Jakarta

Jakarta (211)

Oleh : Alfisyah Dianasari

Jakarta,Sulutnews.com - Virus corona makin mengkhawatirkan karena bermutasi ganda, sehingga cepat sekali menyebar dan menginfeksi manusia.  Di sisi lain, banyak masyarakat yang nekat mudik meskipun Pemerintah telah sekuat tenaga melarang warga  pulang ke kampung halaman saat idul Fitri karena dikhawatirkan akan meningkatkan lonjakan kasus baru Covid-19.

Liburan Panjang dan momentum Idul Fitri sering dimanfaatkan sebagian masyarakat untuk melakukan mudik ke kampung halaman. Namun demikian, tren tersebut berpotensi besar untuk meningkatkan kasus Covid-19 sebagaimana yang pernah terjadi sebelumnya.

Penyekatan untuk mencegah pemudik, cukup efektif dalam mencegah masyarakat dari luar daerah kembali ke kampung halaman. Namun, faktanya banyak pula orang yang memaksakan mudik dan lolos dari pos penyekatan.

Hal tersebut berisiko akan adanya masyarakat yang terpapar Covid-19 saat dalam perjalanan kembali dari kampung halaman. Di sisi lain, momentum momen Idulfiri juga sering dimanfaatkan bersilaturahmi kepada sanak saudara juga tetangga. Jika tidak disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, maka risiko terpapar Covid-19 juga menjadi tinggi.

Ketua Tim Mitigasi Dokter Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Adib Khumaidi mengatakan agar seluruh fasilitas pelayanan kesehatan serta dokter dan tenaga kesehatan menyiapkan ketersediaan ventilator, obat-obatan, alat pelindung diri (APD), dan tempat tidur dalam 1-2 bulan ke depan.

Kekhawatiran tersebut cukup beralasan karena selain adanya mobilitas penduduk yang tinggi, masyarakat juga rentan terpapar varian baru yakni corona mutasi ganda. Virus hasil mutasi ini ditemukan di India dan terbentuk karena masyarakatnya tidak menjaga protokol kesehatan. Mereka nekat melakukan ritual di Sungai Gangga, berdesak-desakan dan tanpa masker, sehingga penyebaran corona menggila. Bahkan dikabarkan ratusan orang langsung meninggal dunia per harinya.

Mutasi virus covid-19 memang berbahaya karena ia bermutasi ganda, dalam artian penyebaran dan penularannya 2 kali lipat. Sedihnya, virus ini sudah masuk ke Indonesia dan ada 2 orang di Tangerang selatan yang terinfeksi. Kita tentu tidak ingin tertular, sehingga harus melakukan protokol kesehatan dengan ketat.

Menurut dokter Devia Putri, protokol kesehatan ditambah, bukan lagi 3M tetapi 5M. Kelimanya adalah: mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak minimal 2 meter, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Kita wajib melakukan semua 5M dan tidak boleh lupa salah satunya, agar aman dari serangan corona mutasi ganda.

Mengapa protokol kesehatan ditambah 2 poin sehingga jadi 5M? Penyebabnya karena masih banyak yang mengabaikan 3M, apalagi 5M. Kalau mereka sudah memakai masker maka menganggap semua akan aman-aman saja, lalu melenggang bebas dan masuk ke dalam pasar. Padahal pengunjung bertumpuk sehingga tidak bisa menjaga jarak.

Menghindari kerumunan sangat penting karena menurut penelitian WHO, virus covid-19 bisa menyebar di tempat yang sempit, kotor, dan pengap. Ketika ada gerombolan orang, maka otomatis udaranya jadi sesak, sehingga amat rawan jadi tempat penyebaran corona. Oleh karena itu, protokol untuk menghindari kerumunan diciptakan, agar menyempurnakan protokol menjaga jarak.

Kerumunan memang rawan dan kita juga jangan sampai membuat klaster baru dengan nekat mengadakan acara yang mengundang banyak orang, termasuk acara halal bi halal. Di masa pandemi, semua harus sadar diri karena ancaman dapat meningkat apabila kita abai.

Selain mencegah kerumunan, hindari juga mobilitas yang berlebihan. Jika Anda terpaksa bepergian, maka sudah sepatutnya melakukan karantina.

Tujuannya agar mengamankan istri dan anak-anak dari penularan corona saat Anda berkendara, dan jangan sampai mereka terkena virus mutasi ganda.

Protokol kesehatan 5M dibuat agar masyarakat aman dari penularan corona. Jangan abaikan fakta bahwa saat ini pandemi masih berlangsung. Apalagi ada virus covid-19 hasil mutasi ganda dan sudah masuk ke Indonesia. Kita harus meningkatkan kewaspadaan, mematuhi protokol kesehatan, menjaga higienitas dan imunitas tubuh.

(**/Adrian)

* Penulis adalah warganet tinggal di Depok

Oleh : deka Prawira

Jakarta,sulutnews.com - Alih status pegawai KPK merupakan amanat Undang-Undang. Upaya tersebut merupakan diharapkan berjalan tepat waktu, sehingga target  pemberantasan korupsi dapat berjalan sesuai rencana yang diharapkan.

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengumumkan 75 pegawai KPK yang tidak lolos dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) bagian dari seleksi ujian Aparatur Sipil Negara (ASN).

Diketahui, KPK tengah memproses alih status pegawai menjadi ASN yang rencananya akan dilantik pertengahan tahun ini. Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron memaparkan hasil TWK alih status ini terdiri atas dua kategori, yakni memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat.

Hasilnya, pegawai yang memenuhi syarat sebanyak 1.274 orang, dan yang tidak memenuhi syarat ada 75 orang.

Ghuffron mengatakan, TKW mendapati 1.274 pegawai dinyatakan memenuhi syarat dan 75 pegawai tidak memenuhi syarat, sementara 2 pegawai tidak mengikuti tes wawasan kebangsaan. Sejumlah aspek yang diukur dalam tes ini menurut Ghuffron di antaranya integritas, netralitas dan antiradikalisme.

Selanjutnya Sekretaris Jenderal KPK akan membuat surat penetapan untuk semua pegawai yang mengikuti TWK, baik yang memenuhi syarat maupun yang tidak. Adapun tindak lanjut untuk pegawai yang tidak memnuhi syarat akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB).

Kemudian, selama belum ada penjelasan lebih lanjut dari BKN dan KemenpanRB, maka KPK tidak akan memberhentikan pegawai yang tidak lolos.

Sekretaris Jenderal KPK mengatakan, bahwa KPK tidak pernah menyatakan melakukan pemecatan terhadap 75 pegawai yang tidak memenuhi syarat.

Sebelumnya pengumuman dan pembacaan hasil tes, Ketua KPK Firli Bahuri sempat memaparkan soal tes, Ketua KPK Firli Bahuri sempat memaparkan soal proses alih status hingga menyentil ihwal bocornya informasi mengenai hasil tes seleksi ASN.

Dalam kesempatan itu, dia juga meminta maaf atas penundaan pengumuman hasil tes wawasan kebangsaan. Firli beralasan harus menghormati proses hukum yakni gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Firli juga meyakini bahwa rangkaian asesmen pengalihan status pegwai KPK menjadi aparatur sipil negara akan menambah kuat akar komitmen dan integritas setiap individu di KPK.          

Ia membantah bahwa peralihan tersebut menjadi sarana untuk mengusir insan KPK, apalagi ada kepentingan pribadi maupun kelompok di balik proses tersebut. 

Firli juga menegaskan, sampai saat ini lembaganya tetap independen dalam melaksanakan tugas tanpa pengaruh kekuatan apapun dan tetap semangat, tidak pernah lemah dan tidak akan pernah bisa dilemahkan oleh seseorang, kelompok ataupun kekuatan.

Sebelumnya, lebih dari 1.351 pegawai lembaga antirasuah menjalani tes wawasan kebangsaan mulai 18 Maret hingga 9 April 2021. Ujian ini merupakan bagian dari asesmen alih status pegawai KPK menjadi ASN sebagai konsekuensi disahkannya undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Perlu diketahui pula, bahwa alih status pegawai KPK haruslah tepat waktu, hal ini didasari oleh terbitnya peraturan pemerintah (PP) nomor 41 Tahun 2020 tentang pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN. Peraturan tersebut diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo, dan diteken pada 24 Juli 2020 dan berlaku pada saat tanggal diundangkan, yakni pada 27 Juli 2020.

Dalam pasal 1 Ayat 7 PP menyatakan, pegawai KPK adalah ASN sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai ASN.

Dalam PP 41/2020 ini, ruang lingkup pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN meliputi pegawai tetap dan pegawai tidak tetap.

Hal tersebut dijelaskan pada pasal 4 Terdapat sejumlah syarat dan tahapan terkait dengan pengalihan status pegawai ini. Mulai dari penyesuaian jabatan hingga pemetaan keseuaian kualifikasi dan kompetensi serta pengalaman pegawai KPK dengan jabatan ASN yang akan diduduki.

KPK juga meyakini, bahw segenap anak bangsa yang telah bergabung dalam lembaga antirasuah selama ini akan terus menjaga amanah rakyat untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dan pemberantasan korupsi di mana pun tindak pidana korupsi itu terjadi.

Perlu diketahui pula, bahwa TWK yang diselenggarakan menggunakan multi metode dan multi asesor (tertulis dan wawancara), kerjasama antara BKN dengan Dinas Psikologi, AD, BNPT, BAIS dan Pusintelad.

Jika menilik pada aspek yang diujikan pada TWK, tentu saja alih status Pegawai KPK harus tetap dilaksanakan secara tepat waktu, agar tindak pidana korupsi bisa ditindak secara lebih baik. (**/Adrian)

"Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Jakarta,sulutnews.com - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo meminta kepada seluruh petugas di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) untuk memperketat pengawasan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang datang masuk ke Indonesia.

Hal itu disampaikan Kapolri saat meninjau arus mudik bersama Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Puan Maharani, Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Marsekal Hadi Tjahjanto, Mentri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, Mentri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo, di Bandara Soetta, Tangerang, Rabu (12/5/2021).

"Ada dua tugas pokok, pertama bagimana mengawasi kuat masyarakat yang datang dari luar negeri dan perketat protokol kesehatan bagi masyarakat dan WNA yang keluar ke Bandara Soetta," ujar Kapolri Sigit.

Kapolri menjelaskan, pengetatan pengawasan dalam rangka implementasi kebijakan pelarangan mudik Lebaran. Hal itu sebagaimana memutus mata rantai penyebaran virus corona dan melindungi masyarakat dari Covid-19.

Mantan Kapolda Banten ini juga menekankan soal proses karantina bagi seluruh orang yang dari luar negeri masuk ke Indonesia. Pasalnya, mereka yang tiba harus dilakukan karantina mandiri hingga dipastikan tidak terpapar virus corona.

"Pastikan mereka sudah vaksin atau belum yang dari luar negeri. Proses karantina tidak ada yang lolos, setiap bus ada petugasnya dalam menuju ke hotel yang sudah di tetapkan," ungkap Kapolri.

Kapolri sigit juga meminta adanya pengawasan ketat di saat masa arus balik Lebaran 2021 nanti. Petugas harus memastikan masyarakat bisa menunjukan hasil Swab Antigen dan sudah di vaksinasi.

"Setelah masuk Bandara tetap protokol kesehata dilakukan secara ketat. Maka yang melintas Bandara bisa ditekan potensi penyebaran Covid-19," ucapnya.

Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani mengungkap jumlah penumpang di Bandara Soetta pada Lebaran tahun ini menurun hingga 10 persen. Meski begitu, Ia berharap petugas terkait tetap melakukan pengawasan ekstra ketat terkait kebijakan pelarangan mudik.

"Jangan sampai penyebaran covid tidak terkendali. Bagaimana mengantisipasi arus balik pengendalian protokol kesehata harus dijaga," Pungkas Puan.(**/Adrian)

Penulis: Gani Anggina

Jakarta,sulutnews.com - Sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Dari jumlah pelaku, serapan tenaga kerja, dan kontribusi terhadap PDB, UMKM terbilang signifikan mendorong  pembangunan ekonomi nasional.

Data Kementerian Koperasi dan UMKM menyebutkan, jumlah pelaku UMKM saat ini sebanyak 64,1 juta atau mencapai 99% dari jumlah pelaku usaha yang ada di Indonesia. Tenaga kerja yang terserap pada sektor UMKM mencapai 116 juta.

Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) bertekad membawa produk-produk koperasi dan UKM yang memiliki daya saing tinggi agar dapat masuk dalam global value chain.

Untuk mewujudkan hal tersebut yang juga sesuai dengan visi Presiden dan Wakil Presiden maka Kemenkop UKM menyiapkan lima program strategis yang akan antar UMKM naik kelas.

Program pertama, memperbesar akses pasar baik dalam negeri maupun luar negeri. Nantinya dengan perbesaran akses tersebut tentunya tercipta peluang dan permintaan terhadap produk - produk UMKM.

Kedua, meningkatkan daya saing kapasitas dan kualitas produk dan jasa dari UMKM.  Lebih lanjut ia menyebut peningkatan produksi dan inovasi menjadi jurus tingkatkan daya saing produk UMKM.

Menteri Kemenkop UKM, Teten Masduki menyatakan bahwa UMKM di dalm negeri harus naik kelas bukan cuma sertifikat misal  BPOM atau apa lainnya, tetapi sudah sertifikasi kelas dunia. UMKM jika melakukan kalau ekspor ke luar negeri, terkendala sertifikasi produk di negara tujuan ekspor. Sertifikat ini dipersyaratkan oleh negara-negara tujuan ekspor akan memberatkan UMKM. Maka pendekatan yang dilakukan Kemenkop dan UKM adalah  mendorong UMKM  untuk bermitra dengan eksportir yang sudah memiliki sertifikat .

UMKM memainkan peran penting dalam meningkatkan perekonomian nasional dengan kontribusi sektor UMKM terhadap produk domestic bruto (PDB) sebesar 61,07 persen. Tahun 2021 ditargetkan sebesar 62,36 persen dan tahun 2024 naik menjadi 65 persen.

Meningkatkan jumlah pengusaha UMKM menjadi salah satu strategi Pemerintah untuk menciptakan sumber pendapatan baru, menciptakan lapangan kerja baru, dan mengurangi kemiskinan.

UMKM nantinya berperan penting sebagai salah satu motor penggerak pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. UMKM melibatkan banyak orang dan beragam usahanya.

Pemerintah juga ingin ada kesejajaran produk UMKM dengan produk impor terutama di pusat perbelanjaan besar di Indonesia maupun di negara lainnya, dengan menargetkan menumbuhkan usaha dan start up baru di kalangan anak muda dengan libatkan universitas dan pusat - pusat UKM.

OIeh karenanya, perlu adanya dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia untuk bersama-sama mendukung optimalisasi UMKM oleh pemerintah. Pemerintah membutuhkan kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk dari masyarakat dan pelaku UMKM, untuk memastikan seluruh kebijakan dapat terlaksana dengan baik sehingga aktivitas usaha UMKM semakin menguat dan berpeluang untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi nasional,” pungkasnya.

Penulis: Mahasiswa Ekonomi Universitas Pendidikan Indonesia

Oleh : Ahmad Baiquni

Jakarta,sulutnews.com - Pegawai KPK akan dijadikan pegawai negeri. Untuk mendapatkan posisi terhormat itu, mereka harus melakukan 1 seleksi penting bernama tes wawasan kebangsaan. Ujian ini wajib dilakukan oleh semua calon aparatur sipil negara. Tujuannya agar mereka diketahui apakah mereka cinta Indonesia dan tidak tersangkut kasus radikalisme.

Tes wawasan kebangsaan yang harus dilakukan oleh pegawai KPK, agar mereka diangkat jadi ASN, sempat menggemparkan dunia maya. Pasalnya, ada dugaan ujian ini sengaja dibuat untuk menyingkirkan pihak tertentu yang jadi duri dalam daging, karena dinilai kontroversial.

Ketua Badan Pengurus Setara Institute, Hendardi mengatakan tes wawasan kebangsaan merupakan salah satu upaya untuk mencegah radikalisme dan intoleransi. Karena pemerintah sedang giat-giatnya memberantas kedua hal tersebut, yang mengikis ideologi pancasila. Dalam artian, intoleransi dan radikalisme memang sangat berbahaya karena bisa menghancurkan dasar negara Indonesia.

Ada bocoran isi tes wawasan kebangsaan berikut ini: pertama, apa pendapatmu mengenai pembubaran ormas terlarang? Kedua, apakah mereka memberikan ucapan selamat terhadap umat agama lain saat hari raya mereka? Ketiga, apakah mereka sudah memahami pluralisme di Indonesia? Juga tidak terlibat dengan organisasi sayap kiri (aliran marxisme dan komunisme).

Materi tes ini dirasa sangat wajar. Jangan sampai ada pegawi KPK yang sudah diangkat jadi ASN, ternyata meyakini komunisme dan anti kapitalis. Jika mereka kukuh pro sayap kiri, maka akan berbahaya. Karena bisa menyalahgunakan jabatannya untuk menggerogoti negara dari dalam dan diam-diam ingin mengubah dasar negara dan menjadikan Indonesia jadi sosialis.

Jika ada ujian wawasan kebangsaan, maka jadi tes untuk mengetahui apakah pegawai KPK terlibat ormas terlarang atau yang berafiliasi pada terorisme. Karena sama saja dengan menjadi penghianat negara. Mereka sudah diangkat jadi pegawai negeri dan berada di bawah pemerintah, jangan malah menjadi donatur tetap bagi ormas terlarang.

Tes ini juga menjadi seleksi bagi mereka yang anti toleransi. Karena sebagai warga negara yang baik, kita tidak boleh menyinggung SARA, bukan? Jangan sampai nama baik KPK jadi rusak, hanya gara-gawa salah satu pegawainya ternyata rasis, nyinyir, dan menghina pihak lain, baik di dunia nyata maupun sosial media.

Akun media sosial juga perlu dipantau. Jangan sampai ada pegawai KPK yang ternyata sering mengunggah foto dan status yang sarkas dan menghina negara. Bahkan ada yang ketahuan jadi buzzer dan menyebarkan hoaks, sehingga masyarakat terpengaruh dan tidak mau menaati berbagai program pemerintah.

Jika ini terjadi maka bagai meludahi sumur sendiri, karena para pegawai menghina pemerintah padahal diberi makan oleh pemerintah.

Jika ada yang sentimen dan berkata bahwa tes wawasan kebangsaan mengada-ada, maka ia salah besar. Karena tidak hanya pegawai KPK yang harus melakukan ujian ini. Tes wawasan kebangsaan merupakan ujian wajib bagi seluruh peserta CPNS, mulai dari yang akan bekerja di kementrian hingga calon bintara TNI dan Polri.

Mengapa harus tes wawasan kebangsaan? Karena sebagai calon pegawai negeri, para pekerja KPK harus memahami apa saja yang wajib dilakukan oleh WNI yang mencintai bangsanya, bukan? Sebagai calon pegawai negara, tentu mereka harus menunjukkan kesetiaannya pada negara.

Juga, sebagai calon ASN, mereka harus menunjukkan nasionalisme dan kecintaan pada pancasila. Sebagai WNI yang baik, harus cinta UUD 1945 dan mengimplementasikan pancasila dalam kehidupan sehari-hari, bukan? Jadi sudah jelas bahwa tes wawasan kebangsaan tujuannya baik.

Tes wawasan kebangsaan adalah solusi terbaik saat pegawai KPK akan diangkat jadi aparatur sipil negara. Mereka diuji apakah menunjukkan integritas, kinerja yang baik, dan yang paling penting adalah kesetiaan pada NKRI dan menjunjung tinggi pancasila.

* Penulis adalah Kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh: Shania S (Warganet Kota Tangerang)

Jakarta,sulutnews.com - Bulan Ramadhan yang penuh berkah ini, tentunya kita ingin merayakannya bersama keluarga. Namun demikian, situasi yang tidak memungkinkan untuk berkumpul di tengah pandemi menjadi hal yang menyakitkan bagi mereka yang berada di perantauan yang jauh dari keluarga.

Terbilang telah dua kali kita menjalankan puasa di tengah pandemi dan kasus positif Covid-19 masih saja terjadi. Padahal, berbagai peraturan demi menekan angka penyebaran virus ini telah dilakukan pemerintah dengan larangan mudik, bahkan terus dilakukan sosialisasi dasar protokol kesehatan 3M, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker.

"Aturan larangan mudik 2021 telah berlaku sejak Kamis (6/5/2021) hingga Senin (17/5/2021) atau selama 12 hari.

Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 juga telah meminta untuk ditiadakan mudik lokal. Sebelumnya, pemerintah juga memberlakukan aturan tambahan berupa pengetatan perjalanan berlaku mulai 22 April-5 Mei dan 18-24 Mei 2021. Hal tersebut dilakukan semata-mata untuk melindungi masyarakat Indonesia dari ancaman penyebaran Covid-19.

Larangan tentang peniadaan mudik dan pengetatan perjalanan tertuang dalam Surat Edaran (SE) Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021, namun banyak menuai kontroversi khususnya bagi mereka yang ingin pulang kampung. Pro dan kontra terus terjadi di tengah masyarakat. Padahal larangan mudik tersebut menjadi suatu hal yang positif demi menjaga kesehatan penduduk Indonesia yang berada di desa agar tidak terjangkit Virus Corona.

Seperti yang telah diketahui bahwa penularan Covid-19 dapat terjadi karena adanya penularan interaksi antarmanusia. Momen lebaran menjadi tempat berkumpul kerabat dekat, namun kegiatan didalamnya disertai dengan salam-salaman dan sebagainya. Hal tersebut yang dikhawatirkan menjadi penyebab penularan Covid-19.

Di sisi lain, bulan penuh mulia ini juga banyak masjid yang melakukan salat tarawih. Tidak menjadi masalah jika pelaksanaannya tetap disiplin protokol kesehatan, terutama menjaga jarak aman. Ibadah Ramadan kali ini sebenarnya dapat tetap dilakukan dengan disiplin protokol kesehatan, termasuk metode 5M.

Sementara itu, sejumlah aparat juga telah dikerahkan demi menertibkan tempat-tempat umum yang dinilai dapat menyebabkan kerumunan. Seluruh ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan tentunya dilakukan dengan niat baik untuk tetap mencegah penularan Covid-19 demi menjaga diri sendiri maupun kerabat dekat.

Bersama kita cegah penyebaran Covid-19 dengan disiplin prokes 5M dan berpartisipasi aktif dalam vaksinasi serta jangan ragu, niatkan vaksinasi sebagai ibadah di bulan Suci Ramadan. (**/Adrian)

Oleh : Muhammad Yasin

Jakarta,sulutnews.com- Kata bipang menjadi viral setelah Presiden Jokowi menyatakannya sebagai oleh-oleh lebaran. Masyarakat langsung kaget karena ternyata artinya adalah makanan non halal. Banyak pihak yang membela Presiden, karena beliau mengira itu adalah jenis makanan ringan.

"Sehingga pernyataan beliau tidak salah".

Setiap pidato dan pernyataan Presiden selalu disimak baik-baik oleh masyarakat. Penyebabnya karena Presiden Jokowi adalah pemimpin kesayangan semua orang. Sehingga tiap ucapannya dinanti oleh banyak pihak.

Namun publik sangat shock ketika beredar video pendek saat Presiden mempromosikan kuliner di acara bangga dengan produk lokal. Beliau berpesan untuk tidak mudik lebaran, tetapi kita bisa memesan berbagai makanan khas daerah yang biasa dijadikan oleh-olah, untuk memesannya secara  online.

Salah satu yang disebut adalah bipang.

Menurut juru bicara Presiden Fadjroel Rahman, yang dimaksud dengan bipang adalah makanan ringan yang rasanya manis, yang terbuat dari beras dan dicampur dengan gula cair. Di pasaran, orang-orang sudah mengetahui bahwa bipang adalah makanan kecil yang sudah lama eksis.

Makanan tradisional ini rasanya manis dan nikmat.

Mari kita soroti bipang yang merupakan oleh-oleh khas Pasuruan, Jawa Timur. Makanan ini bisa ditemui di toko Bipang Jangkar, Kecamatan Panggungrejo, Pasuruan. Ada bipang dengan berbagai varian dan ukuran yang bisa dipilih oleh pembeli. Ketika tidak bisa mudik, maka kita bisa memesan bipang ini via online shop.

Bipang Jangkar Pasuruan sudah ada sejak 1940. Berarti makanan ini melegenda karena tetap eksis dari sekarang. Bipang ini mungkin yang dimaksud oleh Presiden Jokowi, jadi jangan negative thinking dulu.

Kita memang lebih akrab dengan sebutan bipang untuk snack. Sehingga bisa saja Presiden mengira bipang Ambawang adalah salah satu varian jajanan baru. Pernyataan ini bukan sebuah blunder, melainkan kesalahpahaman yang harus diluruskan. Bisa saja Presiden mengira bipang yang ada di pidato itu adalah bipang snack, bukan makanan non halal. Karena tidak pernah mengkonsumsinya, dengan alasan non halal.

Apalagi pidato ini dibawakan di acara yang mempromosikan kuliner lokal. Jadi yang ditekankan adalah usaha untuk membuat masyarakat cinta produk-produk lokal yang beragam di Indonesia. Selain itu, durasi video yang beredar juga sudah diperpendek, sehingga konteksnya berbeda, dan membuat masyarakat jadi salah paham. Bisa jadi ada yang sengaja menyebarkannya dengan alasan politis.

Pernyataan bipang bisa ‘digoreng’ oleh oposisi, sehingga masyarakat diharap jangan bersumbu pendek. Harap melihatnya dengan bijak, karena Presiden sedang berusaha membuat seluruh WNI mencintai produk-produk Indonesia dan tidak brand minded dan impor minded.

Yang jelas, sejak video pidato ini viral, maka menunjukkan bahwa semua orang masih menyimak baik-baik ucapan Presiden. Jadi dugaan bahwa penggemar beliau menurun itu tidak benar. Karena rakyat masih mencintai pemimpinnya.

Sudahi saja polemik bipang, karena bisa jadi yang terpikir sebelum membaca teks pidato adalah bipang yang makanan ringan. Kita wajib berpikir positif dan tidak menghujat sembarangan. (**/Adrian)

* Penulis adalah warganet tinggal di Semarang

Jakarta, Sulutnews.com – Terkait dengan program E-PPNS yang dilaunching program Kapolri Jendral Pol Listiyo Sigit Prabowo, hal ini mendapatkan dukungan dari Dr Andi Renald di Jakarta, Selasa (11/5/21).

Menurut Dr Andi Renald, Aplikasi ini yang dikembangkan oleh Birokorwas PPNS Bareskrim Polr,  merupakan big data penyidikan yang dilakukan oleh PPNS dalam mendukung proses penegakan hukum di indonesia.

“Aplikasi yang telah dilaunching oleh bapak kapolri pada tanggal 26 april 2021 kemarini ini, merupakan terobosan dalam penyajian data yang akurat dan selalu up to date, serta bentuk inovasi dari Birokorwas PPNS yang memanfaatkan perkembangan teknologi, guna meningkatkan efektivitas kerja pada era 4.0 menuju super smart society,” Jelasnya.

Lanjut Andi, melalui E-PPNS ini, akan semakin mempermudah komunikasi dan koordinasi antara kementerian dan lembaga yang memiliki PPNS dengan korwas ppns bareskrim polri sebagai  pembina fungsi koordinasi, pengawasan dan penyidikan PPNS.

Selain itu, kata Andi, di saat belum berakhirnya masa pandemi covid-19,  Progaram Aplikasi E-PPNS ini, dapat menjadi salah satu solusi untuk tetap menjaga physical distancing dalam melaksanakan tupoksinya.

“Semoga dengan adanya Aplikasi ini, masyarakat dapat terbantukan. Pasalnya, dengan aplikasi ini, kita dengan mudah melakukan komunkasi serta koordinasi dengan semua kementrian dan juga lembaga. Namun, semuanya harus memiliki PPNS ini,” tuturnya.

Sementara itu, dukungan program aplikasi E-PPNS ini juga mendapatkan dukungan dari Korwas PPNS Brigjen Asep Edi Suher SIK MSi.Dikatakan Edi, bahwa E-PPNS ini, dibuat untuk mendukung sinergitas Korwas PPNS dengan kementerian lembaga terkait.

“UU yang diampuh oleh PPNS Kementrian dan Lembaga ini nantinya, dapat memudahkan semua kegiatan masyarakat dengan semua intansi terkait. Serta dapat menjaga physical distancing di masa Pandemi Seperti ini,” ungkapnya. (/Dyah)

Jakarta, Sulutnews.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Bareskrim Polri bersinergi melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat dalam kasus suap jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk. 

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengungkapkan penangkapan Bupati Nganjuk ini merupakan wujud sinergitas pertama kalinya KPK dan Polri dalam mengungkap perkara korupsi yang melibatkan kepala daerah.

"Ini pertama kali dalam sejarah KPK dan Bareskrim Polri bersinergi mengungkap kasus dugaan suap kepala daerah," kata Argo dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Selasa (11/5/2021).

Argo menjelaskan, lembaga antirasuah dan Korps Bhayangkara bersinergi mulai dari pelaporan, penyelidikan, pengumpulan data, sampai OTT bersama-sama.

"Sinergitas antar lembaga penegak hukum ini akan terus dilakukan dan dipertahankan agar jauh lebih baik lagi," ungkap jenderal bintang dua itu.

Diketahui, Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat ditetapkan sebagai tersangka setelah ditangkap dalam operasi tangkap tangan KPK bersama

Bareskrim Polri di Ngajuk, Jawa Timur, Senin (10/5/2021). Turut disita sejumlah uang.

Selain bupati, enam orang lainnya juga ditetapkan tersangka. Mereka adalah Camat Pace Dupriono (DR), Camat Tanjungnaom Plt. Camat Sukomoro Edie Srijato (ES), Camat Berbek Haryanto (HY), Camat Loceret Bambang Subagio (BS), mantan Camat Sukomoro Tri Basuki Widodo (TBW), dan Ajudan Bupati Ngajuk M. Izza Muhtadin.(/Dyah)

Oleh: Moses Waker

Jakarta,Sulutnews.com- Pemerintah berencana untuk terus menaikan dana Otsus Papua. Kebijakan tersebut mendapat apresiasi dari rakyat karena telah memperkuat integrasi di wilayah Papua sekaligus membangun kesejahteraan masyarakat baik di Papua atau Papua Barat.

Otsus adalah berkah bagi Papua. Kebijakan yang diterapkan sesuai UU Nomor 21 tahun 2001 ini faktanya memang sudah memberikan banyak manfaat. Dimana selama 20 tahun pelaksanaan, besaran dana otsus untuk Papua mencapai Rp 126,9 triliun. Dana tersebut akan difokuskan sebesar 30 untuk sektor pendidikan dan 15 persen untuk sektor kesehatan dan gizi. Besaran dana Otsus tersebut tentu menunjukkan betapa pemerintah memiliki keinginan untuk pembangunan Papua.

Melalui Otsus, masyarakat Papua memiliki peran dalam pembangunan di tempat tinggalnya, juga diutamakan berdasarkan pada pasal 12 pada UU Nomor 21 Tahun 2001, Gubernur dan Wakil Gubernur di Papua, adalah wajib orang asli Papua (OAP).

Ketua DPRD Kabupaten Maybrat Ferdinando Solossa menjelaskan, sejak awal, kehadiran Otsus Papua merupakan sebuah tuntutan orang Papua yang merasa tertinggal dari berbagai aspek. Menurutnya dalam kurun waktu 20 tahun sampai saat ini, kehadiran Otsus memberi manfaat yang begitu besar.

Dirinya menjelaskan, anggaran Otsus yang dikucurkan pemerintah pusat dari 2000 hingga 2020, dari sisi besaran dana terus meningkat, juga difokuskan untuk empat program prioritas. Seperti, aspek pendidikan, kesehatan, infrastruktur hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal itu menjadi bukti bahwa perhatian pemerintah pusat ke Papua begitu besar.

Sementara itu, Perwakilan para Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Cornelis Usili mengatakan, terkait hal tersebut, sejumlah kelompok masyarakat di Papua dan Papua Barat mendukung pelaksanaan dana Otsus dilanjutkan.    

Mereka mengaku, merasakan dampak positif yang didapat setelah otsus berjalan selama 20 tahun terakhir. Mereka sangat menantikan kelanjutan Otsus Jilid II. Mereka kompak menyatakan Otsus sangat dibutuhkan masyarakat asli Papua.

Cornelis menegaskan, bahwa pihaknya yang merupakan ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) se-Sorong Raya mendukung kebijakan pemerintah untuk melanjutkan otsus di Papua Barat demi keberlanjutan pembangunan dan masa depan generasi muda asli Papua.

Para pimpinan LMA se-Sorong Raya menghimbau agar semua masyarakat asli Papua tidak terpengaruh dengan adanya provokasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Para stakeholder terkait diharapkan segera memastikan kelanjutan Otsus tersebut.

Pada kesempatan berbeda, dukungan serupa juga dikatakan oleh Ketua LMA Kabupaten Lanny Jaya, Papua Yele Wenda dan Perwakilan LMA Kabupaten Fakfak, Papua Barat, Fabianus Valentinus Kabes. Fabianus menekankan agar Otsus tetap memihak masyarakat asli Papua.

Mahfud MD selaku Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), menyatakan pemerintah akan memperpanjang kebijakan dana otsus.

Dirinya menjelaskan dalam perpanjangan dana otsus, pemerintah akan melakukan revisi pada sejumlah peraturan, termasuk revisi sejumlah pasal dalam undang-undang (UU) Otonomi Khusus Provinsi Papua. Menurutnya, draft revisi tersebut telah diserahkan kepada DPR.

Sebagai realisasi Inpres Nomor 9 Tahun 2020, pemerintah juga mengeluarkan Kepres Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua dan Papua Barat. Selain itu, pemerintah juga membentuk Tim Hukum untuk melaksanakan penelitian penggunaan dana otsus Papua dan Papua Barat.       

Dirinya menyebutkan, bahwa sejauh ini pemerintah menilai, pembangunan di Papua masih belum efektif, penyebabnya antara lain seperti situasi keamanan yang tidak kondusif, masih tingginya kasus korupsi dan belum terintegrasinya sejumlah program pemerintah.

Dirinya berharap, agar ke depannya pemeriksaan BPK dapat lebih terukur karena dana otsus akan naik, kemudian aspirasi penegakan hukum sangat kuat disampaikan dari masyarakat, dan kerja sama antara pemerintah dengan BPK sangat penting.

Sementara itu, Gerakan Merah Putih Papua Barat juga mendukung penuh keberlanjutan Otonomi Khusus (Otsus) Jilid-2.

Imanuel Yenu selaku Plt. Gerakan Merah Putih Papua Barat, mengatakan kehadiran Otsus selama 20 tahun sejak ditetapkan undang-undang Nomor 21 Tahun 2001, bertujuan mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua.

 Otsus Papua Jilid 2 memang harus tetap berlanjut dengan tetap melakukan perbaikan sistem, sehingga apabila terdapat kekurangan, tentu hal tersebut dapat dievaluasi agar keberadaan otsus dapat dinikmati masyarakat Papua dan Papua Barat.  (**/Adrian)