Hukum

Hukum (127)

MANADO, Sulutnews.Com - Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) tahun 2021 yang disampaikan oleh Pemprov pada Rapat Paripurna DPRD Sulut, Kamis (19/11/2020) dikritisi Fraksi Partai Golkar (FPG).

Saat menyampaikan pendapat umumnya FPG melalui juru bicara Cindy Wurangian memberikan sembilan catatan kritis yang diawali lewat jargon kampanue pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung Golkar di mimbar paripurna.

”Sulut nimbole bagini terus. Sulut harus bangkit dari keterpurukan,” tegas Wurangian sambil membeberkan catatan-catatan kritis, Pertama FPG mengharapkan di masa yang akan datang pihak eksekutif dapat menyerahkan materi Ranperda lebih awal, agar seluruh fraksi yang ada di DPRD bersama Anggotanya dapat mempelajari dengan seksama sehingga mampu memberikan sumbangsi, ide-ide, dan pemikiran yang matang, komprehensif dan integral demi kemajuan Sulut," lanjut Wurangian

Catatan Kedua, FPG mengingatkan pihak eksekutif soal postur APBD 2021 harus lebih banyak menyentuh dan berpihak kepada masyarakat. Karena sudah saatnya anggaran-anggaran yang sifatnya rutinitas apalagi seremonial, yang tidak memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dialihkan menjadi program dan kegiatan yang bisa menjawab jeritan tagis masyarakat sulawesi utara.

Juga terkait alokasi anggaran untuk bidang kesehatan cukup signifikan, yaitu sebesar Rp460 miliar lebih. “Olehnya harus dibarengi dengan pelayanan yang optimal. Karena dalam pengamatan di lapangan masih terjadi pengeluhan dari masyarakat ataupun para pasien terhadap pelayanan di pusat-pusat kesehatan dan juga ketersediaan obat-obatan,” kata dia.

FPG pun mengingatkan soal Kelapa, Pala, Cengkeh, Ternak Babi dan Ikan serta hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan yang mempunyai jasa begitu besar terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat sulut sejak dulu kala untuk terus dikembangkan.“ Apapun hambatannya, apapun rintangannya, Pemprop Sulut tidak boleh menyerah, tidak boleh berhenti berjuang mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi,” ungkap Wurangian.

FPG memandang perlu agar bantuan Pemprop kepada para petani, peternak, nelayan, juga pelaku UMKM dapat terus dikembangkan.“ Yang keenam, begitu banyak produk dari luar yang dengan mudah masuk ke pasar Sulut. sementara itu, produk-produk asli kita masih sering mendapat kendala untuk dipasarkan di luar Sulut, sekalipun masih dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. FPG mengingatkan pemerintah untuk dapat menseriusi, mencarikan solusi terhadap hal ini dan ini harus tergambar dan terukur dalam postur APBD 2021,” tegas wakil rakyat daerah pemilihan Kota Bitung itu.

Bidang pendidikan yang mendapatkan alokasi sebesar Rp1,4 triliun lebih juga tak luput , FPG memandang perlu untuk di anggaran tahun 2021 peralata-perlatan yang seimbang dengan kemajuan teknologi dunia diberikan kepada sekolah-sekolah sehingga proses belajar mengajar, baik secara fisik mapun secara virtual bisa membawa manfaat yang optimal. “Kedelapan, FPG mengingatkap Pemprop untuk tidak berhenti memberikan perhatian serius terhadap investasi terbaik kita, yaitu pendidikan yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat Sulut. Kami mengingatkan pemerintah untuk tetap mengalokasikan anggaran beasiswa bagi para pelajar kurang mampu secara ekonomi di semua tingkatan pendidikan, serta kesejahteraan para tenaga pendidik harus lebih diperhatikan,” tandasnya,

Catatan kritis kesembilan, FPG mengingatkan bahwa pada Bulan November saat pembahasan terkait feasibility study persiapan Kawasan Ekonomi Khusus di kota Bitung kiranya segera dituntaskan.“ Fraksi kami kala itu mengangkat filosofi Tionghoa yang berbunyi jika uang kecil tidak keluar maka uang besar tidak akan masuk. Menimba hikmah dari filosofi tersebut FPG memberikan dukungan penuh terhadap pengalokasian anggaran secara maksimal yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan untuk menunjang komitmen Pemerintah Propinsi dalam rangka menjadikan Sulut sebagai pintu gerbang di kawasan Asia Pasifik,” tutup Cindy.

Menanggapi Pemandangan Umum FPG, Pjs Gubernur, Agus Fatoni menyampaikan apresiasi atas saran dan tanggapan yang dibacakan Cindy. Ia mengaskan, bahwa pemerintah daerah dalam menyusun APBD 2021 mengutamakan kepentingan publik.

“Dan kegiatan runtin diletakkan seefektif dan efesien mungkin sesuai Permendagri 64/2020 tentang penyusunan APBD tahun 2021,” jawabnya.(josh tinungki)

Sebanyak 8,1 Kg Sabu dan 5.708 Butir Ekstasi Dimusnahkan Jajaran Ditresnarkoba Polda Jateng Pagi Ini

Semarang,Sulutnews.com - Pagi ini, Rabu (10/7/2020) Jajaran Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Jawa Tengah laksanakan pemusnahan barang bukti narkoba sebanyak 8,1 Kg sabu dan 5.708 butir ekstasi. Pemusanahan ini berdasarkan temuan kasus pada Senin (24/09/2020) lalu oleh 3tersangka  di depan Lapas Kedungpane, Ngaliyan, Semarang.

Turut serta dalam kegiatan pagi hari ini Dirresnarkoba Polda Jateng Kombes Pol Ignatius Agung Prasetyoko, Kepala BNN Jateng Brigjen Pol Benny Gunawan, Kabidhumas Polda Jateng Kombes Pol Iskandar Fitriana Sutisna, Irwasda Polda Jateng Kombes Pol Mashudi, dan Ketua DPRD Jateng Bambang Kusriyanto.

Pada saat penangkapan atas kerjasama antara petugas Lapas kelas I Kedungpane Kota Semarang dengan Ditresnarkoba Polda Jateng, di depan kantor Lapas kelas I Kedungpane Kota Semarang. Petugas menangkap CG dan didapati barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu berat brutto 101,3 gram.

CG menerangkan jika sabu tersebut milik saudara AS (DPO) yang disuruh untuk meletakan di depan Lapas kelas I Kedungpane Kota Semarang yang nantinya akan diambil oleh orang lain lagi.

"Ini sebagai pembuktian bahwa meski dalam disituasi Pandemi seperti sekarang Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah tidak lengah dalam memberantas peredaran narkoba di wilayah Jateng." ucap Kepala BNN Jateng Brigjen Pol Benny Gunawan. Rabu (10/7/2020)

"Siapapun yang terlibat dalam peredaran narkoba baik masyarakat maupun aparat akan di tindak tegas, kedepan petugas akan mengembangkan sistem deteksi dini dan daya tangkal pada peredaran dan penyalahgunaan narkoba dan meningkatkan sinergi para pemangku kepentingan." arahan Kapolda Jateng yang dibacakan Irwasda Jateng Kombes Pol Mashudi, Rabu (10/7/2020)

Tersangka CG mengaku mendapatkan sabu tersebut dengan cara mengambil di sebuah Hotel di Kota Semarang sebanyak 2 (dua) paket sabu masing masing @ + 100 gram. 1 (satu) paket sabu telah di letakan disuatu alamat daerah Plombokan, Kec. Semarang Utara sedangkan 1 (satu) paket sabu lainnya akan di letakan didepan kantor Lapas Kelas I Kedungpane Kota Semarang namun CG sudah ditangkap terlebih dahulu.

"Kami sangat mengapresiasi atas capaian Ditresnarkoba Polda Jateng, kami juga sedang mendorong pemerintah daerah mudah-mudahan bisa selesai tahun ini untuk Perda mengenai Narkoba." Ucap Ketua DPRD Jateng Bambang Kusriyanto

Barang bukti seberat 8,1 Kg sabu dan 5.708 butir ekstasi disita petugas guna pemeriksaan Laboratorium Forensik dan proses pembuktian di Pengadilan dan sisanya dimusnahkan.

 

"Dari Januari sampai sekarang sudah ada total 256 kasus yang diungkap Ditresnarkoba dengan peredaran paling banyak di Kota Semarang, Solo dan Jepara" Ungkap Dirresnarkoba Polda Jateng Kombes Pol Ignatius Agung Prasetyoko, Rabu (10/7/2020).

Tiga tersangka atas nama CG, AM dan AMQ diancam dengan Pasal 114 ayat 2 UU No. 35 Tentang Narkotika dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun.(*/Dyah)

TOMOHON, Sulutnews.Com -- Komitmen untuk menjembatani apa yang menjadi aspirasi masyarakat benar- benar direalisasikan oleh Anggota DPRD Sulut asal Daerah Pemilihan (Dapil) Minahasa - Tomohon Wenny Lumentut. Terbukti pada Senin (27/7/2020) dengan difasilitasi pemerintah Provinsi, Lumentut mensuport petani di puncak Wawo Tomohon dengan memberikan bantuan bibit jagung manis dan pembangunan Air bersi untuk mendorong peningkatan produksì pangan masyarakat. Penguatan pangan masyarakat harus terus ditingkatkan apalagi ditengah kondisi Pandemi Covid dan menyambut era baru dalam tujuan pemulihan ekonomi.

"Membantu petani lewat penyaluran Bibit bertujuan untuk lebih memperkuat hasil produksi petani, agar ketersediaan pangan masyarakat benar- benar terjaga, apalagi di situasi pandemi ini," kata Lumentut.

Ketua Fraksi Nyiur Melambai DPRD Sulut ini juga mengatakan potensi perkebunan Wawo sangat besar sehingga perlu terus didorong agar petani lebih termotivasi untuk menggarap lahan pertanian mereka." Penyaluran bibit dan pemngadaan sumber air adalah bentuk perhatian pemerintah Provinsi dibawah kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven OE Kandoiw, agar kendala yang sering dialami petani tidak lagi terjadi," tegas WL.

Pada kegiatan yang ditandai dengan penyerahan bibit jagung secara simbolis, juga disosialisasikan program asuransi bagi petani guna meminimalisasi resiko yang sering dialami petani.(josh tinungki)

Tomohon,Sulutnews.com - Sepandai–pandainya tupai melompat kini terjatuh pula, begitu pun yang dialami salah satu warga MP (24) warga kelurahan Tinoor 2  yang menjadi pelaku aniaya yang menggunakan senjata tajam, bersembunyi selama 9 bulan kini perbuatannya tercium Tim Buser Polres Tomohon yang di nakhodai Bripka Bima Pusung. Kamis 18 Juni 2020.

 Kejadian tersebut berawal karena korban RW (30) warga Tinoor satu Kec.Tomohon Utara  telah menghina tersangka, ketika pada waktu itu tersangaka sempat menanyakan kenapa sampai memfitnah tersangka, namun korban tidak merespon maka saat itu  tersangka menjadi marah dan langsung menikam korban berkali–kali di perut menggunakan pisau. Kejadian ini terjadi beberapa bulan yang lalu ,sabtu 14 september 2019. Setelah melakukan penikaman tersangka berpindah–pindah tempat tinggal menghindari petugas POLRI menangkapnya. Pada akhir bulan Mei 2020,tersangaka mengetahui keberadaan Tim Resmob tersangka langsung melarikan diri. Pada akhirnya awal bulan juni 2020 Tim Resmob mendapat informasi pelaku berada di rumah pacarnya di kel.Kaskasen Dua pada saat penggrebekan tersangka berhasil melarikan diri. Tim Resmob mendapat informasi di hari kamis 18 juni yang mana tersangka ada dirumah neneknya. Tim resmob pun lansung bergegas mendatangi rumah neneknya tersangka langsung diamankan, pada waktu di tanyakan barang bukti, tersangka mengatakan babuk pisau sudah hilang.’’Kata Pusung”

Tim Resmob lansung mengamankan tersangka, langsung di giring ke Polsek Tomohon Utara.

AKBP Bambang Ashari Gatot S.IK M,H melalui Paur Humas Jhon Rumagit  yang didampingi Kanit Resmob Bima Pusung membenarkan DPO yang merupakan resedivis kasus sajam.(/prise)

Tomohon,Sulutnews.com - Perbuatan yang tidak terpuji yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri. Tidak mampu menahan birahi, tergiur pula dengan anak gadisnya yang masih dibawah umur yang semestinya menjadi permata di keluarga kini masa depannya hancur karena di nodai oleh  ayahnya, Kamis,28 Mei 2020.

Sungguh malang nasib anak gadis ini sebut saja Rindu (16, nama samaran), kini harus mengalami Ketakutan dan Trauma, ini berawal ketika keluarga lain tidak berada dirumah Pelaku  JT (53) alias Koyo, yang adalah ayah dari Rindu, iblis pun merasuki pikiranya sehinnga tidak menahan birahinya, Rindu menjadi sasaran empuknya dan langsung dinodai. Tindakan dari kebejatan ayanhya itu telah dilakukan  secara berulang-ulang sejak tahun 2016 sampai dengan Maret 2020, di rumah pelaku dan korban. Tanpa di ketahui oleh ibunya, karna sudah mendapat ancaman dari ayahnya.

Gadis yang malang ini juga dapat perlakuan seperti yang di lakukan oleh ayahnya kini giliran Pamannya YLM alias anis  (70) melakukan aksi bejat sebanyak tiga kali pada bulan maret 2020. Dengan membujuk dan mengancam sehingga Rindupun layani dengan kepasrahannya.

Pada akhirnya kasus ini pun terbongkar dan di ketahui oleh ibunya dan tidak diterima oleh ibu korban dan langsung melaporkan peristiwa ini ke Team  Buser  yang dikomandai Bripka Bima Pusung.

Team Buserpun langsung merespon dan meninjak lanjuti laporan dan lanjut menuju ke TKP di Tombariri, kedua pelaku tersebut  bersembumnyi di perkebunan Ranotongkor. Setelah didapati kedua pelaku ini dengan tidak ada perlawanan, pelaku JT diamankan pukul 15.30 sedangkan  YLM diamankan pukul 16.30 Kamis, 28 Mei 2020.TEAM  Buserpun langsung mengamankan dan menggiring ke Mapolres  Tomohon.

Kapolres Tomohon AKBP Bambang Ashari Gatot S.IK,M.H dan Humas  Polres Tomohon Aiptu Jhon Rumagit membenarkan perkara tersebut.(Prise)

Tomohon,Sulutnews.com - Kepolisian Rsesort Tomohon (Polres) dibawah kepimpimpinan KAPOLRES kota Tomohon AKBP Bambang Ashari Gatot ,S.IK,M,H melalui Tim buser dan Kanit Reskrim Tomohon tengah mengamankan pelaku penganiyaan secara bersama –sama terhadap orang,Tempat kejadian tersebut di Perumahan Kelurahan  Paslaten kec.Tomohon Timur.Sabtu 23 Mei 2020.

Pada pukul 08.15 dini hari Team reskrim Tomteng mengamankan kedua pelaku yakni Nope ( 26) yang berada di pasar beriman Tomohon dan Ajir berada disalah satu rumah warga diWailan.

Dan di ketahui kejadian tersebut berawal dari sejak pada hari minggu 17 mei 2020 pelaku Nope bertengkar di TKP,pada waktu itu Korban FP melihat pelaku membuat keributan,fP sempat menegur pelaku agar tidak membuat keributan,malah sebaliknya terjadi adu mulut dengan si korban FP.Ketika korban berjalan kearah pelaku,saat itu juga Pelaku Nope langsung memukul menggunakan tangan terkepal denagn secara berulang-ulang sehingga sampai terkena pada bagian kepala korban.dan tiba-tiba datang pelaku Ajir ikut juga memukul korban dengan menggunakan pula tangan terkepal.dan selesainya memukul kedua pelaku tersebut meninggalkan korban di tempat TKP.

Peristiwa tersebut diketahui oleh Reskrim dan buser kemudian kedua pelaku langsung digiring dan di amankan di Mako Polsek Tomohon Tengah.

Untuk diketahui Peristiwa penganiyaan kedua Pelaku dibenarkan oleh Kapolsek Tomohon Tengah,Kanit Reskrim Ipda Simon Wandersteyd,dan kanit buser Bripka Bima Pusung.(prise)

Tomohon, Sulutnews.com - Team URC Totosik pada saat melaksanakan giat patroli di wilayah Kakaskasen II Kec. Tomohon Utara tepatnya di Alva midi Kakaskasen II mendapati sekelompok anak muda yang mencurigakan sementara nongkrong di parkiran Alva midi Kakaskasen II, Team URC Totosik  selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap anak anak muda tersebut.Selasa,19 Mei 2020.

Sesuai dengan informasi yang ada,tuk mengetahui  Identitas anak anak muda tersebut yakni :

Nama : Pr. Christa Kumesan

Umur : 20 Tahun

Agama: Protestan

Pekerjaan: Swasta

Alamat : Kel. Wanea Lingk. 3 Kota Manado

 

Nama : Pr. Bunga CA (nama samaran)

Umur : 16 Tahun

Agama : Protestan

Pekerjaan : Tiada

Alamat : Kel. Teling Atas Lingk. 8 Kota Manado

 

Nama : Lk. Ostraldo Palit

Umur : 21 Tahun

Agama : Kristen

Pekerjaan : Tiada

Alamat : Kel. Bumi Nyiur Lingk. 5 Kec. Wanea Kota Manado

 

Nama : Lk.Nyong JK(nama samaran)

Umur :  18 Tahun

Pekerjaan : Tiada

Agama : Kristen Protestan

Alamat : Kel. Teling tingkulu lingk. 4 Kota Manado

 

Nama : Lk. nyong ART (nama samaran)

Umur : 17 Tahun

Agama : Kristen

Pekerjaan : Tiada

Alamat : Kel. Bumi Nvyiur Lingk. 5 Kec. Wanea Kota Manado

 

Nama : Lk. Tino Damengsina

Umur : 19 Tahun

Agama : Kristen

Pekerjaan : Sopir

Alamat : Kel. Bumi Nyiur Lingk. 5 Kec. Wanea Kota Manado

Dengan berdasarkan kronologi yang ada dimana pada saat sedang dilakukan pemeriksaan Team URC Totosik merasa curiga dengan gelagat para anak muda tersebut sehingga Team URC Totosik memeriksa barang bawaan mereka berupa HP, setelah diperiksa ternyata ditemukan aplikasi michat di 2 unit HP milik dari Pr. Christa Kumesan dan Lk. Ostraldo Palit yang mana aplikasi michat tersebut digunakan untuk melakukan prostitusi online dan di temukan berupa chatingan - chatingan untuk menjajakan diri dari Pr. Christa Kumesan. Selanjutnya Team URC Totosik mengintrogasi para pelaku tersebut :

Dan menurut keterangan dari Pr. Christa Kumesan menerangkan bahwa benar yang bersangkutan memakai aplikasi michat untuk melakukan kegiatan prostitusi olnine, adapun modus operandi yang dilakukan yakni saat akan melakukan prostitusi online mereka tidak stay/tinggal di hotel/penginapan namun mereka menunggu di kendaraan, apabila ada pelanggan yang terhubung via aplikasi michat terlebih dahulu terjadi transaksi besaran harga bookingan setelah ada kesepakatan selanjutnya  menentukan tempat untuk bertemu.

Team URC Totosik pun  selanjutnya mengamankan dan membawa pr. Christa Kumesan dan rekan2 nya ke Mapolsek Tomohon Utara beserta barang bukti berupa 3 unit HP yang digunakan untuk melakuka  prostitusi online via michat, 1 unit kendaraan R4 DB 1927 LD serta 1 kotak alat kotrasepsi (kondom) yang di trima oleh anggota piket Polsek Tomohon Utara. Situasi sampai dengan saat ini tetap aman dan terkendali. (Prise)

Manado, Sulutnews.com - Pengesahan Kesepakatan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrat Bersih Melayani) di Lingkungan Pengadilan Tinggi Negeri Manado berlangsung lancar, Kamis (9/1) bertempat di Ruang Serba Guna PTN Manado.

Ketua Pengadilan Negeri Manado Lukman Bachmid yang dihubungi sulutnews.com usai mengadiri acara tersebut menjelaskan pengesahan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM bertujuan menciptakan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat pencari keadilan dengan birokrasi yang bebas korupsi.

"Supaya lebih meningkatkan pelayanan lebih baik kedepannya kita canangkan Zona Integritas WBK dan WBBM," kata Lukman Bachmid di ruang kerjanya, Kamis (9/1).

Ia mengatakan pula Menpar RB meminta seluruh jajaran dan stakeholder bersama-sama membenah diri pada tahun 2020.

Khususnya di Jajaran Pengadilan Negeri Manado kini bersedia diuji dan diaudit guna mentaati seluruh progres negara, untuk menciptakan birokrasi yang bersih dan bebas korupsi.

Tahun 2019 Pengadilan Negeri di Manado bahkan di provinsi Sulawesi Utara baru sampai pada tingkat penilaian saja. Tahun ini, kata dia, mereka akan berusaha mendapatkan sertifikasi atau Seti WBK dan WBBM

Hakim yang selalu peduli dengan persoalan rakyat ini mengatakan kesepakatan Zona Integritas WBK dan WBBM tahun ini masih sama dengan tahun sebelumnya yang disahkan diantaranya Zona Penetapan Integrias Sumber Daya Manusia (SDM) di seluruh jajaran PTN dan PN. (*/yayuk)

Jakarta, Sulutnews.com - Hakim Pengadilan Negeri Denpasar menolak semua eksepsi (nota keberatan) Terdakwa pemilik Hotel Kuta Paradiso, Bali, dalam sidang yang digelar di Denpasar, Rabu (27/11/2019).

"Menolak semua eksepsi Terdakwa dan lanjut sidang tanggal 3 Desember 2019 dengan agenda menghadirkan 2 saksi" kata Ketua Majelis Hakim Sobandi, Rabu (27/11/2019). Saksi yang akan dihadirkan oleh JPU adalah saksi korban (TW) & saksi pelapor (Desrizal)

Sehari sebelumnya, Selasa (26/11/2019) ketua JPU I Ketut Sujaya juga menolak semua eksepsi yang diajukan oleh bos Hotel Kuta Paradiso.  Sidang kasus penipuan dan pemalsuan akta otentik yang dilaporkan Tomy Winata (TW) terhadap bos Hotel Kuta Paradiso Harjanto Karyati

Hakim dan JPU menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh terdakwa. JPU beralasan bahwa surat dakwaan telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap tentang tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dengan menyebutkan waktu, tempat tindak pidana itu dilakukan sesuai dengan pasal 143 ayat 2 huruf b KUHAP. 

"Waktu dan tempat tindak pidana itu yakni Senin tanggal 4 November 2011 di Kantor Notaris I Gusti Ayu Nilawati dengan alamat di Jl Raya Kuta No 87," ujar Jaksa Sujaya.

Dalam eksepsi juga disampaikan tentang hak membuat laporan dari Tomy Winata. Menurut JPU, laporan yang dibuat sudah dilakukan sesuai dengan pasal 108 ayat 2 KUHAP. Tomy Winata adalah orang yang memiliki hak untuk membuat laporan karena dirinya telah menjadi saksi korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. TW adalah kreditur PT GWP yang menggantikan kedudukan Bank CCBI sangat berkepentingan karena akibat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa maka aset yang digunakan oleh terdakwa sebagai jaminan dialihkan ke orang lain secara tanpa hak dan melawan hukum. Bahkan, peristiwa pidana yang dilaporkan itu tidak hanya merugikan TW tetapi juga merugikan kreditur lainnya seperti Gaston, Alfort dan KP2LN

Eksepsi juga mempersoalkan hak tagih oleh BPPN. Kronologis yang dijelaskan dalam eksepsi sangat tidak sesuai dengan fakta yang ada dalam dakwaan.

"Makanya kami memohon agar majelis hakim menolak semua eksepsi terdakwa," ujarnya.

JPU mendakwa Harijanto dengan dakwaan alternatif. Bahwa Harijanto Karjadi selaku Direktur PT Geria Wijaya Prestige/GWP (Hotel Kuta Paradiso) turut terlibat dan menyetujui pemberian keterangan palsu dalam akta otentik gadai saham. Sehubungan peristiwa pengalihan saham dari Hartono Karjadi kepada Sri Karjadi dalam RUPS tanggal 14 November 2011.

Akibat peristiwa tersebut, Tomy Winata selaku korban yang juga pelapor, dirugikan lebih dari 20 juta dolar AS.

 "Terdakwa melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan, atau menyuruh memasukan keterangan palsu, ke dalam suatu akte outentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akte itu. Seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran,” kata jaksa.(/Mercys)

Jakarta, Sulutnews.com -  Kuasa hukum Tomy Winata (TW),  Maqdir Ismail, menilai eksepsi pemilik PT Geria Wijaya Prestige (GWP) atau Hotel Kuta Paradiso Bali, Harijanto Karjadi sebagai terdakwa, dinilai tidak masuk logika hukum dan tidak cermat. Pernyataan ini merupakan tanggapan Maqdir mengenai eksepsi terdakwa dalam persidangan pidana di  Pengadilan Negeri Denpasar, Bali, Selasa (19/11) lalu.

“Kronologis yang disampaikan dalam Nota Keberatan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi karena piutang yang dialihkan oleh BPPN kepada PT Millenium Atlantic Securities (MAS) hanyalah tiga piutang dari kreditur yang berada di bawah Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yaitu Bank PDFCI, Bank Rama, dan Bank Dharmala,” kata Maqdir, Jakarta, Minggu (24/11).

Maqdir mengatakan, kliennya membuat laporan karena telah menjadi korban tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.  Kliennya, selaku kreditur PT GWP -(yang menggantikan kedudukan Bank CCBI) memiliki kepentingan. Itu karena, kata dia, akibat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, aset yang dipergunakan sebagai jaminan hutang menjadi hilang atau berkurang. Akibatnya, kliennya mengalami kerugian sekitar 20 juta dollar Amerika Serikat (AS)

"Sehingga, laporan yang dibuat oleh klien kami telah memenuhi pengertian Pasal 108 ayat (1) KUHAP jo Pasal 1 angka 24 KUHAP tersebut.

Perihal Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) menyebutkan BPPN  hanya mengambil alih piutang dari 3 kreditur yang berada di bawahnya, yaitu PT Bank Dharmala, PT Bank PDFCI, dan PT Bank Rama, sedangkan di dalam Lampiran 3 (Daftar Harga Pembelian Piutang) disebutkan piutang yang dialihkan oleh BPPN kepada MAS adalah piutang Bank Dharmala, Bank PDFCI dan Bank Rama," paparnya.

Menurut dia, surat dari Tim Pemberesan BPPN pada 2004 perihal status penanganan BPPN Tmterhadap PT. GWP yang ditujukan kepada PT Bank Danamon Tbk. selaku Agen Sindikasi dengan jelas menyatakan, hak tagih BPPN (eks. Bank Dharmala, Bank Rama dan Bank PDFCI) telah dialihkan kepada MAS. Surat itu, ujar dia, ditandatangani oleh Wakil Ketua Pokja Penanganan Masalah Hukum Team Pemberesan BPPN Robertus Bilitea.

“Klaim terdakwa bahwa kesepakatan Bersama tanggal 8 November 2000 merupakan pengalihan seluruh piutang kreditur sindikasi kepada MAS dari BPPN merupakan klaim yang sama sekali tidak mempunyai dasar landasan hukum dan fakta,” ujar advokat senior nasional ini.

Maqdir meyakini, alasan pengalihan ini tidak mempunyai landasan hukum, yakni mufakat itu hanya kesepakatan agar BPPN melakukan penagihan terhadap PT GWP, bukan melakukan penjualan piutang, dan untuk melakukan penagihan,  BPPN harus mendapatkan surat kuasa khusus dari kreditur sindikasi lainnya, yaitu PT. Bank Multicor, PT. Bank Arta Niaga Kencana, Tbk, PT. Bank Finconensia, PT. Bank Indovest, Tbk (Dalam Likuidasi). Surat kuasa itu, kata dia, pada akhirnya tidak pernah dibuat oleh 4 kreditur tersebut.

Maqdir menjelaskan, perihal gugatan kliennya terhadap PT. GWP terkait dengan wanprestasi,  itu tidak ada relevansinya dengan perkara/laporan pidana tentang memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik (Pasal 266 KUHP) dan penggelapan sertifikat tanah yang dipergunakan sebagai jaminan hutang (Pasal 372 KUHP) sehingga perkara pidana tidak berkaitan dengan sengketa kepemilikan.

“Adanya perkara perdata yang diajukan oleh klien kami terhadap PT. GWP tidak dapat dipergunakan sebagai alasan untuk menghentikan atau menunda proses pidana karena gugatan yang diajukan tidak menyangkut mengenai sengketa kepemilikan. Dalam perkara pidana ini juga tidak menyangkut mengenai sengketa kepemilikan, tetapi mengenai memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik dan penggelapan sertifikat tanah yang dipergunakan sebagai jaminan hutang. Jadi, dalil adanya pre-judicial geschil yang diajukan oleh Terdakwa sama sekali tidak berdasar,” papar Maqdir.

Dia menambahkan, terhadap proses pidana yang sedang berlangsung ini, pihak terlapor Hartono Karjadi (kakak Harijanto Karjadi) sebenarnya telah melakukan Praperadilan di PN Jakarta Selatan September 2018 lalu terhadap Kapolri Cq. Kapolda Bali Cq. Direskrimsus Polda Bali. Namun, hukum memutuskan menolak pemohon Hartono Karjadi cs dan memenangkan Polda Bali (100/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel. tgl 17 September 2018). 

"Dalam Praperadilan tersebut juga disampaikan terkait legal standing Tomy Winata dan adanya laporan polisi di Direktorat Pidum Bareskrim Polri, namun diputuskan bahwa tidak ada hubungannya dan relevansinya terhadap tindak pidana yang sedang berjalan saat ini," kata dia.(/Mercys)