Advertorial

Advertorial (60)

Manado, Sulutnews. Com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi  Sulawesi Utara peduli Masyarakst dengan menggelar kegiatan penyaluran bantuan langsung kepada warga yang terdampak akibat wabah virus Covid 19

Mulai dari Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw yang menyalurkan bantuan berupa Alat Pelindung Diri (APD) juga sembako dan penambahan nutrisi disejumlah Rumah Sakit serta masyarakat terdampak wabah Covid 19 juga penyemprotan Disinfektan dirumah rumah ibadah yang ada di Kota Manado." Penyaluran bantuan sebagai bentuk keprihatinan kepada masyarakat yang terdampak wabah Covid-19," kata Angouw.

 

Juga kegiatan penyaluran bantuan juga dilakukan oleh Wakil Ketua DPRD James Arthur Kojongian, yang turut peduli kepada warga yang  di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan dan Wilayah Kabupaten Mitra, yang terdampak wabah virus Covid 19."Bantuan diserahkan langsung kepada masyarakat, dan diharapkan bisa membantu," ungkap JAK saat menyerahkan bantuan kepada salah satu sopir Angkot.

 

Sementara Ketua Fraksi PDIP Rocky Wowor juga menggelar kegiatan penyaluran bantuan APD di seluruh Rumah Sakit dan Puskesmas di Wilayah Boong Raya, juga pedagang yang berjualan di beberapa pasar yang ada di Bolmong. "Penyerahan bantuan dipercayakan kepada team kerja, dan ini dapat dimanfaatkan untuk memproteksi diri dari penyebaran Virus Covid-19," kata Wowor.

 

Penyerahan bantuan bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 dilakukan oleh Ketua Fraksi Nyiur Melambai DPRD Sulut Wenny Lumentut di Wilayah Kota Tomohon, dengan menyalurkan APK di dua Rumah Sakit, Polres juga kepada masyarakat di ruas jalan protokol di Kota Tohon, juga bantuan sembako, kepada Sopir Angkot, Ojol, dan masyarakat terdampak Covid-19.

 

Sementara itu Anggota Komisi IV Melky Jakhin Pangemanan juga menggelar kegiatan penyerahan bantuan APK, Sembako kepada masyarakat yang ada di Minahasa Utara, serta melakukan penyemprotan Disinfektan di rumah-rumah penduduk."Penyaluran bantuan bertujuan membantu masyarakat yang sampai saat ini terus berharap agar wabah Covid-19, cepat selesai agar kembali dapat melaksanakan aktifitas," kata MJP.

 

Kegiatan penyaluran bantuan dari Pimpinn dn Anggota DPRD Sulut ini didedikasikan untuk membantu masyarakat Sulut lewat Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing Anggota dengan menggunakan dan pribadi. (/Josh/Advetorial)

Manado, Sulutnews.com - Ibadah syukur empat tahun kepemimpinan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven O.E. Kandouw digelar di Auditorium Malapus Kantor Gubernur, Rabu (12/02/2020) berlangsung khidmat.

Ibadah yang dipimpin Pdt. ML Rindengan ini turut dihadiri Ketua Penggerak Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Sulut Rita Maya Dondokambey-Tamuntuan, Wakil Ketua TP-PKK Kartika Devi Kandouw-Tanos, Sekdaprov Edwin Silangen, seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD), ASN dan THL di lingkup Pemprov Sulut.

Gubernur Olly dalam sambutannya mengatakan, empat tahun kepemimpinan ODSK di Sulut merupakan kasih dan berkat Tuhan yang perlu dijawab dengan kerja dan karya yang semakin paripurna.

“Sudah tahun keempat ODSK memimpin, sebagai orang yang percaya apa yang kita buat harus kita syukuri terus agar Tuhan selalu menyertai,” kata Olly.

Olly menuturkan kepemimpinan Daud yang disampaikan sebelumnya dalam materi khotbah Pdt. ML Rindengan bahwa kunci utama keberhasilan kepemimpinan adalah kebersamaan.

“Bagaimana kepemimpinan itu berhasil jika kita selalu bersama. Mari bersama-sama membangun Sulut. Ini juga komitmen kami dalam menjalankan pemerintahan,” ungkap Olly.

Disamping itu, Gubernur Olly juga berharap kepada seluruh ASN untuk bekerja giat mendukung optimalnya pembangunan daerah demi kesejahteraan masyarakat Sulut.

“Seperti baterai alkaline yang memiliki daya tahan lama dan dapat digunakan terus-menerus, saya harap semuanya dapat bekerja optimal bagi masyarakat Sulut,” tandas orang nomor satu di Sulut ini.

Lebih lanjut, Gubernur Olly menerangkan, semua pencapaian yang diperoleh hingga kini karena dukungan segenap komponen masyarakat Sulut terhadap visi dan misi Pemprov Sulut yang ditetapkannya bersama Wagub Kandouw diawal kepemimpinan ODSK pada tahun 2016.

Diketahui, visi tersebut adalah terwujudnya Sulawesi Utara berdikari dalam ekonomi berdaulat dalam pemerintahan dan politik, serta berkepribadian dalam berbudaya.

Untuk mewujudkan visi bumi nyiur melambai itu ditopang melalui 7 Misi sebagai berikut :

  1. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan memperkuat sektor pertanian dan sumber daya kemaritiman, serta mendorong sektor industri dan jasa.
  2. Memantapkan SDM dan berdaya saing.
  3. Mewujudkan Sulut sebagai destinasi investasi pariwisata yang berwawasan lingkungan.
  4. Mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang tinggi, maju dan mandiri.
  5. Memantapkan pembangunan infrastruktur berlandaskan prinsip pembangunan berkelanjutan.
  6. Mewujudkan Sulut sebagai pintu gerbang Indonesia di kawasan timur.
  7. Mewujudkan Sulut yang berkepribadian melalui tata kelola pemerintahan yang baik.

Terbukti, visi dan misi tersebut mampu mendorong pembangunan Sulut di berbagai sektor.

Dalam kurun waktu 4 tahun kepemimpinan ODSK, keamanan dan kerukunan di daerah senantiasa stabil, dimana berdasarkan hasil survey terakhir dari Kementerian Agama RI, indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) Sulawesi Utara berada pada peringkat ke-4 dari 34 Provinsi di Indonesia.

Keamanan dan kerukunan adalah modal dasar dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan sehingga harus terus dipertahankan.

Disamping itu, jika dilihat secara makro, perkembangan Sulut menunjukan progres yang positif. Pertumbuhan ekonomi daerah dari tahun 2016 hingga tahun 2019 selalu berada diatas 6% dan juga berada diatas diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.

Capaian yang paling signifikan yang telah mampu ODSK torehkan selama 4 tahun ini, adalah penurunan angka kemiskinan melalui program Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (ODSK). Diawal kepemimpinan ODSK, kemiskinan di Sulawesi Utara berada pada angka 8,98%. Sampai akhir tahun 2019, kita berhasil menurunkan 1 digit angka kemiskinan di daerah ini hingga mencapai 7,51%.

Penurunan angka kemiskinan telah menjadikan program ODSK mendulang sukses, dimana program ODSK telah menerima penghargaan TOP 99 Inovasi Pemerintah Daerah, serta Penghargaan Adhi Purna Prima Award, sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah se-pulau Sulawesi.

Terkait penghargaan, masyarakat juga patut berbangga karena buah dari upaya kita mengendalikan inflasi dan gejolak harga di daerah, telah turut menjadikan Sulut ditetapkan sebagai salah satu Provinsi terbaik di Indonesia dalam hal pengendalian inflasi daerah.

Secara year on year, Inflasi di Sulawesi Utara pada akhir tahun 2019, masih terkendali dan sesuai dengan target Provinsi dan Nasional, yakni 3%.

Kemudian, ODSK juga mampu meningkatkan dan mempertahankan IPM di daerah ini, dari angka 71,05 di tahun 2016 menjadi 72,20 pada tahun 2019. Bahkan Nilai Tukar Petani (NTP) kita terus mengalami peningkatan, terlebih Nilai Tukar Nelayan (NTN) yang sudah diatas 100%.

Berkat intervensi pasar yang bersama-sama kita usahakan, harga kopra saat ini naik dari Rp.5000/Kg menjadi Rp.8000/Kg. Selain itu, progres pembangunan sektor pariwisata Sulut Kita juga patut bersyukur terus menunjukan peningkatan yang signifikan. Sarana dan prasarana pendukung di sektor pariwisata harus terus dibenahi, terlebih pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Likupang yang telah ditetapkan sebagai salah 1 dari 5 destinasi super prioritas di Indonesia.

ODSK masih sangat membutuhkan dukungan penuh dari seluruh lapisan masyarakat agar pembangunan di Sulawesi Utara terus berjalan optimal. Mari kita terus bersinergi, kita lahirkan inovasi-inovasi konstruktif, kita hasilkan terobosan-terobosan dan lompatan-lompatan strategis untuk memacu berbagai sektor pencapaian yang ada, dan membawa Sulut semakin hebat lagi.

Sementara itu, dalam acara peringatan empat tahun kepemimpinan yang digelar pada malam hari di Graha Gubernuran Bumi Beringin, Gubernur Olly didampingi Wagub Kandouw ikut menyerahkan bantuan dari Pemprov Sulut berupa uang hibah sebesar Rp. 5,8 miliar dengan daftar rincian penerima yaitu MUI Sulut Rp. 500 juta, Walubi Sulut Rp. 200 juta, Keuskupan Manado Rp. 1 miliar, Muhammadiyah Sulut Rp. 500 juta, Matakin Sulut Rp. 100 juta, GMIST Rp. 500 juta, NU Sulut Rp. 500 juta, sinode GMPU Sulut Rp. 500 juta, Karang Taruna Sulut Rp. 1 miliar, KGPM Rp. 500 juta, sinode GMIBM Rp. 500 juta.

Olly juga ikut menyerahkan santunan jaminan kematian bagi pekerja sosial keagamaan di Sulut sebesar Rp. 42 juta.

Selain itu, dalam acara yang juga dihadiri jajaran Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat dan ribuan warga Sulut ini juga dilakukan penyerahan buku empat tahun kepemimpinan ODSK oleh Sekdaprov Edwin Silangen kepada Gubernur Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw. Buku tersebut juga dibagikan kepada sejumlah tamu yang menghadiri acara empat tahun kepemimpinan ODSK.

Keberhasilan membangun Sulut itu semua karena dukungan dan doa dari masyarakat Sulut di 15 Kabupaten dan Kota. Prestasi ini juga karena sinergitas dengan pemerintah pusat dan daerah. Ia berharap hingga akhir masa jabatan lima tahun dukungan tetap dilakukan karena ada beberapa program pembangunan yang akan dilakukan tahun ini terutama jalan tol Minut Minahasa ke Minsel. Dan KEK Pariwisata Likupang dan juga sektor lainnya.

Menurutnya kedepan program pemerintah itu untuk kesejahtraan rakyat dan kemiskinan itu harus kita berantas semua. Rakyat harus sejahtra karena itu banyak program yang kita akan bangun untuk kesejahteraan rakyat. Acara syukuran 4 Tahun kepemimpinannya dilanjutkan di Wismanegara Bumiberingin.(/Putra)

Manado, Sulutnews.Com - Untuk lebih memantapkan pelaksanaan tugas pokok DPRD Sulut tahun 2020, Komisi - Komisi di DPRD Sulut mulai mengintensifkan berbagai agenda kerja. Pada 20 Januari 2020, mulai pukul 08:00 wita bertempat di Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Foto :RDP Komisi I DPRD Sulut dengan Sekertaris Propinsi Sulut

"RDP dilaksanakan sebagai tindak lanjut konsultasi komisi 1 dengan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan terkait tapal batas wilayah Bolmong dan Bolsel karna berdampak pada terhentinya dana bagi hasil dari pemerintah pusat untuk 2 Kabuoaten ini," kata Vonny Paat, Ketua Komisi I.

Foto : RDP Komisi IV dengan BPJS Ketenaga kerjaan

Hal yang sama juga dilaksanakan oleh Komisi IV Bidang Kesra yang menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan BPJS Ketenagakerjaan, pada Senin (20/01/ 2020),sehubungan dengan aspirasi buruh yang merasa pelayanan BPJS dianggap kurang dan tidak Proaktif dalam menjembatani aspirasi mereka."DPRD Sulut mensupport semua aspirasi yang masuk bahkan mendesak pihak BPJS untuk dapat mengkaver apa yang menjadi tuntutan para buruh." kata Brian Woworuntu Ketua Komisi IV DPRD Sulut.

Foto : Rapat Panitia Khusus (Pansus) tatib DPRD Sulut

Sementara itu Panitia Khusus (Pansus) pembahas Tata Tertib DPRD Sulut juga telah memulai rapat pembahasan guna menuntaskan Perda Tatib yang belum selesai dibahas.", Rapat Pansus Tatib DPRD digelar untuk membahas agar draf Tatib sudah bisa ditetapkan," ungkap Boy Tumiwa, Ketua Pansus Tatib DPRD Sulut.

Foto : Richard Sualang

Beberapa hal yang menjadi perjuangan bagi masyarakat yakni dalam pembahasan Komisi IV sebagaimana diusulkan oleh Anggota Komisi Richard Sualang yang berharap agar iuran BPJS bagi pekerja sosial keagamaan dapat Dinaikkan sehingga uang pertangungan naik sehingga dapat bermanfaat bagi peserta.

Foto : Boy Tumiwa

Begitu juga dalam pembahasan tatib yang timbul dinamika untuk menyamakan persepsi agar aspirasi dari Anggota Dewan yang selama ini merasa tidak terakomodir agar dimasukan lewat kesepakatan dengan Badan Anggaran.(/Josh Tinungki)

Juga Paripurna Laporan Hasil Reses 2019

Manado, Sulutnews.com - Pasca libur Natal dan Tahun Baru, DPRD Sulawesi Utara memulai agenda kerja tahun 2020 dengan menggelar rapat paripurna perdana, Selasa (07/01/2020).

Adapun agenda rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Sulut, Andrei Angouw dan didampingi tiga Wakil ketua, yakni Victor Mailangkay, James A Kojongian serta Billy Lombok itu adalah Penutupan Masa Persidangan Terakhir Tahun 2019 sekaligus Penyampaian Laporan Kinerja Alat Kelengkapan Dewan, serta Penyampaian Laporan Pelaksanaan Reses Terakhir Tahun 2019 dan Pembukaan Masa Persidangan Pertama Tahun 2020 serta Penetapan Rencana Kerja DPRD Propinsi Sulut Tahun 2020.

 

Rapat Paripurna diawali dengan pengantar Ketua DPRD Sulut diawal kerja-kerja politik DPRD Sulut tahun 2020 ini, sekaligus menyampaikan ucapan Selamat Natal dan Tahun Baru bagi semua anggota DPRD dan para undangan yang hadir.

Untuk laporan kinerja pimpinan DPRD, Banmus dan Banggar diserahkan oleh Wakil ketua James A Kojongian, Bapemperda oleh Richard Sualang dan BK oleh Sandra Rondonuwu.

Agenda selanjutnya adalah penyampaian laporan pelaksanaan hasil reses oleh tiap daerah pemilihan (Dapil). Dapil Bitung-Minut oleh Fabian Kaloh, Dapil Manado oleh Amir Liputo, Dapil Nusa Utara Winsulangi Salindeho, Dapil Minsel-Mitra oleh Boy Tumiwa, Dapil Bolmong Raya oleh I Nyoman Sarwah dan Dapil Minahasa-Tomohon Careig Naichel Runtu.

Rapat Paripurna diakhiri dengan sambutan Gubernur yang disampaikan oleh Wakil gubernur Steven Kandouw. Dalam sambutannya, Wagub menggarisbawahi laporan AKD dan Hasil Reses sekaligus menyampaikan program Pemprop kedepan secara informatif dan memotivasi.

Hadir dalam rapat Paripurna ini Wagub Sulut Steven Kandouw, Pimpinan dan Anggota DPRD yang terhormat, Forkopimda, Sekprop Edwin Silangen dan jajaran pejabat eselon serta Sekretaris DPRD Glady Kawatu, dan para undangan lainnya. (*/Josh Tinungki)

Manado, Sulutnews. Com - Badan Kehormatan (BK) DPRD Sulawesi Utara menjadi tuan rumah pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) terkait pembuatan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD. Pada  kegiatan yang dibuka pelaksanaanny oleh Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw bertempat di Ruang Rapat serba guna Gedung Cengkih, Jalan Manado-Bitung, Kairagi, Manado, Selasa (19/11/2019), diikuti oleh Pimpinan dan Anggota BK DPRD Kabbupaten Kota se Sulawesi Utara.

 

Rapat yang dihadiri juga Wakil Ketua  DPRD Sulut James Arthur Kojongian dan Ketua Badan Kehormatan Sandra Rondonuwu serta para pimpinan dan anggota DPRD kabupaten/kota tersebut, mendapat apresiasi dimana momentum tersebut menjadi sarana untuk saling memberikan pendapat dan masukan untuk menyatukan persepsi dalam menyusun kode etik dan tata tertib DPRD.


 

" DPRD memang harus berkoordinasi, supaya masukan aspirasi pokok pikiran yang bukan tupoksi DPRD Kabupaten/kota bisa sampai ke Provinsi, begitu sebaliknya." kata Angouw saat menyampaikan sambutannya

 

Juga dikatakan Bendahara DPD PDIP Sulut ini, Kegiatan Rakor BK, selain memperkaya pengetahuan lewat inovasi, tapi juga membuka networking dan pertemanan antara Anggota DPRD

 

"Pesan saya, torang sama-sama menjaga lembaga DPRD. Karna torang adalah simbol demokrasi. Jika Image kita jelek, demokrasi juga jelek. Kalau image demokrasi jelek, revolusi pasti kacau. Torang harus menjaga marwah lembaga DPRD," kata dia sambil berharap, peran menjaga marwah DPRD, bukan hanya dari Badan Kehormatan tetapi adalah tugas semua."BK membuat aturan internal. Dan  Ini penting, agar lembaga DPRD lebih dipercaya oleh masyarakat," tegas Angouw

 

Hadir sebagai pembicara pada Rakor BK yang berlangsung sehari tersebut, Toar Palilingan, SH, MH dan Prf Dr Johanis Ohoitimur Rektor Universitas Delasale Manado. (Advetorial) )

Manado, Sulutnews.Com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara, Jumat (15/11/2019) mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan Daerah. Pengesahan yang digelar lewat rapat paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw dan dihadiri Gubernur Olly Dondokambey, SE dan Wakil Gubernur Drs Steven OE Kandouw tersebut, menjadi momentum bersejarah karena DPRD bersama Pemerintah telah menyelesaikan tugas yang diamanatkan oleh rakyat dengan menghasilkan penetapan APBD Tahun 2020.

Foto : Ketua DPRD bersama para wakil Ketua, saat memimpin rapat paripurna pengesahan APBD 2020

“Atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, menyampaikan terima kasih dan memberikan penghargaan yang tinggi kepada segenap Anggota DPRD Sulut, atas penyelenggaraan rapat paripurna dan telah menetapkan Rancangan Peraturan Daerah APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2020,” kata Olly.

Foto : Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw saat menandatangani APBD 2020

Penetapan Perda APBD secara teknis program dan kegiatan dalam Ranperda APBD Provinsi Sulut T.A. 2020 mengacu pada Tema RKPD Tahun 2020, yaitu : Memantapkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan peningkatan pemerataan Infrastruktur yang tersebar di 7 prioritas pembangunan.

Foto  : Penyerahan Buku APBD 2020

“Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran; Pemantapan Sumber Daya Manusia; Pariwisata, ketahanan pangan dan industri ekonomi kreatif; Pemerataan Infrastruktur; Ketentraman dan ketertiban masyarakat, dan sukses Pemilu Kepala Daerah; Reformasi Birokrasi; serta Mitigasi bencana dan pengelolaan lingkungan hidup,” ungkap Olly.

Lebih lanjut, Olly mengajak semua pimpinan dan anggota DPRD Sulut untuk terus mengawal kebijakan dan program kerja yang tertata dalam APBD T.A 2020 hingga akhir pelaksanaannya dan menjaga sinergitas dan komitmen kerja bersama dalam mendukung setiap prioritas pembangunan daerah.

Foto : Anggota DPRD saat mengikuti paripurna pengesahan APBD 2020

"Tahun 2020 juga merupakan tahun pesta demokrasi, dimana kita akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah baik di tingkat Provinsi, maupun di 7 Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara. Karena itu, sukses Pilkada merupakan target utama kita bersama,” ujar Olly.

Sukses Pilkada ini, antara lain ditandai dengan berlangsungnya tahapan Pilkada sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terpilihnya kepala daerah yang berkualitas, kompeten, dan berbasis pada keinginan masyarakat banyak, serta budaya pemilu yang bersifat Luber dan Jurdil,

Foto : Pimpinan DPRD bersama Forkopimda Sulut

Adapun rapat paripurna turut dihadiri jajaran Forkopimda, Ketua DPRD Andrei Angouw, Wakil Gubernur Steven O.E. Kandouw, Sekdaprov Edwin Silangen serta para pejabat di lingkup Pemprov Sulut.

Berikut penyusunan struktur APBD T.A. 2020 untuk mencapai target 7 prioritas pembangunan tersebut.

1.Pendapatan Daerah

   Total pendapatan ditetapkan sebesar Rp. 4.105.706.151.102,- dengan rincian:

   A.Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebesar Rp. 1.306.462.695.102,-

   B.Dana Perimbangan, sebesar Rp. 2.778.993.456.000,-

   C.Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, Sebesar Rp. 20.250.000.000,-

 2.Belanja Daerah

   Total Belanja Daerah, ditetapkan sebesar Rp. 4.510.706.151.102,- dengan rincian:

    A.Belanja Tidak Langsung, ditetapkan sebesar Rp. 2.479.309.063.000,-

    B.Belanja Langsung, ditetapkan sebesar Rp. 2.031.397.088.102,-

    C.Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan Daerah, ditetapkan sebesar Rp. 425.000.000.000,-

Sementara Pengeluaran Pembiayaan Daerah, ditetapkan sebesar Rp. 20.000.000.000,-Dengan skema APBD ini, Gubernur Olly berharap bahwa pada akhir tahun anggaran nantinya dapat merealisasikan berbagai target pembangunan yang telah ditetapkan, antara lain: pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 6,2 %, inflasi pada angka 5 %, tingkat pengangguran turun menjadi 6.63 %, Rasio Gini di level 0,39, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada angka 73%. (/(Advetorial)

Manado, Sulutnews.Com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara Selasa (5/11/2019) menggelar rapat paripurna dalam rangka mendengarkan pengantar nota keuangan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2020.

Pada paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw didampingi para Wakil Ketua masing - masing Victor Mailangkay, James Arthur Kojongian dan Billy Lombok tersebut yang juga dihadiri oleh Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven O E Kandouw, diawali dengan penyampaian Gubernur yang memaparkan keberberhasilan tahun 2018."Keberhasilan program pembangunan yang progresnya bisa dilihat dari capaian makro pembangunan daerah Sulut," kata Dondokambey.

Sejumlah progres pembangunan  yang dituangkan lewat rencana anggaran APBD Tahun 2020 dimana untuk Pendapatan direncanakan sebesar Rp.4.042.119.332.102  dengan rincian PAD sebesar Rp1.303.962.695.102 dana perimbangan Rp.2.702.511.639.000 lain lain pendapatan daerah yang sah  ditetapkan sebesar Rp 35.641.998.000  Belanja daerah direncanakan Rp. 4.347.116.332.102. Belanja tidak langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja tidak Terduga sebesar Rp 2.544.470.457 Belanja Langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal sebesar Rp 1. 822.645.875.102.

Pada paripurna tersebut, Enam Fraksi yang ada di DPRD Sulut yakni Fraksi PDIP, Fraksi Nasdem, Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat dan Fraksi Nyiur Melambai (FNM) juga menyampaikan pemandangan UMUM dengan berbagai catatan yang disampaikan, sambil menyatakan setuju membahas Ranperda APBD 2020 ke tahap selanjutnya ya.(Adv/Josh Tinungki)

Manado, Sulutnews.Com - Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara  mendapatkan apresiasi dari Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey atas sukses pelaksanaan Archipelagic and Island States (AIS) Startup and Business Summit 2019. Hal ini disampaikan Gubernur saat menyampaikan sambutannya dihadapan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan pada acara pemebukaan Archipelagic and Island States (AIS) Startup and Business Summit 2019 yang dilaksanakan di kawasan Megamas, Manado, Sulawesi Utara, Kamis (31/10/2019).

Dalam sambutannya, Gubernur mengatakan DPRD tidak menanyakan besaran anggaran yang digunakan untuk sukses AIS langsung disetujui."DPRD Sulut melalui Ketua Andrei Angouw mensuport penuh pelaksanaan AIS, mereka tidak bertanya besaran anggaran tapi langsung menyetujui," kata Dondokambey dihadapan Mentri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan seluruh peserta AIS.

Menanggapi penyampaian tersebut Ketua DPRD Sulut, Andrei Angouw menyatakan dukungan DPRD adalah bentuk sumbangsi untuk sama sama membangun Indonesia Hebat dari Provinsi Sulawesi Utara. terutama dibidang ekonomi kreatif."Tantangan kedepan semakin kompleks, untuk itu penting menyiapkan SDM kreatif dibidangnya yang mampu menampilkan karya terbaik untuk kemajuan Indonesia," kata Angouw disela-sela kegiatan tersebut.

Juga disampaikan Angouw, ekonomi kreatif ini akan menciptakan lapangan pekerjaan bagi mereka yang mampu menampilkan karya terbaik yang bermanfaat bagi banyaknya orang."Kreatifitas generasi muda perlu terus dipacu agar dapat menghasilkan inovasi yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru untuk tujuan mengurangi angka pengangguran serta mengurangi tindakan Kriminal." ungkap Angouw.

Manusia Sulawesi Utara sudah sejak lama dikenal memiliki kecerdasan intelektual yang handal sehingga mampu mengikuti perkembangan era teknologi yang ada dan juga pasti dapat menciptakan karya Kreatif.

"Persaingan dalam bisnis yang akan membuat bisnis itu sendiri jadi lebih menarik untuk ikut serta didalamnya. Sehingga akan tercipta pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan mempercepat pembangunan," tegasnya.

Kegiatan AIS dinilai dapat menjadi ajang promosi bagi Sulawesi Utara sehingga bisa dijadikan wadah berkumpul bagi para kreatif dalam mengembangkan keahlian masing - masing ."Sangat bagus sebagai sarana promosi pariwisata Sulut, dan semoga acara acara seperti ini lebih sering dilaksanakan di Sulut," tandasnya.

pelaksanaan AIS Startup dan Business Summit 2019 ini merupakan bagian kerja sama enam negara kepulauan dan 41 negara-negara pulau yang dimulai sejak tahun 2018.(Advetorial)

Manado, Sulutnews.Com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara, Rabu (2/10/2019) menggelar Rapat Paripurna dalam rangka pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan DPRD Sulut Masa Jabatan Tahun 2019-2024. Pada paripurna yang dipimpin Andrei Angouw dan Victor Mailangkay sebagai pimpinan sementara, tersebut, dihadiri Wakil Gubernur Sulut Steven OE Kandouw, Ketua Pengadilan Tinggi Manado Arif Supratman, Forkopimda Sulut, Anggota DPRD Sulut dan pejabat eselon, serta undangan lainnya.

Foto  : Wakil Gubernur Steven OE Kandouw, bersama Ketua Pengadilan Tinggi Manado Arif  Supratman didampingi Andrei Angouw saat memasuki ruang paripurna

Pimpinan definitif DPRD Sulut periode 2019-2024 yang diambil Sumpah Janji yang dipandu Ketua Pengadilan Tinggi Manado masing-masing Ketua DPRD Andrei Angouw (PDI Perjuangan) , Wakil Ketua J Victor Mailangkay (Partai Nasdem), James Arthur Kojongian (Partai Golkar) dan Billy Lombok (Partai Demokrat).

Foto  : Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw saat menyampaikan sambutan pada rapat paripurna pengambilan Sumpah/Janji

Usai mengucapkan Sumpah/Janji, Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw dalam sambutannya menyampaikan syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, juga kepada Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri, Ketua DPD PDIP Sulut Olly Dondokambey, para Ketua PAC dan Anak Ranting PDIP se Sulut, serta segenap masyarakat yang telah memberikan kepercayaan memimpin DPRD Sulut sekaligus mengungkapkan pandangannya terhadap langkah-langkah kongkrit pembangunan di Sulut kedepan dengan menjaga persatuan ketertiban, menjaga kinerja, komunikatif dan selalu membangun koordinasi agar dapat melaksanakan tugas secara maksima."Semua Anggota Dewan diharapkan hadir setiap rapat DPRD, ini adalah kewajiban guna memerjuangkan aspirasi rakyat," kata Angouw.

Foto : Wakil Gubernur Sulut Steven OE Kandouw saat foto bersama Pimpinan DPRD Sulut

Politisi yang telah dua kali menjadi Ketua DPRD Sulit ini juga berharap agar setiap aspirasi masyarakat yang disampaikan tidak hanya didengar tetapi harus dianalisa dan diolah, untuk kemudian diperjuangkan lewat rapat DPRD."Anggota DPR harus berbicara tetepi jangan asal bicara, menjaga persatuan dan kesatuan serta toleransi agar tercipta kedamaian ditengah masyarakat, penting sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik." kata Angouw.

Foto : Penandatanganan berita acara pelantikan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Anggota DPRD secara kelembagaan bertanggungjawab merawat dan menjaga demokrasi itu sendiri agar tidak menjadi bumerang bagi kita semua termasuk untuk bangsa dan negara serta daerah kita tercinta Sulawesi Utara.

Foto : Wakil Gubernur Sulut saat menyampaikan sambutan pada paripurna pengambilan Sumpah/Janji Pimpinan DPRD Sulut periode 2019/2024

Sementara itu Wakil Gubernur Steven OE Kandouw dalam sambutannya mengatakan, atas nama Gubernur dan segenap masyarakat menyampaikan selamat atas pelantikan Pimpinan DPRD Sulut dan kiranya dapat bekerja sesuai koridor, karena ada banyak tugas yang menanti, dengan mengutamakan kesejahtraan masyarakat, "Mari bekerja bersama dan saling bermitra untuj mensinergikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Sulut," kata Kandouw.

Pelantikan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut didasarkan atas Surat Keputusan (SK) Mendagri Nomor 161.71-4368/2019 tertanggal  27 September 2019.(Josh Tinungki)