calonnya untuk turut mengisi posisi anggota DP untuk periode yang akan datang.

Sistem penjaringan pencalonannya telah ditetapkan, semua peserta pleno mengusulkan empat nama. Nanti nama yang diusulkan, akan disaring kemudian diajukan menjadi calon anggota DP.

“Dan, calon dari SMSI yang nanti terpilih yang merupakan utusan SMSI tersebut, tidak boleh hanya bekerja untuk SMSI, tapi harus memperhatikan semuanya, semua kelompok, dan semua konstituen DP, demi kemajuan dan kemerdekaan pers,” kata Firdaus yang didampingi anggota  Penasihat SMSI Ervik Ary Susanto, dan Ketua Bidang Hukum, Arbitrase, dan Legislasi Hendra J. Kede.

Pada kesempatan tersebut, disepakati untuk memberikan kesempatan kepada seluruh jajaran pengurus SMSI, dan Ketua Umum tidak diusulkan menjadi calon.

"Agar adil, hanya pengurus yang kita usulkan dan Ketua Umum SMSI tidak perlu diusulkan untuk menjadi anggota dewan pers" ujar Firdaus

Sidang pleno SMSI yang juga membahas perkembangan pelaksanaan program Komisi Penanggulangan Covid-19 dan Percepatan Ekonomi Nasional (KPCPEN) yang mendapat kritik keras dari kalangan pengusaha siber anggota SMSI, menyepakati rencana usulan anggota DP berjumlah 15 orang.

Usulan jumlah anggota itu sebenarnya telah disepakati oleh pengurus Pusat dan diusulkan oleh Ketua Umum SMSI Firdaus dalam rapat  online yang diselenggarakan DP yang dihadiri para konstituen DP 16 Juli 2021.

Firdaus mengusulkan perlunya menambah anggota DP dari 9 orang seperti yang berlaku belakangan ini, menjadi 15 orang.

Jika disepakati anggota DP hanya tiga orang, maka utusan konstituen dapat dibentuk Deputi DP, yang membawahi menggerakkan Pokja.

Senada dengan Firdaus, Wilson Bernardus Lumi, Ketua Bidang Pendataan dan Verifikasi SMSI Pusat juga berpendapat, dua pilihan yakni lima belas atau tiga orang anggota DP tersebut, supaya urusan-urusan seperti pendataan dan verifikasi yang selama ini menunggu kehadiran anggota DP, dapat segera diselesaikan. “Ini penting. Di daerah masih banyak perusahaan pers yang belum didata,” kata Lumi menguatkan usulan para ketua SMSI  daerah.

“Kita perlu perubahan komposisi anggota DP untuk menuntaskan banyak pekerjaan di berbagai daerah, terutama verifikasi media. Mau bertambah menjadi 15 atau dirombak cukup tiga anggota saja, supaya efisien dengan mengubah perangkat yang memadai, mungkin saja,” kata Firdaus yang juga didampingi Ketua Bidang Organisasi SMSI Pusat Cahyonoadi Raharyo Sukoco.

Pada kesempatan yang sama, M. Nasir selaku sekretaris Jenderal SMSI juga mengatakan, rencana usulan jumlah anggota DP itu telah mempertimbangkan beban tugas DP seiring pertambahan jumlah media massa yang sekarang meningkat di seluruh Indonesia.

Nasir juga berharap, dalam kondisi sulit di masa pandemi Covid-19 seperti ini, DP mampu beradaptasi dengan situasi dan kondisi terkini. “Bisa menggerakkan seluruh potensi konstituen dengan pola mengakomodasi untuk bergerak bersama,” kata Nasir.

Rapat pleno yang dimoderatori oleh Wakil Sekjen SMSI Yono Hartono, memberi kesempatan seluruh peserta pleno untuk menyampaikan masukan dan usulan berbagai hal, terutama terkait pengembangan perusahaan media siber. (*/Parmin)

Jakarta,Sulutnews.com - Pemerintah telah memutuskan memperpanjang PPKM Level 4, dengan memberikan kelonggaran terhadap pusat perekonomian masyarakat seperti pasar agar tetap beroperasi dengan protokol kesehatan yang ketat.

Begitu yang disampaikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat meninjau Posko PPKM di Pasar Modern BSD, Serpong, Tangerang Selatan, Kamis (29/7/2021).

“Oleh karena itu tadi kami meninjau langsung untuk memastikan bahwa terkait dengan beraktivitasnya pasar, tentunya pengaturan terkait protokol kesehatan harus dilaksanakan,” kata Sigit.

Sigit menekankan sebagaimana Instruksi Mendagri No 24/2021 terdapat Level dalam penerapan PPKM mulai dari 1-4, yang dimana setiap level berebeda aturan pengetatannya. Untuk itu, Sigit mengingatkan penurunan Level dalam penerapan PPKM merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan masyarakat dengan tetap menegakan protokol kesehatan.

“Ini adalah kesempatan untuk kita semua bagaimana seluruh wilayah bisa menurunkan level. Dengan menurunkan level otomatis akan ada peningkatan pelonggaran sehingga aktivitas ekonomi bisa lebih baik di level yang diturunkan,” tekan mantan Kapolda Banten ini.

Nantinya, lanjut Sigit, akan ada asesment setiap minggunya oleh Kementerian Kesehatan bagi wilayah yang memang memenuhi syarat untuk diturunkan level PPKM-nya. Oleh karena itu, Sigit mendorong agar masyarakat dan Pemda dengan dikawal TNI-Polri, untuk memastikan kepatuhan protokol kesehatan yang kuat, seperti memakai masker, menjaga jarak dan tidak berkerumun.

"Dengan prokes yang kuat tentunya akan menurunkan angka positif harian dan mingguan atau positivity rate, menurunkan angka kematian, meningkatkan angka kesembuhan, menurunkan BOR rumah sakit," kata Sigit.

Menurut Sigit, apabila penegakan protokol kesehatan dilakukan secara disiplin, hal itu akan menurunkan tingkat level PPKM. Dengan begitu, pembatasan berkurang dan perekonomian masyarakat akan kembali bergerak.

"Dengan posisi begitu maka suatu wilayah akan turun level, dan saat turun level maka pembatasan juga akan berkurang disesuaikan dengan level yang baru, artinya pergerakan disektor ekonomi untuk pedagang dan kelompok yang ditentukan juga akan semakin meningkat karena adanya kurangnya pembatasan sesuai dengan level," ucap Sigit.

Sigit menyebut, untuk menurunkan level PPKM tersebut diperlukan kerjasama seluruh stakeholder masyarakat dengan Satgas Covid-19 Pemda, TNI dan Polri.

"Ini perlu kerjasama antara masyarakat dan seluruh stakeholder terkait, Pemda di backup satgas, TNI-Polri, dan lainnya, sehingga angka covid menurun dan kegiatan perekonomian meningkat," tutur Sigit.

Dalam asesmen mingguan, di seluruh Provinsi Indonesia masih berada di level 3 dan 4. Atau dengan kata lain, penerapan protokol kesehatan masih harus terus dilaksanakan secara disiplin dan ketat. Penentuan asesmen situasi sendiri menggunakan dua perbandingan yakni, indikator transmisi komunitas dan indikator kapasitas respon.

Pada penentuan tingkat transmisi komunitas, menggunakan jumlah kasus, jumlah kasus rawat, dan jumlah kematian yang dihitung per 100 ribu penduduk per minggu sebagai indikator utama. Pemerintah telah menetapkan nilai-nilai ambang untuk masing-masing indikator sehingga dapat membagi indikator ke dalam tingkat transmisi tertentu.

Misalnya, kasus konfirmasi di bawah 20/100.000 penduduk/minggu dikategorikan sebagai transmisi komunitas tingkat 1. Sedangkan kematian di atas 5/100.000 penduduk/minggu dikategorikan sebagai transmisi komunitas tingkat 4. Kesimpulan tentang tingkat transmisi komunitas diambil berdasarkan indikator dengan tingkat transmisi tertinggi.

Sementara untuk kapasitas respons kesehatan dikategorikan memadai, sedang, atau terbatas berdasarkan tiga indikator, yakni positivity rate dari testing dengan mempertimbangkan rasio testing, rasio kontak erat yang dilacak untuk setiap kasus, dan keterisian tempat tidur perawatan.

Oleh sebab itu, Sigit menekankan soal kepatuhan terhadap protokol kesehatan di Pasar Modern BSD tetap dipertahankan. Pelonggaran terhadap sektor perekonomian masyarakat ini, menurut Sigit harus dipertanggungjawabkan secara bersama-sama dengan betul-betul memperhatikan kapasitas pengunjung pasar yang diperbolehkan hanya 50 persen dan mengatur alur masuk pengunjung.

Dalam tinjauannya, Sigit juga menyempatkan berinteraksi pemilik tempat pangkas rambut atau Barber Shop. Ia menyosialisasikan soal pentingnya protokol kesehatan agar pengelola dan pengunjung aman dari virus corona.

"Nanti yang potong rambut harus pakai APD ya. Ada APD nya kan. Karena kan yang dipotong dibuka tuh. Biar aman semuanya ya," kata Sigit saat beriteraksi dengan pemilik Barber Shop.

Selanjutnya, Sigit juga menyapa para pedagang di Pasar Modern BSD. Warga yang berjualan pun menyampaikan ke Sigit bahwa penghasilannya sedikit berkurang, namun tetap bersyukur saat ini diperbolehkan untuk kembali beraktivitas.

"Sedikit ya. Tapi alhamdulillah yang penting sekarang masih bisa kerja ya, terima kasih," ujar Sigit.

Dalam kesempatan yang sama, Sigit menyalurkan bantuan sosial PPKM Level 4 kepada pengelola pasar dan masyarakat lainnya. Hal itu dilakukan untuk mengurangi beban di tengah Pandemi Covid-19.

Diketahui, posko PPKM di pasar terdapat vaksinasi mobile dalam rangka percepatan pembentukan Herd Immunity atau kekebalan kelompok terhadap Covid-19 yang target sasaranya pengunjung pasar dan pedagang dengan kuota 50 orang perhari.

Posko PPKM di pasar itu nantinya juga menyiapkan bantuan sosial (bansos) PPKM level 4 dari pemerintah. Pembentukan posko PPKM di pasar itu mulai dilakukan pada Selasa (27/7). Tercatat, sudah ada 9.213 posko PPKM di seluruh Indonesia. Jumlah itu berasal dari unsur TNI, Polri dan relawan. (Adrian)

Jakarta,Sulutnews.com -  Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan kepada seluruh jajaran kepolisian untuk melakukan pendampingan percepatan penyerapan anggaran penanggulangan Pandemi Covid-19, hingga melakukan pengawalan penyaluran bantuan sosial (bansos) agar tepat sasaran.

Terkait pendampingan anggaran Covid-19, Sigit juga telah menerbitkan surat telegram nomor ST/1488/VII/RES.3./2021, yang berisikan pengarahan atau langkah-langkah ke jajaran terkait dengan implementasi hal itu.

Dalam pendampingan tersebut, Sigit menekankan perlu adanya komunikasi dan koordinasi dengan APIP. Lalu, sosialisasi peran dan dukungan Polri terkait dengan percepatan penyerapan anggaran itu.

"Membangun sinergi dan kerjasama pengawasan melalui pembentukan desk, melaksanakan penegakan hukum sebagai upaya terakhir dengan mengedepankan peran APIP dan memaksimalkan pemulihan kerugian negara," kata Sigit dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Jakarta, Rabu (28/7/2021).

Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta kepada seluruh Kepala Daerah untuk melakukan percepatan penggunaan anggaran Covid-19 untuk membantu masyarakat di tengah Pandemi virus corona.

Sigit menambahkan, dalam pendampingan dan percepatan penyerapan anggaran tersebut, jajaran kepolisian diinstruksikan untuk, tidak ada diskresi yang dikriminalisasi.

Pasalnya, kata mantan Kabareskrim Polri ini, apabila dalam pelaksanaannya ditemukan kesalahan maka harus dibuktikan secara profesional dengan disertai hasil pemeriksaan BPK yang menyatakan adanya kerugian negara.

"Kesalahan dalam pengelolaan anggaran harus dibuktikan dengan adanya niat jahat atau kesengajaan dan dilengkapi hasil pemeriksaan BPK RI yang menyatakan adanya kerugian keuangan negara riil," ujar eks Kapolda Banten tersebut.

Sigit memastikan, Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung) telah memiliki komitmen bersama untuk sama-sama mengawal untuk mempercepat anggaran Pandemi Covid-19.

"Polri dan Kejaksaan berkomitmen untuk melakukan monitoring, memperingatkan dan mendampingi percepatan penyerapan anggaran penanggulangan Covid-19," ucap Sigit.

Tak hanya pendampingan anggaran Covid-19, Sigit juga menginstruksikan bahwa seluruh personel kepolisian untuk melakukan pengamanan dan pengawalan distribusi bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat.

Menurut Sigit, pengawalan tersebut penting dilakukan guna memastikan bahwa bansos tersebut tersalurkan tepat sasaran, kepada masyarakat yang paling terdampak perekonomiannya di tengah Pandemi Covid-19. Terlebih lagi, di saat penerapan PPKM Level 4 saat ini.

"Polri siap melakukan pengamanan dan mendampingi proses distribusi bantuan sosial dari pemerintah kepada masyarakat, guna memastikan pendistribusian cepat, tepat sasaran dan sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan," tutur Sigit.

Seluruh kegiatan ini, kata Sigit, untuk memastikan masyarakat cepat mendapatkan bantuan dari Pemerintah. Pada akselerasi itu, Sigit juga merangkul seluruh elemen masyarakat untuk melakukan percepatan penyaluran bansos tersebut.

"Lakukan percepatan penyaluran bansos karena masyarakat sangat membutuhkannya. Serta libatkan kelompok masyarakat dalam penyaluran," ujar Sigit.

Diketahui, dalam periode 3 sampai dengan 26 Juli 2021 Polri telah mendistribusikan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 di 34 wilayah Polda, sebanyak 843.609 paket sembako dan 4.888.711 Kg atau 4.888,7 ton beras. Serta Alkes berupa masker, handsanitizer, tempat cuci tangan sebanyak 55.194.936. (Adrian)

Jakarta,Sulutnews.com -  Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, kembali menegaskan dukungan untuk Vaksin Nusantara. LaNyalla optimistis vaksin ini bisa membantu mengatasi pandemi Covid-19 di Indonesia.

LaNyalla sendiri sudah menerima suntikan Vaksin Nusantara yang diinisiasi oleh Eks Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

“Sebagai produk anak bangsa, kita harus apresiasi dan dukung Vaksin Nusantara. Saya sudah disuntik Vaksin Nusantara oleh Dokter Terawan sendiri pada Mei lalu. Vaksin ini menambah jenis vaksin yang sudah ada sehingga bisa mempercepat program vaksinasi untuk atasi pandemi Covid-19,” ujar LaNyalla, Rabu (28/7/2021).

Vaksin Nusantara kini tengah mendapat perhatian khusus dan dukungan dari berbagai pihak. Termasuk dari Presiden Joko Widodo.

“Presiden Jokowi pernah menyampaikan kalau vaksin yang tengah dikembangkan di tanah air adalah Vaksin Merah Putih dan Vaksin Nusantara. Beliau mendukung asal dijalankan sesuai tahapan dan prosedur yang benar,” jelasnya.

LaNyalla yakin pengembangan Vaksin Nusantara sudah mengikuti kaidah-kaidah ilmu pengetahuan, mengikuti kaidah-kaidah saintifik, uji klinis sesuai prosedur yang berlaku secara terbuka transparan dan melibatkan banyak ahli.

“Sejak divaksin, saya merasa sehat dan aman-aman saja meski saya termasuk lansia. Alhamdulillah tidak ada masalah maupun efek samping,” tutur LaNyalla

Menurut LaNyalla, Vaksin Nusantara aman bagi lanjut usia (lansia) dan orang yang mempunyai komorbid karena vaksin nusantara memang menggunakan pendekatan 'personalized'. Yakni menggunakan darah dari penerima vaksin yang kemudian 'dikenalkan' dengan protein S (Spike).

“Pendekatan personal inilah yang menjadi kelebihan Vaksin Nusantara dibanding vaksin yang lain. Hal itulah yang membuat vaksin ini aman digunakan oleh para pengidap penyakit komorbid,” jelasnya.

Artinya, jelas LaNyalla, bagi orang-orang dengan kondisi tertentu yang tidak bisa mendapat vaksin jenis lain, Vaksin Nusantara bisa jadi alternatif.

Dengan penelitian yang sudah teruji, kemudian sudah mengikuti regulasi dan tahapan yang ada, LaNyalla mendorong agar vaksin tersebut segera diproduksi dengan jumlah banyak.

“Saya kira produksinya sudah bisa dipercepat  untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Langkah ini untuk mempercepat akselerasi program vaksinasi yang ingin dicapai oleh pemerintah,” ungkapnya.

Dukungan untuk Vaksin Nusantara juga datang dari  Anggota Dewan Perwakilan Daerah/Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (DPD/MPR/RI) utusan Sulawesi Utara (Sulut) Ir Stefanus BAN Liow MAP (SBANL) yang juga  ikut mendukung Vaksin Nusantara.

"Bahkan SBANL juga menyatakan siap menjadi relawan Vaksin Nusantara yang adalah produk dalam negeri.

Senator yang juga Wakil Ketua Kelompok /Fraksi DPD di MPR ini mengatakan, sesuai anjuran yang sering disampaikan Presiden RI Joko Widodo untuk mencintai produk dalam negeri, maka dirinya siap menjalankan anjuran tersebut. Stefa sendiri sudah divaksin yakni pertama pada 9 Maret 2021 dan vaksin kedua pada 30 Maret 2021.

”Tentunya, sebagai wakil dari daerah kami harus mendukung dan menjalankan apa yang sering disampaikan presiden untuk mencintai produk dalam negeri, salah satunya Vaksin Nusantara untuk Covid-19,” kata Stefa kepada wartawan Rabu (21/7).

Bukan hanya dirinya, namun menurut Stefa, banyak anggota MPR-RI yang terdiri dari anggota DPD dan DPR yang mau divaksin Nusantara. Di sisi lain Stefa meminta masyarakat agar menjalankan protokol kesehatan dalam setiap beraktivitas dan mengajak untuk divaksin dan tidak takut untuk divaksin. Karena dengan tingkat iman, imun dan mematuhi ptotokol kesehatan adalah upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19. ”Jika kita taat mengikuti protokol kesehatan dengan mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi aktivitas yang tidak perlu, akan terhindar dari Covid-19 sekaligus memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Mari bersatu melawan Covid-19,” tukas Stefa.  (Adrian)

Oleh : Zainudin Zidan

Jakarta,Sulutnews.com - Pemerintah terus melanjutkan dan mempercepat penyaluran Bansos di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Masyarakat pun mengapresiasi upaya tersebut guna mengurangi beban ekonomi masyarakat terdampak virus Corona.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan telah melakukan koordinasi dengan beberapa kementerian/lembaga terkait guna mempercepat sekaligus memastikan penyaluran Bansos tepat sasaran PKH 10 Juta keluarga penerima manfaat (KPM) Program Sembako 18,8 juta KPM dan perpanjangan BST Mei-Juni 10 Juta KPM.

Tujuannya adalah untuk menyinkronkan agar Bansos dapat disalurkan secepat mungkin dan cakupannya betul-betul tepat sasaran. Yang paling utama agar masyarakat yang paling terdampak, yaitu mereka yang ada di lapisan terbawah bisa terbantu dengan adanya Bansos yang akan digulirkan. Percepatan penyaluran Bansos ini juga merupakan upaya untuk menurunkan angka kemiskinan kembali di bawah 2 digit seperti sebelum pandemi dalam rangka menghadapi Susenas September 2021.

Sementara itu, Menteri Sosial Tri Rismaharini mengungkap bahwa pasca perbaikan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang baru, realisasi penyaluran Bansos penerima keluarga harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT), berjumlah 32.953.559 keluarga/jiwa. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mendesak agar bantuan sosial cair pada bulan Juli 2021 seiring diterapkannya PPKM Darurat.

Sri Mulyani selaku Menteri Kauangan juga menyampaikan, bahwa perlindungan sosial melalui Bansos akan segera diakselerasikan pembayarannya. Hal ini berkaitan dengan terbatasnya kegiatan pelaku usaha, utamanya sektor wisata, transportasi, pendidikan, seni budaya, hingga sosial kemasyarakatan.

Sebelumnya Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan, penyaluran BST bulan Mei dan Juni akan diberikan Rp 600.000 sekaligus. Namun, ia meminta BST digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Risma menekankan, percepatan Bansos ini juga diimbangi dengan adanya pengawasan penggunaan dana Bansos. Pengawasan Akan dilakukan dari struk belanja penerima manfaat.

Secara terperinci, untuk besaran BST yang akan disalurkan adalah senilai Rp. 300.000 per bulan dan akan disalurkan kepada warga di setiap awal bulan. Menurut Risma, BST kemungkinan akan tersalur paling lambat pekan depan.

Sementara itu, target penyaluran BST perbulan akan menyasar 10 juta penerima bantuan. Kemudian, penerima bantuan pangan non tunai (BPNT) sebanyak 18,8 juta, serta penerima program keluarga harapan sebanyak 10 juta.

Teknis penyaluran BST akan dilakukan melalui kantor pos, sedangkan untuk BPNT dan PKH akan disalurkan melalui jaringan Himpunan Bank-bank Negara (Himbara).Lebih lanjut, ia menegaskan, penyaluran bantuan ini tidak mengganggu anggaran kementerian sosial. Sebab, ada tambahan anggaran dari pemerintah untuk dua bulan, yaitu pada Mei dan Juni sebanyak Rp 2,3 triliun.

Risma juga mendorong Himbara agar dapat mengakselerasikan penyaluran Bansos melalui kartu elektronik. Usulan penggunaan transaksi digital ini merupakan bagian dari upaya Menteri Sosial untuk melakukan langkah-langkah akselerasi pada tahap penyaluran bantuan sosial agar selaras dengan arahan Presiden Jokowi.

Risma mengatakan Kemensos terus meningkatkan upaya agar penerima manfaat mendapatkan bantuan dengan cepat dan tetap sasaran. Masyarakat sangat membutuhkan bantuan di masa PPKM seperti saat ini. Untuk bantuan sosial non-tunai, Kemensos memastikan telah berkoordinasi intensif dengan pemerintah daerah (pemda), karena data penerima bantuan menjadi kewenangan daerah. Respon pemda dalam pembaruan data sangat membantu meningkatkan kualitas data.

Dirinya juga mengakui, bahwa untuk penerima bantuan pada skema Bansos yang baru terkait PPKM memang perlu terobosan. Usulan penggunaan transaksi digital tersebut merupakan bagian dari upaya risma dalam melakukan langkah-langkah akselerasi pada tahap penyaluran Bansos. Selain itu, dirinya juga terus mendorong pemda agar dapat meningkatkan verifikasi dan validasi data. Khususnya dalam memenuhi alokasi penerima bantuan non-tunai kepada 5,9 juta keluarga. Terobosan ini tentu saja akan mempercepat proses pemberian bantuan, apalagi bank memerlukan waktu sekitar satu bulan untuk mencetak kartu yang dirasa cukup lama.

Bantuan sosial merupakan suntikan untuk masyarakat yang terdampak sejak awal pandemi dan PPKM Darurat. Ketika PPKM diberlakukan maka pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan kepada masyarakat agar tetap dapat membeli bahan pokok ataupun kebutuhan sehari-hari. Tentu saja hal ini perlu mekanisme percepatan agar masyarakat tidak lama menunggu datangnya bantuan. (**/Adrian)

* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Ahmad Rivai

Jakarta,Sulutnews.com - Organisasi Kemasyarakatan memiliki peran sentral dalam penanggulangan pandemi Covid-19, tidak terkecuali sebagaimana yang sudah dilaksanakan Nahdlatul Ulama dan Muhamadiyah. Hal tersebut merupakan implementasi undang-undang bahwa Ormas wajib berkontribusi bagi masyarakat.

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan dampak yang luar biasa kepada masyarakat Indonesia.

Krisis Kesehatan telah terjadi di mana mana, Rumah Sakit kehabisan oksigen, berita duka hampir kita dengar setiap hari.

Sementara itu krisis ekonomi telah menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan dan penghasilan. Sehingga sangat penting bagi semua pihak untuk saling membantu tanpa melihat perbedaan dan saling peduli dalam meringankan beban dan kesulitan. Protokol kesehatan sudah semestinya menjadi kesadaran yang dipupuk demi mengakhiri pandemi covid-19.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir berpendapat, menaati protokol kesehatan merupakan salah satu wujud aktualisasi ketakwaan kepada Allah dalam konteks menghadapi situasi pandemi covid-19. Di tengah pandemi yang belum reda, Haedar menilai diperlukan sikap seksama dalam menaati protokol kesehatan oleh seluruh warga bangsa sebagai salah satu bentuk ikhtiar.

Perlu diketahui juga bahwa angka kesembuhan Covid-19 dalam beberapa hari terakhir mengalami tren kenaikan. Bahkan, data Satgas Covid-19 Kemenkes menunjukkan bahwa angka kesembuhan pada hari Sabtu 24 Juli 2021 mencapai rekor tertinggi sebanyak 39.747 pasien, sehingga kini total pasien yang sembuh mencapai 2.471.678 orang.

Angka tersebut rupanya menempatkan Indonesia pada urutan kedua setelah India dengan 40.052 pasien sembuh. Dua hari sebelumnya, angka kesembuhan juga memecahkan rekor yang sama.  Defy Indiyanto Budiarto selaku Tokoh Muda Muhammadiyah menyambut gembira tren angka kesembuhan kasus Covid-19 ini, serta memberikan apresiasi terhadap kinerja para dokter dan elemen tenaga kesehatan (nakes) lainnya, serta kinerja pemerintah atas penanganan Covid-19.

Menurut Defy, kabar tingginya angka kesembuhan ini tentu harus ditonjolkan baik oleh media massa maupun juru bicara penanganan Covid-19. Sebab kabar positif seperti ini justru dapat meningkatkan imun dibandingkan dengan kabar negatif seperti tingginya kasus positif dan kematian yang bertebaran di mana-mana.

Dirinya juga mengajak kepada semua pihak untuk saling bergandeng tangan dalam mematuhi apa yang telah menjadi kebijakan pemerintah pusat dan tidak saling menyalahkan. Sebab, di tengah kondisi pandemi seperti sekarang, hal yang dibutuhkan adalah persatuan dan bersama-sama memerangi Covid-19.

Selain itu, dirinya juga mendorong kepada pemerintah untuk dapat mengoptimalkan vaksinasi yang menyasar semua kelompok masyarakat. Bahkan bila memungkinkan dilakukan booster vaksin ke-3 terutama bagi tenaga medis, mengingat virus delta yang sangat ganas dan sudah menyebar.

Defy juga mengaku optimis jika semua pihak saling bergandeng tangan dan memberikan masukan-masukan yang positif kepada pemerintah, serta kedisiplinan yang tinggi maka masyarakat Indonesia akan dapat melalui wabah virus corona ini.

Sementara itu, Ketua PBNU Bidang Dakwah dan Masjid KH Abdul Manan Ghani memberikan dukungan atas diberlakukannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). PPKM merupakan upaya untuk menekan jumlah kasus Covid-19, sekaligus sebagai upaya pemerintah untuk melakukan perlindungan kepada masyarakat dari bahaya Covid-19.

Ia mengatakan, kebijakan pemimpin terkait langsung dengan kemaslahatan rakyatnya.  Sebelumnya, ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj menyatakan, NU siap membantu pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19.

Ia mengatakan, NU memiliki satgas covid-19 dan ikut menyalurkan bantuan sebesar Rp 600 miliar.             Kendati dalam penganganan Covid-19 masih banyak kekurangan. Namun, ia mengingatkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban dalam memelihara kesehatan masyarakat.

Said juga menegaskan, bagaimanapun ada niat sungguh dari pemerintah untuk segera mengatasi wabah ini.            Pada kesempatan berbeda, Ketua Tanfidziyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta KH Samsul Ma’arif meminta kepada para tokoh masyarakat dan ulama agar dapat memberikan edukasi kepada rakyat terkait dengan kebijakan yang diterapkan pemerintah untuk menghadapi pandemi Covid-19.

Samsul menuturkan, pandemi Covid-19 Harus dijadikan sebagai momen introspeksi diri sehingga tidak perlu adanya rasa pesimis terhadap kondisi sekarang.  Samsul juga meyakini jika pandemi sudah terlewati, masyarakat akan makmur dan sejahtera. Untuk sementara memang tidak enak, tetapi yakinlah bahwa suatu saat nanti kita akan menikmati hasilnya.

 Baik Muhammadiyah dan NU merupakan ormas keagamaan terbesar di Indonesia, pemerintah tentu saja dapat menjadikan kedua ormas tersebut sebagai mitra dalam menangani pandemi covid-19. (**/Adrian)

*Penulis adalah warganet tinggal di Batam