Kuasa Hukum : VAP Tidak Pernah Mengembalikan Kerugian Negara?

Written by  Adrianus RP Apr 12, 2021

Pertanyakan Penyidik Kenapa Tidak Menggunakan Hasil Audit BPKP

Manado,Sulutnews.com - Mantan Bupati Minahasa Utara Periode  2016-2021 Vonnie Anneke Panambunan (Akrab disapa VAP) diduga melakukan korupsi proyek pemecah ombak atau penimbunan pantai di Desa Likupang II tahun anggaran 2016 pada BPBD Minahasa Utara.

Dalam kasus ini, Kuasa Hukum VAP Muhamad Ridwan saat menggelar jumpa pers dengan awak media  di Kompleks Pengadilan Negeri Manado Senin (12/4) siang tadi mengatakan, bahwa pokok permohonan setelah dipelajari menyatakan keterlibatan VAP dalam perkara ini belum jelas.

Menurut Muhamad Ridwan,  Penyidik itu menggunakan perhitungan BPKP untuk menilai adanya kerugian keuangan pada proyek pemecah ombak, padahal BPK sudah pernah melakukan hasil penelitian, jadi BPK sudah mengeluarkan hasil audit kenapa penyidik tidak menilai hasil pemeriksaan BPK dia malah buat bukti sendiri, kenapa begitu," ucap Ridwan.

Dikatakan Muhamad Ridwan, penyidik malahan telah membuat bukti baru dengan melakukan kerjasama dengan Universitas Politeknik Negeri Manado dan diserahkan pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

"Tugas penyidik itukan cari bukti, bukan bikin bukti dan dua alasan ini yang sedang kami uji disini dan katanya ikut menikmati kerugian negara," ungkap Ridwan yang kembali mempertanyakan hal ini.

Menurutnya, VAP Dalam hal ini tidak pernah mengembalikan uang seperti yang diberitakan beberapa media sebelumnya.

"Siapa yang mengembalikan Ibu VAP tidak pernah mengembalikan itu secara fisik,  secara hukum silahkan dilihat administrasinya apakah Ibu VAP  mengembalikan kerugian keuangan negara," tukasnya.

Sementara itu praktisi hukum Sonny Wuisan, SH.,MH.,CLA.,CRA.,CTL dalam kesempatan dengan sejumlah Wartawan menuturkan bahwa untuk menilai sesuatu hal yang dianggap telah merugikan keuangan negara selalu harus berdasarkan hasil dari pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Kalau sudah ada hasil temuan yang dikeluarkan BPK tentu tidak bisa lagi ada temuan dari lembaga lain yang terkesan menganulir produk yang sudah dikeluarkan BPK dan jika terjadi hal seperti itu akan terkesan ada kejanggalan," beber Wuisan.

Wuisan juga menambahkan bahwa dalam menangani satu permasalahan seharusnya tidak ada tumpang tindih karena telah dilakukan MOU dengan salah satu lembaga pemerintah yang bernama Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

 

"Kalau ada institusi yang diberikan kewenangan memeriksa satu permasalahan dan dinilai oleh institusi pemerintah yang lain wah celaka, kita ini ada di negara hukum," tegas Wuisan.

Sebelumnya Vonnie Anneke Panambunan (VAP) telah ditetapkan sebagai tersangka, dalam kasus dugaan korupsi proyek pemecah ombak di Likupang, Minut.

Diketahui, status hukumnya sudah dinaikkan penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara (Sulut). Status tersangka ini dibeber Kejati Sulut, dalam press rilis yang dipimpin Kajati Sulut Dita Prawitaningsih SH MH, 17 Maret 2021. Sebelumnya VAP masih berstatus sebagai saksi.

Diketahui, VAP telah mengembalikan kerugian negara terkait kasus dugaan korupsi proyek pemecah ombak di Likupang, Minut. Uang sebesar Rp4,2 miliar tersebut telah diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara (Sulut), dan dalam status pengawasan penyidik.

Uang tersebut juga diperlihatkan ke awak media oleh Kajati Sulut Dita Prawitaningsih didampingi pimpinan lainnya, "Kajati Sulut, A Dita Prawitaningsih mengatakan  pengembalian tersebut atas inisiatif VAP dan masih ada selisih sekitar Rp2,5 Miliar yang harus dipertanggungjawabkan. (Adrian)

Last modified on Monday, 12 April 2021 14:10