Papua,Sulutnews.com - Kamis 13/5/2021, Lesmin Waker, Komandan Pasukan Pintu Angin Kelompok Teroris Lekagak Telenggen Berhasil dilumpuhkan,  setelah pemburuan pasukan TNI Polri di wilayah Wuloni.

Lesmin Waker adalah salah satu pelaku penembak almarhum Bharada Komang anggota Ops Nemangkawi.

TKP kontak tembak berada disekitar kampung wuloni yang diduga sebagai salahsatu tempat persembunyian kelompok teroris Lekagak Talenggeng.

Keberhasilan ini diawali dengan kontak tembak pada Rabu pukul 07.25 WIT  antara KKSB di Kampung Wuloni pimpinan Lerimayu Telenggen dgn pasukan Nanggala, YR 500 & Pinang sirih (Cakra).

Dalam kontak tembak tersebut 2 KKB tewas (1 org telah dievakuasi & 1 orang belum dapat dievakuasi).

Setelah kontak tembak, tim menyisir lokasi batang bukti di lokasi kontak tembak. Temuan tersebut hasil penyisiran Tim Pinang Sirih (TNI) bekerjasama dengan personil Polres Puncak. Di bawah IPTU BUDI BASRAH, SE beserta 11 anggota dan didampingi oleh kanit Ilaga IPDA FIRMAN, pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021

Adapun barang bukti yang berhasil diamankan oleh pasukan TNI Polri, berada dalam sebuah Honai yang dimiliki Lesmin Waker, antara lain : 1 Unit Helm Militer, Dokumen,  Berbagai Senjata Tajam, Panah, HP.

Selain barang tersebut diatas Pasukan TNI Polri, sehari sebelumnya Rabu 12/5/2021, telah melakukan penindakan di kampung Tagalowa dengan gangguan penembakan dan berhasil dihalau, dengan  barang bukti yang berhasil diamankan dengan menguasai camp tagalowa, antara lain mendapat barang bukti 3 Buah bendera bintang kejora, 1 buku cetak menuju Papua baru oleh Dr. Benny Giay, 4 Buah Kapak,  3 Linggis, 4 Parang,  1 Palu, 46 anak panah dan 1 busur.

Kasatgas Humas Ops Nemangkawi Kombespol Iqbal AlQudussy melalui keterangan tertulisnya menyebutkan bahwa pengejaran akan terus dilakukan oleh personel TNI Polri setelah penguasaan camp Wuloni.(/Dyah)

Semarang,Sulutnews.com - Jelang H-2 Polda Jateng Terus melakukan pengecekkan terhadap pemudik yang masuk ke Jawa Tengah, di 14 Pos Pam terpadu. Pengecekan Pos Pam terpadu ini dilakukan oleh Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol. Iskandar Fitriana di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Selasa (11/5/21).

Dalam pengecekkan tersebut, Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Iskandar Fitriana, didampingi Kapolres Pemalang dan Kasat Lantas Polres Pemalang, beserta jajaran Humas Polda Jateng.

Menurut Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Iskandar Fitriana, mengatakan, pengecekan ini dilakukannya dalam menjelang H-2 ini, untuk melihat dan memantau kesiapan dan persiapan personil di pospam Terpadu ini.

"Hari ini kita dari Humas Polda Jateng memantau pos PAM Yang ada di 14 titik Jawa tengah. Hari ini kita meninjau pospam Terpadu di kabupaten Pemalang yang berada di dua titik ini," jelas Kabihumas Polda Jateng.

Selain memantau Pospam terpadu, Iskandar juga menyampaikan, pemudik yang sudah masuk Jawa Tengah, sebelum dilakukan penyekatan, sudah banyak pemudik yang masuk Jawa Tengah.

"Pemudik ini sudah masuk Jateng sebelum kita lakukan penyekatan OPS Ketupat Candi 2021 ini. Setelah kita lakukan operasi ini, jumlah pemudik yang masuk Jawa Tengah sangat berkurang dibandingkan tahun lalu," terangnya.

Dijelaskan juga oleh Kabidhumas Polda Jateng, bahwa jumlah pemudik yang sudah memasuki Jawa tengah dengan melakukan tes Swab Antigen ini, berjumlah 107.568 orang dan mereka dinyatakan negati.

Sedangkan pemudik yang dinyatakan positif, kata Kabidhumas Polda Jateng, berjumlah 1 orang. Hal tersebut berdasarkan data pemudik yang masuk ke Jateng dari data PPKM Mikro.

"Satu orang yang hasilnya positif tersebut, sudah dilakukan Karantina. Jadi saat ini masuk Jateng harus dilakukan Swab Antigen bagi pemudik, dan ini gratis," ucapnya.

Kabidhumas Polda Jateng juga menghimbau kepada pemudik yang sudah masuk ke Jawa tengah sebelum dilakukan penyekatan OPS ketupat candi 2022 ini, untuk segera dilakukan Swab Antigen di daerahnya masing masing.

"Saya minta pemudik yang kemarin masuk Jateng, untuk dilakukan tes Swab dan itu grati, jika positif harus dilakukan Karantina mandiri. Saya juga di menghimbau, agar mudik kali ini ditahan dulu, karena Covid 19 semakin meningkat. Mari kita ikuti anjuran pemerintah untuk tidak mudik lebaran tahun ini," pungkasnya. (Dyah)

Jakarta,sulutnews.com - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo meminta kepada seluruh petugas di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) untuk memperketat pengawasan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang datang masuk ke Indonesia.

Hal itu disampaikan Kapolri saat meninjau arus mudik bersama Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Puan Maharani, Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Marsekal Hadi Tjahjanto, Mentri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, Mentri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo, di Bandara Soetta, Tangerang, Rabu (12/5/2021).

"Ada dua tugas pokok, pertama bagimana mengawasi kuat masyarakat yang datang dari luar negeri dan perketat protokol kesehatan bagi masyarakat dan WNA yang keluar ke Bandara Soetta," ujar Kapolri Sigit.

Kapolri menjelaskan, pengetatan pengawasan dalam rangka implementasi kebijakan pelarangan mudik Lebaran. Hal itu sebagaimana memutus mata rantai penyebaran virus corona dan melindungi masyarakat dari Covid-19.

Mantan Kapolda Banten ini juga menekankan soal proses karantina bagi seluruh orang yang dari luar negeri masuk ke Indonesia. Pasalnya, mereka yang tiba harus dilakukan karantina mandiri hingga dipastikan tidak terpapar virus corona.

"Pastikan mereka sudah vaksin atau belum yang dari luar negeri. Proses karantina tidak ada yang lolos, setiap bus ada petugasnya dalam menuju ke hotel yang sudah di tetapkan," ungkap Kapolri.

Kapolri sigit juga meminta adanya pengawasan ketat di saat masa arus balik Lebaran 2021 nanti. Petugas harus memastikan masyarakat bisa menunjukan hasil Swab Antigen dan sudah di vaksinasi.

"Setelah masuk Bandara tetap protokol kesehata dilakukan secara ketat. Maka yang melintas Bandara bisa ditekan potensi penyebaran Covid-19," ucapnya.

Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani mengungkap jumlah penumpang di Bandara Soetta pada Lebaran tahun ini menurun hingga 10 persen. Meski begitu, Ia berharap petugas terkait tetap melakukan pengawasan ekstra ketat terkait kebijakan pelarangan mudik.

"Jangan sampai penyebaran covid tidak terkendali. Bagaimana mengantisipasi arus balik pengendalian protokol kesehata harus dijaga," Pungkas Puan.(**/Adrian)

Penulis: Gani Anggina

Jakarta,sulutnews.com - Sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Dari jumlah pelaku, serapan tenaga kerja, dan kontribusi terhadap PDB, UMKM terbilang signifikan mendorong  pembangunan ekonomi nasional.

Data Kementerian Koperasi dan UMKM menyebutkan, jumlah pelaku UMKM saat ini sebanyak 64,1 juta atau mencapai 99% dari jumlah pelaku usaha yang ada di Indonesia. Tenaga kerja yang terserap pada sektor UMKM mencapai 116 juta.

Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) bertekad membawa produk-produk koperasi dan UKM yang memiliki daya saing tinggi agar dapat masuk dalam global value chain.

Untuk mewujudkan hal tersebut yang juga sesuai dengan visi Presiden dan Wakil Presiden maka Kemenkop UKM menyiapkan lima program strategis yang akan antar UMKM naik kelas.

Program pertama, memperbesar akses pasar baik dalam negeri maupun luar negeri. Nantinya dengan perbesaran akses tersebut tentunya tercipta peluang dan permintaan terhadap produk - produk UMKM.

Kedua, meningkatkan daya saing kapasitas dan kualitas produk dan jasa dari UMKM.  Lebih lanjut ia menyebut peningkatan produksi dan inovasi menjadi jurus tingkatkan daya saing produk UMKM.

Menteri Kemenkop UKM, Teten Masduki menyatakan bahwa UMKM di dalm negeri harus naik kelas bukan cuma sertifikat misal  BPOM atau apa lainnya, tetapi sudah sertifikasi kelas dunia. UMKM jika melakukan kalau ekspor ke luar negeri, terkendala sertifikasi produk di negara tujuan ekspor. Sertifikat ini dipersyaratkan oleh negara-negara tujuan ekspor akan memberatkan UMKM. Maka pendekatan yang dilakukan Kemenkop dan UKM adalah  mendorong UMKM  untuk bermitra dengan eksportir yang sudah memiliki sertifikat .

UMKM memainkan peran penting dalam meningkatkan perekonomian nasional dengan kontribusi sektor UMKM terhadap produk domestic bruto (PDB) sebesar 61,07 persen. Tahun 2021 ditargetkan sebesar 62,36 persen dan tahun 2024 naik menjadi 65 persen.

Meningkatkan jumlah pengusaha UMKM menjadi salah satu strategi Pemerintah untuk menciptakan sumber pendapatan baru, menciptakan lapangan kerja baru, dan mengurangi kemiskinan.

UMKM nantinya berperan penting sebagai salah satu motor penggerak pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. UMKM melibatkan banyak orang dan beragam usahanya.

Pemerintah juga ingin ada kesejajaran produk UMKM dengan produk impor terutama di pusat perbelanjaan besar di Indonesia maupun di negara lainnya, dengan menargetkan menumbuhkan usaha dan start up baru di kalangan anak muda dengan libatkan universitas dan pusat - pusat UKM.

OIeh karenanya, perlu adanya dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia untuk bersama-sama mendukung optimalisasi UMKM oleh pemerintah. Pemerintah membutuhkan kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk dari masyarakat dan pelaku UMKM, untuk memastikan seluruh kebijakan dapat terlaksana dengan baik sehingga aktivitas usaha UMKM semakin menguat dan berpeluang untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi nasional,” pungkasnya.

Penulis: Mahasiswa Ekonomi Universitas Pendidikan Indonesia

Oleh : Ahmad Baiquni

Jakarta,sulutnews.com - Pegawai KPK akan dijadikan pegawai negeri. Untuk mendapatkan posisi terhormat itu, mereka harus melakukan 1 seleksi penting bernama tes wawasan kebangsaan. Ujian ini wajib dilakukan oleh semua calon aparatur sipil negara. Tujuannya agar mereka diketahui apakah mereka cinta Indonesia dan tidak tersangkut kasus radikalisme.

Tes wawasan kebangsaan yang harus dilakukan oleh pegawai KPK, agar mereka diangkat jadi ASN, sempat menggemparkan dunia maya. Pasalnya, ada dugaan ujian ini sengaja dibuat untuk menyingkirkan pihak tertentu yang jadi duri dalam daging, karena dinilai kontroversial.

Ketua Badan Pengurus Setara Institute, Hendardi mengatakan tes wawasan kebangsaan merupakan salah satu upaya untuk mencegah radikalisme dan intoleransi. Karena pemerintah sedang giat-giatnya memberantas kedua hal tersebut, yang mengikis ideologi pancasila. Dalam artian, intoleransi dan radikalisme memang sangat berbahaya karena bisa menghancurkan dasar negara Indonesia.

Ada bocoran isi tes wawasan kebangsaan berikut ini: pertama, apa pendapatmu mengenai pembubaran ormas terlarang? Kedua, apakah mereka memberikan ucapan selamat terhadap umat agama lain saat hari raya mereka? Ketiga, apakah mereka sudah memahami pluralisme di Indonesia? Juga tidak terlibat dengan organisasi sayap kiri (aliran marxisme dan komunisme).

Materi tes ini dirasa sangat wajar. Jangan sampai ada pegawi KPK yang sudah diangkat jadi ASN, ternyata meyakini komunisme dan anti kapitalis. Jika mereka kukuh pro sayap kiri, maka akan berbahaya. Karena bisa menyalahgunakan jabatannya untuk menggerogoti negara dari dalam dan diam-diam ingin mengubah dasar negara dan menjadikan Indonesia jadi sosialis.

Jika ada ujian wawasan kebangsaan, maka jadi tes untuk mengetahui apakah pegawai KPK terlibat ormas terlarang atau yang berafiliasi pada terorisme. Karena sama saja dengan menjadi penghianat negara. Mereka sudah diangkat jadi pegawai negeri dan berada di bawah pemerintah, jangan malah menjadi donatur tetap bagi ormas terlarang.

Tes ini juga menjadi seleksi bagi mereka yang anti toleransi. Karena sebagai warga negara yang baik, kita tidak boleh menyinggung SARA, bukan? Jangan sampai nama baik KPK jadi rusak, hanya gara-gawa salah satu pegawainya ternyata rasis, nyinyir, dan menghina pihak lain, baik di dunia nyata maupun sosial media.

Akun media sosial juga perlu dipantau. Jangan sampai ada pegawai KPK yang ternyata sering mengunggah foto dan status yang sarkas dan menghina negara. Bahkan ada yang ketahuan jadi buzzer dan menyebarkan hoaks, sehingga masyarakat terpengaruh dan tidak mau menaati berbagai program pemerintah.

Jika ini terjadi maka bagai meludahi sumur sendiri, karena para pegawai menghina pemerintah padahal diberi makan oleh pemerintah.

Jika ada yang sentimen dan berkata bahwa tes wawasan kebangsaan mengada-ada, maka ia salah besar. Karena tidak hanya pegawai KPK yang harus melakukan ujian ini. Tes wawasan kebangsaan merupakan ujian wajib bagi seluruh peserta CPNS, mulai dari yang akan bekerja di kementrian hingga calon bintara TNI dan Polri.

Mengapa harus tes wawasan kebangsaan? Karena sebagai calon pegawai negeri, para pekerja KPK harus memahami apa saja yang wajib dilakukan oleh WNI yang mencintai bangsanya, bukan? Sebagai calon pegawai negara, tentu mereka harus menunjukkan kesetiaannya pada negara.

Juga, sebagai calon ASN, mereka harus menunjukkan nasionalisme dan kecintaan pada pancasila. Sebagai WNI yang baik, harus cinta UUD 1945 dan mengimplementasikan pancasila dalam kehidupan sehari-hari, bukan? Jadi sudah jelas bahwa tes wawasan kebangsaan tujuannya baik.

Tes wawasan kebangsaan adalah solusi terbaik saat pegawai KPK akan diangkat jadi aparatur sipil negara. Mereka diuji apakah menunjukkan integritas, kinerja yang baik, dan yang paling penting adalah kesetiaan pada NKRI dan menjunjung tinggi pancasila.

* Penulis adalah Kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh: Shania S (Warganet Kota Tangerang)

Jakarta,sulutnews.com - Bulan Ramadhan yang penuh berkah ini, tentunya kita ingin merayakannya bersama keluarga. Namun demikian, situasi yang tidak memungkinkan untuk berkumpul di tengah pandemi menjadi hal yang menyakitkan bagi mereka yang berada di perantauan yang jauh dari keluarga.

Terbilang telah dua kali kita menjalankan puasa di tengah pandemi dan kasus positif Covid-19 masih saja terjadi. Padahal, berbagai peraturan demi menekan angka penyebaran virus ini telah dilakukan pemerintah dengan larangan mudik, bahkan terus dilakukan sosialisasi dasar protokol kesehatan 3M, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker.

"Aturan larangan mudik 2021 telah berlaku sejak Kamis (6/5/2021) hingga Senin (17/5/2021) atau selama 12 hari.

Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 juga telah meminta untuk ditiadakan mudik lokal. Sebelumnya, pemerintah juga memberlakukan aturan tambahan berupa pengetatan perjalanan berlaku mulai 22 April-5 Mei dan 18-24 Mei 2021. Hal tersebut dilakukan semata-mata untuk melindungi masyarakat Indonesia dari ancaman penyebaran Covid-19.

Larangan tentang peniadaan mudik dan pengetatan perjalanan tertuang dalam Surat Edaran (SE) Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021, namun banyak menuai kontroversi khususnya bagi mereka yang ingin pulang kampung. Pro dan kontra terus terjadi di tengah masyarakat. Padahal larangan mudik tersebut menjadi suatu hal yang positif demi menjaga kesehatan penduduk Indonesia yang berada di desa agar tidak terjangkit Virus Corona.

Seperti yang telah diketahui bahwa penularan Covid-19 dapat terjadi karena adanya penularan interaksi antarmanusia. Momen lebaran menjadi tempat berkumpul kerabat dekat, namun kegiatan didalamnya disertai dengan salam-salaman dan sebagainya. Hal tersebut yang dikhawatirkan menjadi penyebab penularan Covid-19.

Di sisi lain, bulan penuh mulia ini juga banyak masjid yang melakukan salat tarawih. Tidak menjadi masalah jika pelaksanaannya tetap disiplin protokol kesehatan, terutama menjaga jarak aman. Ibadah Ramadan kali ini sebenarnya dapat tetap dilakukan dengan disiplin protokol kesehatan, termasuk metode 5M.

Sementara itu, sejumlah aparat juga telah dikerahkan demi menertibkan tempat-tempat umum yang dinilai dapat menyebabkan kerumunan. Seluruh ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan tentunya dilakukan dengan niat baik untuk tetap mencegah penularan Covid-19 demi menjaga diri sendiri maupun kerabat dekat.

Bersama kita cegah penyebaran Covid-19 dengan disiplin prokes 5M dan berpartisipasi aktif dalam vaksinasi serta jangan ragu, niatkan vaksinasi sebagai ibadah di bulan Suci Ramadan. (**/Adrian)

Oleh : Muhammad Yasin

Jakarta,sulutnews.com- Kata bipang menjadi viral setelah Presiden Jokowi menyatakannya sebagai oleh-oleh lebaran. Masyarakat langsung kaget karena ternyata artinya adalah makanan non halal. Banyak pihak yang membela Presiden, karena beliau mengira itu adalah jenis makanan ringan.

"Sehingga pernyataan beliau tidak salah".

Setiap pidato dan pernyataan Presiden selalu disimak baik-baik oleh masyarakat. Penyebabnya karena Presiden Jokowi adalah pemimpin kesayangan semua orang. Sehingga tiap ucapannya dinanti oleh banyak pihak.

Namun publik sangat shock ketika beredar video pendek saat Presiden mempromosikan kuliner di acara bangga dengan produk lokal. Beliau berpesan untuk tidak mudik lebaran, tetapi kita bisa memesan berbagai makanan khas daerah yang biasa dijadikan oleh-olah, untuk memesannya secara  online.

Salah satu yang disebut adalah bipang.

Menurut juru bicara Presiden Fadjroel Rahman, yang dimaksud dengan bipang adalah makanan ringan yang rasanya manis, yang terbuat dari beras dan dicampur dengan gula cair. Di pasaran, orang-orang sudah mengetahui bahwa bipang adalah makanan kecil yang sudah lama eksis.

Makanan tradisional ini rasanya manis dan nikmat.

Mari kita soroti bipang yang merupakan oleh-oleh khas Pasuruan, Jawa Timur. Makanan ini bisa ditemui di toko Bipang Jangkar, Kecamatan Panggungrejo, Pasuruan. Ada bipang dengan berbagai varian dan ukuran yang bisa dipilih oleh pembeli. Ketika tidak bisa mudik, maka kita bisa memesan bipang ini via online shop.

Bipang Jangkar Pasuruan sudah ada sejak 1940. Berarti makanan ini melegenda karena tetap eksis dari sekarang. Bipang ini mungkin yang dimaksud oleh Presiden Jokowi, jadi jangan negative thinking dulu.

Kita memang lebih akrab dengan sebutan bipang untuk snack. Sehingga bisa saja Presiden mengira bipang Ambawang adalah salah satu varian jajanan baru. Pernyataan ini bukan sebuah blunder, melainkan kesalahpahaman yang harus diluruskan. Bisa saja Presiden mengira bipang yang ada di pidato itu adalah bipang snack, bukan makanan non halal. Karena tidak pernah mengkonsumsinya, dengan alasan non halal.

Apalagi pidato ini dibawakan di acara yang mempromosikan kuliner lokal. Jadi yang ditekankan adalah usaha untuk membuat masyarakat cinta produk-produk lokal yang beragam di Indonesia. Selain itu, durasi video yang beredar juga sudah diperpendek, sehingga konteksnya berbeda, dan membuat masyarakat jadi salah paham. Bisa jadi ada yang sengaja menyebarkannya dengan alasan politis.

Pernyataan bipang bisa ‘digoreng’ oleh oposisi, sehingga masyarakat diharap jangan bersumbu pendek. Harap melihatnya dengan bijak, karena Presiden sedang berusaha membuat seluruh WNI mencintai produk-produk Indonesia dan tidak brand minded dan impor minded.

Yang jelas, sejak video pidato ini viral, maka menunjukkan bahwa semua orang masih menyimak baik-baik ucapan Presiden. Jadi dugaan bahwa penggemar beliau menurun itu tidak benar. Karena rakyat masih mencintai pemimpinnya.

Sudahi saja polemik bipang, karena bisa jadi yang terpikir sebelum membaca teks pidato adalah bipang yang makanan ringan. Kita wajib berpikir positif dan tidak menghujat sembarangan. (**/Adrian)

* Penulis adalah warganet tinggal di Semarang

Jakarta, Sulutnews.com – Terkait dengan program E-PPNS yang dilaunching program Kapolri Jendral Pol Listiyo Sigit Prabowo, hal ini mendapatkan dukungan dari Dr Andi Renald di Jakarta, Selasa (11/5/21).

Menurut Dr Andi Renald, Aplikasi ini yang dikembangkan oleh Birokorwas PPNS Bareskrim Polr,  merupakan big data penyidikan yang dilakukan oleh PPNS dalam mendukung proses penegakan hukum di indonesia.

“Aplikasi yang telah dilaunching oleh bapak kapolri pada tanggal 26 april 2021 kemarini ini, merupakan terobosan dalam penyajian data yang akurat dan selalu up to date, serta bentuk inovasi dari Birokorwas PPNS yang memanfaatkan perkembangan teknologi, guna meningkatkan efektivitas kerja pada era 4.0 menuju super smart society,” Jelasnya.

Lanjut Andi, melalui E-PPNS ini, akan semakin mempermudah komunikasi dan koordinasi antara kementerian dan lembaga yang memiliki PPNS dengan korwas ppns bareskrim polri sebagai  pembina fungsi koordinasi, pengawasan dan penyidikan PPNS.

Selain itu, kata Andi, di saat belum berakhirnya masa pandemi covid-19,  Progaram Aplikasi E-PPNS ini, dapat menjadi salah satu solusi untuk tetap menjaga physical distancing dalam melaksanakan tupoksinya.

“Semoga dengan adanya Aplikasi ini, masyarakat dapat terbantukan. Pasalnya, dengan aplikasi ini, kita dengan mudah melakukan komunkasi serta koordinasi dengan semua kementrian dan juga lembaga. Namun, semuanya harus memiliki PPNS ini,” tuturnya.

Sementara itu, dukungan program aplikasi E-PPNS ini juga mendapatkan dukungan dari Korwas PPNS Brigjen Asep Edi Suher SIK MSi.Dikatakan Edi, bahwa E-PPNS ini, dibuat untuk mendukung sinergitas Korwas PPNS dengan kementerian lembaga terkait.

“UU yang diampuh oleh PPNS Kementrian dan Lembaga ini nantinya, dapat memudahkan semua kegiatan masyarakat dengan semua intansi terkait. Serta dapat menjaga physical distancing di masa Pandemi Seperti ini,” ungkapnya. (/Dyah)

Magelang, Sulutnews.com – Seorang wanita yang masih duduk dibangku sekolah, nekat melakukan Aborsi terhadap bayi dalam kandungannya. Hal ini di ungkapkan Kapolres Magelang AKBP Ronald A. Purba, S.I.K., M.Si dalam Konfrensi Pers di Mapolres Magelang, Selasa (11/5/21).

Kegiatan konfrensi Pres ini, Kapolres Magelang AKBP Ronald A. Purba, S.I.K., M.Si, didampingi Wakapolres Magelang, Kompol Aron Sebastian, S.I.K., M.Si, Kasubag Humas Polres Magelang

Dijelaskan Kapolres Magelang AKBP Ronald A. Purba, S.I.K., M.Si, bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 sekitar pukul 12.00 Wib, dengan pelaku berinsial TA, (17), Warga Kaliangkri, Kabupaten Magelang. Pelaku melahirkan Anak di Kamar Mandi Apotik Falencia, di dusun Jambu, Desa Tempurejo, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang. Dengan meminum obat yang sudah dipesannya melalui online.

“Usai meminum obat tersebut, pelaku langsung melakukan penguburan Janin di gang samping apotik. Sebelumnya, pelaku ini telah memesan obat aborsi yang didapat dari internet seharga Rp 2 Juta Rupiah,” Jelas Kapolres Magelang, Iptu Abdul Muthohir, SH., dan kasat Reskrim Polres Magelang, AKP MUHAMMAD ALFAN ARMIN MAP,  S.I.K.

Diketahui, lanjut Kapolres Magelang, bahwa pelaku ini masih pelajar di salah satu SMK di Magelang. Pelaku nekat melakukan Aksinya, dikarenakan pelaku merasa malu dan takut, karena janin tersebut adalah hasil hubungan pelaku dengan pacarnya bernama MK.

“Bayi yang digugurkan tersebut, sudah berusia 8 bulan ini. Sehingga pelaku nekat melakukan aksi ini, dengan menggugurkan kandunganya. Hal ini sudah melanggar tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian dan atau tindak pidana melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan, dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayatb3 Jo. Pasal 77A ayat 1 UURI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, pelaku diancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara,” jelas Ronald.

Ronald juga menambahkan, barang bukti yang di temukan dari tangan pelaku, terdiri dari 1 buah handuk ada bercak darah, 1 buah kaos putih, Pakaian Tersangka yang dipakai, 1 buah pembalut, 1 buah pakaian anak kecil warna kuning,  1 buah kantong kresek warna putih dan 1 buah handphone merk Redmi 5.

“Karena pelaku masih dibawah umur, kita akan melakukan konsultasi dengan pihak terkait untuk kasus ini. Pelaku sampai saat ini masih dilakukan pemeriksaan oleh petugas,” ungkapnya.

Kapolres Magelang juga menghimbau kepada orang tua, bahwa peran orang tua sangat penting, sehingga perlu lebih perhatian dalam mengawasi anaknya serta memantau pergaulan anak anaknya. Sehingga kejadian seperti ini tidak terulang lagi.

“Kepada para orang tua, agar memberi edukasi tentang pergaulan bebas. Agar para remaja, tidak mengambil langkah yang berbahaya dalam menghadapi masalah, karena perbuatan aborsi tidak sesuai ketentuan, selain merupakan perbuatan pidana, juga membahayakan bagi ibu tersebut,” Himbaunya. (/Dyah)

Jakarta, Sulutnews.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Bareskrim Polri bersinergi melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat dalam kasus suap jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk. 

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengungkapkan penangkapan Bupati Nganjuk ini merupakan wujud sinergitas pertama kalinya KPK dan Polri dalam mengungkap perkara korupsi yang melibatkan kepala daerah.

"Ini pertama kali dalam sejarah KPK dan Bareskrim Polri bersinergi mengungkap kasus dugaan suap kepala daerah," kata Argo dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Selasa (11/5/2021).

Argo menjelaskan, lembaga antirasuah dan Korps Bhayangkara bersinergi mulai dari pelaporan, penyelidikan, pengumpulan data, sampai OTT bersama-sama.

"Sinergitas antar lembaga penegak hukum ini akan terus dilakukan dan dipertahankan agar jauh lebih baik lagi," ungkap jenderal bintang dua itu.

Diketahui, Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat ditetapkan sebagai tersangka setelah ditangkap dalam operasi tangkap tangan KPK bersama

Bareskrim Polri di Ngajuk, Jawa Timur, Senin (10/5/2021). Turut disita sejumlah uang.

Selain bupati, enam orang lainnya juga ditetapkan tersangka. Mereka adalah Camat Pace Dupriono (DR), Camat Tanjungnaom Plt. Camat Sukomoro Edie Srijato (ES), Camat Berbek Haryanto (HY), Camat Loceret Bambang Subagio (BS), mantan Camat Sukomoro Tri Basuki Widodo (TBW), dan Ajudan Bupati Ngajuk M. Izza Muhtadin.(/Dyah)