Jakarta

Jakarta (560)

Jakarta,Sulultnews.com - PWI Pusat bekerja sama dengan PT Astra kembali menggelar Safari Jurnalistik batch 3, Rabu (13/10/2021). Acara ini dibuka oleh Ketua Umum PWI Pusat Atal S. Depari.

Para pembicara yang hadir di antaranya ialah Ketua KPI, Agung Suprio, Ketua ATVSI, Syafril Nasution, Ketua ATVLI, Bambang Santoso, dan pengamat televisi, Apni Jaya Putra dengan dimoderatori Ahmed Kurnia, yang merupakan Direktur Sekolah Jurnalisme Indonesia.

Safari Jurnalistik kali ini mengambil tema 'Masa Depan Free to Air di Era Digital dan 5G'

Atal S. Depari dalam sambutannya menjelaskan, teknologi 5G terus disuarakan PWI karena dianggap sangat penting. Teknologi nirkabel ini merupakan generasi kelima yang akan sangat mengubah landscape digital ke depan.

“Ketika TV 60 tahun lalu televisi tiba di rumah kita, konten disiarkan oleh sejumlah kecil stasiun TV yang mengontrol akses ke gelombang udara. Namun sekarang televisi berkembang pesat menjadi sangat luas dan beragam secara langsung maupun demand yang didukung teknologi broadband,” ujar Atal.

Atal menambahkan, wartawan harus bersiap memanfaatkan peluang-peluang yang ada melalui teknologi 5G. Sembari tentunya meng-upgrade diri untuk meraih kesempatan-kesempatan yang terbuka lebar kala inovasi teknologi 5G seperti migrasi siaran televisi terestrial dari analog ke digital pada 2022 mendatang.

“Ini suka atau tidak suka kita telah masuk dunia digitalisasi, dengan hadirnya teknologi 5G akan membuka banyak peluang sekaligus tantangan bagi wartawan dan masyarakat. Lahirnya banyak televisi digital akan butuh banyak SDM kapabel dan kompeten. Lebih penting lagi media TV akan butuh konten unik dan spesifik yang menyasar wilayah dan komunitas tertentu," terang Atal yang pernah menjabat ketua umum SIWO Pusat.

"Maka siapa pun yang mengedepankan keberagaman, lokalitas dan edukasi akan memenangkan persaingan ini. Program tersebut dibutuhkan pemirsa dan Tv butuh mengisi slotnya masing-masing,” sambungnya.

Ketua KPI Pusat Agung Suprio sependapag masyarakat, termasuk insan pers harus mulai bersiap dengan peralihan ke siaran digital.

“Kami juga meminta masyarakat mulai memahami sistem siaran digital serta apa saja manfaat yang akan mereka peroleh,” ujar Agung Suprio.

Menurutnya, migrasi digitalisasi keniscayaan sehingga media televisi pun dipaksa untuk terus berinovasi.

“Milenial bahkan anak usia 11 tahun cenderung konsumsi konten melalui smartphone, sudah jarang menonton TV dan nangis kalau handphone-nya diambil. Mereka ingin mengendalikan konten melalui smartphone. Inilah perubahan perilaku yang membuat TV free to air ditinggalkan oleh penontonnya walaupun secara subjektif kaum perempuan tetap suka nonton TV Free to air seperti sinetron,” ujar Agung.

Agung berharap agar free to air digital di Indonesia segera bisa dinikmati secara gratis oleh masyarakat Indonesia seperti di Jerman.

“Ini demi menyesuaikan kebiasaan milenial melalui perubahan perilaku mereka seperti yang terjadi di Jerman,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) Syafri Nasution menyatakan stasiun TV pada umumnya telah siap dengan peralihan siaran ke digital. Malah, sebagian anggota ATVSI secara bertahap sudah memulainya. Sehingga pada waktu yang  ditentukan, 2 November 2022, seluruh siaran televisi berbasis analog betul-betul setop.

“Kami sudah memiliki infrastruktur dan tenaga kerja sumber daya manusia di setiap wilayah siaran contoh saja di RCTI sudah ada infrastruktur dari Aceh hingga Papua namun dari pelaksanaan ASO ini kami tidak mendapatkan semua provinsi sehingga begitu banyaknya investasi sudah dilakukan oleh kami baik itu untuk peralatan bangunan tanah terutama SDM nya akan muazir," tutur Syafri.

Dari sisi TV lokal, Ketua Umum Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Bambang Santoso mengharapkan perlakuan sama dengan TV nasional agar tetap bisa eksis ke depannya.

“Ada tiga hal yang harus dilakukan (pemerintah). Pertama harus mendapat regulasi yang jelas, kedua TV lokal harus mendapatkan perlakuan sama tidak bisa dibedakan karena akan semakin menggerus dan menyulitkan. Ketiga perlindungan investasi jadi tidak hanya TV besar tapi semua media cetak juga,” paparnya.

Tantangan TV lokal, menurut Bambang, cenderunh teknis karena akan menjadi broadcaster kedua secara konten dan ketiga terkait bisnis.

“Namun, menyikapi perubahan ini, ATVLI sudah menyiapkan satu skim yang namanya TVLI Channel untuk berdayakan dan menyatukan TV TV lokall,” bebernya.

Apni Putra Jaya mengatakan, ketika proses migrasi berjalan maka yang memenangi kompetisi di antara televisi maupun media ialah pemilik konten menarik.

“Siapa yang akan menang dari seluruh proses kompetisi ini? Mereka yang memegang konten kawan-kawan. Pada saat ini konten and game sudah tidak terlihat lagi siapa pemain global dan lokal, akan terjadi banyak partnership, akan ada akuisisi arus modal dari luar juga dan jalur distribusi di broadband,” jelasnya.

Apni berpendapat migrasi TV digital tak hanya membuat siaran TV free to air terestrial menghasilkan kualitas gambar dan audio yang jernih di layar kaca.

"Migrasi TV digital merupakan wujud nyata bahwa negara sedang melayani masyarakatnya untuk mempermudah akses terhadap berbagai platform media," tegasnya.

Dia juga meminta agar masyarakat mendukung upaya migrasi ke TV digital agar pembangunan infrastruktur internet dengan kecepatan tinggi dapat segera terlaksana.

“Digitalisasi akan mengubah fungsi produksi, distribusi dan rekomendasi konten,” tutupnya.(*/Parmin)

Jakarta, Sulutnews.com - Pemulihan atlet dan official  yang terpapar COVID-19 di PON XX Papua terbilang cepat.  

Dalam diskusi dengan awak media di Media Center Jakarta untuk PON XX Papua, Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Zainudin Amali menyampaikan data terkini Satgas PON XX Papua per Rabu (13/10/2021) hingga pukul 14.00 WIT. Tercatat tiga orang yang masih terpapar virus Corona, 39 sedang pemulihan, dan 25 yang sudah sembuh.

Diskusi itu dimoderatori Sekjen PWI Pusat Mirza Zulhadi didampingi Wakil Ketua Bidang II Organisasi KONI Pusat Gugun Yudinar. Hadir pula secara virtual yaitu Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Atal S Depari, CEO Sportlink Bambang Asmarabudi, CEO Sportbloc Ndang Mawardi, CEO Sportbloc.

"Jadi dibayangkan dari sekian banyak orang, kasus yang muncul seperti itu, dan pengalaman di beberapa multievent waktu Olimpiade, atlet paling tiga sampai lima hari mereka sudah recovery. Kebugaran mereka lebih baik daripada yang bukan atlet," kata Amali hadir virtual dari Jayapura.

Para atlet itu rata-rata mengalami kondisi tanpa gejala dan Cycle Threshold (CT) Value-nya tinggi. "Nggak ada yang CT rendah dan dikhawatirkan menularkan," ucap Amali. 

Amali memperkirakan semakin menurunnya angka kasus positif COVID-10 di Klaster PON XX Papua ini karena sudah banyak orang yang kembali ke daerahnya masing-masing.

Mengingat, cabang olahraga yang masih dipertandingkan sudah berkurang drastis.

"Puncak-puncaknya (kasus COVID-19) pada tanggal 11, 12 Oktober kemudian setelah itu sudah tidak banyak lagi karena orang sudah banyak kembali, kira-kira 65 sampai 70 persen," tuturnya.

Meski tak dipungkiri adanya keterbatasan-keterbatasan, menurut Amali, penerapan penerapan protokol kesehatan selama berjalannya PON XX Papua cukup terkendali.

"Menurut saya bisa dilihat, kan kekhawatiran orang bisa menjadi klaster yang besar karena sekitar 20 ribu yang hadir itu diperkirakan, bisa banyak, tapi ini seperti yang sembuh sudah banyak," terangnya.

Pada kesempatan itu, Amali kembali mengklarifikasi terkait adanya surat dari Badan Anti-Doping Dunia (WADA) yang menyatakan Indonesia tidak mematuhi standar anti-doping karena tidak mengikuti Test Doping Plan (TDP) yang dibuat pada tahun 2020.

Menurut Menpora, pada September lalu, WADA mengeluarkan surat teguran, tapi penjelasan dari Lembaga Anti-Doping Indonesia (LADI) dianggap tidak memadai.

"Atas kejadian itu selanjutnya kita tetap PON dipersilakan berjalan dan sampelnya ditunggu, dan apabila kita ingin menyelenggarakan kegiatan internasional ke depannya ini, terutama 2022, banyak kegiatan kita dari berbagai cabang olahraga, kita akan disupervisi Japan Anti Doping Organization, lembaga antidoping Jepang menjadi mentor kita," urai Menpora.

Sementara kerja sama LADI saat ini dengan Qatar. Hanya saja memang biayanya cukup mahal. Makanya ia ingin ke depannya Indonesia sudah memiliki laboratorium antidoping sendiri. Keinginannya ini pernah disampaikan kepada Menteri Kesehatan ketika itu, Terawan Agus Putranto.

"Beliau sudah oke tinggal menunggu rumah sakit mana yang dipakai, treat apa yang diberikan, kemudian tenaganya tapi kemudian masuk pandemi ini, sehingga konsentrasi pudar. Nanti saya akan bicarakan kembali ke menteri kesehatan," ucap Menpora, mengulas.

"Tapi memang ada persyaratan minimum sampel, dan kita akan lakukan itu tapi masih di bawah supervisi, tak mungkin kita langsung dilepas begitu, ada beberapa tahun untuk kita dilepas lab sendiri, antidoping sendiri," imbuhnya.

Dari segi keuangan, jelas Menpora, adanya lab antidoping bisa menghemat pengeluaran. Selain itu Indonesia berpotensi menjadi rujukan se-Asia Pasifik. "Karena saya dengar beberapa yang sudah ada, ditutup karena persyaratannya ketat, tidak main-main untuk lab antidoping," terangnya.

Menpora pun menegaskan kasus antidoping yang menjerat Rusia sama sekali berbeda dengan Indonesia. "Kalau Rusia itu dianggap katanya agak dipalsukan, jadi by design. Kalau kita karena penjelasan kita kurang memadai sehingga dapat teguran. Rusia kita tahu, Olimpiade kemarin tidak bisa menggunakan bendera Rusia, lagu Rusia pun tidak, hanya bendera NOC," paparnya.(*/Mercys)

Jakarta,Sulutnews.com -  Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) Kejaksaan Agung, Rabu (14/10) memeriksa 4 (empat) orang saksi yang terkait dengan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Dalam Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi oleh PT. ASABRI (Persero) pada beberapa perusahaan periode tahun 2012 s/d 2019.

Saksi-saksi yang diperiksa antara lain, DA selaku Direktur PT. Treasure Fund Investama, diperiksa terkait pendalaman tersangka 10 Manajer Investasi (MI).

MMM selaku Direktur Pemasaran PT. Qurora Aset Management, diperiksa terkait pendalaman tersangka 10 Manajer Investasi (MI).

DH selaku Direktur PT. Asuransi Jiwa Adisarana Winaartha, diperiksa terkait pendalaman tersangka 10 Manajer Investasi (MI);

DK selaku Direktur PT. Bliss Properti Indonesia, Dirut PT. Utama Teguh Abadi, Direktur PT. Lahan Makmur Indah, Direktur PT. Jaya Lahan Sentosa, diperiksa terkait pengelolaan dana investasi di PT. ASABRI (Persero) dengan Tersangka TT.

Lewat Press rilisnya kepada sulutnews.com Kepala Pusat Penerangan hukum Kejaksaan Agung RI Leonard E.E Simanjuntak SH.MH., menerangkan bahwa Pemeriksaan terhadap 4 saksi di lakukan oleh Tim Penyidik Jam Pidsus guna kepentingan penyidikan tentang tindak pidana korupsi yang terjadi di PT. ASABRI (Persero) tandasnya. (Adrian)

Jakarta, Sulutnews.com - PON XX Papua 2021 tinggal beberapa hari lagi  akan berakhir. PON ini sendiri digelar di empat kluster di Kota Jayapura terdiri dari (16 venue), di Kabupaten Jayapura (14), Kabupaten Mimika (9), dan Kabupaten Merauke (5). Seperti diketahui sebagian venue di empat klaster itu memang sudah disiapkan oleh Pemprov Papua dan hanya membutuhkan renovasi dan penyesuaian untuk memenuhi standar internasional, namun sebagian venue lainnya harus dibangun baru.

Direktur Prasarana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan,sesuai Inpres No 10 tahun 2017, dibangun venue untuk aquatic (kolam renang, polo air, dan loncat indah), Istora, hoki (indoor dan outdoor), dan kriket.

Kemudian, sesuai Inpres No 1 tahun 2020, dibangun pula venue untuk cabang olahraga sepatu roda, panahan, dan dayung. “Penyelenggara kemudian juga minta dukungan penataan kawasan yang terdiri dari, rumah susun sebagai wisma atlet, juga infrastruktur jalan, air bersih, drainase, sanitase, dan lainnya,” kata Iwan kepada wartawan di Media Center Jakarta untuk PON 2021, Rabu (13/10).

Fasilitas-fasilitas cabang olahraga dan sarana-prasarana PON 2021 itu tentu tak boleh terabaikan pasca-PON. “Nah, itu. Dalam setiap pesta, yang repot kan yang cuci piring,” kata Iwan.

Menurut Iwan, pemanfaatan semua fasilitas sarana-prasarana PON itu sejak awal juga sudah diingatkan Presiden Joko Widodo. Sarana dan prasarana itu tak boleh mubazir, tak terurus, tersia-siakan.

Karena itu, Iwan mengatakan, Kementerian PUPR pun sudah mendorong agar terjadi kerja sama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dengan pihak-pihak tertentu untuk pengelolaan dan pemanfaatannya. “Itu juga sebabnya setiap calon penyelenggaraan dituntut punya konsep menyangkut komitmen keberlanjutan,” kata Iwan.

Salah satu tugas Pemprov Papua adalah membangun atmosfer olahraga yang kondusif agar stadion-stadion yang sudah ada dan bertaraf internasional itu bisa dimanfaatkan secara maksimal.

Dikatakan Iwan, Pemprov Papua juga sudah menunjuk 3 pengelola sarana dan prasarana olahraga itu. Salah satunya adalah kaum milenial yang bisa memanfaatkan fasilitas olahraga itu untuk kegiatan-kegiatan non-olahraga. Sebut misalnya festival adat dan budaya, music, dan kegiatan positif lainnya.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo saat meresmikan sejumlah arena pertandingan atau Veneu PON XX Papua berpesan agar veneu-veneu cabang olahraga tersebut terus dirawat dan dimanfaatkan sebaik-baiknya setelah PON usai.

"Setelah mampu membangun venue - venue yang baik ini, pekerjaan kita belum selesai. Tugas selanjutnya adalah menjaga, merawat, dan memanfaatkan venue ini dengan sebaik-baiknya, Saya menegaskan tidak mau veneu-veneu tersebut menjadi tidak terawat dan rusak setelah PON usai. tuturnya

"Saya tidak ingin PON selesai fasilitas yang telah dibangun dengan dana besar dan berstandar internasional ini jusru jadi tempat sepi, tidak terawat, dan akhirnya rusak. Ini yang tidak kita maui," katanya di Istora Papua Bangkit, Kabupaten Jayapura,beberapa waktu yang lalu.

Dia pun meminta kepada gubernur, bupati, dan wali kota agar segera menyiapkan manajemen pengelolaan pemanfaatan fasilitas tersebut secara profesional. agar nantinya seluruh arena yang ada sepeninggalan PON XX Papua terpelihara dengan baik.(*/Mercys)

Jakarta,Sulutnews.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau langsung kegiatan serbuan vaksinasi dan bakti sosial yang diselenggarakan oleh Akabri 89 di Gedung Gatot Soebroto Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (13/10/2021).

Dalam kegiatan yang masih dalam rangka HUT TNI ke-76 dengan tema 'Pengabdian 33 Tahun TNI-Polri AKABRI 89' itu, mereka juga menyempatkan secara langsung untuk menyapa Kodam V/Brawijaya dan Kodam VI/Mulawarman secara virtual.

Sigit menekankan, Indonesia sempat mengalami laju pertumbuhan Covid-19 yang cukup tinggi. Namun, kata Sigit, saat ini kasus aktif harian telah mengalami penurunan drastis berkat kerja keras dan soliditas penanganan Pandemi virus corona dari TNI, Polri, Pemda, Dinas kesehatan dan seluruh stakeholder.

"Alhamdulilah berkat kerja keras seluruh rekan-rekan semua khususnya TNI-Polri hari ini kasus harian kita sudah dibawah seribu dan ini berkat kerja keras dan soliditas TNI-Polri dan seluruh masyarakat yang tergabung dalam hal ini Dinkes, relawan dan seluruh rekan-rekan yang tergabung dalam menghadapi Pandemi Covid-19," kata Sigit dalam tinjauannya.

Disisi lain, mantan Kapolda Banten ini juga memaparkan bahwa Indonesia telah melampaui 150 juta suntikan vaksinasi. Hal itu berdasarkan data yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Namun, Ia berharap, akhir tahun nanti suntikan vaksin di Indonesia bisa mencapai angka 200-250 juta.

Sigit juga menyebut, berkat kerja keras dari seluruh pihak yang mendukung kebijakan Pemerintah, Indonesia menjadi peringkat pertama di Asia Tenggara dalam penanganan Covid-19. Namun, Sigit meminta, seluruh pihak terus melakukan upaya-upaya terkait akselerasi vaksinasi guna target dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat segera terwujud.

"Ada PR yang harus kami selesaikan bahwa memang untuk bisa mempertahankan dan mencapai terbentuknya kekebalan komunal sampai 70 persen mau tak mau kami harus melanjutkan akselerasi vaksinasi sebagaimana yang diharapkan Bapak Presiden untuk mencapai laju suntikan 2 juta dalam satu hari," ujar eks Kabareskrim Polri itu.

Selain itu, Sigit juga meminta kepada seluruh jajaran TNI-Polri untuk menyiapkan penanganan yang tepat bagi kontingen-kontingen perwakilan daerahnya setelah bertanding di PON ke-XX di Papua.

"Kita tahu beberapa hari lalu ada 86 orang terkonfirmasi positif. Dan ini tentunya mereka akan kembali ke wilayah masing-masing. Dalam kesempatan ini tolong terkait dengan SOP prokes yang saat ini telah kami laksanakan, tolong betul-betul dilakukan sehingga tidak terjadi munculnya klaster baru paska-PON di wilayah rekan-rekan semua," ucap Sigit.

Menurut Sigit, setiap wilayah harus menyiapkan tahapan protokol kesehatan karantina dengan matang. Tujuannya, agar tidak terjadinya penyebaran virus corona yang berpotensi menimbulkan lonjakan kasus harian bertambah. Hal itu juga harus dibarengi dengan penerapan protokol kesehatan dalam setiap aktivitas masyarakat.

"Ini menjadi tantangan dan tugas bersama karena ada penurunan level yang disertai kelonggaran aktivitas masyarakat. Selalu diingatkan agar masyarakat menegakan aturan prokes secara kuat. Karena kalau tidak akan ada situasi dimana kalau kita abai angka Covid-19 naik. Oleh karena itu kita lanjutkan apa yang disampaikan Pak Presiden mengejar 2 juta vaksinasi dalam satu hari," papar Sigit.

Oleh karena itu, Sigit tak lelah menyampaikan kepada jajarannya untuk tetap melakukan sosialiasi dan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya penerapan prokes guna mencegah pertumbuhan virus corona.

"Tetap ingatkan masyarakat prokes yang baik. Terima kasih telah memberikan bantuan ke masyarakat yang terdampak karena memang aturan penurunan level harus kita laksanakan secara bertahap. Terima kasih rekan dan senior yang tergabung dalam Altar 89 terus solid, terus sinergi, kita bersatu, kita berjuang, kita pasti menang," tutur Sigit.

Dikesempatan yang sama, Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengapresiasi sinergitas dan soliditas TNI-Polri yang telah bekerja keras membantu Pemerintah dalam mengawal penanganan Pandemi Covid-19.

"Bagaimana kita lihat dan saksikan bersama-sama, kita lihat sinergitas TNI-Polri yang makin solid. Dimotori oleh Altar 89, Akabri angkatan 89, kami liat sama-sama kerjasama yang sangat baik selama ini terbangun TNI-Polri. Itu berikan pesan ke kita semua bahwa kita tidak boleh biarkan kita sendirian hadapi masalah berat selama Pandemi. Kita bersyukur Covid-19 makin lama makin mereda, sekarang ini sudah landai," kata Bamsoet.

Karenanya, Bamsoet berharap, soliditas dan sinergitas TNI-Polri bisa menjadi cerminan bagi masyarakat untuk terus mau membantu Pemerintah menghadapi Pandemi virus corona.

"Semoga soliditas TNI-Polri mendorong dan membuat kita semua terinspirasi tidak boleh berdiam diri bila melihat tetangga kita, saudara-saudara kita menghadapi masalah kesulitan akibat pandemi inilah nilai gotong royong yang diajarkan," ujar Bamsoet. (Adrian)

Jakarta,Sulutnews.com - Kejaksaan Agung RI mengadakan Webinar Series I mengenai Strategi Pencegahan dan Deteksi Fraud di Perbankan melalui Integrasi Fraud Early Warning System secara virtual yang digelat bertempat di Press Room Kejaksaan Agung, yang akan berlangsung mulai Selasa 12 Oktober 2021 s/d Kamis (14/10/ 2021).

Acara Webinar Series I mengenai Strategi Pencegahan dan Deteksi Fraud di Perbankan melalui Integrasi Fraud Early Warning System, diawali dengan sambutan Jaksa Agung RI yang dibacakan oleh Wakil Jaksa Agung RI Setia Untung Arimuladi, S.H. M.Hum secara virtual dari ruang kerja Wakil Jaksa Agung RI Graha Adhyaksa Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

Mengawali sambutannya, Wakil Jaksa Agung RI menyampaikan apresiasi kepada Kepala Pusat Penerangan Hukum selaku penggagas acara ini sekaligus menjadi bagian dari proyek perubahan dalam Diklat Kepemimpinan Nasional Tingkat I.

Menurutnya acara ini dipandang penting sebagai langkah maju untuk membangun kerangka kerja yang terpadu dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing dalam rangka pencegahan terjadinya fraud di dalam dunia perbankan.

“Tak lupa juga, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh perwakilan dari Bank yang terhimpun dalam Himpunan Bank Milik Negara yang telah antusias dan bersedia dalam mewujudkan komitmen bersama melaksanakan kolaborasi pencegahan fraud.

Hal ini sekaligus sebagai tindak lanjut atas kerjasama antara Kejaksaan dengan Bank yang terhimpun dalam Himbara yang selama ini telah terjalin baik, sehingga harapannya kedepatan terus dapat dilangsungkan hubungan baik dan harmonis ini secara berkelanjutan,” ujar Wakil Jaksa Agung RI.

Wakil Jaksa Agung RI mengatakan, hal ini sangat relevan dengan kondisi terkini, dimana perekonomian bangsa sempat diguncang oleh adanya Pandemi Covid-19, sehingga dibutuhkan upaya bersama dalam memulihkan kondisi perekonomian, serta meningkatkan kembali geliat dunia perbankan guna menunjang pembangunan nasional.

Kita sadari bahwa peran semua pihak sangatlah penting dalam roda pembangunan. Sehingga melalui kegiatan ini, dapat berkontribusi nyata dalam membangkitkan ekonomi bangsa.

“Bank memiliki peranan yang strategis di dalam perekonomian dan pembangunan bangsa, melalui fungsinya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali untuk berbagai tujuan atau financial intermediary sehingga landasan dasar dari bisnis Perbankan adalah kepercayaan masyarakat.

Namun, tidak jarang banyak nasabah kehilangan kepercayaan terhadap bank karena uang yang disimpan sudah hilang dan digelapkan oleh oknum perbankan, atau justru bank dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk melakukan kejahatan atau menampung hasil kejahatannya,” ujar Wakil Jaksa Agung RI.

Berbagai kasus kejahatan Perbankan tidak akan terjadi, seandainya pengawasan terhadap lembaga keuangan di Indonesia diperketat dan pemerintah secara intensif mengontrol setiap aktivitas perbankan, dan apabila ada kejanggalan bisa langsung diberi tindakan tegas supaya tidak berbuntut pada masalah yang panjang dan dapat berefek pada dana nasabah yang hilang oleh oknum perbankan yang tidak bertanggung jawab.

Wakil Jaksa Agung RI menyampaikan pengaturan terkait pencegahan fraud telah banyak diterbitkan, namun masih saja ada celah bagi pelaku untuk melakukan berbagai kecurangan untuk memperoleh keuntungan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak kurang-kurang dalam menerbitkan regulasi dan kebijakan pencegahan fraud di industri perbankan.

Seperti kita ketahui berbagai ketentuan tersebut telah mewajibkan bank untuk menyusun dan menerapkan strategi anti-fraud secara efektif dan melaksanakan dengan sungguh-sungguh dan konsen terhadap adanya kecurangan atau fraud terutama yang berkaitan dengan keuangan negara.

“Namun melihat realitasnya, masih saja terjadi berbagai fraud yang pada akhirnya menimbulkan kerugian keuangan negara dan menurunkan tingkat kepercayaan publik. Oleh karenanya upaya pencegahan terhadap fraud ini tidak mungkin apabila dilakukan sendiri oleh Bank. Begitupun Aparat Penegak Hukum tidak dapat berjalan sendiri dalam melakukan upaya pencegahan kejahatan dalam industri perbankan. Oleh karenanya diperlukan suatu kolaborasi dan persamaan persepsi dalam mendukung keberhasilan upaya pencegahan fraud,” ujar Wakil Jaksa Agung RI.

Wakil Jaksa Agung RI mengatakan Kejaksaan RI memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, yaitu di Bidang Pidana, di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Selain itu, Kejaksaan juga memiliki kewajiban dalam membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainya, dan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Mendasarkan pada kewenangan yang dimiliki Kejaksan tersebut, maka peran Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum mempunyai peran vital dalam pencegahan fraud khususnya di bank milik negara karena berkaitan dengan penyelamatan aset dan kekayaan Negara.

“Kejaksaan juga memiliki fungsinya melalui bidang intelijen, bidang pidana umum, bidang pidana khusus, serta bidang perdata dan tata usaha negara yang dapat secara komprehensif melakukan peranan dalam menangani perkara pidana berkaitan dengan fraud, tindak pidana korupsi maupun dalam hal gugutan keperdataan berkaitan dengan fraud yang terjadi di Bank Milik Negara,” ujar Wakil Jaksa Agung RI.

Namun, tentu hal tersebut dapat lebih optimal apabila adanya persamaan persepsi dan kolaborasi seluruh stakeholder terkait. Karena upaya pencegahan fraud tidak dapat dilakukan secara parsial oleh masing-masing lembaga dan aparat penegak hukum. Dibutuhkan adanya kolaborasi dan sinergi dalam melaksanakan upaya pencegahan fraud pada bank milik negara guna mewujudkan good corporate governance.

Setelah membacakan sambutan Jaksa Agung RI, Wakil Jaksa Agung RI secara resmi membuka Webinar Series I, dan acara dilanjutkan oleh masing-masing pembicara menyampaikan materi kepada para peserta Webinar Series I.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Leonard Eben Ezer Simanjuntak, S.H. M.H. selaku Project Leader Proyek Perubahan Diklat PIM I Angkatan LI LAN menyampaikan seminar ini merupakan proyek perubahan terkait kebutuhan yang akan disampaikan dan dilihat dari kedudukan sebagai Jaksa Agung Muda Intelijen.

Oleh karena itu, judul yang disampaikan hari ini adalah bagaimana kolaborasi intelijen Kejaksaan yang diharapkan akan lebih luas lagi aparat penegak hukum, dan dalam harapan jangka panjangnya, pencegahan fraud pada bank milik negara menuju terwujudnya good corporate goverance.

“Saya ingin mengambarkan lebih dulu situasi bank secara singkat, sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Wakil Jaksa Agung, bank merupakan tempat perputaran uang yang miliki kedudukan yang rentan terhadap penyelewengan kewenangan dari pihak internal atauapun eksternal, dan biasanya hal-hal yang menyangkut tentang perbankan ini atau dikenal dengan istilah fraud,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung mengatakan, bila diperhatikan, bank sangat rentan terhadap terjadinya fraud karena dapat dilihat, fraud tidak hanya pidana saja, namun juga terjadi perkara korpupsi yang akan digambarkan beberapa kasus di Indonesia selama beberapa tahun belakangan ini, dan kemudian, bank juga rentan terhadap berbagai gugatan-gugatan.

Berdasarkan report ACFE ada 2.504 kasus fraud dari 125 negara dengan median Loss USD 8,300 per bulan, dan ada 29 kasus fraud di Indonesia. Hal ini menunjukan fraud masih ada dan perlu diantisipasi, dan kasus fraud ada di bank milik negara dan ada juga di bank milik swasta.

“Oleh karena itu kami ingin melihat ada strategi pengendalian anti fraud berdasarkan POJK No.39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti-Fraud diterbitkan untuk mencegah fraud di dunia perbankan,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung.

Dalam aturan POJK tersebut ada 4 (empat) pilar, yaitu pilar I: pencegahan, pilar II: deteksi, pilar III: deteksi, pelaporan dan sanksi, serta pilar IV: pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut. Keempat pilar ini sudah cukup kuat untuk mencegah fraud. Strategi Pencegahan di pilar pertama itu perlu dilakukan penguatan.

“Di sini terlihat posisi sentral Kejaksaan, khususnya Jaksa Agung Muda Intelijen bahwa Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang mempunyai fungsi utama penuntutan mempunyai peran vital dalam pencegahan fraud khususnya di Bank Milik Negara karena berkaitan dengan penyelamatan aset dan kekayaan Negara,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung.

Kemudian, dalam strategi anti fraud, dapat disampaikan bahwa langkah pencegahan dan deteksi dini tindakan fraud yang terindikasi merugikan keuangan negara perlu dijadikan concern dan bahkan digalakkan. Ketika fraud sudah terjadi, maka proses penanganannya membutuhkan tenaga, biaya dan waktu yang lebih banyak, sebab penegakan Hukum tidak dapat berjalan sendiri apalagi sendiri-sendiri, dimana persamaan persepsi dan koordinasi kelembagaan mutlak dibutuhkan dalam rangka mendukung keberhasilan upaya pencegahan fraud.

“Kami ingin sampaikan bahwa langkah pencegahan dan deteksi dini pencegahan fraud merugikan negara. Oleh karena itu ini perlu digalakan dalam strategi anti fraudnya. Penanganannya pun memerlukan tenaga dan biaya yang lebih banyak, penegak hukum pun tidak bisa bergerak sendiri-sendiri. Tetapi, harus bersinergi,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung.

Oleh karena itu, persamaan persepsi dan bagaimana kita melakukan koordinasi kelembagaan yang mutlak harus dilakukan untuk upaya pencegahan, dan karenanya kami berterima kasih kepada Himbara sudah melakukan beberapa pertemuan dan mencoba menyamakan persepsi ini sehingga telah dilakukan pendandatanganan Nota Kesepahaman Tentang Sinergi Pencegahan Fraud Pada Bank Milik Negara dan Perjanjian Kerjasama Tentang Sinergi Pencegahan Fraud Pada Bank Milik Negara antara Kejaksaan RI dan Himbara.

Kapus Penkum mengharapkan aparat penegak hukum (Kepolisian dan KPK), dan stake holder yang berkaitan dengan perbankan untuk membangun persamaan persepsi dan kita bersama-sama berkolaborasi dalam pencegahan fraud.

“Sebenarnya yang kita harapkan adalah kolaborasi lintas sektor ini terjadi. Kami mencoba dalam project perubahan ini antara aparat penegak hukum, perbankan dan regulator, ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung.

Direktur Kepatuhan dan Sumber Daya Manusia PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Agus Dwi Handaya mengatakan sebuah fraud atau kondisi yang terjadi di Perbankan, dilatarbelakangi kondisi saat ini, lalu lintas keuangan yang didorong oleh digitalisasi dan perkembangan bisnis ke sektor lain, dan tidak ada sekatan-sekatan antar berbagai sektor.

“Ada 3 hal yang mendasari terjadinya fraud di dunia perbankan, yaitu adanya sekatan, dorongan, dan tekanan. Dan hal yang paling penting adalah Sumber Daya Manusia yang menjalankan proses di dunia perbankan. Karena itulah, yang kami lakukan untuk pencegahan fraud adalah membangun suatu konsep dengan 5 elemen utama yaitu kebijakan dan strategi, proses, organisasi, teknologi, dan sanksi,” ujar Direktur Kepatuhan dan Sumber Daya Manusia PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Direktur Kepatuhan dan Sumber Daya Manusia PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. mengatakan lima elemen ini harus ada dimana elemen ini ada intinya yang berperan pada sustainbility, akselerasi dan efektivitas dari pencegahan dan penanganan fraud dari aspek SDM dan budaya. Kelima elemen ini bisa berfungsi dengan baik apabila SDM memiliki budaya untuk selalu berintegritas dalam kondisi apapun.

Selanjutnya, Direktur Kepatuhan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Achmad Solichin Lutfiyanto menyampaikan pandemi Covid-19 mengubah perilaku nasabah berhubungan dengan bank, dan tentu ini menjadi tantangan bagi Perbankan. Selain itu, jumlah nasabah yang masih konvensional akan beralih ke digital, dan tentu akan menimbulkan perubahan perilaku nasabah.

“Melihat hal tersebut, kami berharap Aparat Penegak Hukum (APH) dapat memahami perubahan perilaku dan fraud masih ada ke depannya dimana fraud bergeser ke digital dan menimbulkan masalah baru karena semakin massif, ujar Direktur Kepatuhan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Direktur Kepatuhan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menyampaikan bank berkonsekuensi untuk memperbaiki keamanan dari bank untuk menekan fraud digital semakin turun ke depannya, serta melakukan kolaborasi dan sinergi antar Perbankan, Aparat Penegak Hukum dan nasabah yang menjadi salah satu cara efektif untuk mengatasi fraud digital.

Kemudian, Direktur Human Capital dan Kepatuhan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Bob Tyasika Ananta menyampaikan berdasarkan POJK Nomor 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum,  OJK mengkategorikan fraud berdasarkan 7 kegiatan yang ada di Perbankan yaitu pengambilan dana nasabah, aktivasi echannel, over service yang menimbulkan kerugian, debitur/usaha fiktif, debitur topengan, rekayasa dokumen kredit, biaya bank untuk menjaga kolektibilitas, gratifikasi/cashback, penyalahgunaan kartu ATM, pertukaran data nasabah yang tidak sah antar bank, penyalahgunaan rekening sementara, Pencurian Kas Bank, Mark Up untuk kepentingan pribadi, Peretasan, Phising, Skimming, Soceng, Window Dressing agar mencapai target, dan aktivitas lain yang dapat dipersamakan dengan fraud.

Oleh karenanya, dalam 4 (empat) pilar strategi anti fraud yaitu Pencegahan, Deteksi, Investigasi, Pelaporan dan Sanksi, serta Pemantauan Evaluasi dan Tindak Lanjut, pilar pencegahan merupakan titik paling strategis karena memuat langkah untuk mengurangi potensi terjadinya fraud, meningkatkan kesadaran anti fraud dan kebijakan mengenai pegawai serta langkah lain untuk pencegahan fraud. Lalu pada pilar deteksi, memuat langkah identifikasi dan menemukan Fraud dalam kegiatan usaha Bank, mencakup kebijakan dan mekanisme whistleblowing.

“Kemudian pada pilar investigasi pelaporan dan sanksi, perlu adanya kerjasama dengan pihak ketiga, jadi inisiatif yang dilakukan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum diharapkan menjadi improvement kemampuan di aspek pencegahan dan investasi. Lalu pada pilar pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut, merupakan feedback untuk bagaimana memperbaiki di pilar pencegahannya,” ujar Direktur Human Capital dan Kepatuhan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Direktur Compliance and Legal PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Eko Waluyo menyampaikan kasus fraud paling banyak terjadi dalam bentuk korupsi, tergantung dari sifat bisnisnya, dimana terungkapnya kasus ini banyak dari saranan audit, sehingga data inilah yang digunakan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

“Pihak yang paling banyak memberikan kontribusi terhadap fraud adalah karyawan sehingga dikembangkan pola pengaduan dimana memberikan early detection yang dapat diperluas. Fraud terjadi di seluruh lapisan pekerja, berarti tidak terbatas pada level tertentu sehingga strategi yang dilakukan tidak boleh fokus hanya pada satu layer tertentu, maka pengamanannya harus berlapis-lapis,” Direktur Compliance and Legal PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Eko Waluyo.

Untuk mengatasi fraud, PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. melakukan mitigasi baik itu dalam bentuk penetapan struktur internalisasi, pengawasan dan sistem deteksinya sehingga bisa menekan fraud, dan langkah strategis untuk mitigasi, masih fokus pada fraud risk assesment yang memiliki potensi tinggi, kemudian juga ada pembicaraan dengan KPK untuk melakukan implementasi whistleblowing system dengan KPK, serta terbuka untuk melakukan dengan Kejaksaan ataupun aparat penegak hukum yang lain.

Presiden ACFE Indonesia Chapter, Dr. Gatot Trihargo, Ak., Mafis., CA., CPMA., CFE. menyampaikan, menurut Report to the Nation-Key Findings, kejadian fraud tetap ada dan menyebabkan kerugian yang besar, sehingga perlu adanya upaya yang dilakukan untuk strategi anti fraud yaitu mendorong penggunaan teknologi yang selama ini belum terlihat dalam pilar pencegahan, proactive data monitoring guna pendeteksian dini dengan menggunakan data yang lebih kredibel, dan apabila mampu menggabungkan prosedur dan analitik secara proaktif dan sengaja untuk mencari metode kecurangan untuk mencegah terjadinya fraud.

“Kemudian early warning system juga penting dilakukan karena cepat dalam mengonfirmasi dan mengirimkan notifikasi ke user sehingga dapat melihat apabila adanya transaksi mencurigakan. Sistem ini semakin baik apabila memiliki database yang baik dan jangkauan luas sehingga dapat membuat early warning signal untuk melakukan analisa. Early Warning System juga memasukan parameter dan data terbaik sebagai restoring guna memudahkan untuk melakukan putusan bisnis berikutnya,” ujar Presiden ACFE Indonesia Chapter.

Atase Kejaksaan pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura, Yusfidli Adhyaksana mengatakan arti penting pencegahan dan pendeteksian fraud yaitu dapat menjaga image Singapura sebagai hubungan yang dapat dipercaya dan diandalkan, dapat memperkuat governance dan legislasi yang berkaitan dengan cyber security dan berbagai informasi dan bekerjasama baik antara pemangku kepentingan dalam negeri dan lintas negara, dengan melakukan strategi yaitu diukur dari MAS (monetary authority of Singapore) dan dilaksanakannya prinsip umum governance yaitu know your principle atau kenali costumer (ia harus jujur, intergritas dan tidak punya hutang).

Selain itu, dalam meningkatkan kesadaran, Pemerintah Singapura membentuk anti scam centre sehingga dapat merespon atau identifikasi kasus-kasus yang berhubungan dengan fraud, serta dilakukannya whistleblowing system, dan membuat papan peringatan yang dapat secara langsung dibaca masyarakat, kemudian menggunakan website scam alert untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menginformasikan data dan mengidentifikasi scam fraud.

“Dalam penetapan strategi pencegahan fraud, Singapura mengacu pada praktek dan standar internasional seperti KYC, fit and proper criteria dan raising awareness. Kedua, upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah fraud, yaitu dengan adanya kolaborasi dengan berbagai pihak dan yang tidak kalah penting, masyarakat harus diingatkan bahaya fraud dikehidupan sehari-hari,” ujar Atase Kejaksaan pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura.

Selanjutnya, acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab oleh seluruh peserta kepada setiap pembicara. Pada hari kedua, Kejaksaan Agung akan kembali mengadakan Webinar Series II dengan judul “Peran Strategis Aparat Penegak Hukum Dalam Pencegahan dan Deteksi Fraud di Perbankan dan Strategi Kolaborasi antar APH”. (K.3.3.1)

Hadir dalam Webinar Series I yaitu Jaksa Agung Muda Intelijen Dr. Sunarta, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak, S.H. M.H selaku Project Leader Proyek Perubahan Diklat PIM I Angkatan LI Lembaga Administrasi Negara (LAN), Direktur Kepatuhan dan Sumber Daya Manusia PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Agus Dwi Handaya, Direktur Kepatuhan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Achmad Solichin Lutfiyanto, Direktur Human Capital dan Kepatuhan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Bob Tyasika Ananta, Direktur Compliance and Legal PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Eko Waluyo, Presiden ACFE Indonesia Chapter, Dr. Gatot Trihargo, Ak., Mafis., CA., CPMA., CFE., dan Atase Kejaksaan pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura, Yusfidli Adhyaksana serta seluruh jajaran Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri, serta seluruh peserta Webinar Series I yang diikuti masyarakat, mahasisawa dan akademisi. (Adrian)

Jakarta,Sulutnews.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan pengarahan terbaru melalui vicon, kepada seluruh Polda jajaran terkait dengan evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Selasa (12/10).

Dalam pengarahannya, Sigit menekankan kepada seluruh jajarannya untuk tetap menyiapkan segala upaya dan antisipasi guna mencegah terjadinya lonjakan laju pertumbuhan Covid-19, di tengah terjadinya pelonggaran aktivitas masyarakat. Diketahui, kasus aktif harian virus corona dewasa ini, sudah mengalami penurunan.

"Persiapkan langkah-langkah antisipasi terhadap pelonggaran agar tidak terjadi lonjakan kasus kembali," kata Sigit saat memberikan pengarahan kepada seluruh Polda jajaran.

Menurut Sigit, salah satu upaya untuk mencegah laju pertumbuhan Covid-19 dan persiapan untuk menuju peralihan dari Pandemi ke Endemi, adalah dengan tetap melaksanakan pengetatan protokol kesehatan (prokes), melalui 3M (memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak), penguatan 3T (Tracing, Testing dan Treatment) serta percepatan vaksinasi.

Dalam melakukan antisipasi lonjakan di tengah pelonggaran aktivitas masyarakat, Sigit meminta kepada seluruh Polda jajaran untuk memaksimalkan aplikasi PeduliLindungi. Platform tersebut harus disediakan di segala lini pusat aktivitas warga. Sehingga, akselerasi vaksinasi masyarakat dapat maksimal dilakukan.

"Maksimalkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi. Pengawasan terhadap masyarakat dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi. Apabila ditemukan kategori kuning atau merah berikan pelayanan vaksin dengan menyediakan gerai vaksinasi maupun vaksin mobile," ujar mantan Kabareskrim Polri itu.

Lebih dalam, Sigit juga menyatakan perlu adanya antisipasi dini untuk mencegah masuknya varian baru Covid-19 seperti MU dan Lamda dari luar negeri yang disebabkan dari Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN).

Terkait dengan kebijakan Pemerintah yang berencana ingin membuka pintu bagi wisatawan asing maupun WNI yang pulang dari luar negeri, Sigit berharap adanya antisipasi dan pengawasan penanganan Covid-19 yang ekstra ketat. Sigit mengungkapkan, masih ada beberapa permasalahan yang terjadi untuk pengelolaan teknis karantina.

"Tolong dicek lagi sistem pengamanan seperti apa, apalagi kalau sudah dibuka SOP-nya betul-betul dilaksanakan. Jangan kemudian kita abai, lengah dan apa yang kita lakukan selama ini sia-sia.  Jadi ini adalah konsekuensi kelonggaran kita berikan bertahap namun bisa kita ukur sehingga semua bisa terkendali," ucap Sigit.

Antisipasi dan penanganan yang tepat, kata Sigit juga untuk melakukan persiapan adanya event internasional di Nusa Tenggara Barat (NTB), yakni diselenggarakannya World Super Bike Championships (WSBK).

Menurut Sigit, dengan penanganan dan pengendalian Covid-19 yang maksimal, penyelenggaraan ajang dunia itu bakal memberikan efek positif untuk pertumbuhan perekonomian. Serta, nama Indonesia akan harum di mata dunia, lantaran berhasil menyelenggarakan WSBK, dengan memperhatikan faktor kesehatan di tengah Pandemi Covid-19.

"NTB dan beberapa event lanjutan di Bali dipersiapkan dengan baik. Kalau ini bisa dikelola dengan baik tentunya di mata internasional semakin baik dan tentunya hal lain seperti pertumbuhan ekonomi," tutur Sigit.

Tak hanya itu, Sigit juga mengapresiasi kepada seluruh jajaran yang telah bekerja keras untuk mencegah laju pertumbuhan virus corona. Kedepannya, Ia berharap untuk mempertahankan hal tersebut dan meminta terus melakukan sinergitas dengan TNI, Pemda dan seluruh elemen masyarakat.

"Apa yang terjadi merupakan hasil kerja keras seluruh anggota. Sekarang tumpuan ada di kita TNI- Polri. Tapi saya yakin seluruh rekan akan melaksanakan dengan baik," tutup Sigit. (Adrian)

Jakarta,Sulutnews.com - KONI Pusat yang mempunyai visi KONI mandiri, berinisiatif menggandeng para stick holder insan olahraga untuk turut serta terlibat dalam memajukan prestasi olahraga tanah air. Salah satu perwujudan dari visi tersebut, KONI Pusat bersama BNI menerbitkan kartu Tapcash special edisi Olahraga. KONI Pusat menunjuk SPORTLINK untuk melaksanakan kolaborasi tersebut.

Bersamaan dengan itu, KONI Pusat juga menggandeng SPORTBLOC meluncurkan Aplikasi ekosistem olahraga Indonesia.

Tapcash BNI edisi Olahraga beserta Sportbloc aplikasi diluncurkan pada saat momentum PON ke-20 Papua, dimana suatu perhelatan olahraga terbesar tanah air yang dilaksanakan saat pendemi Covid-19, sukses PON Papua adalah sukses bangsa Indonesia untuk bangkit menjadi bangsa yang terkemuka di segala bidang.

Diharapkan dengan diluncurkannya Tapcash BNI edisi Olahraga ini, akan turut lebih menggairahkan dunia olahraga tanah air.

Tapcash edisi olahraga tersebut di design khusus dengan design cabang cabang olahraga yang ada di KONI sebagai induk orgaisasi olahraga di Indonesia. Untuk tahap pertama di terbitkan design 6 cabang olahraga, yaitu : Badminton, Volley, Baseball, Tinju, Tenis & Sepakbola.

Bambang Asmarabudi, CEO Sportlink dan Ndang Mawardi CEO Sportbloc mengharapkan bahwa Tapcash edisi olahraga dan Sportbloc ini tersebar luas di masyarakat dan mengharapkan masyarakat dengan mudah dapat mendapatkannya, karena dengan banyak masyarakat yang memilikinya itu sama dengan masyarakat berkonstribusi terhadap kemajuan olahraga di Indonesia.

Aplikasi aggregator SPORTBLOC, menurut Bambang, kiranya akan menjawab kolaborasi yang telah digaungkan dalam Nota Kesepahaman antara 3 (tiga) Kementerian sejak tahun lalu, meliputi Sport Science, Sport Industry & Sport Tourism dengan harapan akan menjadi penghubung sejumlah stakeholders Olahraga.

“Rasa syukur kami panjatkan ke hadirat-Nya bahwa Aplikasi Sportbloc ini bisa lahir atas kolaborasi bersama KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia), PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) dan LPDUK (Lembaga Pengelolaan Dana & Usaha Keolahragaan) sebagai Lembaga-Lembaga kunci di ekosistem Olahraga Indonesia.” ujar Bambang, saat berbincang dengan sejumlah wartawan, di Media Center PON XX PAPUA 2021, Jakarta Convention Center Senayan, Sabtu (9/10/2021).

Sisi lain Ndang Mawardi menambahkan, bahwa diera Digital saat ini kecepatan menjadi kata kunci.

“Kami sadar bahwa pemain digital dari Luar Negeri sudah lama mengincar pasar olahraga Indonesia yang sangat besar. Sportbloc lahir 100% Hasil Karya Anak Bangsa sebagai platform yang dapat berkolaborasi dengan seluruh pihak dalam ekosistem Olahraga, Industri Olahraga, Wisata Olahraga dan lainnya di Indonesia untuk kepentingan Merah Putih. Soal data olahraga adalah soal Kedaulatan. Jangan sampai jatuh ke tangan asing. Bangsa kita punya kemampuan untuk menyelamatkannya” ujar Ndang Mawardi.

“Di tahap pertama ini, Sportbloc baru dapat diunduh di Playstore dengan release untuk sektor Pemberitaan/News & LIVE Streaming yang bekerjasama dengan teman-teman wartawan (PWI) & KONI selaku pemilik multi event Nasional sekelas PON ini. Next nya kami masih menunggu untuk bisa diunduh di Appstore. Secara bertahap kami akan luncurkan sektor UMKM Keolahragaan baik produsen Apparels maupun Alat-Alat Olahraga, serta sektor Events Sportourism, Sport Venue Rental, Sport Ticketing dan lain-lain.” tambah Didit Adipratama selaku Chief Technology Sportbloc.

Indonesia sudah dan akan terus membuktikan kemampuannya dalam setiap perkembangan dan perubahan jaman. Sehingga kita tidak saja menjadi pasar, namun sudah mampu sebagai Pelaku Industri Olahraga dalam kemasan Platform Digital. 

Ketua Umum KONI Pusat, Letjen purn TNI Marciano Norman sangat meng apresiasi atas diluncurkannya Tapcash edisi Olahraga dan Sportbloc tersebut, dan berharap masyarakat segera untuk memilikinya,  sebagai perwujudan dukungan terhadap prestasi dan kesejahteraan olahragawan tanah air.

Sportlink dan Sportbloc adalah perusahaan yang bergerak khusus di bidang olahraga, dimana visi misinya adalah menjadi ekosistem olahraga Indonesia, dengan tujuan memberi konstribusi terhadap kemajuan ke olahragaan di Indonesia, selain mendukung prestasi, tapi juga bertujuan mewujudkan olahraga menjadi sebuah industri, yang dapat bermanfaat untuk semua pihak yang terkait dengan dunia ke olahragaan.(/Mercys)

Jakarta,Sulutnews.com — Tim gabungan Polres Yahukimo dan Satuan Tugas (Satgas) Nemangkawi berhasil menangkap Morume Keya Busup yang merupakan pelaku utama penyerangan suku Yali di Yahukimo, Papua.

Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengatakan, Mourume merupakan orang yang masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pihak kepolisian.

“Ditangkap hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 Pukul 03.40 Wit, bertempat di jalan Gunung Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo,” kata Argo Yuwono dalam keterangan tertulis, Sabtu (9/10).

Selain Mourome Busup, tim gabungan juga berhasil menangkap satu orang lain bernama Beto Ordias. Saat ini, dikatakan Argo, kedua tersangka telah diamankan dan dibawa ke Polres Yahukimo untuk kemudian dilakukan penyidikan lebih mendalam.

 “Kasus tersebut telah ditangani oleh Polres Yahukimo,” tandas Argo.

Argo menjelaskan, bahwa Morume Keya Busup merupakan Kepala suku Umum Kimyal yang melakukan penyerangan terhadap suku Yali pada Minggu (3/10). Bersama pelaku, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu buah busur, sembilan anak panah, satu buah kampak, satu unit ponsel, perangkat elektronik dan identitas diri lain milik tersangka.

Pasca peristiwa penyerangan ini, pihak Kepolisian langsung mengamankan 52 orang terduga pelaku penyerangan. Dan saat ini, sudah 22 orang ditetapkan sebagai tersangka atas peristiwa yang menyebabkan 41 orang luka-luka dan enam orang dipastikan meninggal dunia.

Peristiwa itu diduga dipicu kabar simpang siur alasan meninggalnya mantan Bupati Yahukimo Abock Busup saat tugas ke Jakarta. Sementara, Abock sendiri ditemukan tak sadar diri di kamar Hotel Grand Mercure, Jakarta Pusat. Pihak Kepolisian menegaskan bahwa tidak ada tanda-tanda kekerasan maupun obat-obatan. Abock akhirnya dibawa ke RS Meilia Cibubur sekitar pukul 11.00 WIB dan nyawanya tak tertolong. (Adrian)

Jakarta,Sulutnews.com - Polri memastikan bahwa penanganan proses hukum mulai dari penerimaan laporan, penyelidikan, hingga penghentian kasus dugaan pemerkosaan di Luwu Timur, Sulawesi Selatan (Sulsel), sudah berjalan sesuai prosedur yang berlaku.

Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono memaparkan kronologi penanganan perkara itu. Mulai dari pihak kepolisian mulai dari tindaklanjut adanya laporan terkait hal itu ke Polres Luwu Timur pada tanggal 9 Oktober 2019.

Setelah menerima laporan itu, Polisi mengantas ketiga anak untuk dilakukan pemeriksaan atau Visum Et Repertum bersama dengan ibunya serta petugas P2TP2A Kabupaten Luwu Timur.

"Hasil pemeriksaan atau visum dengan hasil ketiga anak tersebut tidak ada kelainan dan tidak tampak adanya tanda-tanda kekerasan," kata Argo dalam keterangannya, Jakarta, Jumat (8/10/2021).

Sementara itu, dari laporan hasil asesamen P2TP2A Kabupaten Luwu Timur bahwa tidak ada tanda-tanda trauma pada ketiga anak tersebut kepada ayahnya.

"Karena setelah sang ayah datang di kantor P2TP2A ketiga anak tersebut menghampiri dan duduk dipangkuan ayahnya," ujar Argo.

Selain itu, dalam hasil pemeriksaan Psikologi Puspaga P2TP2A Luwu Timur, ketiga anak tersebut dalam melakukan interaksi dengan lingkungan luar cukup baik dan normal. Serta hubungan dengan orang tua cukup perhatian dan harmonis, dalam pemahaman keagamaan sangat baik termasuk untuk fisik dan mental dalam keadaan sehat.

Argo mengungkapkan, hasil visum di RS Bhayangkara Polda Sulsel tidak ditemukan kelainan terhadap anak perempuan tersebut. Sementara, anak laki-lakinya tidak ada temuan atau kelainan juga.

Setelah melakukan rangkaian prosedur hukum, Polres Luwu Timur pun pada 5 Desember 2019 melakukan gelar perkara. Adapun kesimpulannya adalah menghentikan penyelidikan perkara tersebut.

"Tidak ditemukan bukti yang cukup adanya tindak pidana sebagaimana yang dilaporkan," ucap Argo.

Sementara, Polda Sulsel pada tanggal 6 Oktober 2020 juga telah melakukan gelar perkara khusus dengan kesimpulan menghentikan proses penyelidikannya. (Adrian)